Ditemukan 2882 data
SAFRULLAH JALAMANI, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
97 — 67
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo Nomor:800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada WHubungannya Dengan Jabatan atas namaSAFRULLAH DJALAMANI, SP., NIP 196912111989031004;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Palopo Nomor:800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaHalaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.MksKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaSAFRULLAH DJALAMANI, SP., NIP 196912111989031004;4.
Menyatakan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/405/BKPSDM/V/ 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak PidanaKejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas Nama sdr. Safrullah Djalamani,S.P. adalah Sah Menurut Hukum;Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks3.
BuktiP 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/405/BKPSDM/V/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Mei 2019;2. BuktiP 2: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Walikota Palopo No.890/305/BKPSDM/VII/2019,tanggal 26 Juli 2019;3.
BuktiP 4: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penerimaan SuratPernyataan Sikap Keberatan PTDH (Upaya Administratif),Nomor: 890/322/BKPSDM/VIII/2019, tanggal 5 Agustus2019;5.
ENI YUSRIANI,S.Pd
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
255 — 191
ADAPUN YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ADALAH :Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENIYUSRIANI, S.Pd.,NIP.197107292012122001;2nneenneeecneeceesll. KEWENANGAN PENGADILAN1.
Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/III.1149/A.SK/ IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd.
Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 oleh TERGUGAT sebagaimana pada poin diatas,PENGGUGAT menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT padatanggal 07 Januari 2020 dan diterima tanggal 10 Januari 2020;3.
Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI,S.Pd.,NIP.197107292012122001;4.
Menyatakan SAH dan BERLAKU Surat Keputusan Bupati KutalKartanegara No. 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Eni Yusriani, S.Pddengan NIP. 197107292012122001;3.
6 — 4
Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).Penggugat sudah dapat izin dari Kepala Kantor BKPSDM (BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) KabupatenCirebon No. 849/Kpts326/BKPSDM/2018 tertanggal 27 Desember 2018;Berdasarkan alasan/dalil dalil diatas, Penggugat mohon denganhormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.Segera memeriksa perkara dan mengadili perkara tersebut, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
Asli Surat Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon nomor:849/Kpts.326/BKPSDM/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkanoleh an. Bupati Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, lalu oleh Ketua Majelisdiparaf dan diberi tanda P4;Bahwa, di Samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksiyaitu :1.
TERHAR LAWANDI, S Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
181 — 135
Bahwa dengan adaya Surat Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor : 888/328/BKPSDM/V/2018 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten MorowaliUtara atas nama TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si tanggal 28 Mei 2018,telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :a.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati MorowaliUtara Nomor : 888/328/BKPSDM/V/2018 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintan Daerah KabupatenMorowali Utara atas nama TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si tanggal 28Mei 2018 ;3.
P1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor 888/328/BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang:Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama TERHARLAWANDI, S.Sos, M.Si (Sesuai dengan aslinya ) ;2.
P2 : Fotokopi Tanda Terima Keputusan BupatiMorowali Utara, Nomor: 888/328/BKPSDM/V/20018, Tentang :Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama TERHARHalaman 43 dari 59 Halaman Perkara No.41/G/2018/PTUN.PLLAWANDI, S.Sos, M.Si pada hari selasa tanggal 18 September2018 (Sesuai dengan aslinya) ;3.
T1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor: 888/328/BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang:Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama TERHARLAWANDI, S.Sos, M.Si (Sesuai dengan aslinya );2.
KARIM, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
76 — 53
Bahwa Tergugat telan menerbitkan Keputusan WalikotaPalopo Nomor: 800/394/BKPSDM/V/2019 tanggal 1 Juni2019 tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji (PTDH) danTunjangan bagi PNS yang Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau yang ada hubungannya denganJabatan terhitung mulai tanggal (TMT) tanggal 1 Juni 2019;4.
Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan oleh Tergugatsebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat, berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/400/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanHalaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor: 97/G/2019/PTUN.
:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaPalopo Nomor: 800/400/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas namaKARIM, SP.
