Ditemukan 155 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Tanggal 5 Oktober 2017 — SULAIMAN AHMADY, S.P, Bin
70 — 25
70 — 25
ANDIKHA PASSIRELA sejumlah30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa kendempat;Bahwa seharusnya Terdakwa menyewa kenderaan rcdan kenderaan roda dua pada pihak ketiga tetpelaksanaannya Terdakwa tidak menyewa kendetempat dan kenderaan roda dua untuk komisioner;Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan dalam haluang dan yang berwenang dalam hal pencairan uabendahara dan sekretaris Panwaslu;Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa moCV.
Bahawa Saksi tidak mempunya kewenangan dalam haluang dan yang berwenang dalam hal pencairan uarbendahara dan sekretaris Panwaslu. Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa mobil deADIGUNA TRAVEL dan saksi tahu tentang adanya perjanjieyaitu pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik. Bahwa uang yang saksi terima Rp. 36.400.000, tersTerdakwa ANDIKHA sudah saksi kembalikan kepada penyid Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada membuat SPPD fiktif yaitusaksi diperiksa oleh penyidik.5.
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Tanggal 5 Oktober 2017 — ANDIKHA PASSIRELA, SE Bin SUHYAR MULYATNO.
76 — 32
76 — 32
kendaraan bulan Jalsenilai Rp 5.345.455, (lima juta tiga ratus empat puluhempat ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp 16.036.36belas juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh em;telah dipergunkan untuk keperluan Pribadi Saksi.Bahwa biaya perjalan Dinas saksi ke Provinsi sejt6.000.000, (enam juta rupiah) setiap perjalan DinasProvinsi;Bahwa seharusnya Terdakwa menyewa kenderaan rcdan kenderaan roda dia nada nihak ketiaqg tetaBahawa Saksi tidak mempunya kewenangan dalam haluang
ANDIKHA PASSIRELARp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa roda empat;Bahwa seharusnya Terdakwa menyewa kenderaan rcdan kenderaan roda dua pada pihak ketiga tetepelaksanaannya Terdakwa tidak menyewa kenderaan ridan kenderaan roda dua untuk komisioner;Bahwa saksi tidak mempunyai kKewenangan dalam haluang dan yang berwenang dalam hal pencairan uabendahara dan sekretaris Panwaslu;Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa molCV.
Putus : 02-02-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG (PT. BANK LAMPUNG) VS 1. MEGA POETRA S RAYA, S.E, DKK
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, dalam haluang penghargaan/pesangon maupun dana pensiun diatur dalamketentuan yang berbeda, dasar pemberian uang penghargaan/pesangonyang dilakukan oleh Tergugat termuat dalam Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang Pemberian Masa BebasTugas yang ditujukan kepada Para Penggugat yang mana Surat KeputusanHal. 30 dari 102 hal. Put.
Putus : 22-05-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/PID.SUS.TPK/2017/PT.DPS Tanggal 22 Mei 2017 — I WAYAN GEDE SUPARTA, S.Pd.
125 — 97
125 — 97
perincian gaji.Surat Pernyataan Yang Berhutang / debitur diatas materaicukup yang berisi kesanggupan debitur melunasi seluruh sisapinjaman ( lampiran 9 dan 9.a ).Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uangpensiun yang ditunjuk (lampiran 10) , dalam hal gaji/oensiundibayarkan tidak melalui BRI.Surat rekomendasi atasan atau pimpinan instansi/perusahaanyang bersangkutan (lampiran 11 ).Surat Kuasa Potong Gaji ( SKPG )/Surat Kuasa Potong UangPensiun ( SKPUP )/Surat Kuasa Debet Rekening, dalam haluang
Putus : 24-10-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1786 K/PID.SUS/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 — I WAYAN GEDE SUPARTA, S.Pd
178 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uangpensiun yang ditunjuk (lampiran 10 , dalam hal gaji/pensiundibayarkan tidak melalui BRI;Surat rekomendasi atasan atau pimpinan instansi/perusahaanyang bersangkutan(lampiran 11);Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG)/Surat Kuasa Potong UangPensiun (SKPUP)/Surat Kuasa Debet Rekening, dalam haluang pensiun dibayarkan melalui BRI;3.
Register : 22-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 123/Pid.B/2021/PN Yyk Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ANA YADI PURWANTI. SH
Terdakwa:
Ibrahim
290 — 136
ANA YADI PURWANTI. SH
Terdakwa:
Ibrahim
290 — 136
penyerahan uang tersebut pada bagian bawah sebelah kirisaksi yang menandatangani dengan cara paraf, sebelah bawah bagiankanan yang menandatangani atau paraf yaitu kasir sedangkan terdakwamenandatangani dengan cara paraf pada bagian bawah antara parafsaksi dan paraf kasir;Bahwa saksi bertugas mengecek pengeluaran biaya balik namaBahwa saksi dan suami saksi (HARRY SUSANTO DIANTORO) pernahmemanggil terdakwa dan menanyakan mengenai kenapa belummengurus Faktur dan BBN sepeda motor baru di kantor samsat pada haluang
Putus : 28-09-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Psr Tanggal 28 September 2015 — 1. Karel E Rajoe Bin Godfried Telok Rajoe
2. Drs. IGN Bambang Lagiman M.Pd Bin Yusuf Kariyoso
3. Alexius PuâÃÂÃÂunay Bin Dominikus Nay
4. Marcellino Hartanto Irawan Bin F. Andrianto Irawan
78 — 14
78 — 14
untukmenyelesaikan perkara tersebut dan saksi dianggap tidak aktifdan tidak layak ;Bahwa menurut saksi segala apapun masuk koperasi harusseijin General Manager ;Bahwa saksi pernah menandatangani mosi tidak percayakarena untuk meningkatkan kesejahteraan karena dalamperjalanan yang ada terjal yang membuat pengurus tidakharmonis ;Bahwa saksi pernah dengar dalam rapat saksi tanyakan ke PakBudi Susilo karena ada uang koperasi Rp. 1.000.000.000,(satumilyard rupiah) didepositokan atas nama Pak Cosmas pada haluang
Register : 12-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Psp Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
227 — 319
227 — 319
OppungParlindungan tetap berkampung di Aeklobu dan Oppung Sende kembaliberkampung ke Botung, itulah yang menurunkan Rajaraja di Hasahatan.Ketika berangkat Oppung Soduguron dari Toba ada membawa pusaka :Rumbi Sirupik, Surat Tumbaga Holing (Surat Adat), Horis Simadjopahit, SondukBabi, Panggang Haluang, semuanya itu sekarang tinggal di Hutaradjitinggi(Sosadjae).Sutan (Oppung) Parlindungan beranak tiga orang, bernama : 1. OppungBangun, berkampung di Mondanglama, 2.
