Terhadap peristiwa itu, Tergugat telah memberikansurat keputusan pemberhentian kerja Nomor: 002/SKP/XI/2013 kepada Penggugat, atasdiberikannya surat keputusan pemberhentian atau dilakukannya Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat dengan tuduhanmelakukan penipuan, memberikan keterangan palsu.

Mulki Rizki Purnama tanggal 24 Februari 2023;

dan ditandatanganinya Surat Penunjukan kerja dan SuratPernyataan Ikatan Dinas antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi maka telahdisepakati bersama masa kontrak kerja tersebut, dengan demikian secara substansi isisurat penunjukan kerjanya adalah bahwa Termohon Kasasi sebagai karyawan kontrak.Bahwa apa yang Pemohon Kasasi lakukan dalam hal pengakhiran kerja telah sahdan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku berdasarkan UndangUndang No. 14Tahun 2005, Pasal ayat 8 "Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian

kerja adalahpengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karenasesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban guru atau dosen danpenyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan".

Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Karyawan, nomor 106/FACS/Kpts/IlV/1 4,yang dikeluarkan oleh Camp.

., MKn;

.~ 929 5 1(((satu) lembar pemberhentian kerja an. SAPRUDIN5 (lima) daftar hasil audit.14z= a(empat belas) lembar daftar nasabah.Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pili.i. 3 (tiga) lembar slip gaji.Dikembalikan kepada PT. UNITY melalui saksi RIFAl NABABAN BinBINASI NABABAN4.

SAPRUDIN;f. 1 (satu) lembar pemberhentian kerja an. SAPRUDIN;g. 5 (lima) daftar hasil audit;h. 14 (empat belas) lembar daftar nasabah;i. 3 (tiga) lembar slip gaji;Dikembalikan kepada PT. UNITY melalui saksi RIFAl NABABAN BinBINASI NABABAN;6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Pelaihari pada hari RABU, tanggal 24 Januari 2017 olehkami Dr.

Copy surat pemberhentian kerja dari PT. Graha Manggala Abadikepada PT. Shanty Wira Perkasa ; 41. Cheklist dan hasil pemeriksaan bersama dari Sugihan Soeliandjodan Robby Gunawan ; 42. BAST Kedua (Final Hand Over) antara PT. Graha Manggala Abadidan PT. Shanty Wira Perkasa ; (Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 42 tetap terlampir dalam berkasperkara) ; Halaman 17 dari 47 Halaman PUTUSAN NOMOR 325/ PID/ 2019/ PT.MKS4.

Copy surat pemberhentian kerja dari PT. Graha Manggala Abadikepada PT. Shanty Wira Perkasa ; 41. Cheklist dan hasil pemeriksaan bersama dari Sugihan Soeliandjodan Robby Gunawan ; 42. BAST Kedua (Final Hand Over) antara PT. Graha Manggala Abadidan PT. Shanty Wira Perkasa ; Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;4.

Indomitra untuk pembayaran panellistrik memang belum dibayar, sehingga atas dasar tersebut dan terdakwa yangsudah jarang masuk kerja, akhirnya dilakukan pemberhentian kerja sementara olehsaksi MALUDIN NAINGGOLAN. Kemudian setelah saat terdakwa tidak bekerjadi PT. Sempurna Delapan, kembali ada beberapa telephone dari suplier yangbelum dibayar dengan rincian sebagai berikutfe)PT. PrologistikPT.

Indomitra untuk pembayaran panellistrik memang belum dibayar, sehingga atas dasar tersebut dan terdakwa yangsudah jarang masuk kerja, akhirnya dilakukan pemberhentian kerja sementara olehsaksi MALUDIN NAINGGOLAN. Kemudian setelah saat terdakwa tidak bekerjadi PT. Sempurna Delapan, kembali ada beberapa telephone dari suplier yangbelum dibayar dengan rincian sebagai berikut1. PT. Prologistik Rp. 24.500.000,2. PT.Cardosindo Rp. 6.000.000,3. Samsul Amin Rp. 1.755.000,4.