,tanggal 5 Agustus 2019, Perihal: Pernyataan SikapKeberatan, yang ditujukan kepada Walikota Palopo;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenerimaanSurat Pernyataan Sikap Keberatan PTDH (UpayaAdministratif) Nomor: 890/324/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019;Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor: 97/G/2019/PTUN.
Bukti T.9Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan WalikotaPalopo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/400/BKPSDM/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Karim, SP;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Karim, SP.
Terbanding/Tergugat : BUPATI CIREBON
238 — 144
Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan olehBupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati,selaku Tergugat perihal Penjatuhan Hukuman Berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil. kepadasaudara Ir.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yangdikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya suratadalah PLT. Bupati, selaku TERGUGAT perihal Penjatuhan HukumanBerupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai PegawaiNegeri Sipil. kepada saudara Ir.
Menyatakan tidak syah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalahPLT. Bupati, selaku Tergugat perihal "Penjatuhan Hukuman BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai NegeriSipil. kepada saudara Ir.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiCirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggaldikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati, selaku Tergugat perihal"Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil. kepada saudara Ir.
hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim Banding terlebin dahulu akan mempertimbangkanpenggunaan instrumen upaya administarif yang telah dilakukan oleh Penggugat/Pembanding sebelum mengajukan penyelesaian sengketa administratifsecara yudisial ke Peradilan Tata Usaha Negara;Hlm.7 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan olehPenggugat/Pembanding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungadalah:Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 888/Kep/260/BKPSDM
MAKLON MANIBURY
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
173 — 76
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sorong No. 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Maklon Manibury,S.Sos.3.
Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara in casu Surat KeputusanWalikota Sorong Nomor : 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama MAKLON MANIBURY, adalah sah dan tidak bertentangan denganKetentuan Peraturan Perundangundangan; Menyatakan bahwa keputusanWalikota Sorong Nomor : 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019tidak dapat dicabut;3.
BuktiP8: Surat keberatan dari Penggugat atas terbitnya KeputusanWalikota Sorong Nomor: 888/05/BKPSDM/2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, an.
Maklon Manibury, tertanggal 23September 1992 dan P4 berupa Surat penunjukan Walikota Sorong Nomor:875.3/466/BKPSDM a.n.
;Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat(vide bukti Surat P6) berupa Keputusan Walikota Sorong Nomor: 888/05/BKPSDM/2019 Putusan Perkara No. 48/G/2019/PTUNJPR Halaman 34tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, a.n.
YOSEF BURHANUDIN, S.Pi
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
113 — 86
DALAM POKOK SENGKETA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM. 888/1492/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018 tentang
ene naeTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018 di bawah Register PerkaraNomor: 46/G/2018/PTUN.KPG, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal21 Januari 2018 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut: OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: =""""=="Bahwa yang menjadi Objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM
Majelis Hakimmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyisebagai berikut : 1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII/2018, tanggal 13Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII
Penjabat Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenangtelah mengirimkan Surat dengan Nomor: BKPSDM.800/1312/X1/2018 Perihal Usulan Pemberhentian PNS kepada BupatiManggarai Timur, Sesuai dengan ketentuan dalam PP 11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS; .
Terhadap permasalahan hukum tersebut, MajelisHakim mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti suratpara pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:1.Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII/2018, tanggal 13 Dsember 2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan olehPit.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII/2018, tanggal 13Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan; 4.
51 — 29
mencabut Surat Keputusan Walikota MataramNomor 820/471/BKPSDM/IIV/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama, S.
Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isigugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat adalahkeberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/471/BKPSDM/IV/2017 Tanggal 12 April 2017 tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Penggugat.3.
Menyatakan sah surat keputusan walikota nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017tertanggal 12 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Dewa Gede Sutama, S.Pd.;3.
P4: Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/471/BKPSDM/N/2017Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama, S.Pd tanggal 12 April2017. (sesuai dengan asili) ;: Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor:406/BAPEK/S.1/2017, tanggal 14 Juni 2017, Perihal: PenjelasanBanding Administratif atas nama Dewa Gede Sutama, S.Pd. NIP.19640711 198303 1 001 Guru SDN 2 Cakranegara pada DinasPendidikan Kota Mataram.
