Yong Kharisma Utama Jaya ;kepadaPara Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;8.Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS) tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai Pemegang Saham yangdapat mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengalihan ataupenjaminan kekayaan perseroan atau tindakan hukum lain sampai denganputusan ini berkekuatan hukum tetap;9.Menghukum Para Tergugat dan Para

Bahwa apabila diantara Direksi tidak terdapat pembagian tugas yang jelas maka sebagaimana Pasal 92 ayat (5) Pembagian ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, namun bilamana tidak ditetapbkan dalam keputusan RUPS maka sebagamana Pasal 92 ayat (6) pembagian tugas dapat di tentukan berdasarkan keputusan Direksi.d.

satu perdua) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasarmenentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlahsuara setuju yang lebih besar.Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa mekanisme pengambilan suara merupakan mekanisme resmi yang lazim digunakan dalam system pengambilan suara RUPS.

Untuk itu, tidak berdasar kemudian bila Para Penggugat mengajukan keberatan atas system pengambilan suara yang dilaksanakan pada RUPS LB tanggal 27 Mei 2019 dimaksud.Bahwa tentang dalil angka 18 halaman 10 gugatan Penggugat, dapat ditanggapi dibawah ini :a.

Melaksanakan agenda RUPS sepenuhnya merupakan kewajiban dari Pengurus, adalah tidak beralasan apabila Para Penggugat melihat terdapat hal baik/ penting untuk kepentingan Perseroan melalui RUPS namun tidak dilaksanakan hanya karena maksud baik tersebut diabaikan oleh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat III dan Tergugat V ;Bahwa terhadap dalil angka 22 halaman 11 gugatan Penggugat dapat di tanggapidibawah ini :Bahwa melalui gugatannya, Penggugat dan Penggugat II telah gagal membangun konstruksi

Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi sebagaimana telah diaturdalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang berbunyi : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau ditempat perseroan

melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana dilentukan dalam Anggaran Dasar; RUPS yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak dilakukan di Kota Bandungsebagaimana diketahui RUPS dilakukan di Kantor Notaris Shella Falianti, SH.di Jakarta;Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam formalitas pertimbangandalam konsideran objek sengketa telah mempergunakan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH02.

untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai dengan Pasal76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan AQuo;1.Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT.

DeltaBentala Perintis berupa pengalihan saham (jual beli, tukar menukaratau hibah) dalam melakukan RUPS. Bahwa pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimanadimaksud di atas telah merupakan bentuk pengabaikan terhadapperintah pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (inkrachtvan gewijde).

Eddy Wirawan, SH. sebagai pribadi yang merasa dirugikanterhadap putusan RUPS karena tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. DeltaBentala Perintis dapat mengajukan gugatan di Peradilan Umum, bukan diPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat yaitu PT. Delta Bentala Perintis tidak mengalami kerugiandengan adanya objek sengketa, karena Penggugat/PT.

yang disetujui oleh semuapemegang saham Tergugat,obahkan Penggugat pun menyampaikan bilaTergugat tidak mengadakan RUPS untuk mengganti atau memberhentikanPenggugat, maka Surat PHK tersebut tidak memiliki arti apa pun, namunpenjelasan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;Bahwa setelah Penggugat berupaya melakukan mediasi secara langsungdengan pihak Tergugat dan tidak tercapai kata sepakat, kemudianPenggugat melakukan upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi dan Sosial

, bahkan apabila pemberhentian itu dilakukan, makaRUPS tersebut pun harus disetujui oleh seluruh pemegang saham dankemudian RUPS wajib memanggil yang bersangkutan (Penggugat) untukdidengar keterangannya terkait pembelaan diri yang bersangkutan(Penggugat), apabila RUPS tidak melakukan pemanggilan terhadap yangbersangkutan (Penggugat), maka pemberhentian yang bersangkutan(Penggugat) selaku anggota direksi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal91 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas, kecuali yang

Gugatan kabur dan tidak jelas/tidak terang:Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas/tidakterang (obscuur libel/onduidelijk), ini tercantum secara jelas dimanaPenggugat mencampur adukan antara:Pemutusan Hubungan Kerja (tuntutan uang pesangon);Dengan;Persoalan Pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Dalam hal memberhentikan Penggugat dan mengharuskan Tergugat jugamengikuti peraturan sesuai Pasal 91 ayat (1) UndangUndang PerseroanTerbatas (alasan Penggugat dalam gugatan

Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satuperusahaan;Bahwa tentang persoalan pelaksanaan RUPS(Rapat Umum PemegangSaham) dalam perusahaan milik Tergugat bukan termasuk dalam sengketaPengadilan hubungan Industrial yaitu UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian perselisinan Hubungan Industrial tersebut di atas;Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 sampai halaman 11disebutkan:Bahwa ..... atas perselisihan yang terjadi, apalagi hingga saat ini punPenggugat masih

menjabat sebagai direktur pada Tergugat oleh karena belumHalaman14 dari 25 hal.Put.Nomor 945 K/Pdt.SusPHI/2016ada akta notaris yang menunjukkan adanya pergantian atau pemberhentianPenggugat sebagai salah satu dewan direksi pada Tergugat .... bahwa direksiperusahaan tidak dapat diberhentikan begitu saja tanpa melalui RUPS, ..... makapemberhentian tersebut cacat hukum;Sehingga alasan gugatan Penggugat dalam sengketa/perkara ini (tentangpersoalan pelaksanaan RUPS) bukan wewenang/kewenangan Pengadilanhubungan

;Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun 2018 yang dibuat oleh NotarisJAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M.

No40 Tahun 2020 tentang Undangundang Perseroan Terbatas;Bahwa, Pasal 78 (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 menyatakan"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir";Bahwa, pada Pasal 71 (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007menyatakan "seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikankepada pemegang saham deviden, kecuali ditentukan lain oleg RUPS";.Bahwa, sepengetahuan Penggugat

H., M.kn. dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun2018 yang dibuat oleh Notaris JAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M. Kn,;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan materilsebesar Rp.7.600.000.000 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);5. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset yakniSebuah ruko yang beralamat di JI. Cipto Mangunkusumo CSB Mall RukoYellow Ribbon No. 1, Kel. Pekiringan, Kec.

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Nomor 3. tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris JaenudinUmur,S.H.,S.E.,M.Kn;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya;5.

SMGENGINEERING tersebut terdakwa diangkat sebagai Direktur IIyang mempunyai tugas pokok adalah melakukan Pengawasanterhadap semua proyek yang ada di Perusahaan dan Direktur dijabat oleh TRI ASTUTI ;Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 terjadi jual belliSaham yang dilakukan oleh para pemegang Saham dihadapan Notaris MADIYANA HERAWATI yangdituangkan pada Akta Nomor 07 tanggal 07 Mei 2012dimana terdakwa sebagai pemegang saham 25 %telah melepaskan Sahamnya / menjual Sahamnyakepada TRI ASTUTI ;Bahwa dalam Berita Acara RUPS

tanggal 07 Mei 2012yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS No.09 tanggal 07 Mei 2012 terdakwa telah mengundurkandiri dari jabatannya sebagai Direktur Il pada PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING sehinggadengan demikian status terdakwa adalah sebagaikaryawan biasa yang kemudian diberi jabatan sebagaiProject Manager yang mempunyai tugas antara lainsebagai pengawas lapangan terhadap proyek proyekyang ada di PT.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3tanggal 05 Agustus 2010FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 05 Agustus2010FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 07 Mei 2012Hal 7 Put.58/PId/2015/PT SMGFC Akta jual Beli Saham nomor 08 tanggal 07 Mei 2012FC Akta Berita acara RUPS luar Biasa PT. GIE Nomor 09Tanggal 07 Mei 2012FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 Nopember 2013FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 Nopember 2013FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Memerintahkan Para Tergugat untuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap melaksanakan RUPS Tergugat VI yang keputusannya menyetujui pengalihan kepemilikan sejumlah saham milik Ny. SHR , PT. TSI , PT.

sembilan ratus tujuh puluhenam ribu rupiah)kepada Penggugat sebagai bentuk pembayaran sebagiankewajiban pembayaran Ny Siti Hardiyanti Rukmana dkk kepada Penggugatyang nilainya secara keseluruhan sebesar Rp 510.043.408.297, (lima ratussepuluh milyar empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratussembilan puluh tujuh rupiah).Bahwa Penggugat telah tiga kali yaitu pada tanggal 25 April 2016,16 Mei 2016dan 6 Juni 2016 secara tertulis meminta secara resmi kepada Para Tergugatagar melaksanakan RUPS

Memang Penggugat memiliki kuasa dari Ny Siti Hardiyanti Rukmana, PTTridan Satriaputra Indonesia dan PT Citra Lamtoro Gung Persada untukmenjual saham mereka di Tergugat VI.Bahwa seharusnya Para Tergugat menindaklanjuti dan melaksanakanpermintaan Penggugat tersebut karena permintaan tersebut tidakmenimbulkan kerugian bagi Tergugat VI dan tidak juga menimbulkan kerugianbagi pihak manapun juga.Bahwa akan tetapi Para Tergugat tidak juga melaksanakan permintaanPenggugat melaksanakan RUPS Tergugat VI yang

Bertentangandengankepatutan, ketelitiandankehatihatian.Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan permintaanPenggugat melaksanakan RUPS Tergugat VI yang intinya menyetujuipengalihan kepemilikan sejumlah saham milik Ny Siti Hardiyanti Rukmana, PTTridan Satriaputra Indonesia, PT Citra Lamtoro Gung Persada pada TergugatVI yang nilainya adalah Rp 338.969.976.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapanmilyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) kepada

Penggugat tersebut adalah bentuk nyatapengabaian kewajiban hukum Para Tergugat.Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan permintaanPenggugat melaksanakan RUPS Tergugat VI yang intinya menyetujuipengalihan kepemilikan sejumlah saham milik Ny.

puluh delapanmilyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) kepada Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan azaskepatutan karena sangat patut Penggugat menerima pembayaran kembalikelebihan investasinya pada Tergugat VI dalam bentuk pengalihankepemilikan sejumlah saham milik Ny Siti Hardiyanti Rukmana, PT TridanSatriaputra Indonesia, PT Citra Lamtoro Gung Persada.Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan permintaanPenggugat melaksanakan RUPS

yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,RUPS Tahunan yaitu membuat laporan tahunan dan RUPS Luar Biasayaitu membuat halhal diluar laporan tahunan ; Bahwa RUPS tahunan bertugas menerima laporan dari Direksi,sedangkan RUPS Luar Biasa membahas setiap perubahan badanhukum harus melalui RUPS, seperti perubahan nama, tempat ; Bahwa RUPS Luar Biasa mekanismenya setiap pelayanan Sahamharus ada pemanggilan oleh Direksi, Komisaris minimal 10% (sepuluhpersen) pemegang Saham harus hadir ; Bahwa RUPS dapat dilaksanakan

RUPS dapatdilaksanakan ditempat tertentu dan hadir pula disana Notaris dan 3.RUPS dapat dilaksanakansecara sirguler yaitu dengan membuatpernyataan yang beredar ditanda tangani oleh Pemegang Sahammasingmasing ; Bahwa RUPS dibawah tangan tidak memberi jaminan saat ditandatangani, tapi dalam prakteknya surat disiapbkan Pemegang Sahamdatang mengecek, setelah disetujui baru ditanda tangani ; Bahwa apabila pemegang saham 5 (lima) orang, 3 (tiga) orangkerja di denpasar dan 2 (dua) orang di Surabaya, yang

Akta Notariil No. 103, Pernyataan Keputusan RUPS LuarBiasa, tertanggal 23 Desember 2015 ;17. Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa, tertanggal 29Desember 2015 ;18.

Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., ahli yang dihadirkanoleh Terdakwa menyatakan bahwa RUPS dapat dilaksanakaan dengan 3cara yaitu 1. RUPS di bawah tangan dapat digunakan olek Ketua Rapat; 2.RUPS dapat dilaksanakan di tempat tertentu dan hadir pula di sana Notarisdan 3.

semua Pemegang Saham ; Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, RUPS di bawah tangganumum dilakukan, dan sepanjang ditandatangani oleh para pemegang saham,BA RUPS tetap sah, masalah diakui atau tidak tandatangan yang terdapat disurat tersebut harus dibuktikan melalui pengadilan ;Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.

, jawabannya adalah TIDAK karena untuk mengambil sebuahkeputusan RUPS harus disetujui lebih dari 50% suara, dan selanjutnya,apakah hanya dengan menggugat satu orang pemegang saham BudiSantoso Saroyo yang hanya mempunyai suara 6,6% dapat membatalkanKeputusan RUPS ?, jawabannya juga TIDAK, karena jumlah suara yangHal. 34 dari 72 hal. Put.

Dwima Turangga Gunung ; Bahwa tata cara pemanggilan RUPS PT.

Dwima Turangga Gunung diaturdalam : UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatasdiatur dalam Pasal 68 dan 69 yang menyebutkan :Pasal 68 :1) Untuk penyelenggaraan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadapemegang saham.2) Dalam halhal tertentu. yang ditetapbkan dalam Anggaran Dasar,pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh Komisaris.Pasal 69 :3) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPSdiadakan.4) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat

tidak sah, karenaseorang pemegang saham yang biasanya mempunyai kedudukan dantingkat sosial yang tinggi tidak pernah mau mengurusi halhal yang remehdan secara langsung menerima undangan RUPS dan secara langsungmenandatangani tanda terima surat akan tetapi akan selalu diwakilkanbaik oleh bawahannya ataupun karyawannya ; Bahwa dalam perkara aquo, yang menerima surat undangan RUPS yangditujukan kepada Budi Kurniawati Nauli adalah Soetrisno, Satpam penjagarumah yang merupakan karyawan dari Budi Kurniawati

Pasal 68 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas UU PT 1995") menentukan bahwa "Untukmenyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadaPemegang saham". Dalam pasal 69 ayat (2) UU PT 1 995ditentukan bahwa "Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surattercatat. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) UU PT1995 disebutkan bahwa "Ketentuan ini untuk memastikanHal. 52 dari 72 hal. Put.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPRAl Mabrur Klaten, Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014;P.8. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPRAl Mabrur Klaten, Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016;Hal 5 dari 16 halaman Put. No. 1135/Pdt.G/2018/PA.KIt.SALINANBerdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR AlMabrur Klaten, Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014;P.8.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR AlMabrur Klaten, Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016;Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan buktibuktinya, sedangkan Tergugat tidak lagi datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut danketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;Selanjutnya Hakim Pemeriksa menyatakan persidangan atasperkara ini cukup dan selesai.

Direksi wajib meminta persetujuaan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan utang atau sebagian besar kekayaanPerseroan.b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak bolehmerugikan Pihak Ketiga yang beritikad baik.2.

Pasal 102 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentangPerseroanterbatas, dikutip sebagai berikut :(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. mengalihkan kekayaan Persertoan atau,b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakanlebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihPerseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain ataupun tidak.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan

Pasal 61 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas, dikutip sebagai berikut:(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggab tidak adil dan tanpa alasan yang wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau DewanKomisaris.(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlajukankepengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan."

Direksi wayib memintapersetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utangatau sebagian besar kekayaan Perseroan.b. Perbuatan hukumsebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak boleh merugikan Pihak Ketigayang beritikad baik.Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 434/PDT/2020/PT.BDG2.

Pasal 102 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentangPerseroanterbatas, dikutip sebagai berikut :(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Persertoan atau.b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakanlebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihPerseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain ataupun tidak.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan

AGB Mining No.30dan No.35, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengansurat Keputusan tanggal 12 Juni 2008 dibawah nomorAHU32378.AH.01.01.TH 2008;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Rudhi Prasetya, SH., Menurut Pasal113 Undang Nomor 40 Tahun 2007, besarnya gaji atau honorarium untukKomisaris ditetapkan oleh RUPS. (Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH.

Sehin hal ini dian ik n yang mempunyaikekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang telah disepakatiseluruh pemegang saham untuk dijadikan dasar bagi pemberian gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun untuk Direksi dan Komisaris.

Hal ini diatur dalam Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemegang saham dapatjuga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan.10 Pendapat ahli hukum Prof. Dr.

., menurut Pasal 91 UU 40Tahun 2007, RUPS itu tidak usah selalu harus dalam bentuk rapat di suatutempat di mana para pemegang saham berkumpul berhadap muka, tetapi dapatpula melalui pengambilan keputusan diluar RUPS, yaitu dengan secara tertulisoleh direksi diedarkan kepada para pemegang saham yang mengusulkan sesuatuputusan yang diusulkan oleh Direksi, yang kemudian disetujui secara tertulispula oleh sekalian pemegang saham.

Bahwa pada tanggal 28 September 2015, telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa), sehingga terjadiperubahan susunan kepengurusan PENGGUGAT, sebagai berikut :a. DirekturUtama : Satriya Agus Gunawan;b. Direktur : Hendrawan Agusta;c. Komisaris : Erik Lukiman;sedangkan untuk Susunan pemegang saham tidak ada perubahan.. Bahwa belakangan diketahui pada tahun 2014, TERGUGAT selainmenjadi Direktur Utama pada PENGGUGAT (PT.

Fakta Hukum Ill : Pengalihnan hak atas Merek Exoduz dilakukantanpa persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS).d. Fakta HukumIV : Pengalihan hak atas Merek Exoduz dilakukantanpa sepengetahuan Direktur lainnya danKomisaris.e. Fakta HukumV : TERGUGAT II tidak membayar kompensasiatau pembayaran atas pengalihnan hak atasMerek Exoduz kepada PENGGUGAT.C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGATI:1.

TERGUGAT Mengalihkan Hak Atas Merek Exoduz TanpaPersetujuan RUPS : Dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, diatur bahwa untuk mengalihkan aset dan/atau kekayaanPerusahaan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS.Pasal 102 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas :Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub.

Oleh karena software Merek Exoduz merupakan kekayaanPENGGUGAT, maka pengalinan hak atas software Merek Exoduzwajid dilakukan melalui persetujuan RUPS, namun ternyataTERGUGAT mengalihkan hak atas software Merek Exoduztanpa melalui persetujuan RUPS.Berdasarkan halhal tersebut di atas, TERGUGAT mengalihkan hakatas software Merek Exoduz tanpa melalui persetujuan RUPS,sehingga perbuatan TERGUGAT telah melanggar Pasal 92 ayat (1)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 jo.

lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara;b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan,anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroanhal 17 Put Nomor 620/PDT/2018/PT.DKIdiberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan;atauc. kejaksaan untuk kepentingan umum;(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukansetelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada Perseroan dalam RUPS

Aneka tidak dapat melakukan pembelian item barang baru, namunoleh terdakwa khusus terhadap toko Mitra Aneka diberikan kemudahan untukHalaman 10 Putusan No.1324/Pid.B/2020/PN.Sby.tetap melakukan pembelian barang walaupun terhadap item barangsebelumnya, belum dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak diketahui olehsaksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang jugamerupakan pemegang saham karena terdakwa tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

yang dilakukan melebihi waktu tersebuttoko Mitra Aneka tidak dapat melakukan pembelian item barang baru, namunoleh terdakwa khusus terhadap toko Mitra Aneka diberikan kemudahan untuktetap melakukan pembelian barang walaupun terhadap item barangsebelumnya, belum dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak diketahui olehsaksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang jugamerupakan pemegang saham karena terdakwa tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

rupiah) tersebut dibayar oleh saksi FETTY SUSANApada Tanggal 1 Pebruari 2017 dan berdasarkan perhitungan sementarayang telah diketahui oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwamenyatakan telah terjadi klopklopan diantara PT INDOCON SUKSESABADI dengan toko Mitra Aneka yang mana toko Mitra Aneka tidak lagimemiliki uang yang belum terbayar kepada PT INDOCON SUKSES ABADI,adapun saksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGOyang mengetahui terdakwa tidak pernah mengadakan pelaporan keuanganmelalui RUPS

Aneka tidak dapat melakukanpembelian item barang baru, namun oleh terdakwa khusus terhadap tokoMitra Aneka diberikan kemudahan untuk tetap melakukan pembelianbarang walaupun terhadap item barang sebelumnya, belum dilakukanpelunasan dan hal tersebut tidak diketahui oleh saksi SOENDOROHalaman 30 Putusan No.1324/Pid.B/2020/PN.Sby.SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang juga merupakanpemegang saham karena terdakwa tidak pernahn mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

Dan apabilasecara normative dierktur dilarang membuka atau tidak diberi kunci untukmembuka tapi tetap membuka, hal ini dikatakan melanggar norma yangada dalam RUPS diatur untuk pembukaan blokir, dan di RUPS diaturuntuk pembukaan blokir apabila ada pelunasan akan tetapi direktur tetapmembuka blokir tersebut ?RUPS ini kebenarannya Ahli tidak tahu. Terkait dengan keputusannyatertuju kepada direksi atau setiap orang yang memiliki jabatan dalamsystem itu.

Indo Veneer Utama, hal permohonanPengadaan Rapat ;2 (dua) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama No. 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariatidan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanahatas nama PT.Indo Veneer dan PT.Indo Veneer Utama;1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunandan RUPS Luar Biasa; 1 (satu) lembar Surat No.003/Pers.Um/IVU/II/2008

Indo Veneer Utama No. 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariatidan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanahatas nama PT. Indo Veneer dan PT..Indo Veneer Utama;1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunandan RUPS Luar Biasa ; Hal 23 dari 52 hal Put.

Indo Veneer Utama,berisi menanggapi Surat Terdakwa I Agus Sutanto tanggal Agustus 2008mengenai keabsahan Ari Sutanto selaku Direktur PT.Indo Veneer Utama,bahwa bertindak atas nama RUPS tanggal 05 Juli 2007 berdasarkan Pasal 1235Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama selaku Direktur berhak mewakiliPerseroan dan menjalankan tindakan baik mengenai kepengurusan maupunkepemilikan perseroan.

Indo Veneer Utama No. 003/VU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariati danTerdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas namaPT. Indo Veneer dan PT.Indo Veneer Utama; 1 (satu) lembar Surat PT.

Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunan dan RUPS Luar1 (satu) lembar Surat No.003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25 Februari 2008mengenai informasi tentang Pemblokiran SHGB dan Prosedur PengurusanPerpanjangan SHGB No. 1 dan SHGB No.2 ;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten Karang Anyar No.600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari Sutanto, perihal permohonan ;1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama No. 007.

Patra Drilling Contractor adalah tindakansewenangwenang dan merupakan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad) karena untuk dapat dilakukannya RUPS maupunRUPSLB harus memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 ayat(3) dalam penjelasannya menyatakan bahwa RUPSLB baru bisa diadakanapabila direksi tidak mau mengadakan RUPS sesuai dengan masa waktuyang ditentukan dan atau jabatan direksi atau komisaris akan berakhir.Bahwa sedangkan

jabatan Penggugat baru 8 (delapan) bulan sehinggabelum waktunya untuk melakukan RUPS sehingga tidak bisa dipaksakanuntuk melakukan RUPSLB;8.

Bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk diadakannya RUPS/ RUPSLB,maka tindakan Tergugat dan Tergugat II yang berusaha untuk melakukandan memaksakan diadakannya RUPSLB untuk mengganti Penggugatadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang yang sangatmerugikan perusahaan dengan maksud ingin menguasai perusahaan agardapat sewenangwenang mengelola perusahaan yang dapat merugikanperusahaan dan merugikan Negara.

Bahwa indikasi tindakan kesewenangwenangan dari Para Tergugat untukmengganti Penggugat dapat dilakukan oleh Tergugat melalui berbagai cara,termasuk melalui rapat di luar RUPS atau Circular Resolution. Oleh sebab ituHal. 7 dari 28 hal. Put.

Nomor 84 K/Pdt/2014selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan Hakim yangmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Tergugatdilarang atau tidak diperkenankan melakukan rapat di luar RUPS untukmengganti Penggugat secara Circular Resolution.

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan Pemegang Saham kepada RUPS PT.

untuk mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhak mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero) adalah RUPS ;Bahwa keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 merupakan mekanisme korporasi yang dilandaskankepada ketentuan yang mengatur bidang hukum perdata/hukum korporasi.

Surveyor Indonesia (Persero)kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) dalam rangkapemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia(Persero). ;b Bahwa Menteri BUMN selaku pemegang saham PT. Surveyor Indonesia(Persero) tidak berhak untuk memberhentikan dan mengangkat Direksipada PT. Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhakPAGEmemberhentikan dan mengangkat Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero)adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

secara fisik maupunkeputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS bagi Persero yang tidaakseluruh sahamnya dimiliki oleh Negara ; Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Menteri Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia Nomor : S412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal :usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia hanya mengesahkan, sehinggaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Pengadilan Obyek Sengketasudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukumperdata, karena RUPS hanya mempunyai sifat melegalkan tindakan dari M.

Bahwa tidak sahnya RUPS tersebut telah didalilkan sebagaimanadalil terdahulu pada Eksepsi dan Jawaban dan juga adanya SuratSomasi Il Nomor: 0441/S/MSM/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010yang ditujukan kepada Penggugat d.r. dan Tergugat II d.k. padaangka 3 menyebutkan Bahwa RUPS PT.

Bahwa atas dasar dailildalil tersebut diatas dapat ditemukan faktabahwa RUPS sebagaimana dituangkan pada Akta Berita Acara RapatNo. 122 tanggal 24 Agustus 2009 dan Akta Berita Acara Rapat No.130 tanggal 26 September 2009 yang mengubah komposisi sahamdan pengurus perseroan adalah RUPS yang secara nyata ditolak 70%(tujun puluh persen) Pemegang Saham yaitu Leonardus Soh(Komisaris Utama) dan Penggugat d.r./Tergugat d.k;16.

/Penggugat d.k. sebagaimana dalam Konpensitelah melakukan tindakan merubah struktur kepengurusan dankomposisi pemegang saham dengan membuat danmelangsungkan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaBerita Acara Rapat No. 122 dan 130 sebagaimana dalilgugatannya merupakan RUPS yang ilegal dan tidak sah sertadidasarkan pada Akta Berita Acara Rapat yang tidak sah pula;o Bahwa Tergugat d.r telah sengaja merubah komposisi sahamdengan mengabaikan Rekapitulasi Setoran Saham bertanggal03 Maret 2009;o Bahwa sejak

Bahwa ketika RUPS meminta laporan keuangan dari Termohon Banding , ternyataTermohon Banding tidak dapat memperlihatkannya dan Termohon Banding jugalah yang memutuskan tidak bersedia lagi mencari Akuntan Publik untukmengaudit keuangan perseroan;3. Bahwa apalagi selama Termohon Banding menjabat sebagai Direktur Utamatidak pernah membuat dan memberikan laporan keuangan kepada RUPS maupunKomisaris, sehingga terkesan ada upaya yang sengaja untuk menyembunyikanpenggunaan keuangan perusahaan;4.

Cemara Sport Centre/Penggugat yangkemudian telah diganti berdasar RUPS PT.

Dalam perkara ini, Para Penggugat mengakungaku sebagaipemegang saham Tergugat (quod non hal mana ditolak), dan apabilamerasa perlu atau berkepentingan untuk dilaksanakan RUPS, maka sesuaidengan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 UndangUndangPerseroan Terbatas, Para Penggugat dapat meminta secara tertulis disertaidengan alasanalasannya kepada direksi Tergugat untuk diselenggarakanRUPS, yang untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (

Bahwa pada faktanya, Para Penggugat tidak pernah mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dan Tergugat I tidakpernahmenerimapermintaandari Para Penggugat untukmelaksanakan RUPS, dan karenanya segala tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernahmelaksanakan RUPS Tergugat haruslah ditolak, dan karenanya Tergugat IItidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehPara Penggugat.46.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan ayat (6) Pasal 79 UndangUndang Perseroan Terbatas, dalam hal para pemegang sahamberkepentingan ataupun merasa perlu untuk diadakan RUPS, parapemegang saham dapat juga meminta kepada dewan komisaris perseroanuntuk melaksanakan RUPS, yang dikutip sebagai berikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.47.

Bahwa pada faktanya, hingga saat ini, Para Penggugat juga tidakpernah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada direksiTergugat dan Para Penggugat juga tidak pernahmengajukanpermintaan RUPS kepada dewan komisaris Tergugat 1, dan karenanyasetiap dan seluruh tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat tidak pernah melaksanakan RUPS Tergugat tidakberalasan dan sangat absurd.48.

Salah satu keputusan yang dihasilkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi yang berencana tidakakan menggunakan jasa kerja Tergugat Rekonvensi lagi dan akandirealisasikan/efektif untuk jangka waktu satu bulan kedepan terhitung sejaktanggal Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan DewanDireksi (2 Agustus 2013 diputuskan sampai dengan 2 September 2013).Ditegaskan juga selama waktu menunggu batas waktu 1 (satu) bulan (2Agustus 2013 sampai dengan 2 September 2013), Tergugat Rekonvensimasih

diwajibkan hadir di perusahaan untuk melakukan pekerjaannya;Bahwa masih pada tanggal 2 Agustus 2013 keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi secara khusus tentangtidak lagi memakai jasa kerja Tergugat Rekonvensi secara resmi belumdisampaikan Penggugat Rekonvensi karena harus menunggu pengetikannaskah, namun pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danDewan Direksi belum ditutup, maka dengan inisiatif sendiri bapak PaulHalliday menemui Tergugat Rekonvensi ke ruangannya untukmeginformasikan

secara khusus tentang keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi yang rencananya tidakakan menggunakan jasa kerja Tergugat Rekonvensi lagi dan efektif/berlaku1 (satu) bulan sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan Dewan Direksi.

Menunggu sampai batas waktu yang ditentukan danakan dibuat dibuatkannya surat keputusan pemberhentian, bapak PaulHalliday menginstruksikan agar Tergugat Rekonvensi tetap masuk bekerja.Setelah menginformasikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan Dewan Direksi tersebut, bapak Paul Halliday meninggalkanruangan Tergugat Rekonvensi.

Ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi yang tanpa alasanyang jelas membuat Penggugat Rekonvensi harus mengambil sikap;Bahwa pada 16 Agustus 2013 Tergugat mengirim berita tentang RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi kepada TergugatHalaman 20 dari 44 hal. Put.

Francisca Teresa N, S.H. bertentangan dengan UndangUndang PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 64, 68, 69 yang bunyinya:Pasal 64;1 RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroanmelakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam AnggaranDasar;2 Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayahNegara Indonesia;Pasal 68;1 Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadapemegang saham;Hal. 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014Dalam

halhal tertentu. yang ditetapkan dalam anggaran dasarpemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh komisaris;Pasal 69;Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan;Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat;Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam 2 (dua)surat kabar harian;Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acararapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS

tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan hari RUPS diadakan;Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma;Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetap sah apabila RUPSdihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan haksuara yang sah dan disetujui dengan suara bulat;Tidak adanya surat undangan/panggilan para

Pasal 91 dan Pasal 92 ayat(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berlaku pula terhadapkomisaris;Pasal 92;1 Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS ataukomisaris dengan menyebutkan alasannya;2 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan;3 Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak berwenang melakukan tugasnya;4 Dalam waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS;5 Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;6 RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota direksi yang bersangkutan;7 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPSsebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberhentian sementara tersebutbatal;e Perihal tentang kepemilikan saham atas nama Gunawan