SALLY LIANA, ; BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) Cq. TIM PENGELOLA SEMENTARA BANK BIRA, PT. CAHAYA BARU ROYAL REALTY, PT. BANK ARTHA GRAHA

Lubis menemui Kepala UASP(Desmi Demas), selanjutnya Desmi Demas meminta EdiSiswanto dan Adnan Djuanda mengantar Surat BPPN Nomor :PB380/BPPN/0699 kepada Terdakwa (Gubernur BankIndonesia) untuk mendapatkan disposisi ;Karena surat BPPN Nomor : PB380/BPPN/0699 isinya tidaklengkap (tidak tercantum permintaan pendebetan RekeningNomor : 502.000.0002 ke Rekening PT. Bank Bali Nomor :523.013.000), sehingga untuk melakukan perubahan suratPande N.

No. 07 PK/PID.SUS/2009Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK.017/1998, Surat Keputusan BersamaDireksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggalI/BPPN/19986 Maret 1998 serta Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia danKetua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 ;181/BPPN/0599Bahwa rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan ataukedudukannya selaku Gubernur Bank Indonesia dalam memprosespembayaran klaim PT.

Bank Bali dengan jalan memberidisposisi di atas surat BPPN Nomor : PB380/BPPN/0699tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut : " Kep. UASP, untukdilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan lbu Miranda,khususnya untuk mempertimbangkan target moneter Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bankbanklainnya berdasarkan Surat BPPN Nomor : PB381/BPPN/0699tanggal 1 Juni 1999, karena tidak ada kesepakatan bekerjasamaseperti yang dilakukan dengan PT.

BDNI yang semulatelah ditolak oleh BPPN dengan alasan tidak sesuai dengan SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1999 karena berdasarkan1/BPPN/1998tanggal 6 Maret 1999 karena berdasarkan SKB tersebut yang berhakuntuk mengajukan klaim hanyalah Bank Debitur (PT. BDNI),setelah diadakan pertemuanpertemuan tersebut BPPN bersamasama dengan Bank Indonesia mengeluarkan SKB II Nomor :32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 dimana disebutkan bahwa181/BPPN/0599Bank Kreditur (dalam hal ini PT.

Pasal 6 PP No. 17 Tahun1999, BPPN berada langsung dan bertanggung jawab kepadaTERGUGAT I, dan oleh karenanya segala tugas yang telah dijalankanoleh Ketua BPPN wajib dilaporkan dan diserahkan kepada TERGUGAT I.4.

Bahwa berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 2004 dengan berakhirnyatugas BPPN dan/atau dibubarkannya BPPN, maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh TERGUGAT danHal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst.TERGUGAT telah menerima laporan pertanggungjawaban dan sisaaset eks BPPN melalui serah terima pada tanggal 30 April 2004;7.

Sebagai tindak lanjut atas penetapanBank Indonesia, pada tanggal 20 Agustus 1998, BPPN menerbitkanKeputusan BPPN Nomor: 43/BPPN/1998 tentang Pembekuan BankBDNI dalam Rangka Program Penyehatan Perbankan Nasional (SKKetua BPPN No. 43/1998) dan ditindaklanjuti dengan pengambilalihanoperasional Bank BDNI.Pembekuan dan pengambilalihnan operasional Bank BDNI ini dilakukanoleh BPPN sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan dalam Pasal8 Keppres No. 34 Tahun 1998 yang menentukan:Dalam hal Bank Dalam Penyehatan

Bahwa pada tanggal 25 Mei 1999, BPPN dan Sjamsul Nursalim jugatelan menyepakati halhal yang telah diatur dalam MSAA danPerubahannya, yaitu dengan telah dipenuhinya kewajiban SjamsulNursalim kepada BPPN, maka pada tanggal 25 Mei 1999 telah dibuatdan ditandatangani antara BPPN dan Sjamsul Nursalim:1. Surat Release and Discharge sebagai bukti pemenuhankewajiban penyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN;dan2.

BPPN dari Menteri Keuangankepada PTPPA;Dengan berakhir masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional("BPPN"), maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan PemerintahNo. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("PPNo. 17 Tahun 1999") dan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN ("Keppres No. 15 Tahun2004"), maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara.

