Ditemukan 839 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : domestus domestik domestein dorestia domesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2180/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — BUT TOTAL E&P INDONESIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengecualian.Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrinhukum Lex specialis derograt lex geralis dan Lex Superior derogat LegiInferion, maka atas transaksi dengan Nusantara Gas Service Co Inc(NGS) dan sebesar Rp6.149.893.638,00; dan transaksi dengan GlobeWireless sebesar Rp2.692.086,00; yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa Pertama, Kontrak Kerja Sama merupakan perjanjianyang bersifat G to B yang berlaku tax domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2102 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — BUT. TOTAL E&P INDONESIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengecualian.Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrinhukum Lex specialis derograt lex geralis dan Lex Superior derogat LegiInferior, maka atas transaksi dengan Nusantara Gas Service Co Inc(NGS) dan sebesar Rp1.591.262.442,00; dan transaksi dengan GlobeWireless sebesar Rp1.414.166,00; yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa Pertama, Kontrak Kerja Sama merupakan perjanjianyang bersifat G to B yang berlaku tax domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2225/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 24 Juni 2020 — BUT PETRONAS CARIGALI JABUNG, Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
161 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KetentuanContract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /exspecialis derogat lex geralis dan lex supenor derogat legi inferior, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan untuk Januari sampai dengan Desember 2013 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1346 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 April 2020 — BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
140 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1346/B/PK/Pjk/2020Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
151 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogatlex geralis dan Lex Superior derogat Legi Inferior, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak PenghasilanMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilakukan olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku fax domestic /aw,sedangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4211 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
117 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingatbahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC) merupakanperjanjian yang bersifat G fo B yang berlaku tax domestic /aw,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA 1 B.V
66 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialisderogat lex generalis dan lex superior derogat legi Inferiori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1347 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 April 2020 — BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
151 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1347/B/PK/Pjk/2020Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2696/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
161 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2007 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yangberlaku international tax law.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5310 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — BUT NATUNA 2 B.V VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
71 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialisderogat lex geralis dan lex superior derogat legi inferiori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yangdilakukan oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
404 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat Gto B yang berlaku tax domestic law, sedangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2010/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraequilbrium dimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3Ba
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1432 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — BUT PP OIL & GAS (INDONESIA JABUNG) LIMITED vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, terlepas dari Production Sharing Contractmerupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umumberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjangperjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannya Branch ProfitTax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akanmeredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secara equilbriumdimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3B
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 21-06-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 28-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.52036/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 22 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
111 — 25
  • Form E), and signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA,c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packagnumber and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exportee) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowsubject to the domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2101 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — BUT. TOTAL E&P INDONESIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2101/B/PK/Pjk/2018benar mengingat bahwa pertama, Kontrak Kerja Sama merupakanperjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domestic law, berbedadengan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku international taxlaw.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2099 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — BUT. TOTAL E&P INDONESIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derograt lex geralis dan lex supernorderogat legi inferior, maka atas transaksi dengan Nusantara GasService Co Inc (NGS) dan sebesar Rp2.341.993.776,00, dan transaksidengan Globe Wireless sebesar Rp2.017.382,00 yang dilakukan olehTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sudah tepat danbenar mengingat bahwa pertama, Kontrak Kerja Sama merupakanperjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domestic
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 02-10-2012 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48477/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
110 — 26
  • (Form E),and signed by the authorised signatory,The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA,The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted,Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number andkinds of packages, as specified, conform to the products to be exported,Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subjectto the domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2100 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — BUT. TOTAL E&P INDONESIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derograt lex geralis dan lex supenorderogat legi infenor, maka atas pembebanan biaya overhead danTechnical Service Assistance dari kantor pusat sebesarRp474.402.410.223,00 dan transaksi dengan Globe Wireless sebesarRp1.942.497.130,00 yang dilakukan oleh Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) sudah tepat dan benar mengingatbahwa pertama, Kontrak Kerja Sama merupakan perjanjian yangbersifat G to B yang berlaku tax domestic
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Perceraian
Register : 12-01-2012 — Putus : 06-02-2012 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA BAUBAU Nomor 25/Pdt.G/2012/PA.BB
Tanggal 6 Februari 2012 —
23 — 14
  • UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004,seorang suami seharusnya wajib melindungi isteri dan anakanaknya serta memberikanjaminan atas segala sesuatu keperluan hidup seharihari sesuai dengan kemampuannyadan kesemua hal tersebut pada kenyataannya tidak pernah dipenuhi lagi oleh tergugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran rumah tangga, merupakan salah bentukkekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
352 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex Superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2014 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan