IGM tanggal 10 Februari1999 ;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;e Foto copy surat Keputusan Kredit tanggal 11 Juli 2002 ;e Foto Copy Memorandum Pengusulan Kredit tanggal 9 Juli2002 ;e Foto Copy Memorandum Take Over tanggal 9 Juli 2002 ;e Formulir Informasi Bisnis ;e Formulir Informasi Umum ;Hal. 45 dari 68 hal. Put.

IGM tanggal 10 Februari1999 ;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;Hal. 49 dari 68 hal. Put.

IGM tanggal 10 Februari 1999 ;Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999 tentangstatus report penanganan Bintang Abad Pasific Group ;Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;Foto copy surat Keputusan Kredit tanggal 11 Juli 2002 ;Hal. 53 dari 68 hal. Put.

Divisi Treasurybaru menempatkan dana talangan ke jointescrow account tersebut apabila / setelahfronting company dinyatakan menang biddingoleh BPPN atas nama calon debitur lamasebagaimana yang dimandatkan oleh UnitOperational ;d. Langkah 4 : setelah PKS ditandatanganiantara Bank BNI dengan fronting company,selanjutnya fronting company melakukanbidding atas tagihan asset BPPN atas namadebitur lama ke BPPN ;e. Langkah 5 : penyerahan Asset BPPN ke UnitOperational (dhi.

IGM tanggal 10 Februari1999;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT.

Laksana Kurnia Mandiri Sejati dari BPPN ke Arden Bridge Inv.Terlampir Nomor 1 s.d. Nomor 13PT. Laksana Kurnia Sejati dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 14 s.d. Nomor 21PT. Dharma Pratama Sejati dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 22 s.d. Nomor 26PT. Kreasi Plastik Indotama dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 27 s.d. Nomor 49PT. Duta Graha Indah dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 50 s.d. Nomor 55Hal. 18 dari 20 hal.

Gaya Indah Kharisma dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 56 s.d. Nomor 78PT. Kawan Sejati dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 79 s.d. Nomor 84CV. Sumber Makmur dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 85 s.d. Nomor 90CV. Trio Jaya dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 91 s.d. Nomor 111PT. Citra Trampil Makmur dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 112 s.d. Nomor 115PT. Sinar Mandiri Alam Sejahtera dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 116 s.d.

Famili Jaya dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 146 s.d. Nomor 167PT. Galvano Wahana Lestari dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 168 s.d. Nomor 186PT. Inasa Wahana Lestari dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 187 s.d. Nomor 205PT. Delimas Suryakannaka dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 206 s.d. Nomor 222PT. Karya Arun Marine dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 223 s.d. Nomor 244PT.

Geria Agung Mulatama dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 245 s.d. Nomor 249PT. Bukit Barisan Permai dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 250 s.d. Nomor 272PT. Dwimanda Eltra Ind dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 273 s.d. Nomor 294PT. Dwi Putra Sabaraya Kencana dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 295 s.d. Nomor 318PT. Pinussa Dirgantara dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 319 s.d. Nomor 340PT.

Karyana Gita Utama dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 448 s.d. Nomor 45179 PT. Bumi Permata Abadi Permai dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 452 s.d. Nomor 50380 PT. Delta Komperta Perkasa dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 504 s.d.

Bahwa berdasarkan surat peringatan dari BPPN No: S11/SP/LD/BPPN/2002 tanggal 01 Februari 2002, diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mempunyai kewajiban kepada BPPN sebesarRp118.665.592.190,00;b. Bahwa berdasarkan akte notaris Merryana Suryana Nomor 23tanggal 27 Januari 2003 diketahui bahwa telah terjadi perjanjianHalaman 6 dari 21 halaman.

Tigas Sapta Daya tanggal 27 Januari 2003,selanjutnya BPPN menerbitkan surat pencabutan sita atas aktivaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) besertaaktiva Pemegang Saham dengan Surat BPPN Nomor S02/SPPS/BPPN/0203 tanggal 10 Maret 2003;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan berupa Neraca TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)mengakui utang di BPPN sebesar Rp76.929.833.174,00 yang terdiridari pokok pinjaman

kepada BPPN adalah sebesarRp76.929.833.174,00;Halaman 7 dari 21 halaman.

Tata Cara Penjualan dan Pelaporan Asset DalamRestrukturisasi BPPN;b.

Tigas Sapta Daya.Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Tagihan jelasbahwa nilai yang tercantum sebesar Rp61.231.994.176,00 adalah nilaipiutang BPPN (utang Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada BPPN), bukan harga pengalihan hak tagih ataspiutang dari BPPN kepada PT. Tigas Sapta Daya;Bahwa sehubungan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:nilai piutang BPPN kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang dijual kepada PT.

Sulut) denganpihak BPPN beberapa waktu yang lalu, dan harus diselesaikan ataudicairkan untuk dibayarkan ke pihak BPPN paling lambat tanggal 17Maret 2003 sesuai batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi Hutang oleh BPPN. Keputusan tersebut menegaskanseolaholan batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi hutang PT.PPSU kepada BPPN nanti jatuh tempohpada tanggal 17 Maret 2003.Hal. 19 dari 40 hal. Put.

);) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;24) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

);) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

No. 24 PK/PID.SUS/2012dari Gubernur Sulawesi Utara dalam penyelesaian asset kreditPT.PPSU di BPPN dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara FreddyH.Sualang selaku Ketua Tim Negosiasi Penyelesaian HutangPT.PPSU di BPPN.

hutang kredit PT.PPSU(Hotel MBH) di BPPN.

SP60/BPPN/0600 tertanggal 3 Juni 2000 yangdilegalisasi oleh Nyonya Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, hak tagihyang dimiliki Bank Pelita berdasarkan Perjanjian Kredit No, 18, PerjanjianKredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 tersebutdialihkan kepada BPPN;Bahwa pada saat BPPN menjadi pemegang hak tagih berdasarkanPerjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No, 155, BPPN melalui PT.

SP77/BPPN/O600 antara Bank Servitia danBPPN tertanggal 8 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Hasanal Yani AliAmin, SH., Notaris di Jakarta jo. Adendum Perjanjian Jual Beli danPenyerahan Piutang No. SP150/BPPN/0401 antara Bank Servitiadan BPPN tertanagal 6 April 2001 yang dilegalisasi oleh Hasanal YaniAli Amin, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

SP60/BPPN/0600 antara Bank Pelita danBPPN tertanagal 3 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Nyonya SulamiMustafa, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

HARITA KENCANA SECURITIES memperolehhak tagih tersebut dari BPPN, dimana BPPN memperoleh hak tagihtersebut dari Bank Servitia sebagaimana terbukti dari Perjanjian JualBeli Piutang antara BPPN dan PT. HARITA KENCANA SECURITIEStanagal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH.,Notaris di Jakarta jo.

SP60/BPPN/0600,tanggal 3 Juni 2000 antara BPPN dengan PT. Bank Pelita;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP77/BPPN/O600tanggal 7 Juni 2000 antara BPPN dan PT. Bank Umum Servitia;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP158/BPPN/0600tanggal 21 Juni 2000 antara BPPN dengan PT.

Selanjutnya ataskesepakatan BPPN dan Bank Indonesia diterbitkan Surat keputusanBersama Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei1999181/BPPN/05/99tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadapKewajiban Pembayaran Bank Umum.Yang isinya antara lain : "Perjanjian klaim dapat dimintakan oleh Kreditur(PT. Bank Bali Tbk) kepada BPPN dan Bank Indonesia.

Bank Bali Tbk yangtelah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN;.

Bank Bali Tbk tanpapersetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan sepecimen tandatangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan SKJB BankIndonesia dengan BPPN Nomor 30/270/KEPIDIR tanggal 6 Maret 1998;I/BPPN/1998.

Menkeu Nomor26/KMK.017/1998tanggal 28 Januari 1998 dan SKB Nomor : 30/270/KBP/DIR1/BPPN/1998tanggal 6 Maret 1998 serta SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR181/BPPN/0599tanggal 14 Mei 1998).Bahwa di samping itu pada SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR1/BPPN/1998Hal. 111 dari 134 hal. Put.

BDNI yang semula telahditolak oleh BPPN dengan alasan tidak sesuai dengan SKB Nomor30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 19981/BPPN/1998karena berdasarkan SKB tersebut yang berhak untuk mengajukan klaimhanyalah bank debitur (PT. BDNI), setelah diadakan pertemuanpertemuan tersebut BPPN bersamasama dengan Bank Indonesiamengeluarkan SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999181/BPPN/0599di mana disebutkan bahwa bank kreditur (dalam hal ini PT.Bank Bali, Tok)dapat mengajukan klaim kepada BPPN.

EKSEPSIPLURIUM LITIS CONSORTIUM ;Bahwa bantahan Pembantah mengandung cacat formal karenakurang lengkapnya para pihak dalam perkara ini, yang seharusnya pihakBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan pihak Bank BRIharus diikutsertakan dalam perkara ini, sedangkan Pembantah tidakmengikut sertakan BPPN dan BRI sebagai pihak dalam perkara ini ;3.

asset tersebut bukan lagi milikPEMOHON KASASI melainkan telah menjadi milik BPPN ;7.

Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut, maka pertimbanganhukum Judex Facti yang menyatakan PEMOHON KASASIharusmengikut sertakan BRI dan BPPN dalam perkara aquo adalah janggaldan bertentangan dengan hukum, karena status PEMOHON KASASIdalam mengajukan perkara aquo justru adalah untuk melindungikepentingan BRI dan BPPN sebagai kreditur PEMOHON KASASI,sehingga dengan demikian Judex Facti telah keliru dalam menerapkanhukum ketika Judex Facti mengharuskan PEMOHON KASASI untukmengikutkan BRI dan

BPPN dalam perkara aquo ;8.

Bahwa disebutkannya oleh PEMOHON KASASI tentang eksistensi BRIdan BPPN dalam perkara aquo adalah bertujuan untuk meluruskanpersoalan agar mantan para karyawan PEMOHON KASASI tidakmengambil langkah hukum secara salah dengan mengajukanpermohonan sita terhadap asset yang bukan milik PEMOHON KASASIsehingga penyebutan eksistensi BRI dan BPPN dalam perkara aquojusteru tidak menjadi alasan untuk mengharuskan PEMOHON KASASImengikut sertakan BRI dan BPPN dalam perkara aquo, sehinggaHal. 8 dari 10 hal.

Bahwa PT Bank Asia Pacific diserahkan kepada BPPN berdasarkan SuratKeputusan Bank Indonesia Nomor 30/199/KEP/DIR tanggal 12 Februari1998 dan SK Direksi BI Nomor 30/230/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998.Selanjutnya, berdasarkan surat Ketua BPPN Nomor S482/PROG/BPPN/1998 tanggal 10 Juli 1998, BPPN telah mengembalikantugas pembinaan dan pengawasan bank dalam penyehatan ke Bank Indonesia termasuk PT Bank Asia Pacific;2.

debitur, yang kedua diumumkan di Kantor Pengadilan Negeri olehjurusita, kalau sudah diumumkan debitur tahu atau tidak itu tidak masalah, itukalau murni lewat 613, BPPN semuanya tidak melakukan mekanismem itu danmenurut saya tetap sah, kenapa karena debiturnya semua itu sudah diserahkanwaktu itu dia punya fasilitas dari BI, kKemudian diambil alin BI karena dia macettidak bayar, kemudian piutang ini dialinkan kepada BPPN, BPPN yang nanti yangmengurus semuanya itu kepada debitur jadi BPPN mengambil

atau Komisaris ini yang masihmenguasai kemudian BPPN berpandangan bahwa ini masih layak perusahaanini teruskan bisa, tetapi BPPN punya kewenangan;Bahwa tidak bisa dia menetapkan pihak lain yang menjadi obligor, yangobligornya itu Sesuai dengan dokumen dia menetapkan obligornya siapa;Bahwa berkaitan dengan bank beku yang sudah diambil alin keseluruhannyaoleh BPPN itu kalau memang ada pelanggaran dari Direksi dan Komisaris dariinstrtumennya bank yang telah dibekukan itu, jadi BPPN kalau dari PP 17

saham, BPPN dan atau pihakpihak yang terkait,dalam format dan substansi yang ditentukan oleh BPPN (PerjanjianPenyelesaian) dst.

BPPN pada awalnya menyerahkan penanganan PSP tersebut keKejaksaan Agung karena terdapat indikasi adanya penyimpanganpenggunaan BLBI oleh PSP tersebut dan akan dilakukanpenyelesaian melalui jalur hukum. Dengan penyerahan ke KejaksaanAgung tersebut maka BPPN tidak melakukan pengurusan terhadapPSP tersebut sampai dengan BPPN dibubarkan pada tanggal 40April 2004.d.

PERATURANPEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BPPN.6.

2000, BPPN menerbitkan SuratPerintah Penyitaan No.

