- 2002
- 2006
-
-
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu
Undang-Undang No 30 Tahun 2002
- pasal : 53; varian : Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan;
-
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu
Undang-Undang No 30 Tahun 2002
- 2009
-
-
Mencabut sebagian Pasal
Undang-Undang No 30 Tahun 2002
- pasal : Pasal 53-Pasal 62; varian : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
Mencabut sebagian Pasal
Undang-Undang No 30 Tahun 2002
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 30 Tahun 2002
- pasal : 32; ayat : 1; bab : V; huruf : c
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 30 Tahun 2002
- 2010
-
- Melengkapi kekosongan aturan pada Undang-Undang No 46 Tahun 2009
- 2011
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 30 Tahun 2002
- pasal : 34; bab : V
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 30 Tahun 2002
- 2015
- 2019
-
- Mengubah yang kedua kali Undang-Undang No 30 Tahun 2002
| Jenis | PERMA |
| Nomor | 1 |
| Tahun | 2010 |
| Tentang | Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi |
| Klasifikasi | PERMA Hukum Formil |