T 15 : Keputusan Walikota mataram Nomor : 820/471/BKPSDM/IV/2017Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama, S.Pd tanggal 12 April2017.
ANDI AMIRUDDIN JUSUF, S.H
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
94 — 42
OBJEK SENGKETAKeputusan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan No.800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaHalaman 2 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 94/G/2019/PTUN. Mks.Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ANDIAMIRUDDIN JUSUF, S.H., NIP. 197111162002121004;ll.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan No. : 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama ANDI AMIRUDDIN JUSUF, S.H., NIP.197111162002121004;3.
. : 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama ANDI AMIRUDDIN JUSUF, S.H., NIP.197111162002121004;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugat sertakedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan semula,atau jabatan lain yang setingkat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.5.
Menyatakan Keputusan Walikota Palopo No.800/403/BKPSDM/V/2019 tentang Pemberhentian karena melakukantindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atas Nama sdr. Andi AmiruddinJusuf,S.H, adalah Sah Menurut Hukum;3.
BuktiP 9: Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan, No. : 800/403/BKPSDM/V/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Kejahatan, tanggal 31 Mei 2019;Fotokopi sesual dengan asli Berita AcaraPenyerahan Keputusan Walikota Palopo, No.890/302/BKPSDM/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 ;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan SikapKeberatan yang dibuat oleh Andi Amiruddin Jusuf,
Udin K Domut, S.IP, S.IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
144 — 49
DALAM PENUNDAAN
- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Udin K. Domut, S.IP.
;OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah SuratKeputusan Bupati Buol Nomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama UDIN K.
Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K. DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018, sampai perkara aquo memperoleh kekuatanhukum tetap.DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K. DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K.DOMUT, S.IP tanggal 17 Mei 2018;4.
Sipil Negara;Bahwa tidak benar halhal yang telah didalilkan Penggugat pada angka16, angka 17, angka 18, dan angka 19, berhubung sebab Tergugat barumenerima usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten BuolHalaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2018/PTUN.PLselaku Pejabat yang Berwenang tertangga123 Maret 2018 sesuai SuratNomor 800/167.20/BKPSDM/2018,sementara Objek Sengketa diterbitkanpada tanggal 17 Mei 2018.
DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan BupatiBuol Nomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Udin K. Domut,S.IP, tanggal 17 Mei 2018;Il. DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;Ill. DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
51 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketaberupa Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama,S.Pd tanggal 12 April 2017 sampai ada putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota MataramNomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama,S.Pd tanggal 12 April 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaMataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DewaGede Sutama, S. Pd tanggal 12 April 2017;4.
HARIYANTO MUHAMMADIAH SP,M.SI
Tergugat:
BUPATI LUWU
173 — 77
OBYEK GUGATAN;Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah: Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 888/9/BKPSDM/2019,Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019 AtasNama HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP, M.Si, NIP. 580025701/196708122002121004.ll.
;Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Luwu Provinsi SulawesiSelatan Nomor: 888/9/BKPSDM/2019, Tentang PemberhentianHalaman 6 dari 47 Halaman.
Bukti P4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Pemerintah Kabupaten Luwu Nomor:800/158/BKPSDM/V/2019, tanggal 02 Mei 2019, Perihal:Panggilan Menerima SK PTDH, yang ditujukan kepada Yth.Sdr. Hariyanto M, SP., M.Si;5. Bukti P5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor:888/9/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakHalaman 21 dari 47 Halaman.
Bukti P6 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penyerahan KeputusanBupati Luwu Nomor: 800/615.1/BKPSDM/V/2019, tanggal15 Mei 2019, atas nama HARIYANTO MUHAMMADIAH,SP., M.Si, NIP. 196708122002121004, Unit Kerja:Inspektorat Kab. Luwu;7. Bukti P7 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Termohon, HariyantoMuhammadiah, SP.M, NIP.196708122002121004, tanggal29 Mei 2019, Perihal: Sikap Keberatan atas Terbitnya SuratKeputusan Bupati Luwu Nomor: 88/7/BKPSDM/2019,tentang PTDH An.
