Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 628/Pid.Sus.LH /2019/PN Jmb
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
NANDES Bin SUHAIMI
5714
  • menjamin hakhak negara atas semua hasil hutankayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan / atau ditebangdan / atau dipungut berdasarkan izin / hak kelola sesuai dengan ketentuanPeraturan perundangundangan Tujuannya untuk menjamin legalitas danketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersedian data dan informasiRuang lingkup meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alamyang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelola hutan / pemegang izinsyah dan dilaksanakan secara self
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRANS RETAIL INDONESIA (d.a. PT. CARREFOUR INDONESIA);
123104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • persidangan, tidak terdapat fakta yang menyatakanbahwa pada Tahun Pajak 2008 telah dilakukan pemeriksaan pajakterhadap Pemohon Banding sehingga Majelis dapat meyakinipendapat Pemohon Banding yang menyatakan tidak terdapatpemeriksaan pajak terhadap penghasilan Tahun Pajak 2008;Bahwa oleh karena pada Tahun Pajak 2008 tidak dilakukanpemeriksaan Pajak, maka penghitungan Pajak Penghasilan BadanPemohon Banding yang tercantum dalam SPT Tahunan PPhBadan Tahun Pajak 2008 sudah benar, hal ini sesuai denganprinsip self
Register : 09-07-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 571/Pid.B/2019/PN Jap
Tanggal 24 Februari 2020 — - ELO HUBI (TERDAKWA I) - ARY ASSO (TERDAKWA II) - RUVINUS TAMBONOP (TERDAKWA III) - ADRIANUS Y. TOMANA, SH. MH. (PENUNTUT UMUM) -
11347
  • Akan tetapi judex factieseharusnya berpegang pada prinsip kehatihatian(precautionary principle)sebagai sikap mawas diri atau self awareness yang dipengaruhi daridalam diri, dalam membacakan putusan a quo. Artinya para pihak telahmenyetujui hanya dilakukannya pembacaan identitas dan amar, namunjudex factie tetap berpoedoman pada pasal 195 KUHAP jo.
Putus : 02-04-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. EXINDOKARSA AGUNG
14961 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 16e Ayat (1) menyatakan, Pejabat bea dan cukai dapatmenetapkan tarif terhadap barang impor sebelumpenyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.Penjelasan Pasal 16e Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilaipabean atas pemberitahuan pabean secara self assesmenthanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yangHalaman 11 dari 36 halaman.
Register : 15-12-2015 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 630/Pdt.G/2015/PN Bks.
Tanggal 27 Juni 2016 — IBRAHIM BLEGUR sebagai Penggugat Melawan .RUMAH SAKIT AWAL BROS BEKASI sebagai Tergugat I Dr.YENNY WIARNI ABBAS.Spa sebagai Tergugat II
709300
  • akibat kelalaian Tergugat , Tergugat Il dalammemberikan antibiotik terhadap Ananda Falya RB telah menyebabkan AnandaFalya meninggal dunia;Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor: 630/Pdt.G/2015/PN.BksMenimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 huruf (n) UndangUndangNo.44 Tahun 2009 bahwa pasien berhak memperoleh keamanan dankeselamatan dirinya selama perawatan di Rumah Sakit, maka dalil ParaTergugat point 8 haruslah dikesampingkan;Menimbang bahwa, hak dasar atas persetujuan menentukan diri sendiri(the right of self
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1306 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION;
7045 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPTMasa PPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PMatau paling lambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategoribahwa sebuah PM semula dapat atau tidak dapatdikreditkan adalah berdasarkan kategori penyerahannantinya (dilakukan secara self assessment) dan bukanmenunggu akibat terjadi/oelum terjadi penyerahan yangterutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM ataskebun sawit dapat
Putus : 14-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2271 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — I WAYAN SEMADI vsI KETUT SUANAYA, dk
6035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2271 K/Pdt/2016Rp1.600.000.000,00 Self Financing 55,16% Rp1.968.437.000,00 Totalproject cost Rp3.568.437.000,00;Pasal 8:Penerima kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhiketentuan dan persyaratan sebagai berikut: (antara lain);i.
