Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020,oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini,S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganii,Bambang Setiawan, S.H.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid. Sus/2020/PN Kot

efek jera kepada Terdakwa dantidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangatmungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perobuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhimya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

2,638,303ting IExpense 2&17 ( 1,295,209) (671,115)15 j/Revenueetailsare as follows :2011 201058,691,558 31,144,560gement and Financial Services 150,000 150,00058,841,558 31,294,560Notes 16 : Cost of Revenue This account represents the cost of coal sold to customers amounting to USD. 55,401,498 and USD.28,656,257 For The Years2011 and 2010, respectively.Notes 17 : Operating Expense The details are as follows : 2011 2010es and Allowances (385,282) (301,884)>m and Travelling (352,199) (183,580)oyee Welfare

Nomor 2979 K/Pdt/2018Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Oktober 2016;Para Pemohon Kasasi;LawanJIMMY WIJAYA, bertempat tinggal di Komplek PerumahanCitra 2 Blok D Nomor 8, RT 004 RW 019, KelurahanPegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam halini memberi kuasa kepada Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

yang terjadi sebagai korban tersebut diatasmenunjukan, dihadapkan kesalahan berat dengan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sepihak dan masa pengabdiannya antara 5 (lima) tahun sampai 15 (limabelas) tahun tanpa adanya kepastian hukum dan kebenaran hukum maupunperlindungan hakhak yuridis normatif korban yang disyaratkan ketentuan aquo.Bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Pihak Tergugatsebagaimana maksud Amar Pertama, merupakan bentuk pengabaianketentuan Core Bussines, Fair Bennefit and Welfare

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ataudengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan UndangUndang.Bahwa sebagaimana dasar, dalil dan uraian Pihak Penggugat dalam faktahukum tersebut diatas Pihak Penggugat adalah Pihak yang menganggap hakkonstitusionalnya dirugikan oleh Pihak Tergugat, yang telah melakukanPenyelundupan Hukum, Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, modernslavery proses produksi, mengabaikan ketentuan corebusiness dan fairbennefitand welfare

mana peran Pemerintah sangatminim atau rendah (Contractualist Model).Sebagaimana dasar, dalil dan uraian Pihak Penggugat fakta hukum dalamobjek sengketa tersebut diatas, Pihak Penggugat adalah pihak yangmenganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pihak Tergugat, yang telahmelakukan Penyelundupan Hukum, Justifikasi terhadap eksploitasiberkelanjutan, Modern slavery proses produksi, mengabaikan ketentuanHalaman 26 dari 43 Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PN.JKT.SelCore business dan Fair bennefit and welfare

Continuetas masaHalaman 28 dari 43 Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PN.JKT.Selkerja dan Eksploitasi berkelanjutan petugas retail (vide halaman 17 butir4.27 Gugatan), khususnya pada halaman 18 butir 4.26 Gugatan, yangberbunyi sebagai berikut :Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas Pihak Penggugat mewakilidan/atau merupakan salah satu pekerja dari 5400 orang yang terjebakKonspirasi Tersistem dengan Penyelundupan Hukum, yang dilakukanoleh Pihak Tergugat, pengabaian ketentuan care business, fair benefitand welfare

dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare

31,294,560of Revenues 16 (55,401,498) (28,656,257)Profit 3,440,060 2,638,303ting IExpense 2&17 ( 1,295,209) (671,115)15 1/Revenueetailsjare as follows :2011 2010 58,691,558 31,144,560 Notes 16 : Cost of RevenueThis account represents the cost of coal sold to customers amounting to USD. 55,401,498 and USD.28,656,257 For The Years2011 and 2010, respectively.Notes 17 : Operating ExpenseThe details are as follows :2011 2010es and Allowances (385,282) (301,884)>m and Travelling (352,199) (183,580)oyee Welfare

., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H.dan Murdian, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JimiHenderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri KotaAgung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H.Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor advokatBicterzon Welfare Hutapea & Partners, beralamat di Jin. UntungSuropati Gg. Family VI No.52 Labuhan Ratu, Bandar Lampung;berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tanggal 31 Maret2017, dan tedaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dibawah register Nomor: 66, 67, 68/SK/2017/PN.Kla., tanggal 10 AprilSelanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING, semula TERGUGAT I, Il dan Illl; MELAW AN:H.

Karena Negara Indonesia adalah NegaraHukum yang dinamis (welfare state, negara kesejahteraan)yang menuntut segenap aparat pemerintahnya melakukankegiatankegiatan yang menuju pada penyelenggaraankepentingan umum (alinea IV Pembukaan Undang UndangDasar 1945 dan Pasal 33, 34 Batang Tubuh Undang UndangDasar 1945).

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020,oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini,S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN KotWahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Lado Firmansyah, S.H., M.H.Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Kot

tidakmengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), olehkarenanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim menurut kami tidak akanmembuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal ( hukum pidana)yang mempunyai final goal ( tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

akan terjadinyakenyamanan dan kesejahteraan anak sekiranya anak itu berada padapemeliharaan Pembanding;Menimbang, bahwa segala hal yang berhubungan denganpengasuhan anak haruslah didasarkan pada "kepentingan terbaik bagianak (the best interest of the child) yang merupakan asas hukumuniversal sebagaimana tercantum dalam Convention on the Rights of theChild, tanggal 20 November 1989, Article 3 poin 1 yang menyatakan: /nall actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare

tidak melakukan perbuatan yang sama sepertiyang telah dilakukan oleh Terdakwa di kemudian hari (tujuan Preventif) ;Menimbang, bahwa pidana yang telah di jatunkan dalam putusan hakimtingkat pertama dipandang terlalu ringan dan tidak akan dapat memberikan efekjera, kepada Terdakwa dan tidak dapat memberikan daya tangkal bagi anggotamasyarakat sekitarnya, sehingga tujuan pemidanaan agar mewujudkanperlindungan mayarakat (Social Defence) yang pada akhirnya mencitptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal(hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

Hal ini tentunya bertentangandengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan DanKesehatan Hewan j2 22222 no ene nee nnn nn coe ne nn cen ce cee nen25.Kesejahteraan Hewan atau Animal Welfare sudah merupakan issue globalyang menjadi sorotan para aktivis maupun organisasi penyayang/pelindungbinatang.

Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milikPenggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantinahewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengankesejahteraan hewan (animal welfare); b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umumkarena sematamata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiridalam rangka bisnis semata j === === "= =c.

Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milikPenggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantinahewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengankesejahteraan hewan (animal welfare) 5b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umumkarena sematamata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiridalam rangka bisnis semata jc.

Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milikPenggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantinahewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengankesejahteraan hewan (animal welfare) 5b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umumkarena sematamata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiridalam rangka bisnis semata 5 0022 nn none nn en ne neonc.

menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa sekali terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota mayarakat lainnya akan mencobacoba melakuan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2021.PT SBYpemidaan dengan upaya penal ( hukum pidana ) yang mempunyai final goal(tujuan akhir )mewujudkan perlindungan masyarakat (Social defence ) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat ( Social Welfare

dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare