BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang saham adalahmengenai Kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapatdilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS ( vide Korum Kehadiran, Keputusan RUPS danHak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a);Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.

II) yang mencatat seluruh hal yang dibicarakandalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS LuarBiasa Turut Tergugat I:Dalam RUPS Luar Biasa tersebut oleh Penggugat kembalimengemukakan keberatankeberatannya, akan tetapi Ketua RapatSdr.

Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tersebut menyatakan tidaksetuju terhadap ketiga agenda, sedangkan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja(Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari (Tergugat ) menyatakan setuju.Dengan demikian mengingat agenda RUPS kesatu dan Agenda RUPSkedua saling berkaitan yaitu berkenaan dengan perubahan seluruhAnggaran Dasar Turut Tergugat , RUPS tidak dapat mengambilkeputusan atas kedua agenda RUPS yang diusulkan tersebut;Catatan:Sdr.

RUPS tersebutdan membuat minuta/ Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat ;RUPS Luar Biasa tertanggal 9 Juli 2009 tersebut menyetujui untukmengangkat anggota Direksi dan Komisaris Turut Tergugat terhitungsejak ditutupnya rapat tersebut dengan susunan sebagai berikut:DireksiDirektur Utama: Sdr.

Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur UtamaTurut Tergugat yang dapat menyelenggarakan RUPS. Sebagai pemegangsaham mayoritas, kehadiran Tergugat dan Tergugat II dalam RUPS yangdiadakan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama TurutTergugat I, mengakibatkan RUPS sah berdiri (memenuhi syarat minimumkorum RUPS yang ditentukan Anggaran Dasar Turut Tergugat yaitu lebihdari 1/2 ) dan karenanya dapat mengambil keputusan tanpa perluHalaman 16 dari 50 hal. Put.

Memberi izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. The Beverly Hills Bali, dengan agenda rapat sebagai berikut ;- Mengubah nama Pemegang saham Lee Dong Woo menjadi Hak Ja Song, pada Akta Pendirian Perusahaan Nomor 02, tertanggal 6 Juli 2007; - Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. The Beverly Hills Bali;3. Memerintahkan kepada Direktur dan / Komisaris PT.

The Beverly Hills Bali untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. The Beverly Hills Bali yang dilaksanakan sesuai penetapan ini;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk agar di tetapbkan kuorum untuk RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);2.

penyelenggaraan Rapat Umum atau kuorum PemegangSaham (RUPS) PT.

40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir; Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun

2007, menentukan: Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (8) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau. ketentuan

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan Pemanggilan sendiri RUPS PT Bukit Nusa Harapan;
3. Menetapkan Bentuk RUPS Luar Biasa PT BUKIT NUSA HARAPAN, dengan Agenda sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat :

• Meratifikasi Akta Perjanjian Gadai Saham sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Gadai Saham No. 48 tanggal 07 Mei 2019;
• Peralihan saham atas nama PT Bukit

1. Menetapkan jangka waktu Pemanggilan RUPS PT BUKIT NUSA HARAPAN paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan RUPS, tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
2. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS tersebut;
3. Menghukum TERMOHON membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pasal 79 ayat (5) UU PT, Direksi PT.BNH/Termohondalam jangka watu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.20.Bahwa setelah lebih dari 15 hari Direksi PT.BNH/Termohon tetap tidakmengadakan RUPS, sehingga berdasarkan Pasal 79 ayat (6) UU PT,Hal 6 dari 31 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2021/PN DpsPemohon pada tanggal 08 Juni 2021, kembali mengirimkan SuratPemrnohonan untuk menyelenggarakan RUPS kepada Dewan KomisarisPT.BNH (Termohon).21.Bahwa berdasarkan Pasal

79 ayat (7), Komisaris wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;22.Bahwa sampai dengan Permohonan Penetapan ini dibuat PEMOHONsama sekali tidak mendapatkan tanggapan maupun tindaklanjut dari suratpermintaan untuk penyelenggaraan RUPS yang Pemohon kirimkan kepadaDireksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT dan DewanKomisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT.23.Bahwa berdasarkan

), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UU.PT), dengan alasan Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat(7) UU PT;Menimbang, bahwa RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.RUPS lainnya atau disebut juga RUPS luar biasa, dapat dilakukan ataspermintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

sendiri, karenaHal 26 dari 31 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2021/PN Dpsselaku penerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa No.50, telah menempatkanPEMOHON sebagai pemegang saham 60% dalam Perseroan TERMOHON,maka PEMOHON meminta diadakan RUPS, sebagaimana dibuktikan denganSurat Permohonan yang disebutkan dalam Bukti P10 dan P11;Bahwa permintaan untuk melaksanakan RUPS tersebut didasarkankepada Akta Perjanjian Gadai Saham No.48 tanggal 07 Mei 2019, AktaKuasa Jual No. 49 tanggal 07 Mei 2019 dan Akta Kuasa RUPS

, maka Hakim berpendapat PEMOHONmempunyai kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonanpemanggilan sendiri RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan PEMOHON,Hakim berpendapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(3), (4) dan ayat (6) UU PT telah terpenuhi, dan ternyata bahwa PEMOHONmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS tersebut;Menimbang, bahwa terhadap mata acara RUPS sebagaimanadimohonkan oleh PEMOHON, Hakim berpendapat tidak bertentangan

CLS tanggal 30 November 2011 karena masih adaperkara menyangkut tentang RUPS PT. CLS tersebut dan jugaada surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. DirjenAHU tanggal 8 April 2011 No. AHU.AH.092461 yang tidakmendaftarkan RUPS PT. CLS sebelumnya. Dengan demikianundangan RUPS PT. CLS untuk tanggal 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notarisyang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa untuk memastikan RUPS PT.

