PUTUSANNo. 679 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perdata Khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek)dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :ABSORTECH INTERNATIONAL AB, suatu perusahaanyang didirikan menurut UndangUndang Swedia, berkantordi PL 2434, 310 50 Sloinge, Swedia, diwakili oleh ThomasJohansson, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1. Seno Edhie, SH.

yang dilakukan olehPemohon Kasasi pada OHIM sesungguhnya telah mencakuppendaftaran di 27 negara bagian EU, dengan demikian sesungguhnyasecara keseluruhan merek Absortech telah didaftarkan oleh PemohonKasasi di 31 negara (India masih pending), dan terhitung sejak tanggal10 Maret tahun 2005 merek Absortech telah terdaftar di 27 negaraanggota EU atas nama Pemohon Kasasi;Sesungguhnya pengetahuan akan fungsi dan kedudukan dari OHIMsudah diketahui secara luas oleh pihakpihak yang berkecimpung didunia hak

atas kekayaan intelektual (HAKI) dan adalah sangatmengherankan apabila Majelis Hakim Judex Facti pada kenyataannyatelah mengabaikan keberadaan dari 27 negara Anggota EU tersebutdengan hanya menganggap bahwa pendaftaran pada OHIM hanyaberlaku untuk satu negara saja.

.: 017 K/N/HaKi/2002.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaK1) dari :SOEWARDJONO, bertempat tinggal di Jalan WijavaTimur 1 No 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam halini memberi kuasa kepada Izwan El Jaman, SH,, danMuhammad Mirza, SH., Advokat dan Pengacara, berkantordi Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 6063 Blok E/2f Si Jakarta, berdasarkan

Bahwapembayaran royalti pada dasarnya merupakan bagian dari suatuinstrtumen keuangan atas pembayaran a quo yang pada dasarnyamerupakan suatu berbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukummerupakan kedudukan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).Halaman 5 dari 9 halaman.

(selanjutnya disebutAKASHI) dinyatakan Dengan memperhatikan ketentuanketentuan dan syaratsyarat yang ada dalamPerjanjian ini, AKASHI dengan ini memberikan kepada AWI hak dan lisensi, tanpa hak untuk memberisublisensi, berdasarkan Hak atas Kekayaan Intelektual dan dengan menggunakan Informasi Teknologi:i)Untuk memproduksi dan merakit Produk dan/atau Komponen Lokalisasi di Indonesia secaraekslusif;ii) Untuk meminta pihak ketiga mempoduksi dan merakit Komponen Lokalisasi bagi AWI berdasarkansubkontrak

PUTUSANNomor 461 K/Pdt.SusHakl/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek)dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT CEDANCE INDONESIA, sebuah perseroan yang didirikanmenurut Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Direktur,Muhammad Yusuf, berkedudukan di Jalan Jababeka XVIIBlok.U22 M KlJ Karang Baru, Cikarang Utara, Bekasi, JawaBarat, dalam hal ini memberi kuasa

PUTUSANNo. 476 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :CARGIL PALM PRODUCTS Sdn.Bhd, suatu perusahaanmenurut hukum Negara Malaysia berkedudukan di Level 17Tower B, Wisma Pantai, No. 5 Jalan 4/83A, Off Jalan Pantai Baru5900 Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa danmemilih domisili hukum kuasanya : Armelya,SH. dan kawankawan

Lahan (site plan) beserta lampiran, PERDA RTRW Kota Depok (terbaru) dan RDTR dan RUTR (lampiran) tersebutsebagaimana dimaksud paragraph (4.46) tanpa menyertakan dokumenpendukung persyaratan IMB berupa :"Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 42/P/KI/2016/PTUNBDG1. informasi publik yang berpotensi dapat mengungkap rahasia pribadi,yaitu photocopy KTP, photocopy NPWP, sertipikat kepemilikan tanah,serta SPPT dan bukti lunas PBB ;2. informasi publik yang berpotensi mengganggu kepentinganperlindungan hak

atas kekayaan intelektual, yaitu gambar arsitekturalsecara lengkap beserta detailnya, gambar structural secara lengkapbeserta detailnya, dan gambar utilitas serta mekanikal dan elektrikalsecara lengkap beserta detailnya ;6.4 Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasisebagaimana dimaksud paragraph (4.17) di atas waktu selambatlambatnya14 (empat belas ) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon :6.5 Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon:Bahwa, Putusan

PUTUSANNomor 296 K/Pdt.SusHaKI1/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA QMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (meykypadatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antar@: LNCHANDRA AMIN, bertempat tinggal di Jalan Kembaing Sepatu eXittang Merek Penggugat:1 Bahwa Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek terkenal "SKF, SKFAktiebolaget SKF, SKF Flag, SKF Explorer dan SKF & Logo" (selanjutnyadisebut SKF) yang telah terdaftar

www.hukumonline.comPUTUSANNOMOR 09 K/N/HakKI/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) antara:MOHINDAR H.B., bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Timur D Nomor 5 Jakarta Timur,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRI SUMARTINI, beralamat di Jalan Tebet Barat,Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2002, sebagaiPemohon

www.hukumonline.comPUTUSANNomor 08 K/N/HaKI/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari:SOEWARDJONO, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Timur 1/4 Kebayoran Baru JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Asti Soekanto, SH., dan Irsan Pardosi,SH., Pengacara, berkantor di Jalan Jenggala II No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkansurat

PUTUSANNo. 680 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) dalam tingkatkasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT.

DirektoratJenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq.

PUTUSANNo. 680 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek)dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :PT.

Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia cq.Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merekuntuk membatalkan dengan cara mencoret merek logo + MACNELSdengan nomor pendaftaran IDM 00106460 dari Daftar Umum Mereksekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;6. Menyatakan petitum selebihnya tidak dapat diterima ;7.

