546 K/SIP/1972);Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru menerapkan hukum danmelanggar hukum acara yang berlaku, karena tanah objek perkara yangmerupakan harta pusaka tinggi kaum Pemohon Kasasi telah di peruntukkanoleh anggota kaum Pemohon Kasasi yang bernama Buyung Teteh dan siJamiak kepada anaknya yang bernama si Amat dan si Hubai (kaumTermohon Kasasi A) tanpa izin dan tanoa sepakat kaum Pemohon Kasasisebagaimana bukti Pemohon Kasasi P/TR.IILA dan P/TR.IILB, perbuatanmana adalah melawan dan melanggar

hukum adat Minang Kabau danakibatnya merugikan kepada Pemohon Kasasi secara berkaum karenatanah pusaka tinggi kaum menurut hukum adat Minang Kabau dilarangHal. 17 dari 20 hal.

RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE BAB VIImengenai Perbuatan Yang dilarang Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi SetiapOrang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggarkesusilaan, yang dimaksud dengan memiliki muatan yang melanggarkesusilaan yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikangambar/foto/video mengandung muatan unsur pornografi dan ataupornoaksi yang melanggar

hukum adat, agama, dan negara.

sebagai salah satu syarat pengangkatan anaksecara adat;Maka dengan alasanalasan tersebut jelas dan sangat pasti secarahukum adat/norma adat bahwa TERGUGAT tersebut tidak patutdan tidak layak diangkat sebagai anak angkat secara adat (RaaKasa Lua Logo) untuk masuk kedalam kelompok anak suku ataubiasa disebut Gebu Bae Bele milik PENGGUGAT yang beradadikamping Tiwu, Desa Seso, kecamatan Soa;oleh sebab itu pengangkatan anak atas MARIA ROFINA FOA/TERGUGAT yang tidak patut dan tidak layak serta menyalahi/melanggar

hukum adat/norma adat yang terjadi adalah perbuatanmelawan hukum adat/norma adat;Bahwa dengan melawan hukum/norma adat makayang terjadi dikampung Tiwu Desa Seso pada tanggal 05 Pebruari 2014 adalahtelah dilakukan prosesi seremonial adat pengangkatan anak RAAKASA LUA LOGO atas diri TERGUGAT loleh PAULINA MAU GILIyang bertindak untuk dan atas nama kelompok anak suku GebuHalaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN BjwBae Bele dan proses tersebut dibiarkan oleh TERGUGAT II sebagaisuami

hukum adat/norma adat yang terjadi adalah perbuatanmelawan hukum adat/norma adat;Bahwa dengan melawan hukum/norma adat maka yang terjadi dikampung Tiwu Desa Seso pada tanggal 05 Pebruari 2014 adalahtelah dilakukan prosesi seremonial adat pengangkatan anak RAAKASA LUA LOGO atas diri TERGUGAT loleh PAULINA MAU GILlyang bertindak untuk dan atas nama kelompok anak suku Gebu BaeBele dan proses tersebut dibiarkan oleh TERGUGAT II sebagaisuami yang telah membelis TERGUGAT serta proses tersebutdipimpin

menghimbau warga Ulu Eko Tiwu agar tidak menghadiriRitual Adat Raa Kasa Lua Logo Paulina Mau Gili terhadap Maria Rofina Foakarena ritual adat yang dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus Ulu Eko TiwuNgina;Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN BjwMenimbang, bahwa dari alat bukti surat P13 tentang Laporan AtasPerbuatan Melawan Hukum adat oleh David Wale Sedu kepada Camat Soabahwa pelaksanaan Raa Kasa Lua Logo Paulina Mau Gili terhadap MariaRofina Foa adalah perbuatan yang melanggar

hukum adat patrilineal;Menimbang, bahwa dari alat bukti P14 tentang Surat Larangan dari AleDavid Wale kepada Feri Bei Lewa dan Mia Ngolu Dhou agar janganmelanjutkan pekerjaan pondasi rumah karena bukan tanah Lewa Bei dan DhouMeo dan Feri Bei Lewa dan Mia Ngolu Dhou bukan Ulu Eko Tiwu dan bukanGebu Bae Bele;Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P15 tentang Surat PernyataanMartinus Meo Soa yang dilegalisasi dinadapan Notaris Alberto HermanJohanes Dopo menyatakan bahwa Penggugat dan Paulina Mau Gili