Register : 19-09-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN DOMPU Nomor 103/Pid.B/2018/PN Dpu Tanggal 1 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
KOKO ROBY YAHYA, S.H
Terdakwa:
WILDI ARIYANTO THON
85 — 30
KOKO ROBY YAHYA, S.H
Terdakwa:
WILDI ARIYANTO THON
85 — 30
Endang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)yang merupakan nasabah fiktif dengan persyaratan yang diajukan kepadapimpinan KSP Ika Cipta Persada berupa fotocopy KTP a.n Suyati dan untuknasabah fikti Suherman, dan Endang diajukan tanpa persyaratan berupafotocopy Kepada pimpinan KSP Ika Cipta Persada Cabang Kempo yakni SaksiFerdinandus Kolo untuk ditanda tangani promise pinjamannya, sedangkan sisaPutusan No 103/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 48 dari 121 Haluang tagihan dan uang pencairan
Register : 06-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HENDRIK FAYOL, SH
Terdakwa:
MELINDA PATRISIA, SE
101 — 25
HENDRIK FAYOL, SH
Terdakwa:
MELINDA PATRISIA, SE
101 — 25
., selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau Tahun 2012213 tersebut, aquopenyaluran pinjaman kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) di desaEntabuk, Sungai Ayak Dua dan Desa Merbung yang tidak dapat dipastikan sesuaidengan mekanisme dan prosedurnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam haluang pengganti yang ditetapkan kepada Terdakwa MELINDA PATRISIA,S.E., adalahseluruh jumlah
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bgr Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
IDA RAHAYU ARIYANTI, SH
Terdakwa:
DIAH RIYANTI
190 — 28
IDA RAHAYU ARIYANTI, SH
Terdakwa:
DIAH RIYANTI
190 — 28
Selanjutnya, JaksaPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak menguraikan dengancermat dan jelasbahwa Terdakwa mengenai unsursecara melawan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa dalam haluang tersebut diakui sebagaimiliknya (Terdakwa).Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adanya kerugianyang diderita oleh PT. Elang Peradaban Mulia sebesar Rp.433.723.068,(empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam puluhdelapan rupiah).
Register : 31-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 16 Oktober 2017 — ALAMSYAH Bin H. ATIB SATIBI
94 — 36
94 — 36
Bahwa yang didakwakankepada Terdakwa adalah mengenai pengelolaan dana rutilahu yang seharusnyadibelanjakan oleh masingmasing penerima manfaat akan tetapi telah dikelola olehTerdakwa selaku PK Kecamatan Cikarang Timur.Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui dalam haluang bantuan di transfer dari DPKAD ke masing masing rekening penerima manfaatadalah dimaksudkan agar penerima manfaat dapat dengan sendirinyamerencanakan, membeli dan mengerjakan rumahnya sesuai dengan kondisi dankebutuhan
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- CHAIDIR RITONGA
197 — 132
197 — 132
Pimpinan Dewan waktu itu adalah : Ketua :SALEH BANGUN, Wakil: CHAIDIR RITONGA, KAMALUDINHARAHAP, MUHAMAD AFAN dan SIGIT PRAMONOASRI.Tempat berbicaranya saya tidak tahu, namun sudahmenjadi rahasia umum bahwa ada pertemuan membahas haluang tersebut.Perlu saya jelaskan bahwa, tahuntahun sebelumtahun 2014, anggota Dewan diberikan Hadiah dalam bentukProyek oleh Pemerintah Daerah dan masingmasing anggotaDewan boleh memberikan usulan Proyek adi DaerahPemilihannya, namun tahun 2014, negoasiasi dilakukan
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
249 — 509
249 — 509
revisiIl DIPA 69 Tahun 2007 yang mencantumkan program perluasanjaringan SKRT lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) Dephut, perluasan jaringan SKRT lingkup Taman Nasionaldan pengadaan radio bergerak SKRT sebagai program yang akandilaksanakan oleh Departemen Kehutanan.Terdakwa pada sekitar bulan September 2007 ditemui IR.PUTRANEFO ALEXANDER PRAYUGO dan ANGGORO WIJOYOuntuk memberikan sejumlah uang, selanjutnya Terdakwa menerimaPutusan, Nomor : 32/PID.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst, hal 104 dari 395 haluang
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI)
II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
292 — 276
292 — 276
oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkandalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkangugatan penggugat ;Bahwa pengaturan mengenai dwangsom atau uang paksabelum dilakukan secara spesifik dan mendetail, sebagaimanadalam Pasal 116 ayat (7) UU PTUN berikut ini:Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksiadministratif, dan tata cara pelakSanaan pembayaran uangpaksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturanperundangundangan Dengan demikian permohonan Para Penggugat dalam haluang