PUTUSANNomor 761 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNG Qmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkar.hal ini memberi kuasa kepadaberalamat di Ruko Dinastidahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangNi ga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama dari merekALTECO di Indonesia antara lain untuk jenis

Putusan Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012PUTUSANNomor 761 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNG Qmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkar.hal ini memberi kuasa kepadaberalamat di Ruko Dinastidahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangNi ga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama dari merekALTECO

UndangUndang No. 14 Tahun1997 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 19 Tahun 1992tentang Merek di mana apabila tidak ada pihak yangkeberatan atas pengumuman tersebut maka diterbitkansertifikat merek dan oleh karena tidak ada pihak yangkeberatan, maka pada tanggal 21 Februari 2001 DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual telahmenerbitkan sertifikat merek atas nama Tergugat sebagaipemilik merek dagang WINGAS dengan nomor pendaftaran

WINNAPPLIANCE) telah dimohonkan pencatatannya kepada DirektoratJenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam Daftar Umumseperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Undang Undang No.hal. 11 dari 19 hal. Put. No.198K/Pdt.Sus/2009815 Tahun 2001 tentang Merek.

atas kekayaan intelektual lainnya, dan hakhak lainnyayang ada dan/atau berkaitan dengan filmfilm layar lebar tersebut berikut lisensihak siar dan segala hak yang ada pada dan dapat dijalanai atas kepemilikan filmfilm tersebut secara penuh, eksklusif dan keseluruhan.

, mengedarkan, menyiarkan, menyiarkan ulang,Halaman 27 Putusan Nomor : 09/PdtSusHak Cipta/2018/PN.Niaga.Jkt.Pstmengalihkan, menjual dan/atau melisensikan Film baik sebagian maupunseluruhnya, oleh Pihak Pertama sendiri dan/atau melisensikan Film baik sebagianmaupun seluruhnya, oleh Pihak Pertama sendiri atau oleh perusahaan (pihak) lainyang terafiliasi dengan Pihak Pertama atau oleh pihak yang ditunjuk secara saholeh Pihak Pertama untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh Hak Ciptadan/atau hak

atas kekayaan intelektual lainnya dari Film tersebut.a) Pihak Pertama berhak dan memiliki wewenang penuh untuk merubahb)format dan/atau mengambil manfaat dalam bemtuk dan berupa apapunatas Film baik sebagian maupun seluruhnya terhadap segala kegiatanmengeksploitasi untuk kepentingan termasuk tapi tidak terbatas padakepentingan komersial Pihak Pertama di Wilayah Hukum untuk jangkawaktu yang dimungkinkan oleh hukum dan perundangundangan yangberlaku, (termasuk di dalamnya semua rekaman dalam piringan

sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingankomersial Pihak Pertama berdasarkan Hak Clpta, hak atas kekayaanintelektual lainnya, dan hakhak lainnya yang ada dan/atau berkaitandengan Film tersebut dan segala hak yang ada pada dan dapat dijalaniatas kepemilikan Film oleh Pihak Pertama di Wilayah Hukum untuk jangkawaktu yang dimungkinkan oleh hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku di Wilayah Hukum.d) Pihak Pertama merupakan pihak yang memiliki dan memegang Filmtermasuk di dalammnya Hak Clpta, hak

atas kekayaan intelektual lainnya,dan hakhak lainnya yang ada dan/atau berkaitan dengan Film tersebutsecara ekslusif, penuh dan keseluruhan serta segala hak yang ada padadan dapat dijalani atas kepemilikan Film oleh Pihak Pertama di Wilayahhukum untuk jangka waktu yang dimungkinkan oleh hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku di Wilayah Hukum sebagaimana diaturdalam Pasal ini, dan karenanya berhak untuk mendaftarkan Hak atasKekayaan Intelektual yang dapat dijalani atas kepemilikan Film

PUTUSANNomor : 068 PK/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata niaga Hak atas Kekayaan Intelektual(Merek) dalam permohonan peninjauan kembali telan memutuskansebagai berikut dalam perkara :P.T. ESP!

Ltd yang berkedudukandi 89 Defu Lane 10 Singapore selaku pemegang hak merek kecamatan merek Boniayang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual KementrianHukum dan Ham dibawah Register No : IDM 00007524 tanggal 23 Mei 2006 dan untukmemproduksi , menjual atau memperdagangkan kecamata Merek Bonia di wilayah atauNegaranegara antara lain Thailand,Malaysia dan Indonesia telah member lisensikepada Kingdom Optical (S) Pte.

PUTUSANNomor 100 PK/Pdt.SusHKI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desainindustri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:1.Sdr. ADI DHARMA KURNIAWAN, bertempat tinggal diTaman Meruya llir D 10/2 RT 002 RW 002, KelurahanMeruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;Sdr.

informasi yang wajibdiumumkan dan kelompok informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapatdiminta oleh publik pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menurut Pejabata(2)(3)(1)Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melaluiproses uji konsekuensi, dianggap sebagai:a. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapatmenghambat proses penegakan hukum;b. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapatmengganggu kepentingan perlindungan hak

atas kekayaan intelektual danperlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;c. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapatmembahayakan pertahanan dan keamanan negara;d. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapatmengungkapkan kekayaan alam Indonesia;e. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikanketahanan ekonomi nasional;f. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikankepentingan hubungan luar negeri

Bahwapembayaran royalti pada dasarnya merupakan bagian dari suatuinsttumen keuangan atas pembayaran a quo yang pada dasarnyamerupakan suatu berbentuk jasa yang telah diberikan berupa KnowHow yang diikat dengan perikatan hukum, sedangkan dalam instrumenhukum merupakan kedudukan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI).