sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, berdasarkan RUPSLB keIl tanggal 30 juni 2010"55.

Bahwa, sehubungan dengan gagalnya RUPSLB kell, tanggal 20Desember 2010 tersebut diatas, maka kemudian pada tanggal 20 Desember2010 Penggugat kembali telah memberi kuasa kepada Tergugat untuk hadirdalam RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010, dengan Agenda, sebagaiberikut :Agenda utama;e Pemenuhan Penyetoran Saham dalam portepel Rp. 9.000.000.000,danPenyetoran Saham dalam portepel untuk memenuhi modal inti minimumRp. 100.000.000.000, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,berdasarkan RUPSLB keIl tanggal

inti minimum Rp. 100.000.000.000, sesuai ketentuan BankIndonesia beradasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.

Andre Mirza Hartawan, adalah keputusan yang sah karenadiputuskan dalam RUPSLB yang telah memenuhi kuorum dan agendatersebut adalah agenda utama sebagaimana tertera dalam undanganRUPSLB baik RUPSLB maupun RUPSLB Il;Bahwa keputusan RUPS yang menetapkan Tergugat dan Sdr.

Bukti P6 : Foto copy Notulen rapat Umum RUPSLB II PT BankLiman tanggal 20 Desember 2010;7. Bukti P7 : copy dari copy surat kuasa tertanggal 20 Desember 2010;Foto copy Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 20108. Bukti P8 : Foto copy dari copy Notulen Rapat Umum RUPSLB IIPT.Bank Liman tanggal 27 Desember 201 0;9. Bukti P9 : Foto copy Daftar Hadir RUPSLB ke Il tanggal 27DS SSTTIBST 2 Gy mm mam nc nen10.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;c. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2011d.

Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);e. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;f.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);6. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/20117.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

HOSION SEJATI yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk diselengarakan adalah Rapat Umum Pemegang Saham LUAR BIASA (RUPSLB);

1. Pengangkatan Pengurus PT. HOSION SEJATI, yaitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang persyaratan dan tata cara pengangkatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) UUPT jo.

   HOSION SEJATI, yaitu harga per lembar sahamnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang bisa dilakukan pada saat RUPSLB PT. HOSION SEJATI maupun diluar RUPSLB PT. HOSION SEJATI yang kemudian akan diaktakan dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan diberitahukan kepada Perseroan, yang tata cara dan persyaratannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. HOSION SEJATI.

1. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT.

   HOSION SEJATI yang mencantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPSLB PT. HOSION SEJATI adalah di Kota Surabaya;

2. Menetapkan jumlah kuorum kehadiran para pemegang saham dalam RUPSLB PT. HOSION SEJATI, yaitu sebesar 2/3 (dua per tiga) atau 66,6% (enam puluh enam koma enam persen) saham dengan hak suara sah;
3. Menetapkan jumlah kuorum suara sah dalam pengambilan keputusan RUPSLB PT.

   Sedangkan terkait dalam hal PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPSLB yang MENGUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN maka jumlah suara sah adalah 2/3 (dua per tiga) suara sah hadir / diwakili apabila RUPSLB atau 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Bahwa di dalam positanya poin 17 (yang sudah diperbaharuiatau direvisi) dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanbahwa tergugat II melalu' turut tergugat II dan turut tergugatIll mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dan hasil RUPSLB tersebut adalah keputusan rapat yangmemberhentikan penggugat dari jabatan Direktur Utama dan TurutTergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD. BPR.

FaridMaruf MM) yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), namun Para Pemegang Saham yang mengadakan RUPSLB yangdiadakan pada tanggal 20 Juli 2010 dan hasil keputusan RUPSLBnya dimuat dalam Akte Notaris Kurnia Armunianto SH No. 23 tanggal22 Juli 2010;Oleh karena keputusan RUPSLB tersebut salah satunya adalahmemberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PD.BPR.

dan Tergugat II, melainkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari parapemegang saham;. Bahwa oleh karena itu apabila perbuatan mengenai pembebanankewajiban kepada Penggugat tersebut diatas dianggap merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka yang melakukanperbuatan onrechtmatige daad tersebut adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dari para pemegang saham;.

