Karena Penggugat sering pulang larutmalam atau sering keluar kota mengikuti Seminar / lokakarya dansejenisnya demi mencapai kariernya.

LisnawatyAirmas (Termohon) sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Oktober2014, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telahbermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.5);Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya persalinan Termohon di Rumah SakitBersalin Bunda sebesar Rp.3.142.824, setelah dicocokkan dengan aslinyadan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode(bukti P.6);Fotokopi Kwitansi pembayaran satu buah rumah yang terletak di Jalan LokaKarya

Pendidikan dan kajian Hak Asasi Manusia, seperti pelatinanpelatinanbantuan hukum, diskusi, seminar, lokakarya, dan lainlain;k. Menjadi Counter Part" pemerintah dalam memperjuangkan upayapenegakkan dan perlindungan hukum serta Hak Asasi Manusia yangberkeadilan;. Melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan Pemerintah DaerahJakarta bersama warga Jakarta secara kritis dan independent;.

Penggugat (PPK KOSGORO 1957) dalam Berita Resmi Merek;

Terdakwa mempunyai kemungkinan nyata untuk memperbaikidiri, kondisi keluarga yang konstruktif dan penganutagama yangHalaman (49) dari 44 // Putusan No: 438/ Pid.B/2013/PN.Bks;50(Vide : Hasil lokakarya MUNAS IKAHI VIII angka V hurufCc terutama angka 1, 27 3 danMenimbang, bahwa terhadap barangbarang bukti dalamperkara ini berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merahlengan panjang yang bagian depannya robek karena barangbukti tersebut adalah milik saksi Pelak maka beralasanhukum bagi Majelis Hakim untuk

Jenis kegiatan, misalnya pelatihan, penyediaan barang,lokakarya, comparative study.b. Lokasi kegiatan.19 (1)(2)(3)(4)c. Rencana alokasi anggaran.Satuan kerja yang akan bertanggungjawab untuk masingmasingbidang kegiatan.e. Struktur organisasi pelaksanaan, contoh: Kantor Proyek, DirekturProyek, Panitia Pengarah,Tim Leader.f. Jadwal Pelaksanaan.g.

Nomor 2780 K/PDT/2013Bahwa dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan BadanPembinaan Hukum Nasional (BPH.N) Departemen Kehakiman RI pada tanggal1719 Desember 1985, berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatannasional, sebagai berikut:1. Asas kepercayaaan. Bahwa kedua belah pihak akan memenuhi setiapprestasi yang diperjanjikan;2. Asas persamaan hukum. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjianmempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum;3. Asas keseimbangan.

(HR Daraquthni dengan sanad yang sah ia berkata:Hadist ini didengar oleh Abu Zubair tidak hanya dari seorang saja);Bahwa Lokakarya para Ulama tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukumyang memang sudah ada dasar hukumnya yakni AlQuran dan Hadist;Bahwa Hukum Islam tidak mengenal perbedaan suku bangsa, warna kulitdan daerah, tapi Hukum Islam bersifat Universal sebagaimana SabdaRasulullah SAW. yang intisarinya menyebutkan:Tidak ada perbedaan Arab dan Ajam, dan tidak ada perbedaan Ajamdengan Arab dan tidak

Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup (CV);Sedangkan dalam perkara Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umumkualifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana SK KMA tersebut,namun Ahli yang dihadirkan lebih karena jabatannya, dan Ahli menerangkanterkait dalam perkara ini dan pada saat kejadian serta dilokasi kejadian belumdilakukan uji kualitas terhadap udara, air, dan tanah, juga terkait Ahli yangdihadirkan tidak memiliki keahlian khusus/tidak berkompeten dalam

DTLST dan RD), dan saat ini ahli menjabat sebagaiStaf Pertimbangan Hukum Subdit Pelayanan Hukum Hak Cipta, DI, DTLStdan RD; Bahwa benar latar belakang pendidikan ahli adalah Sarjana Hukum,Magister Hukum (S2) diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2005; Bahwa benar keahlian ahli dibidang Hak Cipta diperoleh dengan mengikutipendidikan formal serta mengikuti pelatinanpelatinan, seminar, workshopmaupun lokakarya baik didalam maupun diluar negeri dan bersertifikasi; Bahwa benar disamping itu ahli

Ahli SIGIT RIYANTO (Keterangannya dibacakan)Bahwa ahli sebagai Dosen pada Universitas Gajah Madadengan tugas pokok melaksanakan kegiatan Tri darmaPT yaitu mengajar, membimbing mahasiswa, menulisbahan kuliah, melakukan penelitian, melakukanpengabdian pada masyarakat serta sebagai sekretarisbagian Hk Pidana dan sekretaris pada program studykenotariatan;Bahwa keahliannya pada Hukum Pidana ;Bahwa ahli mendapat tugas hukum pidana yaitu denganmengikuti pendidikan formal seperti seminar,lokakarya;Bahwa

Sertifikat Lokakarya Nasional November 2015. Sertifikat pelatinan TOT Sanitasi Makanan & Minuman BagiPenyelenggara Makanan Di RS. 24 Juli 2016. DIl ;Sertifikat Peningkatan Kapasitas Kepala Puskesmas dalam ProgramKesehatan Kerja dikawasan Sentra Industri 29 Juli 01 Agustus 2009.7.

