melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanHalaman 18 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian

menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian

Pimpinan terhadap tenaga fungsional angka kredit dan Nonangka kredit dilaksanakan sesuai perundangundangan yangberlaku.Pasal24 1 === nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn inne nn nnn nena e eeTugas dan fungsi masingmasing Kepala Dinas, sekretaris,Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala UPTD,dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan PeraturanBupati.Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2014Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis DaerahKabupaten Mimika.

Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mimika, (fotokopisesuai dengan aslinya); 174.T174 :Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 Tahun 2015 TentangTugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian,dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopisesuai dengan aslinya); 175.T175 : Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 68 Tugas dan Fungsi Kepala Distrik, Sekretaris, Kepala SubBagian

Timur sebesarRp200.605.000,00 (Dua Ratus Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dan jugamenggunakan Dana Jasa Guree Aceh Timur sebesar Rp96.225.872,(sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuhpuluh dua rupiah) yang dipotong langsung / dipungut dari gaji guru PNS AcehTimur yang bersumber dari APBK Aceh Timur untuk kepentingan pribadinyadan/atau untuk kepentingan orang lain atau setidaktidaknya uang sekitarjumlah tersebut, yang disimpan karena jabatannya yaitu sebagai Kepala SubBagian

., M.H, Kepala SubbagianBantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PTK DEWI SRI, S.H, Kepala Subbagian BantuanHukum IIIB pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan; DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H, KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan; KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., M.H, KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan; GUNAWAN HARTANTO, Kepala Seksi Hukumdan Bidang Hukum

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID , pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, 5. HendroKartono, SH., Kepala Seksi Hukum danInformasiKPKNL Surakarta, 6. Calvinus Wijaksono Nababan,SH., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal, Kementerian Keuangan, 7. Dinta Cahaya Sari,SH., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan, 8.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali,beralamat di Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bungku,Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;3. SYAHRUDIN, S.H., pekerjaan Advokat/ Pengacara& Konsultan Hukum pada Kantor TM.

., yang telah disumpah dihadapan Penyidik danpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan ahli sebagai Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara;Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli ada dilengkapi denganSurat perintah tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraNomor : 83.Tug/06/SDB/ 2020 tanggal 22 Januari 2020 (Surat tugas terlampir);Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Kepala Sub

MM Binti IBRAHIM selaku Kepala SubBagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utaraberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/27/II/31 LU/2012 tanggal 27 Maret 2012, bersama sama dengan Drs. Hi.

MM Binti IBRAHIM selaku Kepala SubBagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung UtaraHalaman 22 dari 79 Putusan Nomor:03/Pid.SUS/TPK/2014/PT.TJK.23berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/27/II/31 LU/2012 tanggal 27 Maret 2012, bersama sama dengan Drs. Hi.

(Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata) ;Halaman 2 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUNJKT10.11.12.13.14.MARIANA TUTY SIRAIT, S.H. (Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum) ;FEBRIANY ISKANDAR, S.Pi.,M.Si. (KepalaSeksi Pengawetan Eksitu. DitjenKonservasi Sumber Daya Alam danEkosistem) ;NANA MULYANA, S.H.,M.Hum. (KepalaSub Bagian Pertimbangan dan AdvokasiHukumSetditien Konservasi Sumber DayaAlam dan Ekosistem) ;M. ZAENURI, S.H. (Staf Biro Hukum) ;JOVAN JULIAWAN, S.H.

No. 34/G/2015/PT.TUN.JKT46Menimbang, bahwa Penggugat juga pernah membuat Surat Pernyataantanggal 1 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Penggugatmelanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil lagi maka Penggugat bersedia dijatuhihukuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (bukti T.8) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat mendapatkan notadinas tanggal 27 Juni 2013 yang berisi pemindahan Penggugat sebagai staf pada SubBagian Tata Usaha.

sebagai berikut : Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di pemeriksaan olehpenyidik sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana kegiatanpengangkutan usaha Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan yang dilakukanoleh terdakwa ; Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yangdiberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun ; Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Tugas poko saya selaku Kepala SubBagian

Padang, Ketua Yayasan Bung Hatta, Ir.SoehintoSadikin, dan Ir.Hendrino;1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota PadangNo.743/5.13.71/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 kepada Lehar perihalpermohonan penerbitan sertifikat terhadap sebidang tanah milik adatyang terletak diKelurahan Air Pacah Kecamatan KotoTangah KotaPadang seluas 57.000m2;1 (Satu) rangkap Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang SalinanSurat Ketua Pengadilan Negeri Padang No.666/1371/VIII/16 tanggal 01Agustus 2016 kepada kepala subbagian

Padang,Ketua Yayasan Bung Hatta,Ir.SoehintoSadikin, dan Ir.Hendrino;1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota PadangNo.743/5.13.74/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 kepada Lehar perihalpermohonan penerbitan sertifikat terhadap sebidang tanah milik adat yangterletak diKelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padangseluas 57.000 m2;1 (Satu) rangkap Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang SalinanSurat Ketua Pengadilan Negeri Padang No.666/1371/VIII/ 16 tanggal 01Agustus 2016 kepada kepala subbagian

Putusan Nomor :73/G/2017/PTUNBDGAyat (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah,sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerahkabupaten/kota, kepala unit teknis pada dinas dan badandaerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris Kecamatantipe B, serta kepala seksi pada Kecamatan merupakanjabatan eselon IVa atau pengawas.Ayat (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badandaerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian padaunit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepalasubbagian

Gusti Ayu Putu Weni Andayani, SE , sebagai Pelaksana SubBagian Advokasi , Pelaporan Dan Kepatuhan Internal , KanwilDJP Bali ;6.Ni Putu Rossica Sari,SH , sebagai Pelaksana Sub BagianAdvokasi , Pelaporan Dan Kepatuhan Internal , Kanwil DJPBali;7.Fahriza Yusro Hadiyaksa,SH sebagai Pelaksana Sub BagianAdvokasi , Pelaporan Dan Kepatuhan Internal , Kanwil DJPBali, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak

(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, kesepakatantersebut dua kali dibuat secara tertulis dan ditanda tangani bersamaoleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan masingmasing suratpertama ditandatangani pada Januari 2017 dan juga ditandatanganioleh atasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi KEPALA SUBBAGIAN RENMIN DITLANTAS dan Staf Polda Kalteng, sebagaimengetahui dan saksi, surat yang kedua ditandatangani padatanggal 9 Mei 2017, dan juga ditandatangani

Subbagian Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah.2. Subbagian Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan.3. Subbagian Hakhak dan Permasalahan Atas Tanah.Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tersebut dan melihat langsungserta bertemu dengan masyarakat di Jalan Teluk Pauh tersebut,disana saksi ditunjukkan lokasi jalan yang menjadi permasalahanpembangunan jalan yang pernah ditutup oleh Sdr.

Subbagian Umum dan Kepegawaian : Sdri. JASATRI2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan : Sdri. ANDI NURAINISeksi Pemerintahan : Sdr. INDRA JAYA. Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Sdr. SURYA ATMAJA. Seksi Kesejahteraan Sosial : Sdr. JASRISeksi Ketentraman dan Ketertiban : Sdr.

AIDIL, selaku Kepala SubBagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX2010,tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan(PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluargamiskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DaerahKab.

Masingmasing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi subbagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu Jumlahpenduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No.260 tahun2004 berlaku asas kepastian hukum ( keputusan itu berlaku selama belumdibatalkan atau dicabut ) dan asas contrarius actus ( kewenangan pencabutankeputusan terletak pada si penerbit keputusan ).

Daerah ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 maupun di dalamPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Asisten tidak termasuk dalamsatuan kerja perangkat daerah ;Hal. 78 PUTUSAN Nomor: 195/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Bahwa kedudukan Asisten diatur dalam Pasal 28 ayat ( 1 ) PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 2007, berbunyi : Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masingmasing asisten terdiri daripaling banyak 4 ( empat ) bagian, dan masingmasing bagian terdiri daripaling banyak 3 ( tiga ) subbagian

;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 2007 tersebut, Asisten merupakan : Bagiandari Sekretariat Daerah ; Kedudukan asisten berada di bawah Sekretaris Daerah ; Asisten berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajibanSekretariat Daera ; Masingmasing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi subbagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria, jumlahpenduduk, luas wilayah dan jumlah APBD ;Bahwa untuk Pemerintah Daerah Kabupaten

Masingmasing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi subbagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu Jumlah penduduk, luaswilayah dan jumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No. 260 tahun 2004 berlakuasas kepastian hukum ( keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan ataudicabut ) dan asas contrarius actus ( kewenangan pencabutan keputusan terletakpada si penerbit keputusan ).

Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.Menimbang, bahwa rumusan bagian inti delik (delictsbestanddelen) ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu subbagian inti delik yang bila telah terbukti, maka yang lainnya tidak perludibuktikan lagi dan keseluruhan bagian inti delik dalam pasal ini dapatdinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.Menimbang, pengertian persetubuhan adalah peraduan antarakemaluan lakilaki dan perempuan yang biasa dijalankan untukmendapatkan

NIP 196909241997031001 Kepala Seksi PendidikanAgama Islam diangkat menjadi Kepala Subbagian Tata Usahapada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya;. 1342 (dua) lembar foto copy Notisi Hasil Rapat Panitia SeleksiJabatan Administrasi Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur; 1351 (satu) lembar foto copy kuitansi sesuai dengan aslinya telahterima dari: Bpk. Imam Wahyudi; uang sejumlah seratus tigapuluh juta rupiah; untuk pembayaran DP jual beli mobil Inovaputin No.Pol.

NIP 196909241997031001 Kepala Seksi PendidikanAgama Islam diangkat menjadi Kepala Subbagian Tata Usahapada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya;. 1342 (dua) lembar foto copy Notisi Hasil Rapat Panitia SeleksiJabatan Administrasi Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur; 1351 (satu) lembar foto copy kuitansi sesuai dengan aslinya telahterima dari: Bpk. Imam Wahyudi; uang sejumlah seratus tigapuluh juta rupiah; untuk pembayaran DP jual beli mobil Inovaputih No.Pol.