Bahwa oleh karena itu) sebagaimana di terangkan pada poin pointersebut di atas, sebetulnya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) itulah yang seharusnya menjadi tergugat pokokdalam gugatan penggugat;. Bahwa dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, yang menghasilkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang isinya1. Menerima pengunduran diri Penggugat dari Direktur Utama;2.

Tergugat III bersamasamapihak lain yang berwenang dengan mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang memberhentikan Penggugat darijabatannya selaku Direktur Utama PD.

Menyatakan sah dan berharga saham sebesar 4.923.683 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8 tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah merupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit);5.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 12.309,207 lembar saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikan menjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; 8.

Menghukum Tergugat II (Agus Pramono) untuk menyerahkan saham sebesar 13.216.185 lembar saham kepada Penggugat yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016;9.

2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19Halaman 3 dari 11 hal.

Menyatakan Penggugat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit)adalah sah dan berharga atas saham sebesar 4.923.683 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Il adalahmerupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (DalamPailit);.

Nomor 1212 K/Pdt.SusPailit/2020Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan Tergugat kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sahdan batal demi hukum;8.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidaksah dan batal demi hukum;.

Seharusnyakehadirannya dalam RUPSLB disebutkan bertindak selaku kuasaHalaman 16 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT.

TERGUGAT s/d Ill selaku Panitia Penyelenggara RUPSLB melakukanperbuatan melawan hukum berupa :1.

TERGUGAT Il, Ill, IX, X, Xl, XII, XII, XIV dan XV yang hadir dan ikutmengambil Keputusan dalam RUPSLB PT.

TERGUGAT XVI s/d XVIII Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa : Ikut mengambil keputusan dalam RUPSLB, walaupun suaranya tidak sahkarena hanya dilengkapi dengan kuasa dibawah tangan, seharusnyadilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris.d. TERGUGAT XIX Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT.

Pikiran Rakyat Bandung, dimana RUPSLB tersebut tidakpernah diakui oleh mayoritas pemegang saham lainnya.Bahwa, bukti nyata bahwa RUPSLB tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak sahdan tidak diakui oleh pemegang saham mayoritas lainnya, hal mana terbuktipada tanggal 23 Juni 2016 telah dilaksanakan RUPS Tahunan PT.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT GHF ARGO MANDIRI, dengan Agenda sebagai berikut:

1).

Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;

1. Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;
2. Melakukan perubahan Direksi;
3. Melakukan Perubahan atas saham;

1. Memerintahkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima ;

1. Menghukum Pemohon untuk

Bdg12.hutang perusahaan dan tuntutan karyawankaryawan yang sebagian besarupahnya sudah kurang lebih tiga bulan tidak dibayar tidak dapat dipenuhi jikamenunggu sampai gugatan RUPSLB yang diajukan TERMOHON berkekuatanhokum yang tetap. ltu lah sebabnya PARA PEMOHON mengajukanpermohonan resmi RUPSLB PT.

terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2016, pernah mendaftarkanPermohonan lzin RUPSLB Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus, sebagaimana dengan register No.473/Pdt.P/2016/PN.Bdg, yangmana atas permohonan

Pertanggungjawaban Termohon Selaku Mantan Presiden Direktur (SebelumAkta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natatex Prima No. 131 tanggal 30 Agustus 2013) Juga Telah diterima olehPara Pemegang Saham (acquit et decharge) ;Bahwa sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

untuk meminta izin kepadaPengadilan guna menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda : Pertanggungjawaban Pengurus/Pengelola PTI.

Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan Terbatas PTNatatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad).3.

Bahwa oleh karena itu PARA PEMOHON menginginkan agarTERMOHON melaksanakan RUPSLB untuk membahas LaporanKeuangan dari Tahun 2008 s/d 2015;5. Bahwa PARA PEMOHON telah memperingatkan TERMOHON untuksegera melaksanakan RUPSLB sebagaimana Surat tanggal 02Desember 2015 dan Surat tanggal 18 Januari 2016;6. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 25Januari 2016.

Namun demikian, pada RUPSLB tersebut sebagianbesar pemegang saham TERMOHON dengan para pengurusTERMOHON telah mengatur jalannya RUPSLB sehingga usulanPARA PEMOHON agar TERMOHON membuat Laporan Keuangantidak mendapatkan tanggapan di dalam RUPSLB tersebut Adapunusulan PARA PEMOHON agar TERMOHON membuat LaporanKeuangan sejak tahun 2008 s/d tahun 2015 adalah dicatatsebagaimana Notulen Rapat;7.

Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunijuk sendiriNotaris untuk mencapat RUPSLB;3. Menunjuk PARA PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;4. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam jangka Waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal Rapat Umum Pemegang Saham;5.

DanTermohon pada tanggal 19 Januari 2016 (Bukti T4) telahmengirimkan undangan RUPSLB Perseroan yang diadakan padatanggal 25 Januari 2016. Didalam RUPSLB tersebut Termohonsudah menjelaskan halhal sebagai berikut:"Bahva sebagai Direktur saya MENOLAK permintaan Sdr. BahasiliPapan dan Sdr. Gunarko Papan perihal permintaan laporankeuangan PERSEROAN tahun 2008 s/d 2014, karena Pemohonsebagai ahli waris Bapak Aim.

PBB , laporan keuangan;Bahwa hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Kedua masih membicarakan hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Pertama, karena dalam Rapat UmumPemegang Saham Biasa (RUPSLB) Pertama tidak ada realisasi;Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Ketiga terjadi keributan yang dilakukan oleh Gunarko Papan(Pemohon Il), Karena Para Pemohon tidak mau menyetor uang untukpembayaran PBB dan biaya pengurusan perpanjangan SHGB atasnama PT,

54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telahmengajukan permintaan tertulis kepada Termohon selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahun duaribuenambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada Termohon selaku Direksi Perseroanagar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapatpenggantian pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan

Nomor 812 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanRUPSLB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon selaku Direksi tidakjuga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa oleh karena Termohon selaku Direksi Perseroan tidak melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II dan Termohon IIIselaku

, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Para Termohon (vide BUKTI P2dan P3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepada ParaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan ( verzoek, petition ) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPara Termohon selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; daniii.

)Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan jin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB:Halaman 4 dari 19 hal.

Pikiran Rakyat Bandung,Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPSLB PT.Pikiran Rakyat Bandung ;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LBtersebutMenetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan denganpenyelenggaan RUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dandibebankan pembayarannya kepada PT.

Pikiran Rakyat Bandung ;Menetapkan kewenangan Pemohon yang. diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LBtersebut untuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.Pikiran Rakyat Bandung dalam pelaksanaan penyelenggaraanRUPS dan atau RUPSLB ini, sebagaimana wewenang yangdimilik oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dalampenyelenggaraan RUPS dan atau RUPSLB ;Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris serta paraPemegang Saham PT.

PikiranRakyat Bandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini ;.Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB ini merupakan Penetapan Instansi Pertama danTerakhir;Halaman 13 dari 30 halaman Penetapan Nomor : 169/Padt. P/2016/PN.Badq.12.Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan jjinpenyelengaraan RUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepadaPT.

P/2016/PN.Badq.mengadakan RUPSLB sendiri menurut ketentuan Pasalpasaldalam Undangundang R.I.

tersebut ;Bahwa selanjutnya hasil keputusan RUPSLB PT.Pikiran RakyatBandung tanggal 15 November 2014 dituangkan dalam AktaHalaman 19 dari 30 halaman Penetapan Nomor : 169/Pdt.

Tumpal Dorianus Pardede dalam RUPS tersebut harusdinyatakan tidak sah menurut hukum;Oleh karena baik RUPSLB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPSLB tanggal21 Juni 2008, telah berlangsung dengan tanpa quorum, maka menuruthukum rapat tersebut tidak sah.

Pardede Holding Company baik sebelum maupunsesudah RUPSLB PT.

No. 607 K/Pdt/201 1Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan menangani perkara ini untukmenghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalamKonvensi agar tunduk dan patuh pada seluruh hasil RUPSLB tanggal 06Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008 tersebut;5.

No. 607 K/Pdt/201 1secara formil dilakukan pembagian kepada masingmasing ahliwarisnya,namun dalam rangka pelaksanaan RUPSLB tersebut hendaknya sahamdibagi sama rata untuk digunakan dalam pelaksanaan RUPSLB tersebutdan seterusnya;e Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

tanggal 06 Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008juga bertentangan dengan pesan dari Alm.