(Penggugat) yang menerangkan Penggugat telah lulusmengikuti Lokakarya sebagai peserta PendidikanImplementasi PP No. 66 Tahun 2014 tentang KesehatanLingkungan sebagai Landasan Operasional dalamMewujudkan Nusantara Sehat dalam MenghadapiGlobalisasi. Yang diselenggarakan oleh Pengurus PusatHimpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia bekerjasama engan WHO pada tanggal 17 19 November 2015.(Sesuai dengan aslinya);19.

menghidupkan lagi teoriteori lama tentangtujuan pemindahan, yaltu untuk pembalasan. padahal sekarang kitasedang merintis teori pemindahan yang modern yaitu : Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukumdari pengayoman masyarakat ; Mengadakan koreksi yang baik dan benguna, serta mampu untukhidup dalam bermasyarakat ; Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkankeseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat ; Membebaskan rasa bersalah dari para Terpidana (lokakarya

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara yang menyatakan Penyelenggaraan rapat, rapat dinas,seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya,dibatasi pada halhal yang sangat penting dan dilakukan sesederhanamungkinBahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp.714.342.000.

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan PresidenNomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara yang menyatakan Penyelenggara@rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyekdan sejenisnya, dibatasi pada halhal yang sangat penting dan dilakukansesederhana mungkinBahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp.714.342.000.

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan PresidenNomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara yang menyatakan Penyelenggaraanrapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyekHalaman 210 dari 328 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN Mnddan sejenisnya, dibatasi pada halhal yang sangat penting dan dilakukansesederhana mungkinBahwa kerugian keuangan Negara

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan PresidenNomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara yang menyatakan Penyelenggaraanrapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyekHalaman 221 dari 328 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN Mnddan sejenisnya, dibatasi pada halhal yang sangat penting dan dilakukansesederhana mungkin Bahwa kerugian keuangan Negara

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan PresidenNomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara yang menyatakan Penyelenggaraanrapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyekdan sejenisnya, dibatasi pada halhal yang sangat penting dan dilakukansesederhana mungkinBahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp.714.342.000.

Nomor 325 PK/Pdt/2017disampaikan dalam Lokakarya Hukum Perdata Adat Minangkabau, diHotel The Hills Bukittinggi, tanggal 57 Desember 2009, diselenggarakanoleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Padang Tahun 2009, padahalaman 10, yaitu untuk solusi masalah penilaian alat bukti keterangansaksi warih bajawek tersebut, harus dilinat ada atau tidak adaketerkaitannya, dengan keadaan/kenyataan sebagai berikut, apakah pihakyang mendalilkan bahwa harta pusaka tinggi tersebut milik kaumnya,harus dibuktikan bahwa

melibatkan kelompok masyarakat terdampak pertambangan, sementarahak partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundangundangan dijamin dalam Pasal 96 UU P3U sebagai berikut int :Pasal 96(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atautertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan.(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan melalui :a. rapat dengar pendapat umum.b kunjungan kerja.c. sosialisasi. dan/atau.d seminar, lokakarya

Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uipublik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/ataupertemuan ilmiah lainnya.104.

Hal ini diatur dalam Pasal 96 UU P3Usebagai berikut :(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atautertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan.(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan melalui :a. rapat dengar pendapat umum ;b kunjungan kerja ;C. sosialisasi, dan/atau ;d seminar, lokakarya dan/atau diskusi.(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orangperseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan

Forum tatap muka atau dialog langsung dilakukan dengan cara Ujipublik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar dan/ataupertemuan ilmiah lainnya, dan/atau ;d.

Pasal 1 angka 1 UU P3U mengatur :Pasal 96 UU P3U:(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisandan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan.(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :Rapat dengar pendapat umum.Kunjungan kerja.Sosialisasi, dan/atau ;Qo 5 Seminar, lokakarya dan/atau diskusi.(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahorang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyaikepentingan atas

Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar);4 Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup (CV);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis tidak akanmempertimbangkan dan mengesampingkan keterangan ahli tersebut;Menimbang bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwasebagai berikut:e Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 8.00 wib terdakwaberangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Suzuki

Yangmenyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihakketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatupemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu;Menurut hasil Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal17 s/d 19 Desember 1985 telah dirumuskan delapan asas yaitu ;1Asas kepercayaan; artinya bahwa setiap orang yang akan mengadakanperjanjian akan memenuhi setiap

Dan inilah yang menyakitkan dan menyedihkan sementaraPenggugat sejak menikah sampai dengan sekarang selalu menjaga diribaik di dalam pergaulan tempat kerja maupun rumah tempattinggal.Tidak benar dikatakan bahwa penggugat tugas luar selama 2 (dua)minggu dan belum pernah penggugat melaksanakan tugas dinas luarselama 2 minggu, paling lama 1 minggu itupun bila sifatnya diklat, bilakegiatan biasa seperti worksop, lokakarya atau bintek bisa hanya 2 hanatau 3 hari bahkan bila hanya konsultasi di kementrian

Dalam lokakarya yangdiadakan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1988 para ulamaulamaIndonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam,yaitu buku tentang Hukum Perkawinan, buku Il tentang Hukum Kewarisan,dan buku Ill tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkandapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalammenyelesaikan masalahmasalah hukum Islam yang diharapkannya.