Ditemukan 1460 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subtanail subiantie subtantini sustantin sutantio susbtantif substansif subiantin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-02-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 27 Februari 2012 —
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menguntungkan Diri Sendiriatau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terbukti maka Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan primair ;Bahwa, putusan Majelis Hakim Judex Facti yang pada pokoknya menjatuhkanpidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dandenda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan adalah Tidak Mencerminkan Keadilan dalam Masyarakat/Keadilan Subtantif
Pengadilan PN RAHA
Register : 26-10-2017 — Putus : 16-03-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN RAHA Nomor - 178/Pid.B/2017/PN Rah
Tanggal 16 Maret 2018 —
142 — 111
  • Keadaan ini pun sekaligus menimbulkan dilemaapakah Majelis Hakim harus memenangkan keadilan prosedural semata ataumemilih agar keadilan subtantif menjadi hal yang mengemuka?
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 9/G/2014/PTUN-BNA
Tanggal 4 Nopember 2014 — Ir. JUFRIZALSYAH Melawan WALIKOTA BANDA ACEH
117 — 57
  • Permendagri Nomor 2tahun 2007 juncto Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan DaerahAir Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti PVI);Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUNBNAMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 16 dan17 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T8) dan Pedoman TataKelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy KotaBanda Aceh (bukti PVI) dengan penafsiran bahwa esensi subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 28-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 699 K/PDT.SUS/2009
THEN GEK TJOE; 1. DR. FREDY SETYAWAN, 2. PEMERINTAH RI CQ. DEPKUMHAM RI CQ. DITJEN HAKI CQ. DIREKTORAT MEREK DITJEN HAKI DEPKUMHAM RI
157 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pdt.Sus/200910);37.Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah dan keliru dalammemberikan pertimbangan, dan salah dalam menerapkan hukum denganmenyatakan Pemohon Kasasi dalam mendaftarkan dan menggunakanmerek bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalampasal 4 beserta penjelasannya jo pasal 5 huruf a jo Pasal 68 dan Pasal 69dari UU No. 15 tahun 2001; Bahwa merek Pemohon Kasasi telah terdaftardalam Daftar Umum Merek dan telah melalui proses pemeriksaan baikadministrative maupun subtantif
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 18-09-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 49/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
PT. TORUS JAYA dalam hal ini diwakili olehFIANTO SITORUS
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU KEMENTERIAN KEUANGAN RI
216 — 116
  • Mengajukan gugatan),oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsiTergugat, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kKepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi; bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 04-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 2 Oktober 2017 — LEONARDO HENDRIKO SIRAIT RIDE MAHDALENA SIRAIT DAN LEO VS RENSUS HORAS SIRAIT, DKK
76 — 53
  • Penggugat bersifat hampa hukum dan harus ditolak ;Bahwa apabila dipelajari dan dianalisa secara teliti dan seksama keseluruhanalasanalasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat,maka secara fakta dan kenyataan hukum alasanalasan keberatanPembanding semula Penggugat tersebut telah memasuki pembahasanmateri dalam pokok perkara, sedangkan gugatan Pembanding semulaPenggugat secara juridis telah melanggar ketentuan formil dalam membuatserta mengajukan gugatan perdata ;Bahwa secara subtantif
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pilkada
Register : 10-02-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 14 Juni 2016 — Penggugat : NOLDY AWUY Tergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intv. : VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, Ir. JOPPIE LENGKONG
264 — 164
  • keputusan tata usaha Negara yangHalaman 55 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor: 09/G/2016/PTUN.Mdodisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi atau rehabilitasi ; Menimbang, bahwa UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 30/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
5.SARIATI
6.SUPRIZAL
7.HAMZAH
8.ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
1.ASNI JUSMAN
2.TUMINI
3.JAAFAR
4.SAMAD Alias ACENG
5.TUTI
6.SUSANA
7.TONI GUNAWAN
8.DIANA NITAMI
9.JAAFAR
10.SURYANI
128 — 51
  • mempertimbangkaneksepsi Tergugat tersebut diatas, apakah Para Penggugat mempunyaikepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa aquo,Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.PbrMenimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — 1. I WAYAN SAMA, DKK. VS 1. KETUT KARMA WIJAYA, DK. DAN 1. FRANGKI TJAHJADIKARTA, DKK.
93 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan Perda Provinsi Bali tersebutadalah tidak benar dan keliru dalam menerapkan hukum baik darisegi formil maupun subtantif, di mana Majelis Agung dalammemeriksa dan memutuskan perkara a quo telah bertindak beratsebelah, yaitu telah memberi nilai lebih dan memihak kepada ParaTermohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/ParaTermohon Kasasi), sehingga terjadi kesalahan/kekeliruan dalammenerapkan hukum (i.c.
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Khusus Anak
Register : 22-01-2015 — Putus : 06-02-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK
Tanggal 6 Februari 2015 — Terdakwa Anak, JPU : Ahmad Ashar, SH., MH.
88 — 33
  • suatu aturan tidak lagi sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakatpencari keadilan, sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan Hakim danHakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana Hakimbukan hanya menjadi corong UndangUndang tetapi juga harus mengedepan nilainilaikeadilan subtantif
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 12/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat:
RIDUAN ZAHRI, S.Sos
Tergugat:
BUPATI BANGKA BARAT
158 — 230
  • Menimbang, bahwa salah satu aspek subtantif yang penting untukdiperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabatHalaman 50 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUNPGPtata usaha negara telah menerapkan dasar hukum yang tepat dan benar untukterbitnya suatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yangmenjadi alasan terbitnya suatu keputusan;Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat diberhentikantidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 15-08-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 55/G.TUN/2012/P.TUN.Mks
Tanggal 28 Januari 2013 — Ny. Hj. LEONI AUGUSTI, S.H.,MKn., binti HUSNI DJAMALUDDIN Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR, dkk
68 — 49
  • UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakmenjelaskan ...38menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahamidari doktrin maupun yurisprudensi; Menimbang, bahwa secara subtantif kepentingan adalah nilai yangdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada tidaknya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yangmenjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-04-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 40/Pid. Sus/2017/PN Lbp
Tanggal 3 April 2017 — 1. Nama lengkap : Sulaiman Alias Leman; 2. Tempat lahir : Medan; 3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 9 Febuari 1975; 4. Jenis kelamin : Laki-Laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jln. Tempuling Gg. Bersama Kec. Medan Utara Provinsi Sumatera Utara atau Jln. Williem Iskandar No. 1A Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Provinsi Sumatera Utara; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
22 — 5
  • secara terorganisirmenjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan bukan tanaman beratnyamelebihi 5 (lima) gram dan Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat1.041,8 (seriou empat puluh satu koma delapan) gram, maka menurut MajelisHakim penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan ditentukandalam amar putusan sudah sesuai rasa keadilan formal (menurut UndangUndang) dan keadlilan yang berlaku di masyarakat (keadilan subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 16-02-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2021 — PT MANGGALA PUTRA PERKASA >< PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT ; Direktorat Merek
652 — 284
  • Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Merek Tergugatbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan merupakan halHal 30 dari 64 hal.Put.No.15/Pdt.SusMerek/2021/PN.Jkt.Pstyang keliru, Karena pada saat pemeriksaan subtantif, merek POLO milikTergugat telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku di bidang merek sehingga merek POLO milik Tergugat layakterdaftar.19.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-12-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 64/Pdt.Sus - Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 27 Juni 2019 — PT. ANEKA BOGA CITRA >< 1. UD. CIPTA MANDIRI ABADI ; 2. SUNARTO
212 — 51
  • nomor IDM000578443 terdaftar tanggal 17Oktober 2017 mempunyai hak eksklusif selama 10 Tahun untuk digunakanatas kegiatan perdangangan barang, dan dapat diperpanjang masapelindungan hak eksklusifnya.Tentang Itikad Tidak BaikBahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkanoleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek JAHEMERAH SUPER AMANAH milik Tergugat 3 telah terdaftar dalam DaftarUmum Merek dan telah melawati prosesproses pemeriksaan Formalitas,Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Januari 2014 — PT. HARANGGANJANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dkk
120 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Bahwa mengenai adanya rekayasa dimaksud, sudah dipertimbangkandalam putusan perkara perdata Peninjuan Kembali Mahkamah Agung R. tanggal5 Desember 2008 No. 169 PK/Pdt/2008 (vide Ad Informandum )Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Peradilan Tata Usaha Negara tidakboleh membiarkan aturanaturan keadilan procedural justice (orocedural)memasung dan mengesampingkan keadilan substantive justice (subtantif) karenafaktafakta hukum sebagaimana telah di uraikan diatas, tidak boleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — FIKTOR ALEMOKA, A.Md
103 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena proses pemeriksaandi persidangan, yaitu untuk mendapatkan bukti materiil sehinggatergapainya aspek keadilan sebagai hal yang paling subtantif dalamperadaban manusia.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-02-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 13/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 9 Juli 2015 — BAMBANG AGUS WINOTO Alias PEK CUAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
92 — 64
  • QUO: jnsssmses=nnsesmmennnnnsesmininnnmneiaiensimmnnmnnisenseninemnsMenimbang, bahwa Undangundang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.9 Tahun 2004Halaman 106Putusan No.13/G/2015/PTUNM DNjis Undangundang 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itukepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi ;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah nilai yang harusdilindungi oleh hukum yang dapat diukur
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 12-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor : 84/Pid.SUS/2017/PN-Ksp
Tanggal 12 Juli 2017 — LUKMAN Bin MATJANI
41 — 17
  • :Melakukan Penyiapan dan Bahan Penyusunan Rencana PenerimaanKepabeanan dan Cukai;Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di Bidang Kepabeanan Cukai;Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi dan Perijinan di BidangKepabeanan dan Cukai;Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa dalam memberi keterangan Ahli telah mengikuti pendidikan keahlian sepertiDiklat Teknis Subtantif
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-07-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT FATMA NUSA MULIA dalam hal ini diwakili oleh Ir ERIYANTO MUSA
Tergugat:
PPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PT. ARSHY CITRA KAMATO dalam hal ini diwakili oleh SUGIMAN
2.PT. TIGA PILAR SEJATI dalam hal ini diwakili oleh ALFHAINI RIZKA
200 — 63
  • dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugatbutir ketiga, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo.Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 64 dari 74Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;bahwa kepentingan secara subtantif