sebagai salah satu syarat pengangkatan anaksecara adat;Maka dengan alasanalasan tersebut jelas dan sangat pasti secarahukum adat/norma adat bahwa TERGUGAT tersebut tidak patutdan tidak layak diangkat sebagai anak angkat secara adat (RaaKasa Lua Logo) untuk masuk kedalam kelompok anak suku ataubiasa disebut Gebu Bae Bele milik PENGGUGAT yang beradadikamping Tiwu, Desa Seso, kecamatan Soa;oleh sebab itu pengangkatan anak atas MARIA ROFINA FOA/TERGUGAT yang tidak patut dan tidak layak serta menyalahi/melanggar

hukum adat/norma adat yang terjadi adalah perbuatanmelawan hukum adat/norma adat;Bahwa dengan melawan hukum/norma adat makayang terjadi dikampung Tiwu Desa Seso pada tanggal 05 Pebruari 2014 adalahtelah dilakukan prosesi seremonial adat pengangkatan anak RAAKASA LUA LOGO atas diri TERGUGAT loleh PAULINA MAU GILIyang bertindak untuk dan atas nama kelompok anak suku GebuHalaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2017/PN BjwBae Bele dan proses tersebut dibiarkan oleh TERGUGAT II sebagaisuami

sebagai salah satusyarat pengangkatan anak secara adat;Maka dengan alasanalasan tersebut jelas dan sangat pasti secarahukum adat/norma adat bahwa TERGUGAT tersebut tidak patut dantidak layak diangkat sebagai anak angkat secara adat (Raa KasaLua Logo) untuk masuk kedalam kelompok anak suku atau biasadisebut Gebu Bae Bele milik PENGGUGAT yang berada dikampingTiwu, desa Seso, kecamatan Soa;oleh sebab itu pengangkatan anak atas MARIA ROFINA FOA/TERGUGAT yang tidak patut dan tidak layak serta menyalahi/melanggar

hukum adat/norma adat yang terjadi adalah perbuatanmelawan hukum adat/norma adat;Bahwa dengan melawan hukum/norma adat maka yang terjadi dikampung Tiwu Desa Seso pada tanggal 05 Pebruari 2014 adalahtelah dilakukan prosesi seremonial adat pengangkatan anak RAAKASA LUA LOGO atas diri TERGUGAT loleh PAULINA MAU GlLlyang bertindak untuk dan atas nama kelompok anak suku Gebu BaeBele dan proses tersebut dibiarkan oleh TERGUGAT Il sebagaisuami yang telah membelis TERGUGAT serta proses tersebutdipimpin

hukum adat patrilineal;Menimbang, bahwa dari alat bukti P14 tentang Surat Larangan dari AleDavid Wale kepada Feri Bei Lewa dan Mia Ngolu Dhou agar janganmelanjutkan pekerjaan pondasi rumah karena bukan tanah Lewa Bei dan DhouMeo dan Feri Bei Lewa dan Mia Ngolu Dhou bukan Ulu Eko Tiwu dan bukanGebu Bae Bele;Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P15 tentang Surat PernyataanMartinus Meo Soa yang dilegalisasi dihadapan Notaris Alberto HermanJohanes Dopo menyatakan bahwa Penggugat dan Paulina Mau Gili

sebagai pertimbangan hukum untuk menempatkan Tergugat2berhak mendapatkan boedel warisan Almarhum Nengah Gimpes,terhadap hal tersebut pertimbangan judex facti telah mendasaripertimbangan atas dokumen yang isinya tidak benar, bohong, dan jahat ;c) Berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan Tergugat2 bahwaTergugat2 tidak pernah diangkat sebagai anak oleh Nengah Gimpesmelalui proses upacara pengangkatan anak yaitu upacara pemerasan danSiraman di banjar setempat ;d) Judex facti dalam pertimbanganya telah melanggar

hukum adat bali, kitabsuci masyarakat hindu Bali dan telah bertentangan dengan yurisprudensiMahkamah Agung RI No. 912 K/Sip /1975 tanggal 31 Maret 1981 PTDenpasar No. 262/PDT/1973 tanggal 1 juli 1974, juncto Pengadilan NegeriDenpasar No. 176/PDT/1983 tanggal 6 Agustus 1964 yang isinya adalahsebagai berikut Sekalipun kenyataanya bahwa Ni Sanding sejak kecilbertempat tinggal di rumah Nang Pudak serta dikawinkan nang Pudak,bukanlah berarti bahwa ia adalah anak angkat, untuk Pengangkatan anakdiperlukan

. , kemudian Saksi IIImenjelaskan kepada Terdakwa bahwa perbuatan tersebuttelah melanggar hukum adat kampong berduaduaan didalam kamar, kemudian Saksi II berkompromi denganaparat kampong dan menetapkan denda adat terhadapsaksi Sdri. Asnawati dan Terdakwa masing masing 1ekor kambing serta dinikahkan, denda adat tersebutditerima oleh Saksi IV Sdri. Asnawati dan Terdakwadengan catatan tidak diketahui oleh atasan Terdakwa.Bahwa sewaktu Saksi II menanyakan kepada Sdr.

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat danagama serta terhadap pelakunya dapat dikenakan sangsi pemidanaan,namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukan adanya sifatkesengajaan pada diri Terdakwa.a, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut isteri dan anakanakserta cucu Terdakwa merasa dirugikan karena jarang/tidak pernahbertemu dengan Terdakwa sebagai suami, ayah dan kakeknya sehinggaSaksi Bessye Panambunan sebagai

ditunjuk langsung oleh masyarakat buton; Bahwa Saksi sudah 3 tahun sebagai ketua adat; Bahwa telah terdapat struktur adatnya, dimana yang menjadi wakil adatadalah Lambola, bendahara adalah Lasian dan untuk keanggotaannyaSaksi tidak ingat; Bahwa lembaga adat tersebut tidak terdaftar secara hukum; Bahwa yang menjadi permasalahan adalah perkara perkawinan, namunSaksi tidak tahu siapa pihakpihak yang menikah; Bahwa Saksi hanya tahu perkawinannya tanpa melalui lamaran danterjadi kawin lari sehingga melanggar

hukum adat; Bahwa telah terjadi proses penyelesaian permasalahan tersebut dilembaga adat, namun Saksi tidak hadir dalam penyelesaian tersebut danSaksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan;Hal. 19 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN LbhBahwa Saksi mengetahui adanya penyelesaian tersebut karenadiberitahu oleh saudara perempuan Penggugat yaitu ditentukan dendasebesar Rp45.000.000,00 berdasarkan musyawarah kedua belah pihak;Bahwa menurut Saksi penentuan denda sebesar Rp45.000.000,00sudah

Oleh karena itu sudah seharusnya putusannya dibatalkan dalam Kasasikarena telah melanggar hukum adat;Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum yaitu menyatakanbahwa perbuatan Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi (DwiWahyuni) yang menjual barang yang sebagian milik orang lain, in casupara Penggugat / Pembanding /Pemohon Kasasi , turut Tergugat / turutTerbanding / turut Termohon Kasasi dan Tergugat Ill / Terbanding /Termohon Kasasi yang membuat Akta Jual Beli tanah dan rumah sengketayang

anak pertama) yangkelak memberi harta peninggalan warisnya kepada para ahli warisnya.Heran dan janggal pada bukti P1 tersebut kok terbalik Artian sebagai ibukandung Chalimah membuat pernyataan telah menjual tanah warisan kepada Chalimah dan kami yakin aturan hukum menjual tanah warisanmiliknya sendiri kepada anak kandungnya sendiri suatu hal yang sangatmustahil dan bertentangan dengan hukum aturan hukum seperti itu diseluruh Indonesia tidak ada/tidak dikenal, lebihlebin di Jawa hal itudianggap melanggar

hukum adat Jawa karena dianggap melecehkandan merendahkan derajad orang tua, yang kelak anak seperti itu akanmendapat kutukan (dosa) dari Allah SWT; Selanjutnya bukti P2 berupa surat tertanggal 2891952 tentangketerangan ahli waris Chojin yang mengaku telah menerima uang Rp600,00dari pembagian ahli waris tinggalan almarhum H.

l ada diundangdan di telpon, sehingga rapat tetap dilaksanakan sehingga menghasilkanKeputusan dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telahberbagi, yakni sertifikat dibuat berdasarkan paruik masingmasing .....dan perbuatan Tergugat V tersebut tidaklah melanggar hukum adat, dantelah sesuai pula dengan hukum Adat.j) Bahwa atas dalil posita Penggugat pada angka 12, Para Tergugat sangatkeberatan, adapun alasan Para Tergugat adalah sebagai berikut:Bahwa keputusan rapat yang telah dibuat oleh Tergugat

;Menimbang bahwa atas eksepsi tergugat s.d. tergugat IX tersebut, parapenggugat telah menanggapi tersebut dalam repliknya yang pada pokoknyasebagai berikut ; Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah 3(tiga) tumpak tanah pusakatinggi kaum yang belum berbagi, namun tanpa setahu dan seijinpenggugat obyek perkara disertifikatkan oleh tergugat , Il, (PutiNurbaiti) ke atas nama pribadinya ; oleh sebab itu yang digugat dalamperkara ini adalah tergugat I, Il dan ahli waris Puti Nurbaiti (almh) yangtelah melanggar

hukum adat ; jadi menurut penggugat tidak beralasanuntuk menggugat yang lainnya ; Bahwauraian gugatan penggugattelah jelas baik dalam posita maupundalam petitum yang saling berkaitan erat ;Menimbang bahwa atas eksepsi kekurangan pihak yang didalilkan olehtergugat s.d. tergugat IX, pertimbangan Majlis Hakim tersebut di bawah ini ;Menimbang bahwa dalam perkara ini kedudukan penggugat sebagai MamakKepala Waris (MKW) bersama dengan sebagian anggota kaum (penggugat Ildan Penggugat Ill) telah menggugat

Bahwa Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sangatkeberatan dan merasa dirugikan diterbitkannya Keputusan Pejabat TataUsaha Negara Sertifikat Hak Milik No. 79, No. 109 (sekarang No 322),No. 110 (sekarang No 328), dengan telah melanggar hukum adat yangtidak tertulis dan tertulis (Perda No. 16 Tahun 2008), yang berartimenghapus hukum adat yang hidup dalam masyarakat, berakibat hilang/hapus harta pusaka kaum beserta tatanan hukum adatnya yaitu milikHalaman 21 dari 27 halaman.

Keterangan para saksi ini di dukung/bersesuaian dengan bukti P.I.Il4 berupa Surat Pernyataan Penyaksian, tapijudex facti tidak pernah mempertimbangkannya dan judex facti dalamperadilannya telah melanggar hukum adat yang berlaku di Indonesia yaknijudex facti mensyaratkan pemberian sawah sengketa kepada para PemohonKasasi harus disaksikan oleh Pemerintah setempat. Pada hal meskipunsudah ada PP.

Nomor 2743 K/Padt/2015Termohon Kasasi/Para Tergugat s/d VI asal dengan Para TermohonKasasi/Tergugat VIII s/d XIl asal haruslah dinyatakan tidak sah dan bataldemi hukum, karena melanggar hukum adat Minangkabau tersebabperbuatan hukum sewa menyewa a quo tanpa sepakat seluruh anggotakaum termasuk dalam hal ini tidak ada persetujuan dari PemohonKasasi/Penggugat asal selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum ParaTermohon Kasasi/T ergugat s/d VI asal;Bahwa putusan Judex Facti benarbenar harus dibatalkan kembali

Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai telah terjadipembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ANTIMO terhadap Korban JUKSONMANDANG ;"Bahwa sehari sebelum Terdakwa ANTIMO membunuh Korban JUKSONMANDANG yakni pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pada waktu sore hariTerdakwa ANTIMO selaku Ketua Adat di Kompleks Sepe melakukan rapat adatdengan masyarakat adat suku terasing yang mana hasil dari rapat adat tersebut ialahkorban JUKSON MANDANG harus dibunuh karena korban JUKSON MANDANGtelah melanggar

hukum adat masyarakat suku terasing yang ada di Kompleks Sepeyakni Korban JUKSON MANDANG telah berzina dengan sdri.