SP60/BPPN/0600 tertanggal 3 Juni 2000 yangdilegalisasi oleh Nyonya Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, hak tagihyang dimiliki Bank Pelita berdasarkan Perjanjian Kredit No, 18, PerjanjianKredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 tersebutdialihkan kepada BPPN;Bahwa pada saat BPPN menjadi pemegang hak tagih berdasarkanPerjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No, 155, BPPN melalui PT.

SP77/BPPN/O600 antara Bank Servitia danBPPN tertanggal 8 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Hasanal Yani AliAmin, SH., Notaris di Jakarta jo. Adendum Perjanjian Jual Beli danPenyerahan Piutang No. SP150/BPPN/0401 antara Bank Servitiadan BPPN tertanagal 6 April 2001 yang dilegalisasi oleh Hasanal YaniAli Amin, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

SP60/BPPN/0600 antara Bank Pelita danBPPN tertanagal 3 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Nyonya SulamiMustafa, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

HARITA KENCANA SECURITIES memperolehhak tagih tersebut dari BPPN, dimana BPPN memperoleh hak tagihtersebut dari Bank Servitia sebagaimana terbukti dari Perjanjian JualBeli Piutang antara BPPN dan PT. HARITA KENCANA SECURITIEStanagal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH.,Notaris di Jakarta jo.

SP60/BPPN/0600,tanggal 3 Juni 2000 antara BPPN dengan PT. Bank Pelita;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP77/BPPN/O600tanggal 7 Juni 2000 antara BPPN dan PT. Bank Umum Servitia;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP158/BPPN/0600tanggal 21 Juni 2000 antara BPPN dengan PT.

Sel.9) Surat BPPN No. PROG3671/BPPN/1200, tertanggal19 Desember 2000, Perihal: Eksekusi JaminanPerusahaan.10) Surat BPPN No. PROG3672/BPPN/1200, tertanggal19 Desember 2000, Perihal: Eksekusi JaminanPerusahaan.11) Surat PT. Dipasena Citra Darmadja No. 118/KK/1200,tertanggal 22 Desember 2000.12) Surat PT.

Wahyuni Mandira.Credit Risk Evaluation Memo (CREM) BPPN, Date 25Oktober 2001, Subject: PT. Dipasena Citra Darmadjadan PT. Wahyuni Mandira.Minutes of Meeting BPPN, Rakor Vice Chairman, date16 November 2001.Internal Memo BPPN No.: M693/LD/BPPN/1101,tertanggal 27 November 2001, Perihal: PenanganDebitur PT.

Dan asetyang diserahkan tersebut harus melalui suatu valuasi.Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat pembubaran BPPN,menurut Keppres Pembubaran BPPN harus dibuat Berita AcaraSerah Terima antara BPPN dengan Menteri Keuangan sebagailembaga yang mengambil alin aset BPPN.

Sel.Bahwa Saksi pernah membaca Surat BPPN yang ditandatanganiKetua BPPN Glenn M.

Sel.10.11.12.13.14.15.16.17.18.Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Surat BPPN Nomor: PB1023/BPPN/1100 tanggal 23Nopember 2000 perihal Penyelesaian KewajibanPemegang Saham BDNI copy dari asli.Surat BPPN Nomor: PB1069/BPPN/1200 tertanggal13 Desember 2000 copy dari asili.Surat BPPN No. PROG3671/BPPN/1200, tertanggal19 Desember 2000, Perihal: Eksekusi JaminanPerusahaan copy dari asli.Surat BPPN No.

BPPN Acc. 821.6634671.009 Nyonya OTANIGO GEA No. BPPN Acc. 821.0135117.0010 Nyonya SISTEM GINTING No. BPPN Acc. 821.6643599 0011 Tuan JOHAN LEO No. BPPN Acc. 512.0100421.0012 Tuan JUMADI No. BPPN Acc. 790.0025474.0013 Tuan LIE TJIE KIAN No. BPPN Acc. 821.6635618.0014 Nyonya Dra. Hj. NURHAYATI No. BPPN Acc. 821.6657727.00 Halaman 3 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT. DKI5. LUBIS 15 Tuan RAMLI LUBIS No. BPPN Acc. 790.0025903.0016 Nyonya SRIANI SEMBIRING No.

BPPN Acc. 821.6643742.00Tuan ROBERT SELAMAT17 No. BPPN Acc. 821.6643301.00SIAGIAN No. BPPN Acc. 623.6005952.00 dan18 PT.SUKMANADA PERKASA 623.6005961.0019 Tuan THIAN NIAN (HAUW) No. BPPN Acc. 826.5000521 0020 Nyonya WILLIANA No. BPPN Acc. 001.0001131.00PT.GUNUNG MAS21 No.

Tuan ADLAN : (Nomor BPPN Acc. 821.0130867.00)2. Tuan AGUAN : (Nomor BPPN Acc. 005.1004595.00dan 005.1005290.00)Tuan AARONI DAELI, SH : (Nomor BPPN Acc. 821.0139252.00)4. Tuan DRS.FAHRIZAL : (Nomor BPPN Acc. 821.6643611.00)Halaman 7 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT. DKI20.

OM NO@ wo10.11.12.13.14.15.16.17.Tuan FENDY : (Nomor BPPN Acc. 512.0142212.00)Nyonya FETTRI AIDA : (Nomor BPPN Acc. 821.6634671.00)Nyonya OTANIGO GEA : (Nomor BPPN Acc. 821.0135117.00)Nyonya SISTEM GINTING : (Nomor BPPN Acc. 821.6643599 00)Tuan JOHAN LEO : (Nomor BPPN Acc. 512.0100421. 00)Tuan JUMADI : (Nomor BPPN Acc. 790.0025474.00)Tuan LIE TJIE KIAN : (Nomor BPPN Acc. 821.6635618.00)Nyonya Dra. Hj.

NURHAYATI LUBIS : (Nomor BPPN Acc.821.6657727.00)Tuan RAMLI LUBIS : (Nomor BPPN Acc. 790.0025903.00)Nyonya SRIANI SEMBIRING : (Nomor BPPN Acc. 821.6643742.00)Tuan ROBERT SELAMAT SIAGIAN : (Nomor BPPN Acc.821.6643301.00)PT.SUKMANADA PERKASA : (Nomor BPPN Acc. 623.6005952.00dan 623.6005961.00)Nyonya WILLIANA : (Nomor BPPN Acc. 001.0001131.00)Sedangkan 4 (empat) debitur yang telah dibeli oleh Tergugat II adalahsebagai berikut:18.19.20.21.Tuan THIAN NIAN (HAUW) : (Nomor BPPN Acc. 826.5000521 00)PT.GUNUNG

/1988sanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban PembayaranBank Umum yang kemudian disempumakan dengan Surat KeputusanBersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR181/BPPN/0599tanggal 14 Mei 1999.

No. 167 PK/Pid.Sus/2009Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 dan disempurnakan dengan Surat1/BPPN/1988Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, karena mempunyai tujuan mengun181/BPPN/0599tungkan diri Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT.Era Giat Prima, sebab setelah klaim PT.

BPPN akanmenyampaikan keputusan atas klaim yang diajukan melalui bank debitur.dalam praktek sebelum keputusan diambil, BPPN terlebin dahulumelakukan verifikasi atas klaim dimaksud.

Lubis, bahwa isi Surat No. 380 tersebut tidak dapat dilaksanakan,karena surat tersebut tidak menyebutkan nomor rekening penerima danadan hanya ditandatangani oleh satu orang Deputi Ketua BPPN,sedangkan dalam specimen BPPN di Bank Indonesia, terdapat klausulbahwa untuk permintaan pembayaran oleh BPPN harus ditandatanganioleh Ketua BPPN atau oleh dua orang Wakil Ketua BPPN apabila KetuaBPPN berhalangan.Berdasarkan hal tersebut, BPPN diminta untuk melengkapi persyaratanadministratif warkat pemindahbukuan

EkoSantoso Budianto selaku Wakll Ketua BPPN.

