(Tiga juta seratus sembilan belas ribu Rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;4 Bahwa fakta hukum dari putusan gugatan tentang Perbuatan Melanggar Hukumdalam pengambil alihan hak tanah. dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.PWK tanggal 16 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Purwakarta NomorW11.U07.Ht.20.975/V1/2012 tanggal 10 September 2011 adalah sebagai berikut:il.li.Menimbang bahwa dengan penguasaan terusmenerus dari penerimapengalihan

baik;Bahwa perbuatan Tergugat tersebut pada point 6.1 sampai dengan 6.3, adalahtidak sejalan dengan perspektif Hukum Adminstrasi Negara, yaitu perbuatanmenerima permohonan hak tanpa meneliti hak yang sebelumnya telah terlebihdahulu ada adalah merupakan perbuatan atau tindakan kesewenangwenangan yang telah mengesampingkan Asasasas hukum serta melanggarasasasas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik;7 Bahwa Last but not least Tergugat dalam putusan gugatan Perbuatan MelanggarHukum dalam pengambil alihan

Apip Muhamad Sidik sesuaidengan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 7/Pdt.G/2012/PN.Pwk yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap);Bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dalam pengambil alihan hak tanahadalah sengketa kepemilikan terbukti sebagaimana terurai dalam posita suratgugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi butir 1.

Sumarna tersebutdalam permohonan Redis (Retribusi Tanah) kepada Tergugat II dan I/Terbanding/Termohon Kasasi yang memasukan tanah milik Penggugat/Pembanding tersebutuntuk didistribusikan kepada orang lain (Terbanding II/Tergugat II Intervensi 1sampai dengan 9 ketika itu Tergugat IV sampai dengan XII/Termohon Kasasi IIIntervensi 1 sampai dengan 9).Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.PWK tentang PMH dalam pengambil alihan hak tanah adalah sengketakepemilikan

tersebut pada point 9.111sampai dengan 9.3, adalah tidak sejalan dengan perspektif Hukum AdminstrasiNegara, yaitu perbuatan menerima permohonan hak tanpa meneliti hak yangsebelumnya telah terlebih dahulu ada adalah merupakan perbuatan atau tindakankesewenangwenangan yang telah mengesampingkan asasasas hukum sertamelanggar asasasas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;Terbukti bahwa Last but not least Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalamputusan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dalam pengambil alihan

Padahalpengambil alihan tersebut sama sekali tidak pernah ada, atas tindakanTergugat V demikian sangat merugikan Penggugat;Bahwa sekitar tanggal 30 November 2017 tindaklanjut dari uraian positaangka 7 di atas, Tergugat V bersama Tergugat VI selaku Notaris & PPATdalam proses pengurusan surat, akta, dan peralihnan hak dllnya telahmelakukan Akad Kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara (PT.

Padahal pengambil alihan tersebut sama sekali tidak pernahada, sehingga sangat merugikan Penggugat.

atas, maka beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat V bersama Tergugat ,Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar bunga secara tanggungrenteng sebesar 6 % per tahun kepada Penggugat terhitung sejak perkara aquo didaftarkan dengan jumlah nominalnya akan dihitung kemudian padasaat putusan pengadilan dilaksanakan;Bahwa dengan telah nyata dan jelasnya tindakan Tergugat V yang secaratanpa hak dan melawan hukum melakukan pengambil alihan

seluruhpengelolaan Proyek Pembangunan Perumahan Bukit Indah Air Dingintermasuk seluruh konsumen sebagaimana dimaksud uraian posita angka 12di atas, maka cukup beralasan hukum Penggugat mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakanpengambil alihan (take over) tersebut adalah tidak sah dan harusdinyatakan batal atau dibatalkan karena sangat menimbulkan kerugian bagiPenggugat;Bahwa oleh karena pengambil alihnan (take over) yang dilakukan olehTergugat V adalah tidak

Jala Mitra Internusa untuk melanjutkanpembangunannya.Dengan demikian jelas telah ada kesepakatan dengan Penggugat dan pihakpihak terkait lainnya terkait pengambil alihan proyek Perumahan Bukit IndahAir Dingin dari Penggugat kepada Tergugat V..

Bahwa karena merasa tindakan Tergugat telan melakukanperampasan atau mengambil secara paksa mobil milik Penggugattanpa didampingi oleh pihak kepolisian dan tidak menunjukkan ijin daripihak kepolisian untuk menarikan kendaraan, maka Penggugat jugatelah melaporkan perbuatan pengambil alihan 1 (Satu) unit kendaraanjaminan fidusia merk HONDA BRIO SATYA E MT 1.2, Nomor RangkaMHRDD1750HJ704546, Nomor Mesin L12831849596, No.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak juga melaksanakan kewajibannyauntuk membayar angsuran utang kepada Tergugat, maka Tergugatmengambil tindakan untuk melakukan penguasaan (pengambil alihan)terhadap 1 (satu) kendaraan jaminan yang menjadi objek jaminan fidusiasesuai Sertifikat Fidusia Nomor Nomor W13.00247011.AH.05.01 Tahun2017, tanggal 12 April 2017;11.

Tindakan penguasaan (pengambil alihan) terhadap Kendaraan Jaminanfidusia adalah Bah sesuai ketentuan Undangundang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu : Pasal 15 yaitu :Ayat (1) : Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksuddalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan katokata "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".Ayat (2) : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud daiamayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama denganputusan pengadilan yang telah memperoleh

rangka pelaksanaan eksekusi JaminanFidusia.Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 30 UndangUndang No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :"Dalamhal PEMBERI FIDUSIA TIDAK MENYERAHKAN Benda yangmenjadiobvek JaminanFidusiapadawaktueksekusidilaksanakan,PENERIMA FIDUSIA BERHAK MENGAMBIL BENDA yang menjadiobvek Jaminan Fidusia dan apabilaperlu DAPAT meminta bantuan Pihakyang berwenang".Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 255/Pdt/G/2018/PN Smg.12.SEHINGGA TINDAKAN TERGUGAT DALAM MELAKUKANPENGAMBIL ALIHAN

Pasal 30UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiaberikut dengan penjelasannya, maka Tergugat selaku PenerimaFidusia dalam melakukan pengambil alihan objek jaminan fidusiatunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia TANPA TERLEBIH DAHULU MEMINTAFIAT/PENETAPAN PENGADILAN DARI PENGADILAN;13.4.

Melakukan pengambil alihan hak pengusahaan jalan tol yangtelah selesai masa konsesinya dan merekomendasikanpengoperasian selanjutnya kepada Menteri;c. Melakukan pengambil alihan hak sementara pengusahaan jalantol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untukkemudiandilelangkan kembali pengusahaannya;d. Melakukan persiapan pengusahaan jalan tot yang meliputianalisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapanamdal;e.

Bahwa terkait dengan wewenang, tugas dan fungsi TURUTTERGUGAT dipertegas dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015tentang Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT"), yang / menyebutkan:Pasal 6Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 5, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:a. merekomendasikan tariff awal dan penyesuaian tariff tol kepadaMenten;b. melakukan pengambil alihan hak pengusahaan jalan tol yang telahselesai masa konsesinya dan merekomendasikan

pengoperasianselanjutnya kepada Menten;Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT BTN10.11.c. melakukan pengambil alihan hak sementara pengusahaan jalan tolyang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudiandilelangkan kembali pengusahaannya;d. melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisakelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangansecara transparan dan terbuka;f. membantu proses pelaksanaan

Menyatakan tindakan Tergugat yang telah memb,pengalihan saham milik Tergugat pada Turut Tergugadalahperbuatan melawan 4.Menyatakan akibat tindakan Tergugat yang telah membatalkaipengalihan saham milik Tergugat pada Turut Tergugat I kepadPenggugat telah menderita kerugian untuk penggantian sahamperbaikan kapal, dan biaya proses pengambil alihan saham, yaAtalkan pelepasan danat I kepada Penggugathukum>h pelepasan dana Penggugat, maka, pelunasan kredit,ing seluruhnya berjumlah Rp.5.734.956.704, (lima

./2014/PT.TK.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pengambil alihan/perampasan/penyitaan mobil dari anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi olehTergugat/Penggugat Rekonvensi karena didasarkan Perjanjian PembeayaanKonsumen dan Akta Jaminan Fiducia, maka sifat melawan hukumnya menjadihilang, dengan demikian alasan banding harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum dalam putusanPengadilan tingkat pertama Majelis Hakim banding dapat menyetujuinya, olehkarenanya pertimbangan

dari RT 04telah dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menerbitkan SuratKeputusan Kepala Kelurahan Kelapa Indah Nomor 149/01TataPem/IV/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian RukunTetangga RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah untuk memberhentikanPara Penggugat dari jabatan pengurus RI 04 padahal penolakantersebut murni aspirasi dari warga RT 04 yang merasa tidak nyamandan hak demokrasinya terbelenggu akibat pengambil alinan K3 tersebut;Adapun peristiwa hukum yang timbul atas pengambil alihan

Bahwa dengan terbitnya suratsurat yang berisi keputusankeputusanpengambil alihan K3 menimbulkan keresahan bagi warga RI 04sekaligus menjadi awal mula ketidakharmonisan antara warga RT 04dengan jajaran pengurus RW 02 karena dinilai pengambilalihan itu tidakdisertai peningkatan pelayanan publik seperti Keamanan padahal iurannaik sementara permohonan warga RT 04 untuk tetap mempertahankanjumlah dan individu keamanan sebelumnya tidak disetujui sehinggawarga RT 04 menolak dan memprotes kebijakan yang

Bahwa protes warga RI 04 tidak hanya ditujukan kepada RW 02,melainkan Ketua RT 04 yang saat itu dijabat Saudara SuhatmanSuwarta turut diprotes karena tidak mampu menolak menandatanganipersetujuannya mengenai pengambil alihan K3 oleh RW 02;Atas keresahan warga RT 04 tersebut, warga RT 04 mengadakan rapatpada hari Minggu, 15 April 2012 dengan menghasilkan keputusan rapatHalaman 7 dari 24 halaman.

Fotokopi Surat Perjanjian Pengambil Alihan Tanaman Buah Jerukyang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tertanggal 18Oktober 2018, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telahdicocokan dengan aslinya ternyata cocok, bukti (P.10);11.

Fotokopi Surat Perjanjian Pengambil Alihan Rumah yangditandatangani oleh Pihak Pertama (ALEX JOURIO) dan Pihak Kedua(FASYIJATUL DJANNAH), tertanggal 30 Maret 2019, telah bermateraicukup dan telah nazegelen serta telah dicocokan dengan aslinyaternyata cocok, bukti (P.11);12. Fotokopi surat Perjanjian Jual Beli SUMITOMO CRAWLEREXCAVATOR SH2105 Tertanggal 01 Nopember 2017, telah bermeteraicukup dan telah nazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya(P.12);13.

No.1008 K/Pid/2011dalam proses pengambil alihan pertimbangan hukumnya,sehingga hal tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa, padahal dengan mencermati dan mengamatipertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) dalammenguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) sangatnyata sekali tidak memenuhi' standarnisasi kepatutan dankeadilan hukum dalam mengadili, memeriksa serta memutusperkara tersebut, oleh karena itu. berdasarkan alasan yangterurai di atas, menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa

Putusan No. 03 P/KPUD/2007Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilinnya pasangancalon, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimanatermuat dalam permohonan yang tertera dalam posita poin 4halaman 5, dan poin 5, 6, 7, halaman 6, serta poin 8, 9, 10 halaman7 yang secara panjang lebar menguraikan keberatannyamenyangkut dan pengambil alihan kKewenangan KPU Maluku Utara,tanpa sedikitpun menguraikan tentang keberatannya menyangkuthasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

mempengaruhi terpilihnya pasangancalon, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA NO. 02Tahun 2005 maka keberatan tersebut tidak perlu diperiksa lebihlanjut oleh Majelis Hakim Agung yang Mulia, karena kewenanganMahkamah Agung RI hanya berwenang untuk memeriksa danmengadili halhal yang menyangkut sengketa Pilkada yangberhubungan dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara yangmempengaruhi terpilinnya pasangan calon dan tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut keputusanpengambil alihan

calon ; Bahwa dari bunyi dan penjelasan ketentuan tersebut, maka sudah jelas danpasti bahwa keberatan yang dapat diajukan sebagai sengketa Pilkadaadalah hanya yang berhubungan dengan hasil penghitungan suara yangmempengaruhi terpilinnya pasangan calon, bukan seperti yang didalilkanoleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan yang terteradalam posita poin 4 halaman 5, dan poin 5, 6, 7 halaman 6, serta poin 8, 9,10 halaman 7 yang secara panjang lebar menguraikan keberatannyamenyangkut pengambil alihan