TERGUGAT 1)melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) TERGUGAT VII melalui Surat tanggal 29 Oktober 2018,perihal: UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VII (ic. PT. Kertas BekasiTeguh) kepada Para Pemegang Saham TERGUGAT VII (ic.

Maka, Pelaksanaan RUPSLB TERGUGATHalaman 14 dari 100 halaman Putusan Perdata No. 660/PDT/2020/PT.BDG.34.35.36.37.38.Vil TANGGAL 13 NOVEMBER 2018 yang dilaksanakan berdasarkanpemanggilan sendiri RUPSLB oleh TERGUGAT berdasarkan Surattanggal 29 Oktober 2018, perihal: UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VIItanpa didahului penetapan pemanggilan RUPS dari Pengadilan Negeriadalah menjadi tidak sah;Bahwa dengan demikian RUPSLB TERGUGAT VII TANGGAL 13NOVEMBER 2018 didasarkan pada pemanggilan atau undangan yangmelanggar

Maka, Pelaksanaan RUPSLB TERGUGATVil TANGGAL 13 NOVEMBER 2018 yang dilaksanakan tidak sesuaidengan mata acara rapat berdasarkan pemanggilan sendiri RUPSLB olehTERGUGAT berdasarkan Surat tanggal 29 Oktober 2018, perihal:UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VII adalah menjadi tidak sah;Bahwa demikian, RUPSLB TERGUGAT VII TANGGAL 13 NOVEMBER2018 diselenggarakan tidak sesuai dengan mata acara rapat yang telahditetapkan, sehingga melanggar hukum.

Dalam RUPSLB sudah diputuskan oleh parapemegang saham dan telah memenuhi quorum sebesar 83.33 % daripemegang saham yang hadir secara musyawarah dan mufakat telahditandatangani Berita Acara RUPSLB ( kecuali Terbanding I/Penggugatsudah hadir namun tidak mau ikut menandatangani Berita AcaraRapat). Dalam RUPSLB tersebut telah disepakati hasil rapat yangdituangkan dalam Risalah RUPSLB PT Kertas Bekasi Teguh Tanggal 13November 2018.

Dalam RUPSLB sudah diputuskan oleh para pemegang saham dantelah memenuhi quorum sebesar 83.33 % dari pemegang saham yang hadirsecara musyawarah dan mufakat telah ditandatangani Berita Acara RUPSLB( kecuali Terbanding semula Penggugat sudah hadir namun tidak mau ikutmenandatangani Berita Acara Rapat). Dalam RUPSLB tersebut telahdisepakati hasil rapat yang dituangkan dalam Risalah RUPSLB PT KertasBekasi Teguh Tanggal 13 November 2018.

JindoKodeco Heavy Industry yang berkedudukan' di Jakarta,berikut penyesuaian dengan UU No. 40/2007, pada halternyata penerbitan Akta No. 2 tanggal 1 Nopember 2008didasarkan pada pelaksanaan RUPSLB yang tidak sesuai dantidak =memenuhi' prosedur sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar perseroan dan UU No. 40/2007, yaitua. Dalam Risalah RUPSLB PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry,sehingga patut diduga risalah RUPSLB tanggal /7Oktober 2008 tentang keputusan RUPSLB PT. JindoKodeco Heavy Industry adalah patut diragukankebenarannya atau mengandung cacathukum; 202 re ree rc ree ee eee ee ee eee eee eeBahwa keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuanpasal 25 anggaran dasar perseroan yang dibuatberdasarkan Akta No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yangdibuat dan ditandatangani di hadapan RiniSoemintapoera, SH.

Notaris di Kabupaten Bogor, patutdiragukan karena mengandung cacat hukum danharusdinyatakan batal atau tidak sah dan sudah sepatutnyauntuk dicabut; Mengingat RUPSLB jo.

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.18dan dalam RUPSLB PT.

Tergugat dalam menerbitkanSurat Keputusan a quo, bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku; Bahwa dengan adanya fakta diragukan kebenaran dari RUPSLBatau cacat hukumnya keputusan RUPSLB PT.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon sebagai Pemegang Saham yang sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan aquo;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk dapat melakukan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex;
4. Menetapkan bentuk RUPSLB, mata acara, kuorum dan Ketua Rapat RUPSLB PT.

Victory Pan Multitex dengan agenda sebagai berikut: