Ditemukan 1341 data
EKA HALIM
Tergugat:
1.GIMAN
2.SURYAWAN SANTOSA
3.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat
Turut Tergugat:
1.LIE POUW MIN
2.Ny. SURYANI DARMADI d h TAN LIANG NIO
3.ABU TAFSIR S.H., M.KN., PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
4.EDISON JINGGA
5.INDRA GUSTIA
6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN
7.Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Cq. Kepala Kecamatan Kalideras
8.Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Cq. Kepala Kelurahan Kamal,
116 — 40
Dipegang oleh Penjual,Bahwa akta jual beli harus ditandatangani oleh para pihak dan harus adanomor akta, yang mana telah diatur dalam Pasal 23 PP No.24 Tahun1997 yang mana dikatakan pemindahan hak dari penjual dan pembeliharus melalui akta PPAT, atau jika berdasarkan lelang harus ada risalahlelangnya ;Bahwa menurut Ahli misalnya ada permohonan yang mengajukanpermohonan pendaftaran tanah ke BPPN dengan melampirkan buktibukti berupa akta jual beli yang tidak bertanggal tidak ber nomor sertatidak ditanda
289 — 144
(Eks Badan penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2004tentang pendirian Perusahaan Perseroaan (Persero) di bidangPengelolaan Aset), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Basya GHimawan, Budi Harto, Boedi Djatmiko, Edi Winanto, Sampe Rumapea,Pinky Dwianto dan Tri Gunanto, karyawan PT.
91 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS)ditentukan Petambak Plasma menerima fasilitas kredit dalam bentuk KreditModal Kerja dari BDNI dengan sepengetahuan Perusahaan Inti yangsekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis) terhadap kredit modal kerjayang diberikan oleh pihak Bank.Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi olehPemerintah Republik Indonesia dan selanjutnya dikuasakan hakpengelolaannya kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atauBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN
522 — 952
5000NA warna coklat bertuliskan angka40 yang berisi:478.a.b.1 (satu) odner berisi dokumen tanda terima.8 (delapan) odner berisi dokumen bukti pengeluaran bank dan kas.1 (satu) buah kardus merk Gudang Garam warna putih bertuliskan angka 19(dengan tinta merah) yang berisi:a.1 (satu) odner warna biru bertuliskan bukit sentul yang didalamnyadiantaranya berisi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentul City, Tbk.1 (satu) odner warna merah bertuliskan Restruk BPPN
Inventaris Paket3/BPPN yang berisi diantaranya fotocopy SertifikatBPN Nomor : 00056.j. 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan AJB BJA yang berisi diantaranyafotocopy sertifikat BPN nomor : 00020.1 (satu) buah kardus merk Sampoerna, Mild warna coklat yang berisi:a. 13 (tiga belas) odner berisi dokumen bukti pengeluaran dan penerimaanbank, dan bukti pengeluaran dan penerimaan kas.1 (satu) buah kardus merk Gudang Garam warna putih bertuliskan angka 18yang berisi:a. 1 (satu) odnerwarna kuning bertuliskan
sekretariat korporasi BJA.b. 1 (satu) odnerwarna kuning bertuliskan risalah rapat BJA.c. 1 (satu) odnerwarnakuning bertuliskan korespondensi pemerintah, BJA.d. 1 (satu) odner warna kuning bertuliskan Memo BJA.e. 1 (satu) odnerwarnakuning bertuliskan perencanaan BJA.f. 1 (satu) odnerwarna kuning bertuliskan pertanahan BJAg. 1 (satu) odnerwarna kuning bertuliskan Litbang BJA.h. 1 (satu) odnerwarna merah bertuliskan Restrukturisasi BPPN BJA.i. 1 (satu) odnerwarnakuning bertuliskan Korespondensi pemerintah
98 — 33
Pimpinan Bank Indonesia dan BPPN;3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;5. Pejabat Eselon dan Pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militerdan Kepolisian Negara RI;. Jaksa;. Penyidik;. Panitera Pengadilan;Oo o nN oO.
143 — 60
KPCOD/BPPN/002/PKKI/2002 dan No. KPCOD/BPPN/004/ PKKI/2002 tanggal = 03122002, Jangka Waktu) 5 tahun, PlafondRp.8.700.000.000, untuk pembiayaan pembelian kapal ;113No. CCOSBY/014/PKKI/2003 tanggal 19092003, Jangka Waktu 5 tahun,Plafond Rp. 7.000.000.000, untuk pembiayaan pembelian kapal;No. CCOSBY/064/PKKMK/2004 tanggal 06052004, Jangka Waktu 1tahun diperpanjang, Plafond Rp. 5.000.000.000, untuk Modal Kerja ;No.
88 — 60
tanahtanah milik petani atau masyarakat di Desa KutaKecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dan oleh karena danayang dibutuhkan dan digunakan untuk membebaskan lahan atau tanahyang jumlahnya mencapai ribuan hektar membuat keuanganTERGUGAT X habis dan proyekproyek pembangunan kawasanpariwisata tidak jalan, mutatis mutandis TERGUGAT X tidak dapatmembayar hutang pokok dan bunga sehingga menyebabkan asetasetyang dijaminkan oleh TERGUGAT akhirnya masuk atau disita olehBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN
131 — 18
Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) terdiridari:g. salinan / fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepadadebitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan,kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN"Dalam perkara perdata 10/Per.G/2017/PN.KNG di dalam "Jawaban Tl, TIl.
T.W. FEBRIANTI RAIS, SH
Terdakwa:
RETNO TRI UTOMO, S.T
124 — 59
Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnyapada BUMN dan BUMD;Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN;Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d.
127 — 139
Perubahan pertama adalah menambah kriteria mengenai penunjukkanlangsung untuk pekerjaan penilaian asset eks BPPN.2. Perubahan kedua penunjukkan langsung untuk Pilkada yang dilakukansebelum Juli 2005.3. Perubahan ketiga untuk pengadaan di BRR Aceh.4. Perubahan keempat mengenai perpanjangan di BRR Aceh samabeberapa organisasi yang berubah, yang dulu ada dikenal Pimprodirubah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).5.
92 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembayaran danadanatersebut maka pasti akan dituntut secara perdata telah melakukanWanprestasi ;Bahwa pemberian dana kepada pihak lain sebagaimana Berita AcaraPemeriksaan Terdakwa dan Terdakwa II, adalah bukan untuk kepentinganmemperkaya pihak lain, namun berdasarkan fakta persidangan, danatersebut dipinjam untuk digunakan sebagai modal usaha untuk memajukanperusahaan, mencari keuntungan sebesarbesarnya, dalam menjalankanOperasional perusahaan yakni untuk pembelian property melalui lelangproperty BPPN
71 — 26
Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN;c. Pejabat Eselon dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungansipil, militer, dan kepolisian negara RI;d. Jaksa;e. Penyidik, Panitera Pengadilan danf.
76 — 21
Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN;c. Pejabat Eselon dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil,militer, dan kepolisian negara RI;d. Jaksa;e. Penyidik, Panitera Pengadilan danf.
126 — 63
Nomor 236+1997 tanggal 31 Desember1997 tentang Persetujuan Pelaksanaan Tukar Menukar TanahAsset BPPN di Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Bali, sebagaimana dikutip sebagai berikut :PERTAMAKEDUAKETIGA :: Menyetujui tukar menukar asset BadanPertanahan Nasional seluas 230.450 M2 yangterletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung yaitu Hak Pakai Nomor 9dengan Asset Penggantinya berupa prasaranabangunan kantor dan sarana kantor sertasarana lainnya untuk Kantor Wilayah BadanPertanahan
246 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 10 K/N/1999 tanggal 18 Mei 1999jJuncto Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.tanggal 1 April 1999 dalam perkara permohonan pailit yang diajukan olehPT Bank Papan Sejahtera Tbk kepada PT Semen Cibinong, dimanadalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa:*"Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang diberikan olehPresiden Direktur PT Bank Papan Sejahtera kepada Lucas dan kawankawan pada tanggal 1 Maret 1999, yaitu setelah kewenangan Direksiberalin kepada BPPN
84 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ditentukan Petambak Plasmamenerima fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja dari BDNI dengansepengetahuan Perusahaan Inti yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin(avalis) terhadap Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh pihak bank;Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi olehPemerintah RI dan selanjutnya dikuasakan hak pengelolaannya kepadaKomite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atau Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) berdasarkan
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
223 — 478
., S.HI serta MuslimBakrie, S.H,, SHI dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WilliBustam & Rekan sebagai kuasa hukum;Bahwa dihalaman 51 baris ke 17 pada Putusan a quo, menyebutbukti P1 foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6777 atas namaKomang Hadi Wiharja (objek Sengketa 1);Dihalaman 56 baris ke 30 pada Putusan a quo, menyebut buktiT1.226 foto kopi Surat Ukur Nomor : 0195/Ciganjur yang ditandatangani oleh BPPN Jaksel tanggal 29 Nopember 2012 adalah bagianyang tidak terpisahkan dari SHM Nomor :
158 — 164
Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap lelang yangdilakukan oleh BPPN dan PUPN;Pendapat H.Atja Sondjaja tersebut sejalan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 4039 K/Pdt/2001 yang dalampertimbangannya menyebutkan sebagai berikut :1. bahwa hak tanggungan atas obyek sengketa ini telah dilakukanpelelangan sesuai dengan prosedur yang ada, walaupunkemudian dapat dibuktikan dengan putusan pidana bahwapihak yang menjaminkan (Tergugat ) tidak berhak untukmenjaminkan obyek sengketa tersebut
158 — 93
Pimpinan Bank Indonesia dan BPPN;c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d. Pejabat Eselon dan Pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil,militer dan Kepolisian Negara RI;e. Jaksa;f. Penyidik;g. Panitera Pengadilan;h.
230 — 287
6.256 M2 setelah dilakukan pemecahan karena adanya jalanumum, menjadikan sertifikat tersebut adalah cacat hukum;Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara luas yang ada pada Aktalkrar Wakaf dengan luas yang ada pada dua sertifikat karena kedua aktatersebut dibuat pada saat yang berbeda dan berdasarkan sumber yangberbeda dimana Akta Ikrar Wakaf dibuat pada tanggal 17 Juni 2013berdasarkan SPPT sebagaimana bukti T.17 sedangkan kedua sertifikat buktiT.18 A dan 1.18 B didasarkan atas pengukuran riil olen BPPN