Palangka Raya untuk ikut membantuusaha mertua dan membuka toko dan dikarenakan Terlawan Eksekusisudah dianggap anak kandung oleh orang tua Para Pelawan maka semuasurat menyurat termasuk sertifikat rumah dan sertifikat tanah kosong di atasnamakanlah atas nama Terlawan Eksekusi dan mertua TerlawanEksekusi tidak sedikit pun ada rasa curiga akan terjadi di kKemudian hariKarena Terlawan Eksekusi walaupun menantu tetapi sudahdianggap sebagai anak kandung sendiri oleh orang tuaPelawan Eksekusi;Bahwa T erlawan

Bahwa oleh karena itu mohon agar Majelis dapat menganalisa dengan balkperkara ini untuk nantinya dapat menghadirkan keadilan bagi Terlawan, yangnyatanyata sebelumnya jelas patut diduga telah dirampas haknya atas upahminimum, dimana dalam jawabannya Pelawan mengakui membayar upah,erlawan sebulannya hanya Rp 1.950.000, (satu juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah), padahal Upah Minimum Kota Medan pada tahun 2019 sekitar Rp.2.969.824, dan Upah Minimum Sektoral Kota Medan tahun 2019 untuk AktivitasRumah

Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Pinrang, tidak dapatdilaksanakan padahal sebelum Judex Facti memutus perkara a quo,putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Desember 2012, Nomor15/Pdt.G/2012/PN Pinrang, yang menjadi pokok perkara antara Pelawandan Terlawan oleh Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Pebruari2014 telah dilaksanakan eksekusi, sehingga putusan Judex Facti tidaklahmengikat Pengadilan Negeri Pinrang selaku eksekutor perkara perdata;Bahwa surat permohonan eksekusi yang diajukan Penggugat/T erlawan

., para Advokat, berkantor diJalan Setiabudi, Nomor 53, Palu, Sulawesi Tengah, sebagaiPemohon Kasasi dahulu Penggugat/T erlawan/Pembanding;melawanDr.SITT RAHMAWATI, S.E., bertempat tinggal di jalanHangtuah Nomor 50, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur,Kota Palu, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pelawan/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Pemohon Kasasidahulu sebagai Penggugat/Terlawan telah mengajukan

Bahwa akibat telah dilakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor1505, luas 517 (lima ratus tujuh belas) meter persegi, diuraikan dalam GambarSituasi tanggal 27 Oktober 1992 Nomor 2893/1992 atas nama Imam Haryonooleh Terlawan V, maka Terlawan Il mengajukan fasilitas kreditkepadaT erlawan III;.

.:2:0 ERLAWAN IlPemerintah Republik Indonesia;Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta,Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTengah,Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.yang berkedudukan di JI.

.:00 ERLAWAN II;Pengadilan Negeri tersebut; 22000 22 nro neem Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan; =~ sna cenn ennenene Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Hal 3 dari 46 hal Putusan Perlawanan Nomor.24/Pdt.G/Plw/2016/PN ByTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat Gugatan Perlawanantanggal 26 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 26 April 2016 dalam RegisterNomor:24/Pdt.G.Plw/

Nomor 432 PK/Pdt/2016Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/T erlawan/Terbandingdan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/TurutTerlawan/Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Pelawan dalam perlawanan ini adalah berkualitas dan bertindaksebagai pribadi:Sebagai pribadi, Pelawan memiliki tanahtanah sebagai berikut:a. Sebidang tanah hak Milik Nomor 4332/Desa Dalung, seluas 200 m?

., beralamat di Jalan Krekot Bunder XII Nomor 5,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24September 2013;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/T erlawan/Terbanding;Dan:DIREKTUR PT MELISSA, berkedudukan di Jalan Pemuda RT13/RW 09, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung JakartaTimur;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terlawan/Turut Terbanding;Halaman 1 dari 30 hal. Put.

Dan oleh karenanyapertimbangan hukum yang sedemikian harus dikesampingkan dan putusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut harus dibatalkanputusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak didukungoleh pertimbangan hukum yang lengkap (onvoldoende gemotiveerd) dantelah melebihi dari apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi/TermohonBanding/T erlawan/Penggugat;Bahwa dalam dalil gugatan dan petitumnya dari Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat menyatakan pada Petitumnya

untuk seluruhnya;Menerima gugatan T erlawan (semula Penggugat) untuk seluruhnya; Menghukum Peiawan (semula Tergugat I) untuk membayar ganti rugikepada Terlawan ( semula Penggugat) sisa upah atau gaji 7 bulan XUSD 1.400 = USD 9.800 (sembilan ribu delapan ratus dollar amerika);Menghukum Peiawan (semula Tergugat ) membayar biayaPer kara IN1; 202 0ennne nn eee nen e sceneATAU : apabila Majeiis Hakim yang menangani perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaquo et bono); Menimbang

Nomor 282 K/Pdt/2016Sebelah Utara: Jalan Kasuari III;Sebelah Selatan : tanah dan bangunan SHM Nomor 2723;Sebelah Timur: tanah dan bangunan SHM Nomor 2725;Sebelah Barat : tanah dan bangunan SHM Nomor 1495 dan SHM Nomor1826 yang dimohonkan eksekusi olehT erlawan;Selariutetyel CISC res cxmscamxccn excommnans amma vx Objek Eksekusi;Bahwa Pelawan tidak mengenal Terlawan dan tidak pernah mempunyaihubungan hukum apapun dengan Terlawan.

kepada Yunus alias Lanusu dan dijelaskanbahwa lokasi tanah tersebut terletak dilingkungan Lalle Baru dan bukan Lalle Lamasebagaimana yang dimaksud dalam putusanperkara, sedangkan putusan perkara dimaksudmenyatakan objek sengketa berada dilingkungan Lalle Lama tetapi Pemohon Eksekusi(Termoho Kasasi/Terbanding/T erlawan)menunjuk objek sengketa Lalle Baru, tentumenurut hukum hal ini tergolong sebagai error inobjecto, selain itu didukung pula oleh buktiP33, P34 dan bukti P35;13c.

Salim(Penggugat/T erlawan/Terbanding/Termohon Kasasi) tersebut;Oleh karena itu Surat Keterangan Pengolahan Tanah yang dikeluarkan olehKepala Desa Terantang Manuk tanggal 7 Maret 2011 a.n. Anas dan H.Salim tersebut perlu diragukan keabsahannya dan mohon Majelis HakimAgung RI untuk mengenyampingkannya;Bahwa bilamana Surat Keterangan Pengolahan Tanah yang dikeluarkanoleh Kepala Desa itu memiliki nilai pembuktian sebagaimana yang termuatHal. 10 dari 13 hal. Put.

menerus sampai tahun 2006 (47 tahun ) dandiserobot /dikuasai oleh suami Pelawan dengan caracarapremanisme/kekerasan yang sangat bertentangan dengan hukum padatahun 2007Oleh karena itu tidak ada alasan lagi untuk mengabulkan permohonanpemohon banding atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Pematangsiantar, terlebih lagi karena sebelumnya oleh12 ( dua belas) Hakim Yang Mulia mulai dari tingkat pertama sampaidengan tingkat peninjauan kembali telah memenangkanTerbanding/T erlawan

Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari : RABU tanggal 26PEBRUARI 2015 oleh kami : DJOKO SOETATMO, SH sebagai HakimKetua, PARULIAN SARAGIH,SH, MH dan TEGUH SRI RAHARJO,SH,MHum masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam persidangan yang terouka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 5MARET 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para HakimAnggota, dibantu oleh DIDY AGUSTIJONO WP, SH, Panitera Penggantidan dihadiri oleh Kuasa Pelawan serta Kuasa Terlawan tanpa hadirnyaKuasa T erlawan

Akan tetapi dalam Perjanjiantersebut, tidak diatur secara terinci berapa kali angsurannya dan berapabesaran besaran untuk tiaptiap angsurannya;1.2.Bahwa faktanya, hingga saat ini Pelawan/Terbanding tidakmembayarkan uang kompensasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan Penyita sesuai dengan maksud PerjanjianPerdamaian tersebut, hal mana merugikan Pemohon PeninjauanKembali/Pembanding/T erlawan.1.3.Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan menyampaikan surat

ncnneBahwa Terlawan adalah berkewarganegaraan Italia/ bukan warga NegaraIndonesia sehingga amar putusan angka 4b dan 5b adalah keliru dan tidakberdasar NUKUM j2n nnn nnn nnn nnn nc ncn nc nc nn nc ccna nncnccnccncas9 Bahwa berdasarkan segala alasan diatas, maka terlinat Pengadilan NegeriDenpasar telah salah dalam memahami ketentuan dalam hukum acaraperdata, dengan pertimbangan bahwa perkara a quo dilandasi ataspertimbanganpertimbangan yang keliru dan menyesatkan akibat tipu daya dankebohongan T erlawan

. 38/Pdt.G/2016/PN.JktSelmerupakan tindak lanjut dari diserahkannya penyerahan sertifikat dan IzinMendirikan Bangunan (IMB) atas Tanah dan Bangunan berdasarkan SuratPenyerahan Sertifikat dan IMB tertanggal 22 Oktober 2002.Berdasarkan faktafakta di atas terbukti bahwa diperolehnya kepemilikanTanah dan Bangunan sebelum didirikannya TURUT TERAWAN makasecara nyata dan terang Tanah dan Bangunan tersebut tidak adahubungannya dengan: (i) keberadaan TURUT TERLAWAN dan (ii)transaksi yang dilakukan TURUT ERLAWAN

SUHARTONO, Umur sekitar 48 Tahun, Pekerjaan Wirswasta, Agama Islam,Bertempat tinggal di Desa Sumbersuko, RT.01, RW. 01, Kampung Krajan, KecamatanCurahdami, Kabupaten Bondowoso;selanjutnya disebut Sebagal........eee eee ERLAWAN II;4. MAIMUNA alias MUN, Umur sekitar 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,Bertempat tinggal di Desa Sumbersuko, RT.01 RW.01, Kecamatan Curahdami,Kabupaten Bondowoso;selanjutnya disebut Sebagal..........

:::c ee eee seers ERLAWAN IV;Atau singkatnya disebut sebagai....................

perlawananatas putusan verstek Nomor : 285/Pdt.G/2018/PA Rh pada tanggal 04 September2018 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 H, sekaligus menjadi jawabanatas permohonan Pemohon telah mengajukan gugat balik (gugat rekonpensi), makapenyebutan terhadap Termohon/Pelawan berubah menjadi Penggugat Rekonpensi(selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi/Pelawan/T erbanding) dan Pemohon berubah menjadi TergugatRekonpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/T erlawan

SK003/JA/02/1999;Termohon Peninjauan Kembali dahulu) Termohon Kasasi/Terbanding/T erlawan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan MahkamahAgung No. 259 K/TUN/2001 tanggal 23 Juni 2004 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidahulu Termohon Kasasi