Ditemukan 2225 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420/B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganalasan dan argumentasi sebagai berikut:Bahwa ketentuan mengenai beban pembuktian dalam UndangUndangPerpajakan, diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UndangUndang KUP yangmenyatakan bahwa:"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yangterutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutangyang semestinya;"Bahwa ketentuan dalam Pasal 12 UndangUndang KUP menjelaskan bahwaberdasarkan prinsip self
Register : 02-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1241 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY;
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuaidengan prinsip self assesment sebagaimana bunyi Pasal 12UU KUP, yaitu:(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutangberdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan, dengan tidak menggantungkan padaadanya surat ketetapan pajak;(2) Jumlah pajak yang terutang menurut SuratPemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajakadalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan;(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan buktibahwa
Putus : 31-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNOPIA JAKARTA
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam hal terdapattransaksi dalam hubungan istimewa, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) harus mengisi lampirankhusus 3A tersebut, dan harus dapat membuktikan / menjelaskanbahwa penentuan harga transfer kepada afiliasi yang telahdicantumkan secara self assessment dalam formulir lampirankhusus 3A SPT Tahunan PPh adalah sudah wajar (arms length).Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT TahunanPPh, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak mencantumkan bagaimana
Register : 16-08-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Maret 2013 — PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA VS DIRJEN PAJAK;
104 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sistem perpajakanIndonesia adalah menggunakan sistem self assessment.
Register : 03-08-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 08/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS Tanggal 18 Agustus 2016 — ASMIATI KHUMAS,ST.MM BINTI H.MUHAMMAD KHUTBAH TJONDENG
85 — 53
85 — 53
Disposisi Kredit Investasi (Kl) untuk renovasi dapat dilaksanakan setelahpengeluaran self financingsebesar Ro11.581 juta direalisasikan disertaidengan bukti pengeluaran yangsah dan diserahkan kepada bank.c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan Kredit Investasi(Kl) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitaskredit investasi tersebut, mall benarbenar telah dapat dioperasikandengan baik.d.
Register : 29-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Smn Tanggal 7 Juni 2016 — * Pidana
- USMAN ARIANTO Bin RUSDI MULYANTO YAHYA
173 — 151
173 — 151
Dalam kaitannya dengan Self Assessment dijelaskan bahwa SPTadalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaankewajiban pajaknya.
Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPTadalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh WajibPajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dimana tempat Wajib Pajakterdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip Self AssessmentSelf Assessment itu. sendiri dimaksudkan bahwa hak untukmendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung,memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajibanperpajakan sepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkanUndangUndang.Hal. 74 dari 146 hal.
Dalamkaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan SPT adalahsarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajibanpajaknya.
Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semuainformasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepadaDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment.Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009merupakan salah satu dasar hukumpajak tidak langsung yang berlakudi Indonesia.
Putus : 21-01-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 299/Pid.Sus/2013/PN.BGR Tanggal 21 Januari 2014 — HEKEL SULAEMAN ALI UMAR bin THALIB
52 — 5
52 — 5
bukti yang menunjukkan bahwaTerdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka oleh karenanya MajelisHakim menilai Terdakwa adalah Pecandu Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah Pecandu Narkotika makaberdasarkan ketentuan pasal 54 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika danPasal 13 ayat (2) PP nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu Narkotika,Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah korban (Self
Register : 10-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 362/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
RICO EFRIYADI Bin HERMANSYAH
37 — 4
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
RICO EFRIYADI Bin HERMANSYAH
37 — 4
Dokumen yang harus dilengkapi oleh HAMDANI Bin BUJANG TAHIRadalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB)yang diterbitkan secara online dan self assessment melalui SistemInformasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) oleh pemegang izin yangtelah memperoleh hak akses SIPUHHKegiatan pengangkutan kayu bulat yang dilakukan sdr.