RahmiHusen.Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 122 ayat (3) tersebut adalahsama dengan Pasal 122 ayat (1) pada konteks bahwa K.P.U. yangbersangkutan tidak mampu menjalankan tugas.Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwapenerapan Pasal 122 ayat (1) maupun Pasal 122 ayat (3) UndangundangNomor 22 Tahun 2007 bagi Termohon ( Komisi Pemilihan Umum/KPU ) dalamkasus ini adalah tidak dapat dibenarkan, dan karenanya merupakan cacatyuridis didalam pengambil alihan kKewenangan tersebut diatas.Menimbang

bahwa pengambil alihan kewenangan oleh Termohon padadasarnya juga bertentangan dengan saran/pertimbangan Termohon sendirikepada KPUD Provinsi Maluku Utara, yang isinya menyarankan apabila dalamrapat rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan berkenaan denganHal.65 dari 69 hal.

Lalu pertanyaannya, kalau pada bulan Mei 2008 telah terjadi pengambil alihan tanahperkebunan yang sejak tahun 2000 telah dikuasai oleh warga, kemudian kapanPemohon Kasasi/Terdakwa menyuruh melakukan saksi mahkota (BambangKumboyono dkk) melakukan pematokan/pengukuran tanah perkebunan;6. Terungkap pula di persidangan, bahwa setelah pihak kebun mengambil paksa tanahperkebunan yang sejak tahun 2000 dikuasai warga, maka selanjutnya tanahperkebunan tersebut ditanami sengon sampai sekarang;7.

HGU No. 4) PT.Rotorejokruwuk sudah habis, tetapi pihak kebun masih menguasai;Keberatan Ketiga : judex facti tidak mempertimbangkan secara fair dan berimbangketerangan saksi a decharge yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;110Saksi a decharge yang berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dihadirkan olehPemohon Kasasi/Terdakwa melalui penasehat hukumnya, jelas jelas dalamketerangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa pada bulan Mei 2008, tidakada kegiatan apaapa di perkebunan, kecuali pengambil alihan

Pengambil alihan paksa operasional Resort Ubud Hanging13Gardens dari Tergugat oleh Penggugat tersebut terjadi sekitar pukul11.00 wita tanggal 11 November 2013. Padahal Tergugat saat itusedang menjalankan hak sewa Tergugat yang baru akan berakhir padatahun 2030.

Atas kejadian pengambil alihan paksa operasional danpengusiran manajemen tersebut telah Tergugat laporkan kepada pihakKepolisian Polda Bali (vide: TBL /660 / XI / 2013 / BALI SPKT tanggal 25November 2013 dan LP: 732 / XIl/ 2013/SPKT POLDA Bali tanggal 23Desember 2013 ). Sehingga dalihdalih yang diuraikan Penggugatdalam gugatannya tersebut hanyalah dalih yang sengaja dicaricariuntuk mencari alasan pembenar atas perbutan melawan hukum yangdilakukan Penggugat tersebut.

Selain karena didasari motifPenggugat yang ingin mengambil alih pengelolaan hotel yang sedangdikelola oleh Tergugat Pengambil alihan paksa pengelolaan hotel olehPenggugat. disaat masih dalam masa sewa Tergugat serta tanpa didasari15dasar dan prosedur pengambil alihan yang sah secara hukum adalahfakta nyata bahwa PENGGUGAT ADALAH PEMBERI SEWA YANG BERTIKADBURUK.8.

Bahwa, perbuatan perampasan dan pengambil alihan pengelolaandan operasional Ubud Hanging Gardens Resort oleh Tergugat, disaatPenggugat sedang menjalankan Hak Sewa yang dimiliki Penggugat danbaru akan berakhir pada bulan Juli tahun 2030 adalah jelasjelasmerupakan bukti adanya perbuatan Ingkar Janji/Cedera janji ( WanadPrestasi ) Yang telah melanggar ketentuanketentuan yang telahdituangkan didalam Perjanjian antara lain sebagai berikut :a) Tergugat telah melakukan ingkar janji atas jaminan keamanan

Terdakwadalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Terdakwatersebut, Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut:Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karenaJudexFactitidak salah dalam mengadili perkara a quo, dan telah dipertimbangkansecara tepat dan benar, karena pertimbanganJudex Facti/Pengadilan Negeridiambil alin dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh JudexFacti/Pengadilan Tinggi;Bahwa pengambil alihan

Pengambil alihan objek sengketa oleh Para Terdakwa adalah tanpa seijindari pihak saksi Pelapor/korban yang menguasai objek tersebut secara terusmenerus dan efektif, dan pengambil alinan tersebut juga tanpa dasar ataualas hak apapun, sebagaimana dinyatakan oleh Para Terdakwa bahwa ParaTerdakwa tidak bisa membuktikan secara tertulis tentang bukti kepemilikanobjek sengketa tersebut (Vide ;Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 24Agustus 2013, halaman 2,angka 5) ;Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan

(limaratus juta rupiah) untuk pembayaran pengambil alihan PT.Mariogi Kharisma Jaya.Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000. (limapuluh juta rupiah) untuk pembayaran tak over PT. MariogiKharisma Jaya.hal 12 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKIAplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesarRp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesarRp. 40.000.000.

(limaratus juta rupiah) untuk pembayaran pengambil alihan PT.Mariogi Kharisma Jaya.Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000. (limapuluh juta rupiah) untuk pembayaran tak over PT. MariogiKharisma Jaya.Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesarRp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesarRp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah).hal 14 dari 21 hal Perkara No.360/Pid/2019/PT.DKIV.Vi.Vil.Vill.

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai keterlambatanpemberitahuan kepada Termohon Keberatan pengambil alihan sahammayoritas PT MBH Mining Reseorce oleh Pemohon Kasasi, keterlambatanmana berakibat penjatunan denda keterlambatan oleh Termohon Kasasiyang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi sejumlah Rp10.330.000,000,00(sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);2.

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim aquo yang menyatakan adanyapembicaraan melalui pesan BBM antara saksi Kus Suyono Putra denganTerdakwa tentang pengambil alihan pabrik di JI.

Benda Raya Nomor 5Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, hal ini bertentangandengan keterangan saksi Kus Suyono Putra yang mengatakan belumperjanjian pengambil alihan aset milik saksi Kus Suyono Putra, karena belumada pembayaran terhadap asetaset milik saksi Kus Suyono Putra, namuntanpa persetujuan saksi Kus Suyono Putra, Terdakwa tetap menguasai danmengelola pabrik tersebut, karenanya Terdakwa telah melakukanpenggelapan, karena mengelola aset yang sebagian adalah milik saksi KusSuyono

apabilaterjadi pengakhiran perjanjian secara sepihak sesuai dengan perjanjiankerjasama yang telah ditandatangani.Bahwa selain dari pada itu Tergugat dan/atau Tergugat II secara sepihakdan paksa juga telah mengambil uang jasa parkir karcis yang terkumpulsebelum diambil alih pengelolaannya (tertanggal 06 September 2019) olehPara Tergugat sebesar Rp. 47.678.000 (Empat Puluh Tujuh Juta EnamRatus Tujuh Delapan Ribu Rupiah) dari Karyawan Penggugat In Casu PT.Lima Anak Bangsa.Bahwa akibat adanya pengambil alihan

Lima Anak Bangsa sejumlah 39orang yang dipekerjakan oleh Para Tergugat semenjak adanyapengambilalihan pengelolaan parkir sampai gugatan ini diajukan.Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat PT.Lima Anak Bangsa akibat pengambil alihan secara sepihak dan melawanhukum pengelolaan Parkir dan uang Jasa parkir yang terkumpul sebelumdiambilalih oleh Para Tergugat, menurut hukum jika Para Tergugat terlebihdahulu diwajibkan mengembalikan uang jasa parkir yang terkumpulsebelum adanya

Bahwa pada kenyataannya dan berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan adalah tidak benar sebagaimana pertimbangan JudexFactie Pada Paragraf 3 (tiga) halaman 36 sampai dengan halaman 37yang mengatakan Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi allialatas dan saksi Tri Utami yang menyetakan bahwa saksisaksi tersebutsudah tidak lagi bekerja melakukan pemungutan uang parker diUniversitas Jambi sejak bulan oktober 2019 dan tetapnya setelah terjadipengambil alihan parkir pada bulan September

Lebih lanjutpertimbangan judex factie tingkat pertama pada paragraph 1 (satu)halaman 37 mengatakan menimbang berdasarkan dari fakta dimaksudpenggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikanadanya pengambil alihan pengelolaan parkir pada universitas jambitermasuk selurun asset dan karyawan PT.