Bukti P9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Perihal: Banding Administrasiatas terbitnya Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor:888/9/BKPSDM/2019 tentang PTDH An. HARIYANTOMUHAMMADIAH, SP, NIP. 196708122002121004, tanggal05 Agustus 2019, ditujukan kepada Yth. GubernurSulawesi Selatan;10.
Jamaluddin, S. IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
155 — 61
M E N G A D I L I
I. DALAM PENUNDAAN
- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018
Bahwa akan tetapi, Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHalaman 9 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PLHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2Mei 2018, setelah lebih dari 2 (dua) tahun aktif kembali sebagai seorangAparatur Sipil Negara.
sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2Mei 2018;ewayjibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2Mei 2018;ewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau Mmemulihkan hak Penggugatdalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugat
;Bahwa tidak benar halhal yang telah didalilkan Penggugat pada angka22, angka 23, danangka 24, berhubung sebab Tergugat baru menerimausulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol selakuPejabat yang Berwenang tertanggal 23 Maret 2018 sesuai Surat Nomor800/167.20/BKPSDM/2018,sementara Objek Sengketa diterbitkan padatanggal 2 Mei 2018.
Bukti P1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/230.26/V/BKPSDM/2018, tentang PemberhentianHalaman 34 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL2. Bukti P23. Bukti P34.
Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Tergugat telah menerbitkan SuratKeputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Jamaludin, S.IP, tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana objeksengketa a quo (vide bukti P1=T1);10.
17 — 1
Bahwa, ol an dalam asuhandan pemeliha ntuk di tetapkansebagai wali but di dalam dandiluar Pengad e Taspen, BadanKepegawaian nusia (BKPSDM),dan kepentingan ana ebut dewasa;6. Berdasarkan halhal Pemohon mohon kepadaPengadilan Agama Lubuklinggau kiranya permohonan ini dapat diterimadan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan danperundangundangan yang berlaku;Selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua PengadilanAgama Lubuklinggau Cq.
Penetapan No.132/Pdt.P/2019/PA.LLGRelayani binti Surip), namun ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia,sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan olehkarena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukanperbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukanpermohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untukmengurus Pensiun Ke Taspen, Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya manusia (BKPSDM), Badan Keuangan Negara (BKN)KORPRI, Bank BIN
Penetapan No.132/Pdt.P/2019/PA.LLGmenjadi peninggalan untuk ahli warisnya berkenaan dengan Pensiun keTaspen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM), Badan Keuangan Negara (BKD), KOPRI, Bank BNI 46Lubuklinggau dan BPD Sumsel Babel Lubuklinggau dan bertanggung jawabterhadap harta dan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebutdewasa;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksisebanyak dua orang, keduanya emberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
Penetapan No.132/Pdt.P/2019/PA.LLG Bahwa semasa hidupnya Relayani adalah seorang Pegawai NegeriSipil di Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang meninggal dan mempunyalhakhak yang harus diurus oleh ahli warisnya terkait dengan Pensiun keTaspen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM), Badan Keuangan Negara (BKD), KOPRI, Bank BNI 46Lubuklinggau dan BPD Sumsel Babel Lubuklinggau dan bertanggungjawab terhadap harta dan kepentingan anak tersebut hingga anaktersebut dewasa Menimbang,
MULIATI
Tergugat:
BUPATI LUWU
267 — 150
Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang di keluarkan oleh Tergugat berupa:Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:888/14/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 25 April 2019, Atas Nama Muliati,NIP. 580053308/197712312007012027;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang di keluarkan tersebut berupa;Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:888/14/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada HubunganHalaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor: 75/G/2019/PTUN. Mks.nya Dengan Jabatan, tertanggal 25 April 2019 Atas Nama Muliati,NIP. 580053308/197712312007012027;4.
) Pemerintah Kabupaten Luwu Nomor:800/158/BKPSDM/V/2019, tanggal 02 Mei 2019,Perihal: Panggilan Menerima SK PTDH,; Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan BupatiNomor: 888/14/BKPSDM/2019, tanggal 25 April2019, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muliati; Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Luwu, tanggal 15 Mei2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Mulati
ke pada Bupati Luwu, tanggal 29 Mei 2019, Perihal:Sikap Keberatan atas terbitnya Surat KeputusanBupati Luwu Nomor: 888/14/BKPSDM/2019, tenHalaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor: 75/G/2019/PTUN.
Mulati, NIP. 19771231 200701 2027;7 Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal: SuratPermohonan untuk diaktifkan kembali sebagaiASN, yang ditujukan kepada Bupati Luwu, tanggal29 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Muliati yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Perihal: Banding Administrasi atas terbitnyaSurat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/14/BKPSDM/2019, PTDH, An.
KADAR
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
74 — 132
OBJEK SENGKETA;Halaman 2 Putusan Perkara No. 95/G/2019/PTUN.Mks.Keputusan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/404/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan atas nama KADAR NIP. 19650601 198903 1023;TENGGANG WAKTU;Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan,yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara,ditegaskan sebagai berikut:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa in casu Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat padatanggal 31 Mei 2019, dan telah diterima oleh Penggugat padahari Jumat tanggal 26 Juli 2019 melalui Badan Kepegawaian &Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KotaPalopo, kemudian Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada
Menyatakan Keputusan Walikota Palopo Nomor:800/404/BKPSDM/V/2019 Tentang Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama sdr. Kadar, adalahsah menurut hukum;3.
PTDH (Upaya Administratif) Nomor: 890/317/BKPSDM/VIII/2019, tanggal 5Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Nomor: 800/394/BKPSDM/VI/2019, PerihalPemberhentian Pembayaran Gaji 100% (Pemberhentian Tidak dengan Hormat), tanggal 10 Juni2019;Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Nomor:647/ Pid.Sus/2010/PN.Plp, tanggal 04 April 2011;Fotokopi sesuai asli, Daftar Lampiran KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.048/A/W.20/89.K, tanggal
Bukti T1 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/404/BKPSDM/V/2019 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan;2. Bukti T2 : Fokopi sesuai asli, Pernyataan Sikap Keberatanyang ditujukan kepada Walikota Palopo, tanggal 5Agustus 2019;3. Bukti T3 : Fotokopi sesuai asli salinan, Putusan Nomor:647/Pid.Sus/ 2010/PN.Plp., tanggal 04 April 2011;4.
113 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor800/91/KEP/BKPSDM.1/2019 tentang pemberhentian tidak denganhormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ujang Saari, BRE. ST,tertanggal 22 Juli 2019;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiEmpat Lawang Nomor 8:00/91/KEP/BKPSDM.1/2019 tentangpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas namaUjang Saari, BRE. ST, tertanggal 22 Juli 2019:4.
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor800/91/KEP/BKPSDM.1/2019 tentang pemberhentian tidak denganhormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ujang Saari, BRE. ST,tertanggal 22 Juli 2019;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiEmpat Lawang Nomor 800/91/KEP/BKPSDM.I/2019 tentangpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas namaUjang Saari, BRE. ST, tertanggal 22 Juli 2019:4.
114 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
/VII/BKPSDM/2019, tanggal 30 Juli 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Winarti, NIP 1968030519891 12004;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor888/IIL1400/A.SK.
/VII/BKPSDM/2019, tanggal 30 Juli 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Winarti, NIP 1968030519891 12004;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhak dankedudukan Penggugat seperti keadaan semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamsengketa ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
Putusan Nomor 561 K/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 8888/IIl.1400/A.SK/VII/BKPSDM/2019,tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena
185 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
beralamat di Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/68/Hkm/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor888/03/BKPSDM
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor 888/03/BKPSDM/IV/2019, tanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Wahyudi, S.T.,NIP 19800412 200604 1 014:4.
Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor888/03/BKPSDM/IV/2019, tanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau yang ada Hubungannya dengan jabatan atas nama Wahyudi, S.TNIP 19800412200604 1 014;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor 888/03/BKPSDM/IV/2019, tanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau yang ada Hubungannya dengan jabatan atas nama Wahyudi, S.TNIP 19800412200604 1 014;4.