Putus : 11-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/Pdt/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — PT BANDAR ABADI VS PT USDA SEROJA JAYA
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
TirtaSamudra XXVII akibat terjadinya peristiwa benturan di lokasi dock Tergugatsangat besar termasuk dan tidak terbatas untuk mengganti sparepart yangrusak dan biayabiaya perbaikan dan ongkos pemasangan meliputi:Perbaikan Overhaul schottel sebalah kiri Rp 85.000.000,00;Spare Part: VRing Rp5.194.800,00; Rotary Shaft Seal Rp45.454.500,00; Self Aligning Rollerbearin Rp 150.870.562,00; Bearing special BallRotation Rim Rp 153.968.100,00; Steering Pipe (schottel)Rp 375.180.000,00; Steering Pipe (asiafoundry
Register : 20-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 185/PDT/2020/PT DKI Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. PROMITS
Terbanding/Penggugat : PT CETCO OILFIELD SERVICES INDONESIA
375 — 285
Terbanding/Penggugat : PT CETCO OILFIELD SERVICES INDONESIA
375 — 285
Perihal Keadaan Memaksa (overmacht) Dalam Perbuatan HukumPerdataForce Majeure Dalam Norma Hukum Indonesia Sebelum membahas lebih lanjut mengenai force majeure seyogianyamengenal dan mengetahui terlebih dahulu mengenai hukum kontrakkarena kedudukan force majeure berada di bagian hukum kontrak.Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (private), hukum inimemusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajibansendiri (self imposed obligation).
Putus : 17-02-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1867 K/Pdt/2014 Tanggal 17 Februari 2015 — PT KHARISMA MULATAMA vs PT BURSA EFEK JAKARTA
319 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
319 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melanggar Kewajiban Hukum Tergugat.Bahwa Tergugat selaku Self Regulatory Organization (SRO) seharusnyatetap menjalankan proses penawaran lelang saham sampai batas waktupenawaran lelang yang ditentukan oleh peraturan perundangundanganberakhir.
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANTAR SARANA REKASA;
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
CARGO PART Parts For Cargo Handling Machinery, Such as Cargo Hose Cargo Pump Cargo Heater54 Cargo Handling Cargo Measuring EquipmentsMachinery Inert Gas Generator Plant Tank Cleaning Equipments Butter Worth Heater Self Unloading Pressure and Temperature Measurement 25 Cargo Control and Cargo Tank Liquid Level Indicator andInstrumentation Alarm System Portable Cargo Measurement SystemIl.
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 894 B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION;
28 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPTMasa PPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PMatau paling lambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategoribahwa sebuah PM semula dapat atau tidak dapat dikreditkanadalah berdasarkan kategori penyerahan nantinya (dilakukansecara self assessment) dan bukan menunggu akibat terjadi/belum terjadi penyerahan yang terutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM ataskebun sawit
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 —
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas keliru karenapelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PMdalam SPT Masa PPN dilakukan pada masadibayarkannya suatu PM atau paling lambat 3 bulansetelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuah PMsemula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalahberdasarkan kategori penyerahan nantinya (dilakukansecara self assessment) dan bukan menunggu akibatterjadi/obelum terjadi penyerahan yang terutang/tidakdipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM ataskebun sawit dapat
Register : 27-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Plj Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.RIDWAN JONI, SH.MH
2.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
RAHMANSYAH panggilan BUJANG Bin NAZARUDDIN
81 — 25
1.RIDWAN JONI, SH.MH
2.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
RAHMANSYAH panggilan BUJANG Bin NAZARUDDIN
81 — 25
Pertamina (Persero) antaralain dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tankimenggunakan SPOB (Self Propelled Oil Barge) atau tug boat yang harusmemiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order) /LO (Loading Order)/ dariBadan Usaha Niaga Umum yang menjual BBM tersebut juga disertai denganSurat Jalan/ Surat Pengiriman BBM yang ditujukan ke Penyalur/AgenBunker/Konsumen akhir.