CLS dan ditunggusampai jam 15.00 WIB dan kenyataannya pada jam 15.00 WIBlewat sedikit personil peserta RUPS PT. CLS berkumpul dilantai Ill dan hadir Tergugat Il yang merupakan sebagaiNotulis di dalam RUPS PT. CLS tersebut;Bahwa Kuasa Penggugat sangat keberatan untukdilaksanakan RUPS PT. CLS tersebut, tetapi Tergugat beserta dengan Para Pemegang Saham lainnya dan jugaTergugat Il tetap melaksanakan RUPS PT.

Tembusan surat tersebutdisampaikan juga kepada Tergugat III;Bahwa Kuasa Penggugat yang menghadiri RUPS PT.

CLS in casu Tergugat adalah sah, walaupun adagugatan tentang RUPS yang dilaksanakan sebelumnya. Karena tidak adasatupun dasar hukum yang melarang atau menyatakan tidak dapatdilaksanakan RUPS apabila ada perkara yang berkaitan dengan pelaksanaatau ketidaksahan RUPS sebelumnya.

Surat Undangan RUPS Pertamatanggal 15 Oktober 2011 yang dikirimmelalui Paket JNE No.PKUAA0001840581 1 tanggal 21Oktober 2011 yang ditujukan kepadaPenggugat;b. Pengumuman media massa yangdikirim melalui Paket JNE No.1686549190007 tanggal 3 November2011;Namun RUPS Tahunan PT.

permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.8.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.17.

Bahwa apabila Direksi tidak melakukan RUPS maka pemegang sahamdapat mengajukan permintaan RUPS melalui surat tercatat kepada DewanKomisaris.

melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, maka Pemohon RUPS yang adalahpemegang saham mengajukan permohonan RUPS ke Dewan Komisaris danDewan Komisaris yang mengadakan sendiri RUPS tersebut dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir, dalam RUPS Tahunan, harus diajukansemua dokumen dari laporan tahunan Perseroan, sedangkan RUPS lainnyadapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan.

atas RUPStahunan dan RUPS lainnya, RUPS tahunan bersifat rutin dan WAJIBdilaksanakan sedang RUPS lainnya bersifat insidentil.Bahwa RUPS tahunan sangat menentukan langkah kebijakan perseroanberikutnya, karena RUPS tahunan adalah media bentukpertanggungjawaban direksi.Bahwa pada saat direksi lalai karena satu dan lain hal tidak bisa dan atautidak melaksanakan penyelenggaraan RUPS tahunan yang itu sudahmenjadi kewajibannya, maka para pemegang saham sewaktuwaktu bisamelaksanakan RUPS luar biasa.DALAM

RUPS ;Bahwa Komisaris bisa melakukan RUPS untuk tahunan asalkan adapersetujuan dari semua pemegang saham ;Bahwa kalau salah satu pemegang saham tidak setuju RUPS yangdilakukan Komisaris tersebut tidak sah ;Halaman 38 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2015/PN JpaBahwa kalau hasil RUPS tidak diberitahukan kepada pemegang sahamtetap dinyatakan sah ;Bahwa kalau RUPS harus dilakukan setiap tahun, sedangkan RUPS.

LB.Dilakukan setiap ada pergantian Direksi ;Bahwa apabila Direksi tidak melaksanakan RUPS dan RUPS Luar BiasaKomisaris bisa melaksanakan RUPS dan RUPS.LB dengan memanggilsemua pemegang saham dan acaranya hanya membahas ketidak mauanDireksi melaksanakan RUPS dan RUPS Luar Biasa tersebut;Bahwa kalau Direksi tidak mau melaksanakan RUPS Luar Biasa dalamacara pergantian Direksi, Komisaris bisa melaksanakan RUPS Luar Biasadalam acara pergantian Direksi dengan cacatan dihadiri 2/3 dari pemegangsaham ;Bahwa

RUPS hanya dihadiri oleh 2 pemegang saham tersebut tidak sah,karena belum forum dan sahnya RUPS adalah 2/3 dari pemegang saham,kalau RUPS hanya '% dari pemegang saham harus ada RUPS lagi 10(sepuluh) hari setelah RUPS tersebut ;Bahwa untuk sahnya RUPS dan RUPS Luar Biasa seharusnya semuapemegang saham harus datang semua,paling tidak untuk sahnya RUPSdan RUPS Luar Biasa yang hadir harus 2/3 dari pemegang saham ;Bahwa untuk pergantian Komisaris dan Direksi harus dihadiri paling sedikutadalah 2/3 dari

RUPS ;Bahwa perbedaan perubahan Anggaran dasar dengan RUPS.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari P.T. Asmoro Jati Subur ;3.