Hubungan Industrialbelum ditetapkan serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap, makakedua belah pihak harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, danapabila Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena ParaPenggugat tidak mau bekerja, tetapi karena dilarang oleh Tergugat, danTergugat juga tidak melakukan skorsing, maka Tergugat wajib membayarUpah selama proses sebesar 100% sampai putusan berkekuatan hukumtetap;Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena awal masalah munculnyaSurat Pemberhentian

Kerja adalah dari prilaku Penggugat yang tidak maumenandatangani Surat Perjanjian Kerja, oleh karenanya bukan sematamata pemberhentian kerja tersebut kehendak atau kKemauan Tergugat;Oleh karenanya, dalil Penggugat demikian harus ditolak atau setidaktidaknya dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa Penggugat pada point 18 halaman 8 mendalilkan sebagai berikut :Bahwa terhitung mulai bulan Oktober 2018 Tergugat telah menghentikanUpah Penggugat, dan sejak bulan Seprember 2018 Tergugat telahmelarang

Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bekerja, karenaawal masalah munculnya Surat Pemberhentian Kerja adalah dari prilakuPenggugat yang tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Kerja;7.

kebagian sanding(finishing/amplas);Bahwa bagian Penggugat sangat berpengaruh besar terhadap produksi PT.NADIRA PRIMA;Bahwa bila tidak ada bagian Penggugat (finishing/amplas) maka produksitersebut akan terhambat;Bahwa yang diproduksi selalu sama tidak berubah, produksinya tergantungorderan/pesanan;Bahwa upah tidak dihitung berdasarkan berapa mebel yang dibuat/dikerjakan,upahnya sama tidak pernah berubah (gajinya bulanan);Bahwa setahu' saksi, Penggugat sudah tidak lagi bekerja sejakmenandatangani surat pemberhentian

kerja pada tanggal 23 Desember 2017;Bahwa setahu saksi, ada 10 (sepuluh) orang karyawan yang diberhentikan,karena habis kontrak;Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminta pesangon;Bahwa saksi bersama Ansori/Penggugat, Jaryanto,dan Agung hadir dalampertemuan bipatrit;Bahwa hanya lin dan Gunawan yang menerima dan berdamai.2.

denganketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demihukum.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :*Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan / atau diubah, kecuali ataspersetujuan kedua belah pihak.Menimbang bahwa dalam persidangan benar tebukti telah dilakukan 3 kalikontrak kerja yang kebenarannya juga tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkanbukti T1 tentang PKWT terakhir kali sebelum adanya surat pemberhentian

kerja olehTergugat kepada Penggugat, menurut majelis Hakim ini membuktikan bahwahubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat betul telah dilakukan berdasarkanPKWT yang diperpanjang setiap tahun dan dikuatkan dengan keterangan saksiPenggugat Zani Fachrudin dan Jaryanto serta saksi Tergugat Christina, LilikWidiyanto serta Edi Santoso.Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti Perjanjian Kerja WaktuTertentu antara Penggugat dengan Tergugat adalah murni berdasarkan order darikonsumen yang diakui

Negeri dengan demikian mnaka dasar hukum dari Tergugat menolak keberadaan buktiP.2 tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum dariTergugat untuk membebaskan Penggugat dari Tugasnya sebagai karyawan Tenaga Edukatif pada unitkerja SMP Bhakti Turen ( bukti P.3 dan T.12);Menimbang, bahwa UndangUndang No.14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen (lembaranNegara R.I Nomor 157 tahun 2005 : Pasal 1 angka 8, menyebutkan bahwa Pemutusan bhubungan kerja atau pemberhentian

kerja adalahpengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu halyang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggarapendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan; Pasal 30 ayat (1): guru dapat diberhentikan dengan haormat dari jabatannya sebagai guru karena :a. meninggal dunia;b. mencapai batas usia pensiuan ;c. atas permintaan sendiri;d. saksit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat

Pasal 30 ayat (4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. pasal 31 ayat (1) : Pemberhentian guru sebagaimana dikmaksud dalam pasal 30 ayat (2) dapatdilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak dapat memperlihatkan buktiadanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai dasar pemutusan hubungan kerjaatau pemberhentian

kerja, sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 8 UU No.14 tahun 2005tersebut diatas;Menimbang, bahwa demikian juga setelah Majelis Hakim mencermati bunyi pasal 30 ayat (1),(2),(3),(4), dan pasal 31 ayat (1) UU Nomor .14 tahun 2005 tersebut diatas, tidak terdapat istilah Pembebasan Tugas sebagaimana bunyi surat keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan TeknologiTuren Nomor : 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif,melainkan hanya dikenal Pemberhentian dengan hormat dan

kebagian sanding(finishing/amplas);Bahwa bagian Penggugat sangat berpengaruh besar terhadap produksi PT.NADIRA PRIMA;Bahwa bila tidak ada bagian Penggugat (finishing/amplas) maka produksitersebut akan terhambat;Bahwa yang diproduksi selalu sama tidak berubah, produksinya tergantungorderan/pesanan;Bahwa upah tidak dihitung berdasarkan berapa mebel yang dibuat/dikerjakan,upahnya sama tidak pernah berubah (gajinya bulanan);Bahwa setahu' saksi, Penggugat sudah tidak lagi bekerja sejakmenandatangani surat pemberhentian

kerja pada tanggal 23 Desember 2017;Bahwa setahu saksi, ada 10 (sepuluh) orang karyawan yang diberhentikan,karena habis kontrak;Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminta pesangon;Bahwa saksi bersama Ansori/Penggugat, Jaryanto,dan Agung hadir dalampertemuan bipatrit;Bahwa hanya lin dan Gunawan yang menerima dan berdamai.2.

denganketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demihukum.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :*Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan / atau diubah, kecuali ataspersetujuan kedua belah pihak.Menimbang bahwa dalam persidangan benar tebukti telah dilakukan 3 kalikontrak kerja yang kebenarannya juga tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkanbukti T1 tentang PKWT terakhir kali sebelum adanya surat pemberhentian

kerja olehTergugat kepada Penggugat, menurut majelis Hakim ini membuktikan bahwahubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat betul telah dilakukan berdasarkanPKWT yang diperpanjang setiap tahun dan dikuatkan dengan keterangan saksiPenggugat Zani Fachrudin dan Jaryanto serta saksi Tergugat Christina, LilikWidiyanto serta Edi Santoso.Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti Perjanjian Kerja WaktuTertentu antara Penggugat dengan Tergugat adalah murni berdasarkan order darikonsumen yang diakui

gugatanterhadap Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depanpersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padapokoknya sebagai berikut :1Bahwa Penggugat adalah seorang pekerja pada Tergugat dan telah bekerjapada Tergugat selama 16 Tahun yaitu sejak Tahun 1996, dengan upah terakhirsebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dankemudian pada Tahun 2011, Tergugat telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) sebagaimana Surat Pemberhentian

Kerja Nomor 012/YPG/1/2013, tertanggal 21 April 2011, yang ditandatangani oleh Sdri.Linawaty selaku Direktur Yulianto Photography & Video Grha dengan alasanHal dari 18 hal Put Nomor 395 K/PDT.SUSPHI/2015alasan yang menyebutkan bahwa Penggugat berulang kali tidak masuk kerja,padahal sesungguhnya dan perlu diketahui pada tanggal 18 Januari 2013,tempat tinggal Penggugat mengalami musibah kebanjiran yang mana musibahbanjir tersebut terjadi merata dibeberapa titik wilayah DKI Jakarta;Bahwa Tergugat dalam

Hubungan Industrialbelum ditetapkan serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap, makakedua belah pihak harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, danapabila Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena ParaPenggugat tidak mau bekerja, tetapi karena dilarang oleh Tergugat, danTergugat juga tidak melakukan skorsing, maka Tergugat wajib membayarUpah selama proses sebesar 100% sampai putusan berkekuatan hukumtetap;Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena awal masalah munculnyaSurat Pemberhentian

Kerja adalah dari prilaku Penggugat yang tidak maumenandatangani Surat Perjanjian Kerja, oleh karenanya bukan sematamata pemberhentian kerja tersebut kehendak atau kemauan Tergugat;Oleh karenanya, dalil Penggugat demikian harus ditolak atau setidaktidaknya dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa Penggugat pada point 18 halaman 8 mendalilkan sebagai berikut :Bahwa terhitung mulai bulan Oktober 2018 Tergugat telah menghentikanUpah Penggugat, dan sejak bulan Seprember 2018 Tergugat telahmelarang

Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bekerja, karenaawal masalah munculnya Surat Pemberhentian Kerja adalah dari prilakuPenggugat yang tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Kerja;7.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung tidak menerapkan asas Audi et Altraam Pratem, Judex Factie hanyamempertimbangkan surat bukti yang sangat tidak relevan dari pihak TermohonKasasi dahulu Tergugat dan tidak mempertimbangkan alat bukti dari paraPemohon Kasasi yang semula Penggugat, khususnya alat bukti: P2 berupa Memo pemberhentian kerja sepihak dari Tergugat kepada(Alm) Sutidja Iskandar.

.:12/Pdt.SusPHI/2018 PN.DPS pada halaman 49 (empat puluh sembilan)dari 60 (enam puluh) alinea ke 2 (dua) yang pada pokoknya sebagai berikut menimbang bahwa berdasarkan bukti T14 berupa jawaban, Tergugatmendalilkan bahwa pemberitahuan PHK antara Para Penggugat denganTergugat didasarkan pada surat pemberhentian kerja yang ditandatanganioleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak berdasarkan kewenanganyang sah, tetapi dalil Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti lainyang dapat menunjukkan bahwa

surat pemberhentian kerja tersebut tidakberdasarkan kewenangan yang sah, Selanjutnya putusan kasasi hanyamenguatkan dan memperbaiki nilai pesangon..

