Ditemukan 602 data
6 — 2
orang lain sebagi wakilnya yang sah dan tidakternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yangsah, maka berdasarkan pasal 124 HIR Permohonan Pemohonharusdinyatakan gugur; Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
7 — 1
dan tidakternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yangsah, maka berdasarkan pasal 124 HIR Gugatan Penggugat harus dinyatakangugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989Nomor Perkara 200/Padt.G/2016/PA.Pbg.sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
13 — 5
pada tanggal 5 Mei 2016;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah meninggal dunia, makamaka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
7 — 4
bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir denganUndang Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) KompilasiHukum Islam dan peraturan perudang
7 — 4
bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir denganUndang Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) KompilasiHukum Islam dan peraturan perudang
6 — 0
tidakdatangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkanpasal 124 HIR Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor : 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
19 — 2
We bP 3 Pale Ged Ogee akMenimbang bahwa perkara ini telah disidangkan maka semua biayayang timbul akibat perkara ini dibebankankan kepada Penggugat yangbesarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;Memperhatikan pula pasal dalam perudang undangan dan hukum islamyang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Batal daftar perkara Nomor : 1075/Pdt.G/2016/PA.Ptk,tanggal 27 Oktober 2016, dari pendaftaran dalam register perkara ;2.
13 — 1
oleh sesuatu halangan yangsah, maka Majelis berkesimpulan Penggugat tidak bersungguhsungguhmengajukan perkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatanPenggugat harus dinyatakan gugur; Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
5 — 0
ternyata, bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124HIR Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara inidibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
11 — 0
tidakternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yangsah, maka berdasarkan pasal 124 HIR Gugatan Penggugat harus dinyatakanMenimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggudat; 2222222 n nnn nnn nn nnn nn nnn nnn n nnn eensMemperhatikan ketentuan peraturan perudang
23 — 7
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasanoleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) KompilasiHukum Islam dan peraturan perudang
10 — 6
bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir denganUndang Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) KompilasiHukum Islam dan peraturan perudang
8 — 1
tidak menyuruh orang lain sebagi wakilnyayang sah, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatuhalangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugatharus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
8 — 1
orang lainsebagi wakilnya yang sah dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR Permohonan Pemohonharus dinyatakan gugut;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3 tahun 2006 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
11 — 5
orang lain sebagi wakilnya yang sah dan tidak ternyata, bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkanpasal 124 HIR PermohonanPemohonharus dinyatakan gugur; Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
13 — 0
tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halanganyang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR Permohonan Pemohon harusdinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidangperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
8 — 4
perlumengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : AlQuran Surat Al Bagarah ayat 227Artinya : Dan jika mereka berazam ( bertetap hatiuntuk ) talak maka sesungguhnya Allah MahaMendengar lagi Maha Mengetahui .Menimbang, bahwa karena cerai inidiajukan suami sebagai pemohon, maka sesuaipasal 70 UU 7 tahun 1989 majelis hakim akanmemberi izin kepada pemohon untuk ikrarmenjatuhkan talak di didepan sidang PengadilanAgama Ciamis pada waktu yang akan ditentukankemudian;Memperhatikan segala ketentuanperaturan perudang
28 — 4
kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripadamenarik kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah danditambah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi HukumIslam dan peraturan perudang
10 — 0
Putusan No.2166/Pdt.G/2016/PA.Pbgoleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIRpermohonan Pemohonharus dinyatakan QUQUTI; Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat; 2202222 2 nnn nn nnn nn nnn nn nen nnn nnn nen neeMemperhatikan ketentuan peraturan perudang
82 — 20
diselesaikanoleh Peradilan Umum ; rrr errr rereMenimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Pengugat harusdinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat' jugadiwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar dibawah ini ;Mengingat, Pasal 62 ayat (1) dari UndangUndang No. 5Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang UndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaraserta peraturan perudang