Ditemukan 3400 data
30 — 19
Tergugat I dan Tergugat II Khususnya terkait penerbitan aktapernikahan atau kutipan akta perkawinan;Bahwa ketentuan hukum yang wajib dijalankan oleh Tergugat II dalam menerbitkanakta pernikahan nonmuslim, harus berdasarkan ketentuan yang telah Tergugat Iuraikan pada dalil eksepsi point B angka diatas;Maka jika Tergugat II menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat IItidak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka hal itu10merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangsi
215 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
./201720.21.22.23.24.25.26.27.keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Bahwa dari pengertian a quo, jelas Perkawinan bertujuan untuk membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Namun dengan perilaku Tergugat yang sebagaimana diuraikan di atas,Penggugat sangsi akan tercapainya tujuan perkawinan a quo denganTergugat;Apalagi perilaku Tergugat terhadap Penggugat a quo, telah jauhmenyimpang dari budayabudaya
29 — 3
yangtidak dicatatkan) secara hukum harus dilindungi hakhaknya;Menimbang, bahwa anak yang lahir karena perzinaan atau nikahsirri (nikah sirri dibaca sebagai perkawinan yang tidak legal sehinggasecara hukum tidak memiliki kKekuatan), adalah merupakan akibat dariperbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, makadirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orangtuanya tersebut, seperti beban sosial menanggung malu, minder,tersisinkan dari lingkungan serta berbagai sangsi
15 — 1
No. 186/Pdt.G/2016/PA.Spn Bahwa saksi tahu hal tersebut karena perempuan yang bernama(nama wanita lain) bertetangga dengan saksi; Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan dengan LantiyaMonita, karena Tergugat dengan Lantiya Monita ditangkap olehmasyarakat dan dibawa ke gedung adat; Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat ditangkap olehmasyarakat, saksi melihat Tergugat ketika sudah di Gedung adatdisidang hingga dikenai sangsi adat; Bahwa saksi juga tahu dan melihat sendiri Tergugat sering
478 — 158
sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum
Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankansebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian
secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukanHalaman 51 dari 109 hal.
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN SktBahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada sifatdan
31 — 25
Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebagai seorang Prajurittelah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyaikewajiban untuk melaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebutdilanggar maka akan dikenakan sangsi tetapi Terdakwa tetapmelakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana dan hal tersebutTerdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental kurangbaik.2.
83 — 29
UNSUR YANG KARENA KELALAIANNYAMENGAKIBATKAN KECELAKAANLALULINTAS. monn Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatan pidanadisyaratkan adanya kehendak pelaku itu ditujukan terhadap perbuatan yangoleh undangundang disertai dengan ancaman (sangsi) yang berupa pidana.Tetapi merupakan pengecualian adanya perbuatan yang dapat dipidana yangtidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hatihati,kurang adanya tindakan pencegahan, pendek kata : kesalahan pelaku. mrmonnenanne Menimbang
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 03 K/AG/20101 anak (meski Pemohon sangsi apakah anak tersebut adalah benar anakPemohon): Zaki Naswanda Putra, usia sekitar 5 (lima) tahun;bahwa sejak tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohondengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnyaadalah: Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah kumpuldalam satu rumah karena Termohon tidak mau diajak berumah tanggaterpisah dengan orang tuanya, sedang di rumah orang tuanya dihunioleh tujukh orang dengan adikadiknya dan
18 — 0
Isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon (PEMOHON ) sebagaipegawai PERUM PERHUTANI telah mengurus dan mendapatkan surat untukbercerai, tetapi isi Surat tersebut menyatakan bahwa Perum Perhutani KPHBalapulang Tegal tidak memberi izin rekomendasi untuk cerai dengan istriPemohon (Unah Tarunah), namun Pemohon menyatakan tetap untuk berceraidengan Termohon dan siap menerima sangsi dari Perhutani sesuai hukumyang berlaku, akibat dari mengajukan perceraian ini;Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ASRI YETTI,SH
Terbanding/Penuntut Umum I : RIESKI FERNANDA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : SAUT BENHARD, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : HELMIDES, SH
136 — 35
tempatDIKI (DPO) dankedua teman Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS;Bahwa pada saat Saksi AMANDA Panggilan MANDAakan memasang pakaiannyakemudian datang Saksi SAHRUL FAHMIL Panggilan FAMIL BIN WALIRMAN berkatakepada saksi sambil menarik paksa dan menyeret tangan sebelah kanan SaksiAMANDA Panggilan MANDAdengan kedua belah tangannya saya lagi kamu layani,kalau mau selesai masalah kamu..tidak akan kami tuntut kamu lagi..kalau kamu tidakmau kamu akan kami bawa kekantor wali dan kamu akan dikenakan sangsi
21 — 1