Putus : 14-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/PID.SUS/2017 Tanggal 14 Maret 2017 — IRAN KADIR
133 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
nomor: 015/DMBR/75/VIII/2015, 001/BPDDMBR/VII/752015.Tanggal 27 Juli 2015;Surat BPD Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya Nomor:09/BPD/Mootayu/BRBB/X/2015, perihal Laporan Kinerja KepalaDesa Mootayu yang Meninggalkan Tugas, tanggal 22 Oktober 2015;Surat Kantor Camat Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Nomor:090/BRBB/186/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015, Pokok,Pemberitahuan;Surat permohonan penonaktifan Kepala Desa Mootayu Nomor:06/BPD/Mootayu/BRBB/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015 yangditanda tangani oleh SELF
Putus : 19-02-2008 — Upload : 28-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1K/PIDSUS/2008 Tanggal 19 Februari 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT vs. DATO MOHD. ANUAR bin SIDEK ; MOHD. NAJIB bin JAAFAR ; MATHIAS HARYANTO
382 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
382 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOBA TIN dalammemproduksi balok timah menggunakan bahan baku biji / pasir timah yangpada pokoknya diperoleh dengan cara sebagai berikutTsEksploitasi sendiri (Self Minning) dengan cara Graffel Pump /Tambang Isapdan kapal kerukHal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/20082.
Putus : 25-05-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 591/Pdt.G/2015/PN.Sby Tanggal 25 Mei 2016 — ARDI HARIJANTO
melawan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq. Kantor Wilyah DJP Banten yang dalam hal ini : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Dkk
193 — 50
193 — 50
AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN));Perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa segala tindakan yang dilakukanoleh Tergugat I kepada Penggugat selalu didasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku dan bukan merupakan suatu perbuatanyang melebihi kewenangan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukumyang sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana didalilkan olehPenggugat dalam gugatannya; Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesiaadalah sistem self
assessment, yaitu sistem perpajakan dimana Wajib Pajakdiberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Bahwa berdasarkan sistem Self Assessment, Penggugat memiliki kewajibanuntuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiripajak yang terutangp; Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan
Bina Niaga tentangJual Beli tanggal 02 Maret 2000, diberi tanda T.I44;Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat I juga telahmengajukan ahli bernama IDA ZURAIDA, SH, LLM, dibawah sumpah yang dalampersidangan telah menerangkan sebagai berikut : Bahwa self assesment system dalam sistem perpajakan Indonesia memilikipengertian bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung,menghitungkan, mambayar dan melaporkan sendiri pajak tang terutang; Bahwa self assesment system diatur dalam
Register : 27-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Mtr Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
2.I KOMANG PRASETYA,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MAHTIN ALS. TIN ALS. KETING
382 — 24
1.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
2.I KOMANG PRASETYA,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MAHTIN ALS. TIN ALS. KETING
382 — 24
Bahwa benar dalam peraturan tersebut meliputi perencanaan danpengelolaan Bahwa benar menganngkut hasil hutan berpengaruh terhadap kerusakanhutan karena yang diangkut merupakan bagian dari pohon Bahwa benar Ijin Pengelolaan , ljin Pemanfaatan yang menerbitkanKementerian LHK Bahwa benar sekarang sistemnya sudah self assessment sehingga ijinawal yang dikeluarkan oleh KemenLHK aka nada password dan barcodenyadari mulai tanam , sehingga pada saat pemanfaatan nantinya akan bisa dilihatdari ijin awalnya
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616/B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HERFINTA FARM & PLANTATION
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas keliru karenapelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PMdalam SPT Masa PPN dilakukan pada masa dibayarkannyasuatu PM atau paling lambat 3 bulan setelah itu, berdasarkankategori bahwa sebuah PM semula dapat atau tidak dapatdikreditkan adalah berdasarkan kategori penyerahannantinya (dilakukan secara self assessment) dan bukanHalaman 28 dari 35 halaman.