. 002/SPS/BPPN/0404 tersebut, BPPN mengacu padaperbuatanhukumyangdilakukan BPPN sebelumnya, yaitu.adanya SuratPeringatan dan Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, Berita AcaraPenyitaan, serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 67tertanggal 23 Februari 2004;Bahwa pada tanggal 27 April 2004, BPPN menerbitkan surat No.

berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 17 tentang BPPN, dan untuk selanjutnya BPPN telah mengalihkankepada PT.

, BPPN belum pernahmelakukan tindakan hukum terhadap PT.

Penggugat seharusnya menggugat Menteri Keuangan dan PTPerusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA karena berdasarkan PP Nomor10 Tahun 2004 bahwa PT PPA melakukan pengelolaan aset Negara yangberasal dari BPPN setelah pengalihan tugas dan pembubaran BPPN, untukdan atas nama Menteri Keuangan. Bahwa BPPN telah dibubarkan berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004.

) dari PT Bank Uppindo kepada BPPN Nomor SP70/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000;.

Bahwa BPPN mulai menjalankan tugas sejak tanggal 27 Pebruari1999. Namun BPPN tidak bertugas tanpa batas waktu;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN telahditetapkan terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 BPPN dinyatakanberakhir masa tugasnya. Dan berkaitan dengan perkara ini maka dikutipbeberapa pasal yang relevan sebagai berikut:A.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 danatau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segalakekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh MenteriKeuangan".

ParaDebitur Bank yang masuk ke BPPN termasuk hutang PT TeknindoHalaman 15 dari 23 hal.

BPPN, maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh TERGUGAT danTERGUGAT telah menerima laporan pertanggungjawaban dan sisaaset eks BPPN melalui serah terima pada tanggal 30 April 2004;Bahwa TERGUGAT II adalah perusahaan persero yang dibentuk olehPemerintah RI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) DibidangPengelolaan Aset, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan asetaset eks BPPN yang diserahkan dari BPPN kepada

Sebagai tindak lanjut atas penetapan BankIndonesia, pada tanggal 20 Agustus 1998, BPPN menerbitkanKeputusan BPPN Nomor: 43/BPPN/1998 tentang Pembekuan BankHal. 4 dari 63 hal.

Putusan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.Perubahannya, yaitu dengan telah dipenuhinya kewajiban SjamsulNursalim kepada BPPN, maka pada tanggal 25 Mei 1999 telah dibuatdan ditandatangani antara BPPN dan Sjamsul Nursalim:1. Surat Release and Discharge sebagai bukti pemenuhan kewajibanpenyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN; dan2.

2004 serta Laporan Keuangan BPPN unauditedMaret 2004.(2) Aset BPPN: Daftar aset (eks BRU, eks AMK, eks AMI, Surat berhargaMarketable, Inventaris eeks BPPN dan eks BBO/BBKU/BTO/BankRekap), termasuk utang petambak plasma senilai Rp 4,8 T danditerima oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II.

BPPN dari MenteriKeuangan kepada PTPPA;Dengan berakhir masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional("BPPN"), maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BadanPenyehatan Perbankan Nasional("PPNo. 17 Tahun 1999") danKeputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugasdan Pembubaran BPPN("Keppres No. 15 Tahun 2004"), makasegala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara.

Di dalam Pasal 6 ayat (1J Keppres15/2004 diatur bahwa dengan dibubarkannya BPPN; maka yangberalih dari BPPN kepada Menteri Keuangan adalah; kekayaanNegara. Di dalam pasal tersebut maupun pasalpasal lain di dalamKeppres 15/2004 tidak ada satu pun klausula yang mengaturbahwa semua hak dan kewajiban BPPN beralin kepada MenteriKeuangan.

BPPN di Bank Permata.

Untuk selebihnya, Tergugat II tetap; menolak gugatanPenggugat.21TANGGAPAN PERIHAL HUBUNGAN HUKUM :Demikian juga PPAK III BPPN merupakan pedoman pelaksanaan bagi!BPPN dalam melaksanakan program penjualan aset kredit. Dengan!demikian, secara hukum baik Keputusan KKSK 03/2000 maupun PPAKlll BPPN merupakan pedoman internal yang mengikat BPPN dan samalsekali tidak mengikat pihak lain knususnya Tergugat II. Pedoman; tersebutbaru berlaku bagi pihak lain apabila pihak lain tersebut!

Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas dan lengkapmengenai kedudukan dari PENGGUGAT bertindak untuk atas nama KKSKatau BPPN atau Tim Pemberesan BPPN atau pihak lainnya..

Bahwa pembubaran serta berakhirnya tugas dan kewajiban BPPN pun telahmenjadi suatu peristiwa notoir oleh karenanya tentang pembubaran sertaberakhirnya tugas dan kewajiban BPPN sudah tidak perlu dibuktikan lagi,karena semua orang sudah tahu sebagai institusi BPPN sudah tidak ada(eksis) lagi..

), BPPN selaku Badanyang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menagih kewajiban pembayaran (pinjamanpokok dan bunga) dari nasabah Bank Umum yang termasuk Bank DalamPenyehatan yang ikut program BPPN, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan BPPN, tugas BPPN adalah melakukanpengawasan, pembinaan, dan upaya penyehatan, termasuk restrukturisasibank, untuk penegasan tugas dan kewenangan serta landasan hukumoperasional BPPN telah diterbitkan Keppres Nomor 34 Tahun 1998 danHalaman

Putusan Nomor 360/B/PK/PJK/2016Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, dengan demikian, pinjamanPemohon Banding yang semula pada Bank Umum beralih ke BPPN;Bahwa BPPN kemudian dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, berdasarkanPasal 6 ayat (1) dan (2) Keppres Nomor 15 Tahun 2004, disebutkan Denganberakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/ataudibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaanBPPN

Hutang Jangka Panjang kepada BPPN); Aktaakta Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT BNR kepada BPPN yangkemudian dialinkan kepada PT PPA (Persero), di dalam akta NotarisFirdhonal S.H.

BPPN merupakan badan yang saat itu ditunjukoleh pemerintah untuk menagih kewajiban pembayaran (pinjamanpokok dan bunga) dari nasabah Bank Umum yang termasuk BankDalam Penyehatan yang ikut program BPPN, berdasarkanHalaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 360/B/PK/PJK/2016Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang PembentukanBPPN;Beberapa tahun kemudian, BPPN dibubarkan melalui KeputusanPresiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2004 tentang PengakhiranTugas dan Pembubaran BPPN.

Hutang Jangka Panjang kepadaBPPN;2) Aktaakta Perjanjian Restrukturisasi Hutang PemohonPeninjauan Kembali kepada BPPN yang kemudian dialihkankepada PT PPA.

30 Nopember 2000, BPPN menerbitkanBerita Acara Penyitaan No.

GeriaWijaya Prestige selaku Debitur;Bahwa pada tanggal 1 Desember 2000, BPPN membuatPengumuman pada Surat Kabar Balipost dengan judul berita :BPPN Gunakan Kewenangan Dalam PP 17 untuk Amankan AsetJaminan Debitur di Bali, dalam berita mana BPPN menyebutkan:atas usulan BPPN, pada 25 Juli 2000 rapat sindikasibank menyetujui untuk dilakukan tindakan hukum denganPP 17/1999.

BPPN menerbitkan Surat Pencabutan Sita atas barangyang telah dilakukan penyitaan, dalam hal utang Debiturtelah dibayar lunas yang dibuktikan dengan surat tanda lunasyang dikeluarkan oleh BPPN atau dalam hal telah tercapaikesepakatan lain dengan BPPN.(2).

55 ayat (2) PP Nomor : 17 Tahun 1999, Tentang BPPN(Vide Bukti TI!

S30/SPP/LDAMC/BPPN/1100, tanggal 30 Nopember 2000(Vide Bukti T27 / Vide Bukti Termohon I 7), Surat Paksa No. S61/SPK/LDAMC/BPPN/1100 (Vide Bukti T26) dan SuratPeringatan Nomor : S52/ SP/LDAMC/BPPN/0900, tertanggal 25September 2000 ((Vide Bukti T25 / Vide Bukti Termohon !

Bank Hastin International dalamkatagori BBO (Bank Beku Operasional) dan utuk selanjutnya dalampengelolaan/pengawasan BPPN dan begitu BPPN dibubarkan maka segalahal yang berkaitan dengan penyelesaian kredit ex PT.

Bahwa dengan demikian seluruh aset termasuk hak dan kewajiban PTBank Hastin International secara otomatis beralih kepada BPPN,sebagaimana ketentuan huruf c pasal 43 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun1999 yaitu:Dalam melakukan program penyehatan Bank, BPPN berhak danberwenang untuk antara lain:a.b.c.

Bahwa dalam kurun waktu yang telah diatur oleh peraturan perundangundangan, masa tugas BPPN berakhir pada tanggal 27 Februari 2004dan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Keppres No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, secara tegas dinyatakanseluruh aset termasuk hak dan kewajiban BPPN menjadi kekayaanNegara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.. Status Utang Piutang Debitur Eks PT. Bank Hastin International DalamPerkara a quo.3.7.Bahwa oleh karena PT.

berwenang untuk meninjau ulang,membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yangmengikat Bank Dalam Penyehatan dengan pihak ketiga, yangmenurut pertimbangan BPPN merugikan.3.17.

Jangka Waktu Penyelesaian Utang Piutang4.Bahwa BPPN dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 1999 dan berakhir pada tanggal 27 Februari 2004 danberdasarkan Keppres Nomor 15 Tahun 2004.Bahwa berdasarkan Pasal 3 PP 17 Tahun 1999 disebutkan bahwa:Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas:a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BankIndonesia;b.

Pembanding/Penggugat : shelviana lesmanasari
Terbanding/Tergugat : PT.BANKMODERN cq PEMERINTAHAN RI cqBADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) cq KEMENTRIAN KEUANGAN RI
Terbanding/Tergugat : BUDIANTO TEK
Terbanding/Tergugat : ISUMI / RAMLI
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTAHANAN NASIONAL cq.KANTOR PERTAHANAN KOTA TANGGERANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 95 tahun 1999tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);13.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 1999tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 17tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);13.6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor17tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);Bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memiliki tugasdan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 A jo. Pasal 59 AUndangUndang R.

hak dankewajiban PT Bank Modern beralin kepada BPPN;3.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 KeputusanPresiden Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran BPPN, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27Februari 2004, semua kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara yangdikelola oleh Menteri Keuangan;4.

Bahwa selanjutnya BPPN dibubarkan pada tanggal 27 Februari 2004,sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 KeputusanPresiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan PembubaranBPPN, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004,semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola olehMenteri Keuangan. Dengan demikian segala kekayaan dari PT BankModern menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan ;4.

BPPN (dahulu Tergugat 50) melaluiPT Holdiko Perkasa (dalam Likuidasi) (dahulu Tergugat 46) adalah Aset DalamRestrukturisasi.Dalam persidangan telah terungkap faktafakta bahwa 108 (seratus delapan)perusahaanperusahaan yang dialinkan oleh Keluarga Salim (dahulu Tergugat2,3, dan 4) kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Holdiko Perkasa(dalam Likuidasi) (dahulu Tergugat 46) atas instruksi BPPN (dahulu Tergugat 50)adalah saham dalam induk perusahaan gula yaitu PT Inti Petala Bumi dan PTEka Primaguna

BPPN (dahulu Tergugat 50) adalah sahamsaham dalam 108 (seratus delapan) perusahaanperusahaan yang diserahkanKeluarga Salim (dahulu Tergugat 2, 3 dan 4) kepada Pemerintah RepublikIndonesia c.q.

(selaku abhlidalam bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara) dalam persidangandi Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Agustus 2007 menegaskanbahwa mengenai definisi Aset Dalam Restrukturisasi dalam PP No. 17/1999tidak berlaku terhadap asetaset yang diserahkan kepada BPPN (dahuluTergugat 50) apabila normanormanya tidak dilakukan berdasarkan ketentuanPasal 47 ayat (3) dan (4) PP No. 17/1999 yang mensyaratkan adanya suatuSurat Keputusan dari BPPN (dahulu Tergugat 50) dan harus diumumkan

BPPN merupakan hak dariPemerintah Republik Indonesia c.q (BPPN) untuk menuntut pelaksanaan MSAAtertanggal 21 September 1998 tersebut kepada Keluarga Salim, dan bukanlahhak dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat karenasesuai faktafakta dan buktibukti bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu ParaTerbanding/Para Penggugat adalah bukan pihak dalam MSAA dimaksud.

,Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama Sakura Bank danMarubeni Corporation.Lelang yang dilakukan oleh BPPN c.q.

Jawa Barat ;Bahwa pada tahun 2000 Tergugat dinyatakan sebagai bank take overdan diambil alih oleh badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehinggaPenggugat untuk selanjutnya dalam rangka penyelesaian kreditnyaberhubungan dengan BPPN yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat.Bahwa dalam melaksanakan restrukturisasi perbankan nasional,Tergugat/BPPN telah menawarkan program diskon kepada para debitur dengantujuan untuk mempercepat proses penyelesaian kredit, Program diskon iniadalah suatu program

Oleh karenanya Penggugat kemudian mengurungkan niatnya untukmelaksanakan pelunasan kredit.Bahwa sikap dan tindakan Tergugat/BPPN yang menyatakan dengantegas bahwa Tergugat/BPPN tidak akan mengembalikan jaminan walaupunHal. 2 dari 19 hal. Put.

S68/SP/LDAMC/BPPN/1100tanggal 10 Nopember 2000 yang ditunjukan kepada PT.Surya Deli(bukti T9) ;Menyampaikan Surat Peringatan No. S70/SP/LDAMC/BPPN/1100tanggal 10 Nopember 2000 yang ditunjukan kepada TermohonKasasi (bukti T10) ;Surat Paksa No.S071/SPK/LDAMC/BPPN/1200 tanggal 5Desember 2000 yang telah disampaikan kepda Termohon kasasipada tanggal 11 Desember 2000 (bukti T12) ;Berita Acara Penyampaian Surat Paksa kepada Termohon KasasiNo.

S089/BA.SPK/LDAMC/BPPN/1200 tanggal 11 Desember 2000(bukti T13) ;Surat Paksa No. S069/SPK/LDAMC/BPPN/1200 tanggal 5Desember 2000 yang telah disampaikan kepada PT.Surya Deli padatanggal 11 Desember 2000 (bukti T14) ;Berita Acara Penyampaian Surat Paksa kepada PT.Surya Deli No. S087/BA.SPK/LDAMC/BPPN/1200 tanggal 11 Desember 2000 (buktiT15) ;Surat Perintah Penyitaan No.

S33/SPP/LDAMC/BPPN/0701 tanggal 12 Juli 2001 (bukti T7) jo.Berita Acara Penyitaan No. S92/BAPP/LDAMC/BPPN/0701 (bukti T8).Bahwa sita yang telah dilakukan oleh Termohon kasasi tersebut, adalah sitayang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukumHal. 17 dari 19 hal. Put.

TREESWATY LANNY SUSATYALawanMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NEGARA (BPPN) cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (Pesero) cq PT BANK UTAMA, Dkk

Atas pendirian PT PPA berdasarkan PP tersebut di atas dapatditegaskan PT PPA adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang berdirisendiri dan bukan merupakan suatu badan/lembaga pemerintah yangmenggantikan kedudukan hukum BPPN. PT PPA adalah suatu BadanUsaha Milik Negara yang bergerak di bidang Pengelolaan Aset, dimanalingkup tugasnya antara lain:1. Melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari BPPN setelahpengakhiran dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama MenteriKeuangan;2.

Demikian pula atasgugatan perkara ini Penggugat di bagian awal menuliskan PTPerusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Eks BPPN. Penulisandemikian merupakan dalil yang salah dan keliru, dikarenakan PT PPAbukanlah Eks BPPN;c.

Di dalam pertimbangan hukumnya yang membatalkan putusan provisionilPengadilan Negeri Jakarta Selatan, Judex Facti telah keliru denganmendasarkan pendapatnya kepada aturan hukum yang umum (/ex generalis)mengenai pembubaran BPPN berikut kekayaan BPPN pada saatdibubarkan.

TIM Texmaco);BPPN:1. Bpk. Cacuk Daryanto (Kepala BPPN);2. Bok. Eko. B (Dep. Manager);3. Bpk. Inwan Siregar (Head Of Loan WorkOut & Collections);4. Henry Sitanggang (Tim Leader Loan WorkOud);Hasil Pertemuan:1. Bpk. Cacuk.

S menjelaskan hal sebagai berikut: Sesuai instruksi Presiden kepada beliau bahwa permasalahanTexmaco Group harus diselesaikan segera secara baikbaik; Sesuai permintaan IMP bahwa penandatanganan Letter ofInten dengan IMF sangat tergantung dengan penyerahanpengelolaan Taxmaco Group kepada BPPN;Kemudian pada angka 5 BPPN dan BNI telah sepakat yaitu:5. BPPN sepakat atas tindakan BNI untuk pemberian L/C import agareksistensi perusahaan tetap berjalan sementara restrukturisasikredit dalam proses.