memukul Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya memang terjadi perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun justru yangmenyebabkan percekcokan tersebut adalah Penggugat yang sering tidakkembali ke rumah setelah pulang kerja, tapi ke rumah orangtuanya dulu, Sampalmalam baru pulang ke rumah dan mohon agar gugatan Penggugat tidakdikabulkan dengan alasan yang dkemukakan Penggugat serta agar Penggugatdiberi sangsi
79 — 19
Kemudian Hakim Ketua Majelismenerangkan dan menjelaskan tentang sangsi pidana yang berlaku bagi terdakwa12Budi Sumarto Bin Usman apabila terdakwa Budi Sumarto tetap padaketerangannya terdahulu dibawah sumpah, bahwa setelah mendengar penjelasanHakim Ketua Majelis terdakwa Budi Sumarto Bin Usman tetap padaketerangannya terdahulu dan Hakim Ketua Majelis kemudian memerintahkanterdakwa Budi Sumarto Bin Usman untuk ditahan karena keterangan mana yangdiberikan oleh terdakwa Budi Sumarto bertentangan dengan
120 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 842 K/Pid/2017quo putusan Pengadilan Tinggi Semarang, karena menurut TermohonKasasi Judex Facti Majelis Hakim salah di dalam penerapan hukumnyakarena berdasarkan KUHAP, pengajuan memori banding bukan merupakankewajiban hukum bagi pemohon, tetapi sematamata merupakan hak,berarti ada atau tidak ada memori banding, perkara tetap diperiksa ulangsecara keseluruhan pada pemeriksaan banding;Bahwa tujuan dari pemberian Sangsi Pidana adalah Preventif, Edukatif danKorektif;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Darma Mustika, SH
177 — 37
terlibat sebagai subjek hukum;Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 122/PID/LH/2021/PT BNABerdasarkan halhal yang telan Pembanding sampaikan, untuk ituPembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untukmemberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:Menerima Permohonan Banding Pembanding;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak relefan;Menyatakan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili KecamatanBebesen Kabupaten Aceh Tengah harus bertanggung jawab danmendapatkan sangsi
77 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar hal. 9 yang tidakmembenarkan seorang anak perempuan yang semula sudah berstatuskawin keluar / status predana kemudian ditarik kembali ke rumah asalnyadan dirubah statusnya menjadi dikawin kecuburin status purusa danselanjutnya sebagai ahli waris dari orang tuanya adalah sangat bertentangandengan rasa keadilan karena mengenai hal tersebut di dalam masyarakatadat Bali tidak ada sangsi yang mengaturnya, lagi pula persoalan semacamitu sudah ada pendapat
58 — 14
jelas dicantumkanapa yang menjadi hak dan kewajiban pihak pihak yang membuat perjanjian kerjakarenanya harus ditaati.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Nomor 55.KKWT/230/SKW/IV/2015 yang berlaku mulai Maret 2015sampai dengan tanggal 31 April 2016 (Bukti T5) pasal 8 berbunyi Pihak kedua(in casu Penggugat) dilarang melakukan perbuatan antara lain : melakukanpenipuan, pencurian barang ditempat kerja dan atau uang milikperusahaan...............dSt.Menimbang, bahwa sangsi
45 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
WujudNawang Wulan) sebagai alasan untuk melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Penggugat (Anam Sukaryo Cs) tidak pernah terbuktisecara hukum dan belum pernah dibuktikan di Pengadilan ;Bahwa alasan diduga akan melakukan tindakan pengrusakan barangmiiik perusahaan seperti yang dituduhkan kepada Penggugat (AnamSukaryo Cs) adalah alasan yang sangat tidak berdasar mengingatseseorang tidak bisa dikenakan sangsi/nukuman hanya atas dasar dugaansehingga tuduhan tersebut sangat tendensius dan dipaksakan
45 — 45
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agartidak = ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
68 — 8
3774, Luas: 585 M2 dan SHGBNo: 3321, Luas: 370 M2 atas nama Almarhum Haji Ali Djakfar dibawah nilaiPelunasan Kredit Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja yaitu Rp.7.750.094.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan puluh empatribu rupiah) berbanding selisih jauh dengan Nilai harga Limit Lelang yang19diserahkan kepada TERGUGATDUA, yang hanya sebesar' Rp2.333.890.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah).Menghukum dan Memberikan Sangsi
Fiktifkarena kekuasaan dan kewenangan TERGUGATDUA yaitu PUPN (PanitiaUrusan Piutang Negar) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) Malang sudah dicabut dan atau dibatalkan oleh MK vide PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUUJK/2011,Tanggal 25 September 2012, tentang Putusan dalam Perkara Pengujian UndangUndang Nomor:49 Prp Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negaraterhadap Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Menghukum dan memberikan sangsi
61 — 38
INDRA SOEDJOKO.kepada Penggugat, setelah putusan ini dibacakan ataudiucapkan ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengganti kerugian kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus atas sangsi Denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari karena tidak menyerahkan tanahdan bangunan dalam keadaan kosong sebagaimana bunyi Akta PerjanjianPengosongan No. 84 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dihadapandan diterbitkan oleh Notaris/PPAT Ruddyantho Tantry, S.H. terhitung sejaktanggal 1 Januari
Petitum dan Posita Gugatan Tidak Sejalan :Halaman 14 dari44 Putusan No. 99/Pdt/2016/PT.SMR.Bahwa petitum gugatan hal. 7 angka 7 berbunyi MenghukumTergugat danTergugat Il untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dansekaligus atas sangsi denda sebesar Rp. 1.000.000.