Pasal (1) ayat 8:PHK atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjiankerja atau kesepakatan kerja bersama dosen karena sesuatu halyang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosendan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesualperaturan perundangundangan;3. Pasal 58 :Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhakmemperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturanperundangundangan;4.

Bahwa sampai tanggal 25 Juli 2015,Tergugat tidak pernah mengeluarkansurat pemberhentian kerja terhadap Pengugat, melainkan sebaliknyaTergugat justru menyuruh Pengugat untuk mengundurkan diri. PermintaanTergugat tersebut ditolak oleh Pengugat sehingga pada bulan Agustus 2015Pengugat tidak lagi bekerja dan meminta kepada Tergugat untukmembayarkan pesangon yang telah dijanjikan oleh Tergugat, namun tidakpernah dipenuhi oleh Tergugat hingga perkara a quo diajukan kePengadilan;4.

BPRANF telah menerbitkan Surat Pemberhentian Kerja kepada Penggugat IVkarena melakukan pelanggaran kerja yang lebih berat, sebagaimanadisaksikan oleh beberapa orang karyawan dan rekaman CCTV dimanaPenggugat IV telah melakukan tindakan anarkisme, intimidasi dan provokasi,merusak asset perusahaan dan telah melanggar system dan prosedur kerjayang ditentukan perusahaan, sehingga terhitung sejak tanggal 8 Desember2015, ia telah diberhentikan dan karenanya sudah bukan lagi sebagaikaryawan dari PT.

BPR ANF telahmenerbitkan Surat Pemberhentian Kerja kepada Tergugat DR IV karenamelakukan pelanggaran kerja yang lebih berat, sebagaimana disaksikan olehbeberapa orang karyawan dan rekaman CCTV dimana Tergugat DR IV telahmelakukan tindakan anarkisme, intimidasi dan provokasi, merusak assetperusahaan dan telah melanggar system dan prosedur kerja yang ditentukanperusahaan, sehingga terhitung sejak tanggal 8 Desember 2015, ia sudahbukan lagi sebagai karyawan dari PT.

Bdg.12.13.14.15.16.Foto copy Surat Pemberhentian Kerja No. 055/SDM/BPRANF/XII/15, tanggal7 Desember 2015, atas nama DINDIN, bermeterai cukup dan sesuai denganfoto copynya, diberi tanda bukti T12 ;Foto copy Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor : 567/5553Disnaker tertanggal 10 Mei 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda bukti T13 ;Foto copy Laporan Laba Rugi PT.

memberikan SuratPeringatan Ill, tanpa sebelumnya melalui tahapan prosedure SuratPeringatan dan Il;Bahwa, berdasarkan Surat Peringatan Ill yang dikeluarkan tersebut, tidaklama dan hanya berselang 1 (satu) hari sejak Surat Peringatan Illditerbitkan, TERGUGAT secara sertamerta mengeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Pekerja kepada PARA PENGGUGAT yang tertuang dalamSurat Keputusan No.281/YPWKIX/2016 tertanggal 20 September 2016;Bahwa, dengan melihat rentang waktu terhadap dikeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian

Kerja yang dikeluarkan oleh TERGUGAT denganpemberian Surat Peringatan III yang hanya berselang 1 (satu) hari, nampaksangat jelas terlinat kKesewenangwenangan TERGUGAT dengan tidakmemberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT yang telah setiamengabdi bekerja selama belasan tahun untuk dapat mencari solusi agartidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak;Bahwa, dalam Surat Keputusan PHK yang diterima oleh PARAPENGGUGAT, sebagaimana disebutkan dalam bagian (konsideran)menimbang alasan PHK yang

pekerjaan dari bulan Oktober 2015,maka Tergugat Konvensi memutuskan untuk memanggil danmemberikan teguran secara lisan, dengan harapan ParaPenggugat Konvensi dapat memperbaiki kinerjanya.Bahwa teguran secara lisan oleh Tergugat Konvensi tidak pernahdi hiraukan oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga dengansangat terpaksa dan dengan pertimbangan telah diterbitkannyasurat peringatan dan ke Il, maka pihak Tergugat Konvensimemberikan surat Peringatan ke Ill, kemudian diterbitkan jugaSurat Keputusan Pemberhentian

Kerja Nomor : 281/YPWKIX/2016 tentang Pemberhentian Sdr.