Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2015Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;Penjelasan :(1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajakterjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saatpenyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran ataspenyerahan tersebut

Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau

Dalam pembesukan di lapas ada peraturannya atas jam kunjungnya untuk jamberkunjung besuk sejak jam 08.000 Wib s/d 12.00 wib dan sistem lama besukdibuat bergelombang 1 jam dan sampai terahir masuk jam 11.00 wib s/d 12.00wib setelah itu tidak diperbolehkan besuk ; Pembesukan daftar di tempat pendaftaran kunjungan kalau setatusnya masihtahanan pembesuk hanya membawa surat kunjungn dari identitas yang dilakukan penahanan serta kartu identitas KTP datau SIM sedangkan narapidana hanya membawa idebtitas

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum ;Ad.5.Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuandari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Bongomeme yang menerimaFatmah Yentoman 07 Desember 2006.36)1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tigapuluh) ekor sapi yang menerima Supriadi Hasan 11Desember 2006.37)1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10(sepuluh) ekor sapi untuk Kelompok Usaha BersamaMekar Jati yang menerima Yunus Labi (Ketua) danMarwan (Bendahara) tanggal 21 Desember 2006.38)1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapisebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok UsahaBersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan(Ketua) Marwan Datau

Bongomeme yang menerima FatmahYentoman 7 Desember 2006.36.1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tiga puluh)ekor sapi yang menerima Supriadi Hasan 11 Desember2006;37.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10 (sepuluh)ekor sapi untuk Kelompok Usaha Bersama Mekar Jati yangmenerima Yunus Labi (Ketua) dan Marwan (Bendahara)tanggal 21 Desember 2006;38.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapisebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok UsahaBersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan (Ketua)Marwan Datau

Bongomeme yang menerima FatmahYentoman 7 Desember 2006.36.1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tigapuluh) ekor sapi yang menerima Supriadi hasan 11Desember 2006;37.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10(sepuluh) ekor sapi untuk Kelompok Usaha BersamaMekar Jati yang menerima Yunus Labi (Ketua) danMarwan (Bendahara) tanggal 21 Desember 2006;38.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapisebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok UsahaBersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan(Ketua) Marwan Datau

Rohana Datau, umur 70 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman di Jl. Taman Surya Kelurahan DembeJaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalosebagai Tergugat IX;Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA Gtlo10. Arman alias Husain Anapia, umur 38 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar,tempat kediaman di Jl.

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

prasarana bangunan gedung sesuaidengan skala Gambar Situasi; Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan; Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalandan parkir, pola drainase dan pola tata hijau; Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun; Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan; Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB); Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;e Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau

No. 790 K/Pid.Sus/2016Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabilapelanggaran bangunan melebihi 50 % dari ketentuan teknis);Membuat rekomendasi teknis;Memberikan saran teknis terkait Gambar

GIGIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURAYIN, SH danIRWANTO, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh Hakim Ketua tersebutdidampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUNARDI JUSUF Panitera Pengganti, dihadirioleh MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH Penuntut Umum dan Terdakwa. Hakim Anggota Hakim KetuaTtd Ttd1. NURAYIN, SH ANITA R. GIGIR, SHTtd2. IRWANTO, SH Panitera PenggantiTtdSUNARDIJUSUF

., M.MPd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;JUSRI UTIARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor: 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/ 356/IIV2011 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAKlanjutan 2010) bidang pendidikan satuan

DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor: 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal O06 Mei 2011 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/ 356/IIV2011 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAKlanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja Dinas Pendidikan Kab. BoneBolango TA. 2011, dengan susunan panitia, sebagai berikut:e IMRAN, S.T.

AMAHORSEJA, SH para Hakim Anggota dibantuHalaman 19 dari 20 Halaman, Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Plpoleh RIDA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadirioleh MOHAMMAD AKBAR DATAU,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBelopa serta dihadapan Terdakwa dan penasihat hukumnya;Hakim Anggota, Hakim Ketua,TAHIR, S.H RADEN NURHAYATI, SH, MHERWINO.M.

Hal tersebut ditegaskandalam Penjelasan Undang undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBMatas Pasal 11 ayat 2 sebagai berikut :Dalam hat pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak eieu sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

BUN POIYO, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten IlLingkungan Il, Kecamatan Maesa (dahulu Kecamatan BitungTimur), Kota Bitung ;Turut Termohon Kasasi dan Il dahulu Tergugat IVturutTerbanding ;2.1 ACO PASAI,2.2 ADRIAN SAMSUDIN,2.3 ADUNA DATAU,2.4 AHNES MADJI,2.5 AdJIS PATILU,2.6 ALI MANUARFA,2.7 ALI MOPUTY,2.8 AMAL ISMAIL,2.9 ANAS ABDUL SALAM,2.10 ARIYANTO ISHAK,2.11 ARMAN MAKAWANTA,2.12 ATO ADAM,2.13 BOSHI AHMAD,2.14 BUANG DATAU,2.15 BUDO TIMANGGO,2.16 DAHLAN MONOARFA,2.17 DARMAN PANU,2.18 DARMANSYAH

prasarana bangunan gedung sesuaidengan skala Gambar Situasi; Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan;* Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan danparkir, pola drainase dan pola tata hijau;* Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun; Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;* Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB); Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi:; Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau

No. 793 K/Pid.Sus/2016Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan danparkir, pola drainase dan pola tata hijau;Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabilapelanggaran

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dan Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

alat kesehatan di atur dalam UndangUndangRepublik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan serta di atu dalamPeraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian;Bahwa semua orang tidak di perbolehkan untuk, menjual atau mengedarkansediaan farmasi hanya yang mendapatkan ijin dari dinas kesehatan saja;Bahwa Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tidak ada orang yang bernama sdr.SUPRIYANTO Bin TARMUJI serta tidak terdaftar atau tercatat sebagai orang yangmemiliki ijin untuk menjual datau

Pasal 11 ayat (2):"Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;"Pasal 13 ayat (1);"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiappenyerahan Barang

., M.Mpd. selaku Pejabat PembuatKomitmen;o JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan;o HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolangonomor 420/ DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangperubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBonebolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/356/111/2011 tentangpembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasikhusus (DAK lanjutan 2010) bidang pendidikan satuan

S.Pd., M.MPd. selaku Pengguna Anggaran;o MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Mpd. selaku Pejabat PembuatKomitmen;o JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan;o HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolangonomor 420/ DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangperubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBonebolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/356/111/2011 tentangpembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah

Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada