terbitnya Objek Gugatan a quoyang ada sesudah Tindak Pidana In Casu terjadi dan bebas dariRumah Tahanan pada 2011 juga sebelum Peraturan PemerintahNo 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terbit.Sehingga UU dan PP tersebut diatas dapat dikatagorikan sebagairetroaktif (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA ,Putusan PTUN Kpang No 35/G/2018/PTUNKPG, No36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, NoHalaman 31 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No42

Menyatakan hukumnya bahwa terhadap Perjanjian jual beli antaraPenggugat II dan Tergugat yang diperkuat dengan Akta Jual beli No42/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat dan PenggugatIl tanggal 14 Oktober 2016 dihadapan Pandi, S.Sos selaku PPAT sementaraKec. Padamara di Purbalingga Adalah sah secara hukum;3. Menyatakan bahwa balik nama Sertipikat Hak Milik No. No. 01625 Persil 62Klas D Blok 8 adalah sah secara hukum;4.

.: 121/Pdt.G/2010/PN.Smda jo No42/Pdt/2012/PT.KT.SMDA jo No. : 1861K/PDT/2014, karena pada saatmelakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanahtersebut telah diletakkan sita eksekusi perkara No. 55/Pdt.G/2000/PN.Smrddan untuk perkara perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut belummempunyai kekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukumPeninjauan Kembali dan sampai saat ini, Saya belum terima putusanperkara Peninjauan Kembali tersebut.Kelima, memang benar, sita eksekusi Nomor :

Bahwa Penggugat salah dan keliru dalam menempatkan pihakpihak sebagai Turut Tergugat II66didalam gugatannya, bahwasannya kedudukan hukum / legal standing antara BP Migas denganMenteri Pertambangan dan Energi adalah berbeda, sebab dasar berdiri dan dibentuknya BP Migasadalah UndangUndang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas jo.Peraturan pemerintah No42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi danmerupakan bentuk badan hukum milik negara guna melakukan pengendalian

Bahwa Penggugat salah dan keliru dalam menempatkan pihakpihak sebagai Turut Tergugat IIIdidalam gugatannya, bahwasannya kedudukan hukum / legal standing antara BP Migas denganMenteri Pertambangan dan Energi adalah berbeda, sebab dasar berdiri dan dibentuknya BP Migasadalah UndangUndang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas jo.Peraturan pemerintah No42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi danmerupakan bentuk badan hukum milik negara guna melakukan pengendalian

Bintan.wnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 36 Undangundang RI No42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusiaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan (eksepsi) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1 Saksi M. RAHMAD SYAHRONI SIMATUPANG,SH,e Bahwa saksi menjabat sebagai Head Collector BPR Kepri Bintan,dan Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :a.

proyek yang dibiayaidengan KMK dijaminkan yang menjadi jaminan pelunasan utang dandiikat dengan fidusia sebagai jaminan pembayaran kepada Bankpemberi Kredit.Bahwa selain proyek yang dijaminkan biasanya pihak Bank jugameminta jaminan fixed asset sebagai jaminan tambahan tergantungkebijakan Bank apabila proyek yang di jaminkan memiliki Kemampuanuntuk mengembalikan utang maka tidak diperlukan jaminan tambahanlain:Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor: 113/Pdt.G/2018/PN.BppBahwa didalam pasal 25 UndangUndang No42

Putusan Perkara Nomor: 201/G/2019/PTUN.MDNdiperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ,danhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalahhak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun(Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA,Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No42/G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/PTUNKPG, No44/G/2018/PTUNKPG, No 45/G/2018/PTUNKPG, No46

tersebutdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka PajakMasukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebuttidak dapat dikreditkan;Bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahanyang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, tetapimelakukan penyerahan BKP yang terutang PPN, sehingga semuaPajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atauJKP tersebut dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 UU PPN No42

Penggugat untuk yang selain dan selebihnya .DALAM REKONPENSI : Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;Halaman 48 dari 54 hal putusan No 539/PDT/2017/PT.BDG.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untukmembayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.1.866.000.00,(satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan bandingtanggal 29 Mei 2017 Nomor : 699/PDT.G/2016/PN Bks Jo No42

DG Patompo diserahkan kepadaTergugat dan Tergugat IV;;Menimbang, bahwa dari uratian tersebut di atas, maka Majelis berpendapatbahwa keberadaan Sertifikat Hak Pakai, sebagaimana tersebut dalam Buku Tanah No42/Kunjungmae atas nama Tergugat tersebut, harus dipandang sebagai bukti suratyang memiliki nilai pembuktian atas dailildalil sangkalan Para Tergugat denganpertimbangan bahwa pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapatmelumpuhkan keberadaan dan kekuatan pembuktian dari bukti Till 1

keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sesuaiketentuan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapatditerima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akandipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa saksi dan saksi II menyatakan ada membeli tanahdan rumah di jalan Kiwi gang VII secara cicil Kepada Penggugat Konvensi danTergugat Konvensi dan mengirmkan/mentransfernya kepada TergugatKonvensi,dan saksi Ill menerangkan ada mau membeli rumah di jalan Kiwi no42

atas nama Nelda Netty dan mencoretnya dari buku tanah KantorPertanahan Kabupaten Kampar.e Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, RegNomor: 21/B/2011/PT.TUN.MDN, tanggal 11 April 2011, PT TUNMedan, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No42/G/2010/PTUN Pbr tanggal 01 Desember 2010 yang dimohon BandingSdr Nelda Netty yang dalam gugatan ini sebagai Penggugat.Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau Nomor: SK.01/Pbr/BPN.14

Fotokopi melalui Rekening Bank BNI a/n CV Wana Gemilang bayarbunga sebesar Rp. 225.000.000 perincian rekap bayar jasa pinjaman No42, diberi tanda T 104;108. Fotokopi melalui Rekening Bank Mandiri a/n Muhamad Siswantobayar bunga dengan perincian rekap bayar jasa pinjaman No 43, 44, 45dan 46 sebesar Rp.100.072.000.000, sebesar Rp. 112.000.000, sebesarRp. 140.000.000,Rp. 140.000.000, diberi tanda T 105;109.

Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat Il mengeluarkan ( enclave ) TanahTerperkara dari SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK No42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002/ SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6Desember 2000 Jo SK No 01/Payabakung 1985 berdasarkan SK No24/HGU/1965 dan dari semua Peta , Surat ukur serta Gambargambar yangterkait dengannya.10.Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi secara Tunai dan langsungkepadaPenggugat baik Materi dan Immateril yaitu meliputi :a.

dan Penggugat II dan meminta kepada Alm.xxxxx menjual tanah danbangunan rumah yang diperoleh xxxxx selama perkawinannya denganPenggugat II namun pada saat itu xxxxx marah dan mengusir Tergugat danSaudara perempuannya yang ikut kesana; Bahwa setelah Alm. xxxxx meninggal dunia pada tahun 2017 Tergugat dan xxxxx ( Turut Tergugat 1) mengajukan Gugatan Pembagian Waris atasharta peninggalan Alm.xxxxx yang diperoleh selama perkawinannya denganxxxx dan Penggugat Il yang tercatat dalam Register Perkara No42

Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya,Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkanSertifikat Hak Milik No 2207/Brabasan dengan Surat Ukur No42/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO, dengan batasbatassebagai berikut:e Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha KampungMukti Karyae Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susantoe Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yunie Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik TilanoSebidang tanah berikut

Menyatakan Sah Sertitikat Hak Milik (SHM) No. 5 , Gambar Situasi no42 tahun 1974, yang mana telah di pecahpecah kepada tergugat E.c. Menyatakan sahjual beli tergugat C,D dan terglgat E .DALAM POKOK PERKARAa. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnyab. Menyatakan gugatan para penggugat tidak beralasan terhadap tanahtergugaf/ tidak dapat diterima sebagaimana tertuang dalam SertifikatHak Milik No. 5 dengan luas 25.455 M2 dan yang telah di pecahpecah kepada tergugat E.d.

Akta Addendum No.33 Tanggal 16 DesemberHal 38 dari 189 hal Putusan No.480/PDT.G/20 12/PNJkt.Pst2008, sebagaimana dall PENGGUGAT KONPENSI pada Posita Posita No.39,No.40, No.41, No42, No.47, No.49, serta Petitum No.2, No.3, No.5, No.6 DalamPokok Perkara.2.

Bahwa dalam Posita No41 dan No42 serta Petitum No.7 Gugatan,PENGGUGAT KONPENSI ielah menguraikan adanya kerugian yang dideritanya,Hal 47 dari 189 hal Putusan No.480/PDT. G/2012/PNJkt.

Bahwa dalam Posita No.41 dan No42 sera Pelitum No.7 Gugatan, PENGGUGATKONPENSI telah menguraikan adanya kerugian yang dideritanya, quad non, yangmenurut PENGGUGAT KONPENSI akibat tidak diserahkannya bahan baku kayugergajian jati dan bahan baku kayu bundar jati oleh TERGUGAT KONPENSI, yaknisebesarHal 134 dari 189 hal Putman No.480/PDT.

SP.Han/84/VII/2016/Resknm Sejaktanggal; 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2016 No.B 1659/0 .6 .12/Epp.1/08/2016;Sejak tanggal; 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25September 2016;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 22September 2016 No42/Pen. Pid/2016/PN.

identitasnya tercantumdalam BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor);Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan dipersidangan yaitu BPKB(Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sesuai dengan identitas yang tercantumdalam BPKB 1 unit KBM Toyota Avanza tahun 2008 warna silver metalik No PolL1828GO adalas atas nama Soeroto dan unit KBM sedan Toyota Corola tahun 2004warna silver metalik No Pol L1585LY tersebut adalah nama Ang, Suryawati ;Menimbang, bahwa seharusnya menurut ketentuan pasal angka 1 UU no42