Putus : 11-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs
5051 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan sesuaidengan Pasal 12 dan Pasal 28 UU 28 Tahun 2007 yakni self assessment system telahmemberikan kewenangan menyusun Laporan Keuangan kepada Wajib Pajak yakniPemohon Banding;2.
Register : 11-06-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Kds
1. ACHMAD DARKUN, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ngembalrejo, RT. 04, RW. 06, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; Selanjutnya disebut sebagai………....…….. PENGGUGAT I; 2. NAJMIYAH, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Ngembalrejo, RT. 04 RW.06, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai …….....……… PENGGUGAT II; 3. DWI ERVIANA SARI, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ngembalrejo, RT. 04 RW. 06, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai.........................PENGGUGAT III Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai...........................................................................PARA PENGGUGAT; Ketiganya memberikan kuasa kepada SENO WIBOWO,SH Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat SENO WIBOWO,SH & ASSOCIATE beralamat di Perum Sumber Indah II Jl.Flamboyan No.27, Tenggeles Kec. Mejobo Kab.Kudus ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2015; Lawan: 1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Danamon Unit Pasar Jember Kudus, beralamat di Jl.H.M. Subchan, ZE 43 A-B, Kabupaten Kudus; Selanjutnya disebut sebagai................................................TERGUGAT I; 2. Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, alamat Jl. Imam Bonjol Nomor 1 D GKN II, Lantai 2, Semarang; Selanjutnya disebut sebagai...............................................TERGUGAT II; 3. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus, alamat Jl. Mejobo, Kudus; Selanjutnya disebut sebagai ....................................TURUT TERGUGAT;
2611
  • Bahwa kemudian, KPKNL Semarang sesuai dengan permintaan Sadr.Adrianus Setyo Adibroto dan Saudara Rheo Anugra Destrika masingmasingselaku Regional Collection Head dan Asset Liquidation Unit Manager padaDivisi Self Employed Mass Market PT Bank Danamon Indonesia Tbk. KantorWilayah VII Semarang telah melaksanakan Lelang Eksekusi HakTanggungan pada tanggal 24 Februari 2015, berdasarkan SuratPermohonan Lelang No. 004/MKR.SBY/PTL1/X/2013 tanggal 21 Oktober2013..
Register : 18-10-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 18-10-2012
Putusan PN GRESIK Nomor 49/PDT.PLW/2011/PN.GS
Tanggal 1 Agustus 2012 — HJ. IDATUL IFA. DKK. MELAWAN H. SOELIKIN. DKK.
14066
  • Cabang Surabaya Divisi Self Employed Mess Market,berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai.... LURUT TERLAWAN ;. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RepublikIndonesia di Jakarta cg. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya , dalam hal ini diwakili oleh Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya , JI.
Register : 30-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN BNT
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RAKHMAT BAIHAKI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
PAHRIADI bin MUHAMAD AINI
3978
  • dimiliki adalah ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) ;Bahwa menurut sepengetahuan Ahli bahwa setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKHHK) ;Bahwa prosedur penerbitan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan yangberasal dari hutan alam sebagaimana diatur Permenhut adalah 1.SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self
Putus : 25-10-2010 — Upload : 10-10-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 572/Pid.B/2010/Pn.Sda
Tanggal 25 Oktober 2010 — ENDRI MURDIANTO
336
  • belum diselesaikan diberlakukanketentuan Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2000 ;Bahwa Undang Undang PPN yang berlaku untuk kasus tahun pajak 2004 adalahUndang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 18 tahun 2000 ;Bahwa sesuai dengan sistem self
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANTAR SARANA REKASA;
3823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CARGO PART Parts For Cargo Handling Machinery, Such as Cargo Hose Cargo Pump Cargo Heater54 Cargo Handling Cargo Measuring EquipmentsMachinery Inert Gas Generator Plant Tank Cleaning Equipments Butter Worth Heater Self Unloading Pressure and Temperature Measurement 25 Cargo Control and Cargo Tank Liquid Level Indicator andInstrumentation Alarm System Portable Cargo Measurement SystemIl.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 —
158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas keliru karenapelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PMdalam SPT Masa PPN dilakukan pada masadibayarkannya suatu PM atau paling lambat 3 bulansetelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuah PMsemula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalahberdasarkan kategori penyerahan nantinya (dilakukansecara self assessment) dan bukan menunggu akibatterjadi/obelum terjadi penyerahan yang terutang/tidakdipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM ataskebun sawit dapat
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 894 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION;
2830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPTMasa PPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PMatau paling lambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategoribahwa sebuah PM semula dapat atau tidak dapat dikreditkanadalah berdasarkan kategori penyerahan nantinya (dilakukansecara self assessment) dan bukan menunggu akibat terjadi/belum terjadi penyerahan yang terutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM ataskebun sawit
Register : 27-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Plj
Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.RIDWAN JONI, SH.MH
2.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
RAHMANSYAH panggilan BUJANG Bin NAZARUDDIN
8125
  • Pertamina (Persero) antaralain dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tankimenggunakan SPOB (Self Propelled Oil Barge) atau tug boat yang harusmemiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order) /LO (Loading Order)/ dariBadan Usaha Niaga Umum yang menjual BBM tersebut juga disertai denganSurat Jalan/ Surat Pengiriman BBM yang ditujukan ke Penyalur/AgenBunker/Konsumen akhir.
Register : 04-09-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwk
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14534
  • menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknyamenyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur (prematoir);Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu gugatanyang premature dimana hal ini karena Penggugat mengajukangugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah karenaadanya Surat Panggilan dan klarifikasi dari Turut Tergugat kepadaPenggugat;Bahwa seperti kita samasama ketahui sistem perpajakan di Indonesiamenganut sistem self
    SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) ataupun nihil(Surat Ketetapan Pajak Nihil), dimana bila ada ketidak setujuan denganproses keluarnya penetapan ini yang biasa kita sebut sebagai sengketapajak yaitu sengketa antara wajib pajak dengan fiskus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka (5) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UndangundangPengadilan Pajak);Bahwa sengketa pajak ini dapat terjadi karena system perpajakan diIndonesia menganut system self
Register : 07-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
3921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 16e Ayat (1) menyatakan, Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadapbarang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;Penjelasan Pasal 16:e Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilai pabean ataspemberitahuan pabean secara self assesment hanya dilakukan dalam hal tarif danHalaman 9 dari 34 halaman.
Putus : 06-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PT MANADO Nomor 3/PDT/2017/PT MND
Tanggal 6 April 2017 — PEMBANDING X TERBANDING
3517
  • ArdianGanef Ramadhan, selaku Manager Divisi Self Employed Mass Market PT.Bank Danamon Indonesia, tbk, melalui suratnya No. 1413.A/MDC/ALUSEMM/1014 tanggal 02 Oktober 2014 ;Bahwa terhadap permohonan lelang tersebut juga telah dilengkapi dokumendan datadata sebagai berikut :a. Perjanjian Kredit Nomor : 0000032/PK/02434/0700/1111 ;Halaman 16 dari 29 hal.Putusan No.3/Pdt/2017/PT MND.....10.11.12,b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 310/2011 tanggal 09 Nopember2011;c.
Register : 03-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 27-01-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Pya
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSDI, S.H.,M.H.
2.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, S.H.
3.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, S.H.
Terdakwa:
SYAHABUDIN Alias AMAQ PARNI
14344
  • Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHK), maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajibanterhadap Negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi SumberDaya Hutan), setelah kewajibankewajiban terhadap Hasil Hutan Kayudilunasi/dibayar, Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan untukmendapatkan Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) secara online, Kemudian Pemegang Izin melalui TenagaTeknisnya menerbitkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) secara self