Harusnya jikaTergugat memandang permasalahan yang diuraikan dalam objekperkara a quo diselesaikan melalui mekanisme sidang adat karena ParaPenggugat dianggap melanggar Hukum Adat Nagari Sirukam, makaseharusnya yang berhak bertindak selaku Pemohon untuk mengajukanpermohonan kepada Tergugat adalah niniek mamak ampek jinieh Sukumasingmasing Para Penggugat. Permohonan mana diajukan dalambentuk rekomendasi tertulis kepada Tergugat.

Artinya sebelum permasalahan ParaPenggugat dalam objek perkara a guo disidangkan oleh Tergugat,seyogiyanya perbuatan Para Penggugat yang dianggap melanggarHukum Adat Nagari Sirukam tersebut haruslah terlebin dahulu dibahasditingkat suku oleh niniek mamak ampek jinieh suku dengan melibatkanseluruh niniek mamak dalam suku masingmasing Para Penggugat.Selanjutnya jika hasil rekomendasi atau kesimpulan penyelidikan niniekmamak ampek Jjinieh suku tersebut menetapkan secara bersama ParaPenggugat melanggar

Hukum Adat Nagari Sirukam sehingga harusdihukum, maka berdasarkan permintaan tertulis ninilek mamak ampekjinieh suku kepada Tergugat agar Para Penggugat disidangkan melaluiproses persidangan di Balai Adat Nagari Sirukam dengan alasan sukutidak mampu menyelesaikannya, barulah Tergugat berwenangmenyidangkan Para Penggugat.

Surat bukti T. 14.12 yaitu surat pernyataan Ninik Mamak IV Jinis dalamsuku VI Sku Nagari Solok tentang mamak kepala waris, sehingga sangatrelefan untuk penentuan mamak kepala waris;Bahwa bukti tersebut mohon untuk dipertimbangkan kembali oleh MajelisHakim Agung, sehingga perkara ini sesuai dengan Hukum Adat Minangkabautentang memak kepala wats, dengan alasan bahwa Judex facti yang mengadiliperkara ini Putusanya telah melanggar hukum adat yang berlaku, serta telahmelanggar ketentuan hukum acara perdata

Indonesia, maka setelah memperhatikan permohonan Pemohon dankesungguhan untuk mengganti namanya dengan nama Indonesia yaituHAMIDA ;Menimbang, bahwa nama HAMIDA adalah cerminan nama Indonesiayang bakal menggantikan nama SIU HA yang selama ini melekat pada diriPemohon ;Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti namakecilnya adalah untuk menyesuaikan namanya dengan sebagaimana lazimnyanama nama orang Indonesia dan nama penggantinya bukanlah nama gelaratau martabat bangsa Indonesia serta tidak melanggar

hukum adat dan tidakbertentangan dengan Undang Undang oleh karenanya permohonan Pemohonpatut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapatdikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankankepada Pemohon ;Mengingat Undang Undang dan Peraturan Peraturan yangbersangkutan ;MENETAPKAN Mengabulkan permohonan pemohon ; Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari SIU HA menjadiHAMIDA, sehingga lengkapnya nama Pemohon menjadi tertulis danterbaca HAMIDA

Selanjutnya disebut Tanah sengketa;Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, Ill, IV, V, VI, VII dan TergugatVIID mengklaim dan menguasai tanah sengketa yang bukan haknya, sedangkan paraTergugat sudah sangat mengetahui tanah sengketa milik Penggugat I adalahmerupakan Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, HI, IV, V, VI, VII danTergugat VIII, selain perbuatan para Tergugat telah melanggar hukum adat yangberlaku;.

Hal ini dikarenakan kondisi bayi yangbaru saja lahir, serta hal itu melanggar Hukum Adat Istiadat, tetapiTermohon dan orang Termohon tidak mengindahkan Hukum AdatIstiadat;Pemohon sudah meminta untuk mengambil cuti pasca persalinan,tetapi Termohon tidak menuruti permintaan Pemohon dan melanjutkankegiiatan kuliah KKN. Orang tua Termohon juga tidak pernahmendukung Pemohoin untuk menasihati Termohon agar mengambilcuti kuliah.