Batang , yang sebelumnya pada tanggal 1 Juni 2014 terdakwa diangkatmenjadi Direktur Utama PT Batang Alum Industrie, PT Indonesia MikiIndustries dan PT Sumbertex berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang dihadiri oleh Sdr.

adalah Sadr.Kaleb Solaiman sebagai Direktur Batang Alum industrie berdasarkankebijakan perusahaan., adapun Laptop tersebut diberikan sebelum terdakwaHalaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.menjadi Direktur Utama karena sesuai dengan permintaan terdakwa danapabila sudah diangkat resmi menjadi Direktur Utama terdakwa sudah dapatmengoperasionalkan laptop tersebut dan urusan tentang pekerjaanperusahaan dapat berjalan dengan lancar, kemudian berdasarkan hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

karyawanperusahaan di tempat saksi bekerja ;Bahwa setelah menjabat sebagai CEO , Terdakwa mendapatfasilitas sesuai Terms of Appointment yaitu poin Remunerasi ;Bahwa saksi menjelaskan hakhak yang diperoleh Terdakwaadalah antara lain : Gaji Bruto bulanan , TunjanganTransportasi bruto bulanan , Tunjangan Hari Raya , TunjanganKesehatan , asuransi kesehatan perusahaan , Tunjanganfasilitas komputer / laptop , telepon seluler / handphone dancuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;Bahwa berdasarkan RUPS

Teram ofAppointment yang saksi buat di jakarta ;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.12Bahwa dalam Terms of appointment tersebut terdapat poinremuneration yang semua hakhak Terdakwatertuangdidalamnya ;Bahwa setelan Terdakwa setuju kemudian Terdakwatandatangani dan kemudian dikirim lewat email;Bahwa Terdakwa memperoleh sarana dari perusahaan sepertilaptop merk sony vaio ;Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 , Terdakwaberdasarkan RUPS sudah tidak lagi menjadi Direktur UtamaPT.Batang

.14.318.000, (empat belas juta tiga ratus delapan belas riburupiah) ;Bahwa saksi Phllip S.Widjaja , MSc pada tanggal 12 Nopember2014 di jakarta bertemu dengan Terdakwa dan dalampertemuan tersebut saksi Phillip sebagai komisaris PT BatangAlum Industri mengatakan bahwa Terdakwa mendapatterminasi atau diakhiri sebagai CEO PT Batang Alum Industrisampai dengan tanggal 26 Desember 2014 namun Terdakwamasih mendapat gaji akan tetapi sejak tanggal 27 Nopember2014 , berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Penggugat tidak dapat melaksanakan RUPS taunan ataupun RupsLuar biasa karena adanya perubahan susunan Direksi, Komisaris danPemegang saham. Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Badanhukum sebagaimana umumnya.8.

Terhadap penerbitan objeksengketa ini tidak memerlukan persetujuan dari TERGUGAT dan Il,karena sudah final dan mengikat para pihak sejak ditutupnya RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan cukup diberitahukan saja untukdicatat (vide Pasal 94 ayat 6 jo. Pasal 111 ayat 6);b.

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yangdibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;* 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016. 1 (satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepadapara undangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroandengan surat tercatat pada tanggal 31 Agustus 2016; 1 (Satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2 September

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yangdibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana; 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016. 1 (satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepadapara undangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroandengan surat tercatat pada tanggal 31 Agustus 2016; 1 (Satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2 September

, akta keputusan pemegang saham di luar RUPSatau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan2). keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang sahambadan hukum atau orang perseorangan.c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewankomisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegangsaham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewankomisaris;10.

RatubadisAdhiperkasa dalam Pasal 17 point 1b dan Bab VI tentang Rapat UmumPemegang Saham, mempunyai wewenang dan pengaruh terhadap keputusankeputusan yang dibuat melalui RUPS. yang dituangkan dalam Berita AcaraRapat oleh Para Pemegang Saham PT.

Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.12122 Bahwa sampai saat ini, tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap yang menyatakan RUPS Luar Biasa PT.

RATUBADISADHIPERKASA tidak sah dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 09 tanggal 22 November 2008 yangdibuat dihadapan Notaris Maria Julie Busya Wilar, SH menjadi batal demihukum;Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yangdidasarkan pada tindakan hukum/RUPS Luar Biasa yang merugikan Penggugat yangdilakukan oleh Pengurus/pemegang saham PT.

RATUBADIS ADHIPERKASA;i Bahwa Pengugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % pernahmemohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA;iil Bahwa berdasarkan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU joPutusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, permohonan Penggugat untukmengadakan RUPS Luar Biasa telah ditolak.

Putusan Mahkamah Agung RI No.07K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakanMenolak Permohonan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS Luar BiasaPT.

Semua kejanggalanitu belum pernah dijelaskan secara tuntas oleh Termohon pada forumtertinggi perseroan yaitu RUPS maupun RUPSLB. Kejanggalankejanggalan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagaimanadiuraikan di bawah ini;A.

Akan tetapiTermohon hingga kini tidak menanggapi dan menjelaskan peristiwa hukumtersebut kepada Para Pemohon baik didalam forum RUPS dan RUPSLB;21.

Akan tetapi transaksi afiliasi tersebuttidak pernah diberitahukan atau terobuka kepada pemegangsaham publik minoritas (Pemohon), baik melalui surat tertulismaupun pada waktu diselenggarakannya RUPS Tahunan ataupun RUPSLB tahun 2008 atau 2009.

Para Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmengabulkan permohonan pemeriksaan (special audit) terhadapTermohon yaitu bidang pembukuan dan keuangan, pemeriksaanfisik/areal lapbangan usaha dan operasional pada anak perusahaanmaupun unitunit kerja Termohon selama kurun waktu dari tahun2007, 2008, 2009 dan 2010;PARA PEMOHON TELAH MEMINTA PENJELASAN DAN DATADATAMELALUI SURAT DAN FORUM RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUARBIASA TERMOHON.

Bahwa tindakan pemasukan aset (Inbreng) yang dilakukan olehPEMOHON KASASI telah mendapatkan persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 April 2006 sebagaimanatertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan PT Sumalindo LestariJaya Tbk Nomor 73 tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh BennyKristianto, SH, Notaris di Jakarta (bukti T21), dan akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumalindo Lestari JayaTbk No. 67 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris BennyKristianto

NellyAsli Sertifikat SHM Nomor 488 atas nama AGRIDJAROSYIDCover Note Nomor 15/NW/VI/2015 perihal Penjelasantanggal 11 Juni 2015 dari Notaris ABDUL WAHABCover Note Nomor 89 tanggal 21 Juni 2012 tentangAkta dan Dokumen Saat AkadAkta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012Notaris ABDUL WAHABAkta Pengakuan Hutang Nomor 392Akta Cessie Nomor 400Akta SKMHT Nomor 396Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 399Akta RUPS Nomor 388 Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.

Sus/2019 Akta RUPS Nomor 390Akta Personal Guarantee Nomor 395Akta Personal Guarantee Nomor 394Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 397Akta Subordinasi Nomor 398Salinan Rekening Koran PT. MCS periode 1/01/2017sampai dengan 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT. MCS periode 1/01/2001sampai dengan 20/06/2013 18. Dokumen Kredit PT.

Nelly AprianiAsli Surat Permohonan Kredit tanggal 15 April 2013Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal18 Juni 2013Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015Copy Notulen RUPS di bawah tanganCopy SIUP PT. Berkah TrimitraAsli Laporan OTS tanggal 17 April 2013Copy Salinan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 22 Juli2011 atas nama PT. Berkah TrimitraSKDU tanggal 10 Desember 2013Daftar Hadir KPK Plafond Rp900.000.000,00(penambahan plafond) PT.

Sus/2019 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.Asli Akta SKM Nomor 576 tanggal 27 Juni 2013 NotarisABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.Asli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra Nomor 268 tanggal27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn. 20. Dokumen KUR NELLY APRIANI pada BTN CabangCikarang, terdiri dari:Salinan Rekening Koran NELLY APRIANI periode01/01/2017 sampai dengan 21/07/2017Copy Addendum PKS antara PT.

BTN Persero, Tbk., Nomor40 tanggal 12 April 2016Copy Pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016Copy RUPS LB dan RUPS Tahunan PT. BTN Persero,Tbk., Nomor 42 tanggal 12 April 2016Copy Pengesahan Kemenkumham tanggal 4 Mei 2016Copy SK DITA SUCI ARINTA DEWI Nomor 268/Dir/2010Copy SK PUTRA FAJAR PRATAMA Nomor 190/Dir/2014Copy SK WAWAN SETYA D., Nomor 132/Dir/2013Copy SK BUDI WINATA Nomor 439/Dir/2011 dan 1 (Satu) bundel Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2988 K/Pid.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi ;b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dandokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Dokumen Perusahaan ; danc.

HardlentMedika Husada ; Menyatakan RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret2012 adalah sah menurut hukum ; Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara RUPS LB PT.

Hardlent Medika Husada padatanggal 13 Maret 2012 merupakan perbuatan yang melanggarhukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata yang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 jumlah pemegangsahamnya tidak memenuhi kuorum, sehingga penyelenggaraanRUPS tersebut tidak sah dan dengan demikian RUPS Luar BiasaPT.

Hardlent Medika Husada tersebut batal demi hukum, dandengan demikian petitum nomor 2 gugatan beralasan dan patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa PT.

Dimanasalah satu keputusannya adalah memberikanpersetujuan untuk merubah status PT MALAYA SAWITKHATULISTIWA dari perusahaan PMA menjadi perusahaanNonPMDN/PMA, padahalsecara hukumRUPSSirkulertersebut BELUM BISA DILAKSANAKAN dikarenakanmasihterdapat persyaratan yang belum dipenuhi ;Berdasarkan ketentuan poin II angka 3 RUPS Sirkulertersebut secara jelas mengatur bahwa "Setelahterpenuhinya PraSyarat, menyetujui perubahan statusPerseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi PT.

Ltd. sebagaimanaPra Syarat RUPS Sirkuler sejumlah USD 3.760.526,89tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratusduapuluh enam dolar Amerika Serikat dan delapanpuluh sembilan sen) belum dilakukan oleh PTKalpataru Investama ;Bahwa, kemudian pada tanggal 15 Juli 2010, PTKalpataru Investama melakukan pembayaran sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat),kemudian pada tanggal 22 Juli 2010, PT Kalpataru Investamakembali melakukan pembayaran sebesar USD979.965 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan

Ltd. adalahsebesar USD 1.780.561,89 (satu juta tujuh ratusdelapan puluribu lima ratus enam puluh satu dolarHalaman 17 dari 139 halaman, Putusan Nomor 131/G/2010/PTUN JKT10.11.18Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen),yang seharusnya sudah dibayarkan oleh PT KalpataruInvestama paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010 ;Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, seharusnyaTERGUGAT baru) dapat mengeluarkan Obyek Sengketasetelah semua Pra Syarat dalam RUPS Sirkulerdimaksud telah dipenuhi yang dibuktikan

RUPS Sirkuler)sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan ObjekSengketa tersebut ; Bahwa belakangan diketahui, ternyata terdapat itikadtidak baik yang dilakukan oleh Direktur PT MAHAKAMSAWIT = PLANTATION yang dinominasikan oleh PTKalpataru Investama (incasu Ir. H.

Padahal faktanya, pada tanggaltersebut, PT Kalpataru Investama belum memenuhi seluruh PraSyarat yang diatur dalam RUPS Sirkulersebagaimana telah diuraikan sebelumnya baik itukewajiban pengembalian danaterkait PT SawitKhatulistiwa Plantation, maupun pembayaran hargapembelian saham oleh PI Kalpataru Investama kepadaPENGGUGAT.

Bapak Felix menyatakanbersedia membantu mengembalikan dana tersebut ke perusahaan ;Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Rapat Pemegang Saham (RUPS)dilaksanakan, namun hasil laporan dari pokja terkait SK Direksi belumada, pelaksanaan RUPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undangundang, dan semua agenda RUPS diterima baik oleh PemegangSaham/Kuasa Pemegang Saham :Hal 9 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI26.2a s28.

Risalah RUPS menjadi bukti Penggugat),kalau agenda di luar RUPS itu tidak sah secara hukum karena tidak dapatdi pertanggungjawabkan ke absahannya, dan Penggugat hingga saat initidak ada menerima salinan Keputusan Dewan Komisaris;Bahwa , agenda RUPS tanggal 8 Mei 2018, memberhentikan Direksiperiode 2013 2018, berarti Penggugat dan Direktur lain sejak itudinyatakan Pensiun karena tidak terpilih lagi sebagai Direksi periode 2018 2023, berdasarkan fakta tersebut Penggugat tidak ada tanggungjawabnya

Bahwa hasil final pokja ini diterima Penggugat pada tanggal 18 April 2019,30.31.sementara Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Direktur Teknik, dansudah pensiun selesai RUPS tanggal 8 Mei 2018, yang seharusnya hasilPokja tersebut sudah selesai sebelum RUPS tanggal 8 Mei 2018, agar diketahui pemegang saham apakah Perusahaan rugi atau untung, karenapada saat RUPS berjalan semua laporan Direksi dapat di terima, dalamhal ini ada permainan di dalam pokja kenapa setelah Penggugat sudahPensiun baru hasil

Satu sisi, Penggugat tegas mengakui dan menyatakan selakuDirektur Teknik yang diangkat lewat RUPS, seperti uraiannyadalam Posita angka 1 huruf (A) dan Posita angka 5 dan 27.Artinya, Penggugat menekankan hubungan hukum Penggugatdengan Tergugat tidak lain adalah hubungan korporasi,berdasarkan keputusan RUPS dan UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, bukan hubungan tenaga kena(karyawan) berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat antarapengusaha dan pekerja vide Pasal 50 UUNo. 13 Tahun 2003tentang

Selanjutnya, wewenangtersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris ;Kemudian, keputusan Tergugat membentuk Pokja kasus Cover NoteCBnH lewat SK Direksi No. 1624/Dir/P.531/X/2017 juga sudah tepat danbenar, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan kaidah Pasal 97 ayat 2 joPasal 97 ayat 5 huruf (a) s/d (d) UUPT 2017, guna mengungkap kasustersebut secara objektif, transparan dan independen.

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memilikikewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris. RUPS antara lain memiliki kewenangan mengambil keputusansesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UndangUndangPerseroan Terbatas, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untukmenjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannyaHal 8 Put.

Meskipun menurut Anggaran Dasar seorang direktur berhakmewakili perusahaan baik Litigasi maupun Non Litigasi di luar perusahaan,akan tetapi itu adalah tindakannya sedangkan legalitas untuk bertindaknyatetap harus mendapat persetujuan organ perseroan terbatas lainnya,yaitu : RUPS dan Komisaris.Hal 9 Put.

Adapun keputusan RUPS tersebutadalah Komisaris dan Direktur PT.Fiberindo Pratama sepakat berpisah usahadan berbagi karyawan, yaitu dengan cara sebagaian karyawan ikut IrwanGani untuk usaha tambak udang sebagai usaha milik Irnwan Gani seluruhnya.Sedangkan Hans Johan Oei sebagai pemilik seluruh saham PT.Masterindodan PT.Fiberindo Pratama dengan seluruh tanggungjawab menjadidiserahkan kepada Hans Johan Oeil.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.Fiberindo Pratama tersebut sah dilaksanakan di Jakarta dandisaksikan oleh beberapa karyawan PT.Fiberindo Pratama.Kemudian pada tahun 2000, Sdr.Irwan Gani, datang lagi ke kantor HansJohan Oei dan melakukan rapat pemegang saham PT.Fiberindo Pratamaguna memperkuat keyakinannya dan menjadi keputusan final.

RUPS antara lainmemiiiki Kewenangan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forumyang terdapat dalam UndangUndang Perseroan Terbatas, Direksi mempunyaitugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuandan maksud di dirikannya perseroan, dan Komisaris mempunyai tugas untukmelakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan dan jalannya usahaperseroan.

Bahwapembuatan Akta PPJB tunas tersebut didasarkan pada adanya 2 (dua)kah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit)yang masingmasing RUPS beragendakan Rapat pembahasan dan keputusanmengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat Ilsebagaimana dimaksud dalam: risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr.

MM (Tergugat IV), Notaris diSemarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan assetperseroan; dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal Il Maret 2017, dan tertuang dalam AktaNo. 101 tanggal 30 Maret 2017 dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr.Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM (Tergugat IV), Notaris diSemarang, perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan assetperseroan;8. Bahwa hasil RUPS untuk menjual sebagian asset PT.

Dengan demikian, Penggugat sejatinya mengetahui,menyetujui dan ikut menandatangani hasil RUPS untuk menjual sebagianasset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat Il;9.

Adapun masingmasing RUPS tersebut adalah sebagai berikut:o risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM (Tergugat IV), Notaris diSemarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan assetperseroan; dano risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit)/ Turut Tergugat, jual bell atasbeberapa asset milik Turut Tergugat kepada Tergugat Il tersebut telahberdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroandan Akta PPJB Lunas sebagai berikut: risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH.

Husny Lee Mining serta melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)3. Bahwa selanjutnya, menetapkan Penggugat sebagai pemegangsaham terbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secarahukum menguasal, mengurus (memanagemen) sertamengoperasikan perusahaan incasu PT.

Husny Lee Mining termasuknamun tidak terbatas untuk melakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) (Vide UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas)DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa, PT.

Husny Lee Mining serta melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB).3. Memutuskan, menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegangsaham terbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secarahokum menguasal, mengurus (memanagemen) sertamengoperasikan perusahaan incasu PT.

Husny Lee Mining termasuknamun tidak terbatas untuk melakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) (Vide UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas).DALAM POKOK PERKARA :1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.2. Menyatakan TERGUGAT bukanlah Pihak/pembeli yang beritikadbaik.3.

Husny Lee Mining serta tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan Atau Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa, dengan pertimbangan mengesampingkan dan menolakgugatan provisi dari Penggugat oleh karena tuntutan provisi telahmenyangkut pokok permasalahan dalam gugatan dan selain itu tidakterdapat halhal yang mendesak untuk memutus perkara Secara provisi,pertimbangan seperti tersebut harus dikesampingkan dan dibatalkan ;c. bahwa kekeliruan Majelis Hakim Yang lain adalah : ditolaknya 2(dua) saksi

Untuk membantu korporasi dalam melaksanakantugasnya dibentuklah organorgan yang secara teoritis ini disebut denganorgan theory, untuk itu maka dikenal adanya 3 (tiga) organ dalamkorporasi yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Bahwa dari ketiga organ tersebut Direksi merupakansatusatunya organ dalam korporasi yang melaksanakan fungsipengurusan korporasi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

di atas Penggugat dengan jabatan DirekturUtama merupakan bagian Dewan Direksi yang mana bukanlah seorangpekerja/ouruh yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hubunganindustrial sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi harus mengacu sesuai mekanisme padaUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassesuai Pasal 105 ayat (1) yang menyebutkan: anggota direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganmenyebutkan alasannya dan Pasal 10 ayat (3) Akta Pendirian PT DayaKaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988 yang menyebutkan:Para anggota Direksi dan Para Komisaris diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham, untuk mana tiaptiap jabatan harus diajukan sedikitdikitnya 2 (dua) orang calon, para anggota Direksi diangkat waktulamanya tidak ditentukan dan para Komisaris diangkat untuk waktu 3(tiga) tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak dari rapat

umumpemegang saham, untuk memberhentikan mereka sewaktuwaktu,sedang terhadap para anggota Direksi dapat pula diberhentikan dengantidak memakai pembebasan sementara terlebih dahulu oleh paraKomisaris dengan mengingat Pasal 12 ayat (6) dari anggaran dasar ini;Bahwa Penggugat juga belum melakukan pembelaan diri dalampemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Daya KaltimBahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT Daya Kaltim BahagiaHalaman

Nomor 614 K/Pdt.SusPHI/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana padaayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membeladiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 12 ayat(6) Akta Pendirian PT Daya Kaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3Desember 1988 yang menyebutkan: dalam tempo satu bulan setelahdilakukan pembebasan tugas itu, para

No :107/B/2016/PT.TUN.JKTPasal 27 UndangUndang Perseroan, yaitu jika bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar, undangundang, ketertiban umum dan/ ataukesusilaan, serta ada keberatan dari kreditor atas Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) mengenai pengurangan modal;Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan Tergugat/Terbanding tentang persetujuan perubahan anggaran dasar tidak menimbulkanperubahan hubungan hukum yang sudah ada, karena perubahan keadaan atauhubungan hukum sudah ada

sebelum keputusan perubahan , BerSstujuanditerbitkan, yaitu berupa hasil kKeputusan Rapat Umum Pemegadg Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BLUE BIRD TAXI tanggal 11 Mei2015). Ketetapan tertulis a quo tidak mengubah hakhak dan kewajiban yangtelah ada, tetapi hanya menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atauhanya dimaksudkan untuk mengakui suatu hakhak maupun kewajiban yangSINCE ACL nnHal 11 dari 14 hal. Put.

Tergugat/Terbanding) ; Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka jika Penggugat/Pembanding mempersoalkan keabsahanKeputusan Objek Sengketa yang isi (Substansi)nya sebagaimana kasus a quo,maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutusnya dan jika yang dipersoalkan tentang cacat Juridisaktaakta Notaris dan / atau keputusan Rapat Umum Pemegang gaham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

,M.Kn.) tentang Pemberhentian Sementara Penggugat dariJabatan Presiden Direktur PT Darmo Green Land yang ditandatanganioleh Dewan Komisaris PT Darmo Green Land yaitu Tergugat , Ill danTergugat IV Batal Demi Hukum dan menyatakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012dihadapan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Menghukum Tergugat II dan Penggugat untuk melaksanakan RUPS LuarBiasa PT Darmo Green Land dan memulihkan hak dan keadaanPenggugat sebagai

Presiden Direktur PT Darmo Green Land dalamwaktu selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat Il tidakmelaksanakan, maka Majelis memerintahkan agar Tergugat VImelakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Darmo Green Landselambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah Tergugat Il tidakmelaksanakan RUPS Luar Biasa;Menghukum Tergugat , Il, Ill untuk membayar gaji Penggugat selakuPresiden Direktur PT Darmo Green Land sebesar Rp10.000.000, 00

Direktur PT Darmo Green Landdengan mengangkat Ong Helen Wijaya selaku Direktur Baru PT DarmoGreen Land, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakudan diperintahkan untuk mengadakan RUPS baru yang hingga sekarangbelum dilaksanakan, sehingga terhitung sejak Putusan Banding Nomor 122/PDT/2014/PT SBY., tanggal 30 April 2014, Ong Helen Wijaya/TerbandingHalaman 19 dari 32 Hal.

,tanggal 30 April 2014 pihak Ong Helen Wijaya/Terbanding/TermohonKasasi, dalam amarnya:Menyatakan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Darmo Green LandNomor 001SK/DK/V/2012 (Berita Acara RUPS PT Darmo Green Land AktaNomor 74 tanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Anita Lucia Kendarto S.H.

,M.Kn.) tentang pemberhentian sementara Penggugat dari Jabatan PresidenDirektur PT Darmo Green Land yang ditandatangani oleh Dewan KomisarisPT Darmo Green Land yaitu Tergugat , IIl dan Tergugat IV batal demihukum dan menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012 di hadapan Tergugat V tidakmempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Menghukum Tergugat II dan Penggugat untuk melaksanakan RUPS LuarBiasa PT Darmo Green Land dan memulihkan hak dan keadaan Penggugatsebagai

Agenda RUPS masih menjadi pokok persengketaan antaraPenggugat dengan Tergugat yang saat ini dalam prosespemeriksaan ditingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI,karena masalah besarnya kepemilikan saham = masihdipersengketakan dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tertanggal 16 November 2011 jo.Pengadilan Tinggi Jakarta No. 256/Pdt/2012 tertanggal 17 Oktober2012 jo. Mahkamah Agung RI No. 498 K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli2013;9.2.

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

tersebut.;(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan penetapan izin untukmelakukan RUPSLB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh undangundang, maka suatu

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 pada Poin 9.1 yangmenyatakan sebagai berikut :Agenda RUPS masih menjadi pokok persengketaan antaraPenggugat dengan Tergugat yang saat ini dalam proses pemeriksaandi tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung RI, karena masalahbesarnya kepemilikan saham masih di persengketakan dalam perkaraPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 274/Pdt.G/PN.Jkt.Pst, tertanggal16 November 2011 jo. Pengadilan Tinggi Jakarta No. 256/Pat2012tertanggal 17 Oktober 2012 jo.

Tenggang waktu kepergian ke luar negeri itu dimanfaatkan paraTergugat untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa dengan agendaperubahan Anggaran Dasar pada tanggal 11 dan 30 Agustus 2006,kemudian disusul dengan RUPS luar biasa tanggal 6 Oktober 2006.Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006, Antoni Bangun, SH selaku kuasaHukum Hendrik Hakim, Presiden Direktur PT.

Gusher Tarakan untuk menghadiri RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) luar biasa PT. Gusher Tarakan, termaksuk GustiSyaifuddin yang sedang berobat di Singapore, tetapi RUPS tidak dapatberjalan karena korum tidak tercapai dengan hanya dihadiri 12 jumlahpemegang seluruh saham;Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006, keluarga Gusti Syaifuddin selakupemegang saham 250 saham PT.

Gusher Tarakan;o Bahwa kemudian Para Pihak tidak akan melakukan RUPS sebelumaudit di terima dan disetujui para pihak;Bahwa rapat tersebut sengaja di langsungkan tanpa dihadiri oleh GustiSyaifuddin karena sedang berobat di Singapore, sehubungan denganmasalah audit keuangan dan RUPS dari PT.

Pasal 80 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut ;4.

Menyatakan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 telah mencapaiKuorum, oleh karena itu adalah Sah dan Mengikat;6. Menyatakan Putusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentangPemberian Persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkansebagian atau seluruh asset perseroan kepada BankHalaman 63 Putusan Nomor. 625/PDT/2019/PT.DKIsebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta Nomor 306 tahun 2017) yang dibuat dihadapan Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn;
4. Menghukum Tergugat untuk menarik dan membatalkan

Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta Nomor 306 tahun 2017);

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku;Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas;Hal. 3 dari 68 hal. Put.

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau) dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku; Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

Kepala Negara;Bahwa berbeda dengan perusahaan daerah lainnya, Terdakwa DWIPURWANDARI, Sip menjadi Kepala SUB Bidang dan Kasi PD BKK WediKabupaten Klaten diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Sahamatau RUPS, sehingga Terdakwa bertanggungjawab kepada Rapat UmumPemegang Saham atau RUPS, jadi bukan bertanggunggjawab terhadappemerintah atau Negara;Dengan pemisahaan kekayaan dan modalnya berupa saham, makasecara hukum, setiap kerugian PD BKK Wedi Kabupaten Klaten adalahkerugian PD BKK Wedi Kabuapaten

, olehkarenanya sebagaimana BUMD yang berbentuk perseroan terbatas,maka untuk menentukan kerugian adalah bukan wewenang BPKP,akan tetapi hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):Dengan terbuktinya Ahli SURANTO, SE.

TurutTergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahuiagenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan TergugatBahwa berdasarkan Akta Notaris No. 13 : Berita Acara RUPS Luas Biasa yangdibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH Notaris diJakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya JIn.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.Dalam Akta tersebut pada dinyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebutdiselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga yang berkedudukan di Bantul, padahal dalam kenyataannyaDireksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tidak pernahmengajukan permintaan RUPS Luar Biasa.

BankPerkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga kepada Yayasan Bhaktie Menghukum Turut Tergugat I, II dan II untuk melaksanakan RUPS/LB gunamengesahkan pencabutan kedudukan pemegang saham dan melakukan peralihansaham atas nama Tergugat I dan Tergugat II kepada Yayasan BhaktiSUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbanding yaitu,Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II melalui kuasahukumnya telah mengajukan

Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga setelah dinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegangsaham dan dikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogyaberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, selanjutnya harusdilakukan pengesahan melalui mekanisme RUPS/LB oleh Turut Tergugat I, II,12dan HI maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukume Berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat I tersebut di atas, maka mohonkepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Bank Perkreditan Rakyat Arum MandiriKenanga kepada Yayasan Bhakti Yogya ;e Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk melaksanakan RUPS LB PT.Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga guna mengesahkan pencabutankedudukan pemegang saham dan melakukan peralihan saham atas nama TergugatI dan Tergugat II kepada Yayasan Bhaktie Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul akibat diajukannya perkara a quo ;SUBSIDAIR :Mohon .....Mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan

), justru PEMBANDING dahuluPENGGUGAT KONVENSI sebelumnya telah melakukanupaya perbaikan atas Laporan yang dimaksud dandalam pelaksanaan RUPS tersebut tidak adapemberitahuan perihal akan adanya RUPS maupunikhwal PEMBERHENTIAN yang dimaksud kepadaPEMBANDING dahulu PENGGUGAT KONVENSI,Pemberhentian dengan tidak menyertakan alasannyadengan terlebih dahulu, tidak memberikan kesempatanpada Direksi /PEMBANDING untuk membela did padaforum RUPS Luar Biasa artinya tidak mungkin dapatdiberhentikan jika PEMBANDING

belum menyampaikanpembelaan did pada RUPS Luar Biasa walaupunPEMBANDING hadir dalam RUPS a quo yang dilakukansecara mendadak setelah Direksi mengadakan rapatinternal., justru ditengah berjalannya rapat adatindakan Pemegang Saham mengambil alih pimpinanrapat meminta untuk dilaksanakan secara tertutupdengan peserta terbatas (Para Pemegang Saham,Dewan Komisaris, Unsur Pemerintah KotaPalembang,dan Notaris) tanpa melibatkan adanya /menyuruh untukkeluar dan menunggu sejenak diluar ruangan rapatHalaman

diberikan kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS (hak belay.

yang merugikan Perseroan atau karenaalasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Jadi berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya saatPEMBANDING / Direksi akan diberhentikan harusmelalui RUPS dengan menyertakan alasannya denganterlebih dahulu memberikan kesempatan padaHalaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PLGPEMBANDING / Direksi untuk membela diri. Kesempatanmembela diri ini bersifat imperatif atau) Nukummemaksa dan harus dilakukan dalam RUPS LuarBiasa.