.(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Penjelasan Pasal 78:Ayat (1):Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4): Cukup Jelas.Pasal 79:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

(baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78) tanpa melalui permintaan tertuliskepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

;(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Penjelasan Pasal 78:Ayat (1):Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) : Cukup Jelas.Pasal 79:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan RUPS kedua harusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum;(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Halaman 48 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT SMG14.15

pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 hari terhitung mulai tanggal permintaanpenyelenggaraa RUPS diterima ;2.

Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diseleriggaral.an tanggal 4April 2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembalimengundang Termohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agendayang sama pada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yangkedua kalinya tanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak ha dadalam RUPS tersebut;9.

Bahwa surat undangan RUPS tersebut diatas tidak mencantumkankapasitas atau status Termohon sebagai apa ?

dan acara RUPS jugatidak jelas (kabur), karena apabila RUPS dimaksud tersebut acaranyaadalah khusus untuk membicarakan keputusan pemberhentiansementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris, maka RUPS tersebutharusfah merupakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB), karena mata. scam RUPSLB tersebut tidak dapat digabungdengan RUPS tahunan, sebab RUPS tahunan telah ditentukan secarakhusus mata acaranya oleh Pasal 78 ayat (2 dan 3) UUPT, yaitumengenai hahal yang disebut pada pasal 66 ayat (2)

PemEmggilan RUPS pare parr egang sairarn yang hak suara mengajukan Permintaan RUPS kepada Direksi.

Jika Direksi tidak juga melakukan Pemanggilan RUPS dalam bataswaktu yang ditentukan, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembalidengan surat oleh pemegang saham, narnun kali ini bukan kepada Direksimelainkan kepada Dewan Komisaris.

Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penggugat menerima:a) Surat Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi Nomor 136/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perihal Undangan Rapat PemegangSaham Tahunan PT Blue Bird Taxi;b) Tata Tertib RUPS Tahunan;c) Format Surat Kuasa dari Tergugat;d) Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi Nomor 145/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perinal Undangan Rapat PemegangSaham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi;e) Tata Tertib RUPS Luar Biasa;f) Format surat kuasa

Berdasarkanbutir 3 petitum gugatan, Penggugat menuntut agar RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei2015 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telahterjadi konflik kKepentingan (conflict of interest) antara pemegang sahamdengan Tergugat, selengkapnya dikutip sebagai berikut:Menyatakan RUPS Tahunan jam 10.0011.00 WIB dan RUPS LuarBiasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 yang akanberlangsung di Kantor Perseroan Lantai 5 Jalan Mampang PrapatanRaya

Bahwa sesuai dengan doktrin yang dianut dalam praktik peradilan,gugatan ini masih prematur dan terlampau dini karena RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa belum dilaksanakan namun pihak Penggugatsudah menyatakan pelaksanaannya melawan hukum tanpa didasarioleh bukti dan hukum;3.5.

Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang PerseroanTerbatas, pemegang saham berhak mengajukan gugatan sebagai akibatdari keputusan RUPS. Belum terselenggaranya RUPS dan belumadanya keputusan RUPS menyebabkan gugatan yang diajukan olehPenggugat prematur;4. Berdasarkan halhal di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwagugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima untukdiperiksa sengketanya di pengadilan.

Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS Tahunan dalam 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, dan RUPS lainnya;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajibanbagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakanRUPS Tahunan atau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal99 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenangmewakili Perseroan

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf aUUPT, yaitu :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

BUMI ULU TALO serta dalam Pasal 80 ayat(2) UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja,bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS: Maka oleh karenanya permohonan ini harusditolak.3.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentangPenyelenggaraan RUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

kegiatan usaha sesuai denganmaksud dan tujuan dibuatnya PT, kalau Direksi itu ada kesulitan dalammelakukan halhal yang dia tidak bisa lakukan sendiri, dia harusmengundang Pemegang saham dalam sebuah RUPS misalnya dia mintaSupporting tambahan modal dsb ;Bahwa Undangundang PT itu mengatur 2 (dua) kategori RUPS, RUPSTahunan dan RUPS lainnya, RUPS lainnya yang sering disebut RUPSLuar Biasa, Direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk mempertanggung jawabkan kegiatan kepengurusan Perseroan

RUPSkemudian bisa meminta kepada Dewan Komisaris, kalau Dewan Komisaristidak bisa, dan tidak mau menyelenggarakan RUPS bisa meminta kepadaPengadilan Negeri untuk ditetanbkan Pemegang saham menyelenggarakanRUPS sendiri tujuan menyelenggarakan RUPS itu antara lain mintapertanggung jawaban dari Direksi dan Komisaris, bagaimana Direksi danKomisaris tidak hadir dalam RUPS, penyelenggaraan RUPS tidak akanberhasil dan tidak akan ada maknanya ;Bahwa Muatan penetapan Pengadilan Negeri ada di pasal 80 ayat

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemohon yang sah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS dan Melakukan Sendiri Pemanggilan RUPS Termohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

dilaksanakan;