Bank Arta Niaga Kencanatersebut telah dijual oleh BPPN kepada PT.

diJakarta, oleh dan antara BPPN (selaku Penjual) dengan PT.

S61/SPK/LDAMC/BPPN/1100 yang didahului dengan penerbitan Surat PeringatanNomor : S52/ SP/LDAMC/BPPN/0900, tertanggal 25 September 2000,kemudian telah ditindaklanjuti dengan tindakan hukum lain berikutnya,yaitu :(1).29.1. Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No. S30/SPP/LDAMC/BPPN/1100, tanggal 30 Nopember 2000;29.2. Menerbitkan Salinan Surat Pencabutan Sita No.002/SPS/BPPN/0404;29.3. Menerbitkan Berita Acara Penyitaan No. S54/BAPP/LDAMC/BPPN/1100 , tanggal 30 Nopember 2000;29.4.

antara BPPN dengan BankBank Sindikasi?

BPPN; Dana Pensiun PERUM PERURI; Dana Pensiun PT. Istaka Karya (PERSERO); PT Rifan Financindo; Bank Indonesia; PT Uni Bank Tbk.; PT Bank Eksekutif Internasional Tbk.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA, tersebut;

PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA VS Dg. ENGONA binti MAKKA, DKK

(selanjutnya disebut Kepres Nomor27 Tahun 1998) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang BPPN (selanjutnya disebut PP Nomor 17 Tahun 1999) juncto Pasal6 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (selanjutnya disebut KeppresNomor 15 Tahun 2004), merupakan pemilik dan pengelola aset eks jaminandisebut PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (selanjutnyaHalaman 2 dari 41 hal.

pengelolaan objek sengketa perkara a quo yang tertuang dalamperjanjian jual beli dan Penyerahan Asset Nomor SP120/BPPN/0600tanggal 19 Juni 2000 yang telah dilegalisir olen Ny.

Nomor 1322 K/Pdt/201610.11.12.13.Notaris di Jakarta, yang telah dilegalisasi dengan Nomor 091/L/2000 tanggal19 Juni 2000;Bahwa dengan berakhir dan bubarnya BPPN, sesuai dengan Pasal 6 ayat(1) Kepres Nomor 15 Tahun 2004, maka terhitung sejak tanggal 27 Februari2004 segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelolaMenteri Keuangan.

, maka berdasarkanPP Nomor 17 Tahun 1999 (vide Bukti P.9c), selurun hak dankewajioan PT Bank Uppindo beralin kepada BPPN, termasukpenguasaan dan pengelolaan objek sengketa perkara a quo yangtertuang dalam Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Aset Nomor SP120/BPPN/0600 tanggal 19 Juni 2000 yang telah dilegalisir oleh Ny.Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilegalisasidengan Nomor 091/L/2000 tanggal 19 Juni 2000 (vide Bukti P.9b);11) Bahwa dengan berakhir dan bubarnya BPPN, sesuai dengan

Nomor 1322 K/Pdt/2016Tahun 2004, dengan berakhirnya BPPN, maka penanganan aset yangtidak berperkara yang berasal dari BPPN diserahkan kepada PT PPA(Persero), termasuk penguasaan dan pengelolaan objek sengketaperkara a quo.

PPSU pada BPPN sampai dengan batas waktupembayaran yang ditetapbkan oleh KKSK dan BPPN (batas waktupembayaran 17 Juni 2002) sehingga oleh BPPN dimasukkan dalamProgram Pelelangan Aset Kredit (PPAK Ill) untuk dilelang dan telahdiumumkan melalui media Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003;Bahwa meskipun sudah diketahui pembayaran hutang PT.

PPSU pada BPPN sampai dengan bataswaktu pembayaran yang ditetapbkan oleh KKSK dan BPPN (batas waktupembayaran 17 Juni 2002) sehingga oleh BPPN dimasukkan dalamProgram Pelelangan Aset Kredit (PPAK Ill) untuk dilelang dan telahdiumumkan melalui media Harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;Bahwa meskipun sudah diketahui pembayaran hutang PT.

