Ditemukan 555862 data
Terbanding/Terdakwa : Rustion Siregar
18 — 0
1.ALFIAN,S.H.
2.Ibsaini
Terdakwa:
1.AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN
2.DIKKI ZEGA Bin RASIDIN ZEGA (Alm)
3.NIZWAN TANJUNG Bin AHMAD NIZAR TANJUNG
4.TIGOR SIHOMBING
5.MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI Bin JON RUDI SIBARANI (Alm)
6.ARIANTO HAREFA Bin KARIMUS HAREFA
7.HENDRIK SIHOMBING
8.FAHRUDDIN LASE Bin TAMIL LASE
111 — 13
ANTON SUJARWO, S.H
Terdakwa:
1.HERMAN Bin AHMAD
2.AMIRUDIN Bin ISA
15 — 4
BURNIA, SH
Terdakwa:
YUDI ALENDRA Alias ALEN Bin SUNADI
22 — 6
1.Triaman Santana
2.MUNAYYIR KAUSAR, S.H.
3.Erni Yusnita
Terdakwa:
ALIONG Bin (Alm) ABAS
95 — 64
Terbanding/Terdakwa I : IWAN BIN MOJIR
Terbanding/Terdakwa II : IRWANSYAH BIN RAIS
25 — 15
LISKEN M.TAMPUBOLON, SH.MH
Terdakwa:
H. LEWA BIN UDDING
46 — 17
HERMAN HIDAYAT, SH
Terdakwa:
RUSNI
29 — 16
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dyah Budi Astuti, SH
40 — 16
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
RADHIYATUL HAYAT alias HAYAT bin YANUAR
45 — 0
Terbanding/Terdakwa : RUSKIN LUMEPA
68 — 27
HALELUYA02 diperintahkan menuju ke Bitung untuk proseslebih lanjut.Hal 2 dari 9 hal Put No. 116/PID/2015/PT.MNDPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100Jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang RI No. 45 tahun 2009, tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal13 Nopember 2015, No.
Menyatakan Terdakwa Ruskin Lumepa terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapamelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibmematuhi ketentuan mengenai daerah/musim penangkapansebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan tunggal yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndangRI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;2.
dalamputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Perikanan melanggarHal 6 dari 9 hal Put No. 116/PID/2015/PT.MNDketentuan menangkap ikan diluar daerah penangkapan ikan sebagaimanaterlampir dalam SIPI, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumkepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 jopasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang RI Nomor : 45 tahun 2009, TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
Bit yang dimintakan banding tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat bandingditetapkan sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umumyang telah dirubah pertama dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004
danperubahan yang kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor : 49 Tahun2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor : 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, serta pasalpasal dari peraturanperUndangUndangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.Hal 7 dari 9 hal Put
Terbanding/Terdakwa : SELAMET FAUJI Alias UJI Bin AMBRI
97 — 34
Pada saat sedang melakukan penyetrumansekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh anggota Polair PolresKotawaringin Barat yang kemudian mengamankannya; Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan alat setrum tersebut dapat membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungan yang ada di sekitarnya;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang
Pada saat sedang melakukan penyetrumansekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh anggota Polair PolresKotawaringin Barat yang kemudian mengamankannya; Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan alat setrum tersebut dapat membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungan yang ada di sekitarnya;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan
tersebut; Bahwa amar putusan terhadap barang bukti 1 (Satu) buah kelotok kecilbermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar + 60 cm, warna ungu mudadikembalikan kepada Terdakwa, adalah bertolakbelakang denganpertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana Menggunakan alat penangkapan ikan yangmerusak keberlanjutan Sumber daya ikan, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua melanggar Pasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebab dalamPasal 76 A UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan telah dengan jelas menyebutkan Bendadan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindakpidana perikanan dapat
buah kelotok kecil bermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar +60 cm, warna ungu, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarselengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004
Agusjayanto, S.H., M.H
Terdakwa:
Nandi Husrin
106 — 21
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Undo Selong bin Kacia Selong
80 — 0
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS
43 — 27
Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN PANDANGAN 02 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi(SLO), Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB);Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11
Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia dan/atau
tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraurMenimbang, bahwa saksi ahli Sugiarto, S.Pi berpendapat Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
1.ST.ROSDIANAH, SH
2.Irmawati, SH
Terdakwa:
DANDI BIN BURAHIN
51 — 18
SRI HARYATI, SH.
Terdakwa:
SUDIRMONO
50 — 57
PENGKI SUMARDI,SH
Terdakwa:
YONDRA Bin SYAMSUDIN
95 — 13
TRIMURIANI MT.L,SH
Terdakwa:
5.ALI KADIR
6.BOBY
7.REYNALDI
8.ANDRI
71 — 6
Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengantanggal 12 Mei 2018;Memperhatikan, Pasal 100B Jo Pasal 8 ayat (1) UndangUndang RI No.45 tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenyatakan Terdakwa
Terbanding/Terdakwa : TARIS bin KARNO
65 — 35
SRI INDAH DUA PUTRI Panjang 11. 40 M, lebar 4.55 M, mesin mitsubishi100 PK.Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal mempunyai jumlah awak kapal16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa selaku nahkoda dan kawankawan.Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 98 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentangPerikanan jo UndangUndang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan joPeraturan Menteri
Register Perkara: PDM Ill 38 / Ciro / 05 / 2017 tanggal 03 Juli 2017Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa TARIS BIN KARNO, terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja telahberlayar dengan menggunakan kapal perikanan, dengan tidak memiliki Suratiin berlayar kapal perikanan yang sah atau surat persetujuan berlayar yangsah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 98UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan
harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.Memperhatikan, Pasal 98 UndangUndang Nomor : 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004