Ditemukan 1119 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-08-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 — WENDY MELFA,S.H.,M.H. bin ISMAIL AFTA
123 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
kejahatan Korupsiyang oleh UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang No.20Tahun 2001 diancam dengan pidana maksimum seumur hidup atau pidanapenjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai baik dilihat darisegi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efekjera (deterrent
Register : 25-06-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN MALINAU Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mln Tanggal 25 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Slamet Riyono, S.H
2.Ahmadi, S.H.
3.AHMAD SYAFI'I HASIBUAN, S.H,
Terdakwa:
1.Muralis Als Alit Anak dari Baya Bung
2.Jemi Anak dari Irang Tuban
3.Udau Ahoi Anak dari Ahoi
100 — 31
1.Slamet Riyono, S.H
2.Ahmadi, S.H.
3.AHMAD SYAFI'I HASIBUAN, S.H,
Terdakwa:
1.Muralis Als Alit Anak dari Baya Bung
2.Jemi Anak dari Irang Tuban
3.Udau Ahoi Anak dari Ahoi
100 — 31
tidakmendapatkan adanya buktibukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataualasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tetap harusbertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslahdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN MinMenimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dianut saat ini yaitutujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan melainkan adalahbertujuan antara lain sebagai efek penjeraan (deterrent
Register : 19-02-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 31-K/PM.I-01/AD/II/2019 Tanggal 7 Mei 2019 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Lutfi Saragih
59 — 68
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Lutfi Saragih
59 — 68
retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskanpihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupunpihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan,melainkan sebagai usaha untuk memberikanpenjeraan (deterrent), baik ditujukan kepadapelanggar hukum sendiri maupun kepada merekayang mempunyai potensi menjadi penjahat,perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahatdan perbaikan (reformasi) kepada penjahat atau lebihtegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
151 — 78
Terbanding/Terdakwa : MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
151 — 78
Oleh karena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelakutindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagiorang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN TOBELO Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Tob Tanggal 22 Juni 2016 — - MANCE ANTHONY Als OTE
- APROYKE STENLY TOLOLIU, MTh Als STENLY
89 — 29
89 — 29
harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice) ;Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN Tanggal 4 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
162 — 70
162 — 70
Oleh karena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelakutindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagiorang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Putus : 14-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/PID.SUS/2012 Tanggal 14 Mei 2012 — : AGUS SETIAWAN Bin APUD DJUNAEDI ,dkk
331 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
UU No. 35 Tahun 2002, kejahatan Tindak Pidana PencucianUang (TPPU) diancam pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) makapidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun yang dijatuhkan terhadapTerdakwaTerdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatanTerdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, kKorektif maupun represifdan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) ;Hal. 92 dari 105 hal. Put.
Putus : 30-07-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1590 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 30 Juli 2015 — ESRON NAPITUPULU
190 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1590 K/Pid.Sus/2015miliar rupiah), maka pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidanadenda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dijatunkanterhadap Terdakwa tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya baikdilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidakmemberikan efek jera (deterrent effect), mengingat perbuatan Terdakwamerugikan keuangan Negara sebesar Rp37.095.000.000,00 (tiga puluhtujuh miliar sembilan puluh lima juta rupiah);2.
Putus : 01-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1994 K/Pid/2011 Tanggal 1 Desember 2011 — Zakaria Als Jack Bin Nuriman dkk
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
fungsi kemampuan memaksudkansuatu tujuan dan fungsi kemampuan mengarahkan kemauan.Oleh karena itu, seorang Psikiater maupun penegak hukum dapatmemakai pedoman sebagai berikut :(a) Konsepkonsep operasional tentang pertanggungjawaban pidanasesuai dengan gagasan pemasyarakatan dengan memperhatikan :e Daya guna pidana terhadap Terpidana sebagai pengubahperilakunya (efficient punishability) ;e Daya guna pidana terhadap Terpidana dan masyarakatsebagai upaya menakutnakuti untuk mencegah perbuatankriminil (deterrent
Putus : 31-07-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2701 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 31 Juli 2017 — H. SIODINAR, S.IP ;
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2701 K/Pid.Sus/2016tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidanakurungan pengganti pidana denda serta uang pengganti yang dijatuhkankepada Terdakwa, dengan pertimbangan pidana penjara selama 4 (empat)tahun yang dijatunkan kepada Terdakwa tersebut tidak memadai/tidak setimpaldengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupunrepresif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect), mengingat jumlahkerugian keuangan negara yang ditimbulkan
Putus : 18-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 18 Juli 2017 — AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas dasar sebagaimana Kami uraiakan di atas, maka putusanjudex factie tersebut tidak memberikan efek jera (deterrent effect)terhadap pelakupelaku tindak pidana korupsi pada umumnya danterdakwa pada khususnya dan dapat dikatakan pula bahwa putusanjudex factie tersebut diatas akan menjadi precedent buruk terhadappenegakan hukum tindak pidana korupsi karena putusan judex factietersebut tidak berusaha untuk melakukan perlindungan terhadappertanggung jawaban atas penggunaan uang Negara sehinggapembebasan
Putus : 25-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 25 Februari 2015 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
428 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
428 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
puluh juta rupiah)dan ketentuan Pasal 13 UndangUndang No.31 Tahun 1999 diancam denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda palingbanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif,korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — HERU HENDRIYANTO alias EâÂÂEN alias KOMANG, DK
132 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tujuan yang juga dipandangkuno ialah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi(retribution), yang dipandang tujuan yang berlaku sekarangialah variasi dari bentukbentuk: penjeratan (deterrent),perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat,perbaikan (reformasi) kepada penjahat.
Register : 03-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 18/PID.TPK/2021/PT BJM Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : dr. EDY WAHYUDI bin SISWOYO
225 — 131
Terbanding/Terdakwa : dr. EDY WAHYUDI bin SISWOYO
225 — 131
Peter Hoefnagels,The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime (Kluwer1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan Anthony Langdonmengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs IREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk mencegah sebagai tindakan preventif danperingatan dini (deterrent effect) pada para potensial penyelundup pajakagar tidak terjadi meluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengankeadaan sebenarnya sehingga merugikan penerimaan negara.
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
181 — 96
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
181 — 96
Peter Hoefnagels,The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime(Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan Anthony Langdonmengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
74 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk mencegahsebagai tindakan preventif dan peringatan dini (deterrent effect)pada para potensial penyelundup pajak agar tidak terjadimeluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengan keadaansebenarnya sehingga merugikan penerimaan negara.
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
72 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk mencegah sebagai tindakan preventif danperingatan dini (deterrent effect) pada para potensial penyelundup pajakagar tidak terjadi meluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengankeadaan sebenarnya sehingga merugikan penerimaan negara.
Register : 25-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN MALILI Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mll Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
156 — 62
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
156 — 62
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam halTerdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayardenda, maka dipidana dengan pidana kurungan pengganti denda yang akandiuraikan lebih lanjut dalam amar Putusan;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 K/PID.SUS/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI
133 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 pelaku tindak pidanapencucian uang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah), maka pidana penjara selama 6 (enam) tahun danpidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yangdijatuhkan terhadap Terdakwa tidak #=memadai/setimpal denganperbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupunrepresif dan tidak memberikan efek jera (deterrent