PPSU pada BPPN sampai dengan bataswaktu pembayaran yang ditetapbkan oleh KKSK dan BPPN (batas waktupembayaran 17 Juni 2002) sehingga oleh BPPN dimasukkan dalamProgram Pelelangan Aset Kredit (PPAK Ill) untuk dilelang dan telahdiumumkan melalui media Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003;Bahwa meskipun sudah diketahui pembayaran hutang PT.

PPSUkepada BPPN dilakukan melalui Pembayaran Secara Tunai sejumlah Rp. 25Milyard dan paling lambat dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2002 dandiperkuat dengan Surat BPPN tanggal 4 Juni 2002 No. Prog1161/BPPN/0602 yang ditujukan kepada Jusuf Wantah (Direktur Utama PT.PPSU).

Bahwa dengan bubarnya BPPN kemudian pengurusan obyeksengketa diserahkan kepada PT.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan berakhir danbubarnya BPPN maka segala kekayaan BPPN~ menjadi18Kekayaan Negara yang dikelola Menteri Keuangan. Bahwadengan berakhirnya BPPN, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat( 2 ) huruf a angka 2 Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, penangananaset yang tidak berperkara yang berasal dari BPPN diserahkankepada PT.

namun menurut50petugas BPPN permohonan Penggugat tersebut tidak dapatdiproses tanpa alasan yang jelas ; bahwa kemudian BPPN dibubarkan dan obyek sengketadiserahkan pengurusannya kepada PT.

BankUniversal, Tok., beralih kepada BPPN dan setelah BPPN berakhirdan dibubarkan makasegala kekayaan ........0604553segala kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara yang dikelolaMenteri Keuangan dan penanganan aset yang tidak berperkarayang berasal dari BPPN diserahkan kepada PT.

Dankemudian setelah BPPN dibubarkan dan obyek sengketadiserahkan pengurusannya kepada PT.

No. 460 PK/Pdt/2011kepada BPPN tidak mempunyai hak atas piutang tersebut termasuk kewajibanmengembalikan dokumen agunan kepada Tergugat Dalam Rekonpensi karena sudahberalih kepada BPPN ;15.

Sesuai Perjanjian Pengalihan hak Atas Piutang tanggal 31 Maret 1999 antaraPenggugat Dalam Rekonpensi dengan BPPN maka Tergugat Dalam Rekonpensimempunyai hutang kepada BPPN. Selanjutnya BPPN dan Tergugat Dalam Rekonpensi sepakat untuk melakukanpenyelesaian kredit di luar pengadilan (out of court settlement) atas perkara No.56/Pdt.G/1999/PN.Sby guna menyelesaikan kewajiban sisa hutang TergugatDalam Rekonpensi kepada BPPN sesuai dengan tata cara dan ketentuan yangberlaku pada BPPN.

Bahwa tidak ditariknya BPPN dan PT.

Prog.2659/ BPPN/04.03.

Surat BPPN pada PT. Gloria Rasa Sayang Inter Hotel No. 7072K/AMKPAKI/BPPN/1003 tanggal 7 Oktober 2003, telah diketahui adanyaHal. 43 dari 47 hal. Put.

(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 82/KPTS/1996 tanggal 13 Maret 1996;

DIPASENA CITRA DARMAJA Tbk;

Manajemen Agoindustama Konsultindo;

Wahyuni Mandira;

Mochtar-AMU, Wahjudi Widjaya-AMU, Sumardiono-AMI, Robin hatari-AMI; DIVISION: AMI, Nomor 474/Memo/ AMI-BPPN/0999 RE: Notulen Rapat Farmers Loan Date 09/13/99;

Bahwa Pelawan adalah institusi pemerintah yang melanjutkan tugas danfungsi BPPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang BPPN juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan Pembubaran BPPN junctoKeputusan Menteri Keuangan Nomor 213 /KMK.01/2008;b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres Nomor 15 Tahun 2004dinyatakan bahwa segala kekayaan BPPN merupakan kekayaan negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan;c.

Bahwa pada tahun 2000, berdasarkan Perjanjian Jual Beli DanPenyerahan Piutang Nomor SP173/BPPN/0600 tanggal 30 Juni 2000(bukti Plw9), BPPN telah melakukan transaksi jual beli dan menerimapenyerahan piutang dari PT Bank Tamara yang pada saat itu berstatussebagai bank dalam program penyehatan pada BPPN;.

Bahwa pada tanggal 30 April 2004, BPPN dinyatakan bubar sersuaidengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004,dan dengan bubarnya BPPN maka segala hak dan kewajiban BPPNberalin menjadi tanggung jawab Pelawan, karenanya segala hak yangdiperoleh BPPN terkait perjanjian jual beli dan penyerahan piutangdengan PT Bank Tamara yang dilakukan sebelumnya sebagaimana telahdijelaskan diatas, beralih menjadi hak Pelawan;.

Bahwa sesuai penjelasan pada huruf k di atas, dengan bubarnya BPPN,maka dengan serta merta tanah seluas 126.536 m?

436/Meruya Udik tanggal 20 September 1988 atasnama PT Intercon Enterprises dengan Gambar Situasi Nomor 30/P.S/1987tanggal 21 Maret 1987) pada saat itu dikelola oleh BPPN, sebagai bentukpengurusan atas aset yang diserahkan oleh Bank Tamara kepada BPPN;Bahwa sesuai dengan Keppres Nomor 15 Tahun 2004 BPPN dibubarkan,sehingga semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yangdiserahkelolakan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 6.

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 27 tersebut,pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakankurang pihak yakni Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN) danapabila Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah dilikuidasimaka ada petunjuk dari pemerintah tentang lembaga pengganti BadanHalaman 2 Putusan Nomor:546/Pdt/2021/PT DKIPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan lembaga pengganti tersebutyang harus dijadikan pihak dalam perkara tersebut ;d.

BankPembangunan Indonesia (Bapindo), sehingga oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) piutang PT.

Woka Internasional / Turut Tergugat yang dilakukan oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Akta Perjanjian Jual BelliPiutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT.Woka Internasional / Turut Tergugat I, tertanggal9 September 2002 dan AktaPerjanjianPengalihan Hak Tagih (cessie) antara Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dengan PT.

) yang mendapatkan peralihan tugas dan wewenang pascadibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ),karenanya tidak ada hubungannya antara dibubarkannya BadanPenyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) dengan pembentukan LembagaPenjamin Simpanan (LPS).

Woka Internasional / Turut Tergugat yang dilakukan oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) berdasarkan Akta Perjanjian JualBeli Piutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) denganPT. Woka Internasional / Turut Tergugat , tertanggal9 September 2002 dan AktaPerjanjianPengalihan Hak Tagih ( cessie ) antara Badan Penyehatan PerbankanNasional ( BPPN ) dengan PT.

Penggugat menyampaikan keinginannya untukmembeli kembali jaminan tersebut dengan harga sesuai dengan sebagaimanakesepakatan Penggugat dengan PT Bank Arya Panduarta Tbk;Bahwa atas surat Penggugat tersebut, kKemudian dibalas oleh BPPN dengansuratnya nomor Prog5895/BPPN/0703 tanggal 16 Juli 2003 yangmenyatakan pada pokoknya BPPN menyetujui permohonan Penggugat untukmembeli kembali, dengan harga aset sebesar Rp2.228.705.500,00 (dua miliardua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus

rupiah);Bahwa atas harga yang ditawarkan oleh BPPN kepada Penggugat,Penggugat belum sempat negosiasi dengan pihak BPPN, ternyata BPPNsudah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 /2004.Dengan dibubarkannya BPPN telah menimbulkan kekecewaan yang keduakalinya bagi Penggugat, dimana kekecewaan yang pertama, harapanPenggugat untuk membeli kembali jaminan kepada PT Bank Arya PanduartaTbk. tidak terwujud, karena PT Bank Arya Panduarta Tbk. terlanjur diambilalih oleh BPPN.

Kemudian Penggugat mau membeli kembali barang jaminantersebut dari BPPN, belum sampai direalisasikan keinganan Penggugat,ternyata BPPN dibubarkan, dan sekarang jaminan tersebut berada di bawahkekuasaan Tergugat;10.Bahwa oleh karena Penggugat tetap berpegang teguh pada keinginannyauntuk membeli kembali aset tersebut, Penggugat bersedia untuk membelikembali dengan harga sebagaimana yang ditetapkan oleh BPPN yaituseharga Rp2.228.705.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan jutatujuh ratus lima

Dan harga yang ditentukan oleh BPPN,kemudian Pemohon Kasasi mengajukan penawaran, namun belum sempatdijawab permohonan Pemohon Kasasi, ternyata BPPN sudah dibubarkan,sehingga Pemohon Kasasi hilang kesempatan untuk membeli kembali. HalHalaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2130 K/Pdt/2016ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya Nomor529/PDT/2015/PT DKI.

Pertimbangan yangdemikian, adalah pertimbangan yang keliru, karena Judex Facti tidak pernahmempertimbangkan bahwa sebetulnya Penggugat/Pembanding sekarangPemohon Kasasi, telah mengajukan penawaran kepada pihak BPPN (sebagalpihak yang memegang aset dan PT Bank Arya Panduarta Tbk.), namun surattersebut belum pernah dijawab oleh BPPN, apakah ditolak atau dikabulkanpenawaran yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut, sementara PemohonKasasi menunggu jawaban dan BPPN, ternyata BPPN sudah dibubarkan padatanggal

BPPN, in casu Tergugat , terhadap Turut Tergugattelah dialihnkan kepada Tergugat II (Akta Cessie No. 67 tgl 23 Februari2004) dan dengan telah dialinkannya hak tagih BPPN (eks.

Sita No. 002/BAP SPS/BPPN/0404, tanggal 29 April 2004Bahwa kemudian oleh PT.

, Tentang Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berbunyi :"Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan dengan mengeluarkan Surat Paksa dan melakukuntindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan BPPN;dan sebagaimana diatur berdasarkan Ketentuan BAB Pasal 3 ayat(2) Keputusan Kelua BPPN Nomor SK419/BPPN/199 Tahun 1999:Tentang Tata Cara, Syarat dan Ketentuan Penagihan Piutang KreditBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), berbunyi:"Pengurusan penagihan piutang olelh unit Pengelola

/BPPN/0404, tanggal 29 April 2004;Bahwa kemudian oleh PT.

Gerya WijayaPrestige termasuk debitur PDFCI yang dialinkan kepada BPPN,terkait dengan hal tersebut maka data pinjaman serta dokumenjaminan telah diserahkan kepada BPPN;b.

BPPN) ; Dkk

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin,SH.

SP184/BPPN/0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Danamon Indonesiadibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin,SH.

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi olen Hasanal Yani AliAmin, SH.

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi olen Hasanal Yani Ali Amin,SH. Notaris di Jakarta, nomor 381/2000 tanggal 8 Juni 2000,berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahandan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;.

IGM tanggal 10 Februari1999 ;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;e Foto copy surat Keputusan Kredit tanggal 11 Juli 2002 ;e Foto Copy Memorandum Pengusulan Kredit tanggal 9 Juli2002 ;e Foto Copy Memorandum Take Over tanggal 9 Juli 2002 ;e Formulir Informasi Bisnis ;e Formulir Informasi Umum ;Hal. 45 dari 68 hal. Put.

IGM tanggal 10 Februari1999 ;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;Hal. 49 dari 68 hal. Put.

IGM tanggal 10 Februari 1999 ;Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999 tentangstatus report penanganan Bintang Abad Pasific Group ;Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;Foto copy surat Keputusan Kredit tanggal 11 Juli 2002 ;Hal. 53 dari 68 hal. Put.

Divisi Treasurybaru menempatkan dana talangan ke jointescrow account tersebut apabila / setelahfronting company dinyatakan menang biddingoleh BPPN atas nama calon debitur lamasebagaimana yang dimandatkan oleh UnitOperational ;d. Langkah 4 : setelah PKS ditandatanganiantara Bank BNI dengan fronting company,selanjutnya fronting company melakukanbidding atas tagihan asset BPPN atas namadebitur lama ke BPPN ;e. Langkah 5 : penyerahan Asset BPPN ke UnitOperational (dhi.

IGM tanggal 10 Februari1999;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT.