Ditemukan 75623 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 8/Pid.Pra/2017/PN SDA
Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon:
MOH SUYONO
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
13541
  • SUYONO karena sprindiknya tidak sah dan penahanannya juga tidak sah maka pemohon harus segera dikeluarkan dari tahanan;
  • Memulihkan kedudukan harkat dan martabat serta hak-hak Pemohon praperadilan atas nama MOH. SUYONO seperti semula;
  • Menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk selain dan selebihnya;
  • Membebankan biaya perkara kepada Termohon pra peradilan sebesar nihil

    Tindakpidana Khusus ( Korupsi ) berdasarkan putusan ini, tetapi pada saat itu apa yangdilakukan adalah sah menurut hukum , sebagai Intuisi Penegak hukum, Termohonpasti mengetahui, tindakan apa yang harus dilakukan jika ada putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap mengenai keputusannya tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitumyang demikian itu harus ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar Termohonmemulihkan kedudukan, harkat dan martabat
    serta hakhak Pemohon PraPeradilan seperti Semula, oleh kare telah diatur dalam Undang undang dan adalahkenyataan bahwa jika dengan status sebagai Tersangka dan telah pernah ditahanHalaman 68 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sdadi dalam rumah tahanan negara, telah berdampak pada rusaknya harga diri, namabaik dan keluarga Permohon di masyarakat,oleh karena itu Termohon harusdibabani juga untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat serta hakhakPemohon Pra Peradilan seperti Semula, menurut
    Memulihkan kedudukan harkat dan martabat serta hakhak Pemohonpraperadilan atas nama MOH. SUYONO seperti semula;6. Menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk selain dan selebihnya;7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon pra peradilan sebesar nihil.Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 olehEKO SUPRIYONO, S.H. MAP. M.H.
Register : 20-08-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 052/G/2015/PTUN.Smg.
Tanggal 18 Januari 2016 — BAMBANG SUGIARTO, S.E. Melawan WALIKOTA TEGAL
109423
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula ;-----------------5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 248.500,- (Dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-------------------------------------
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak,kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula ;5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam sengketa ini sebesar Rp. 248.500, (Dua ratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;Halaman 137 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.SmgDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senintanggal 11 Januari 2016, oleh kami DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H.
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
310159
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Provinsi Maluku;5.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari SENIN, tanggal 9 Desember 2019, olehKami WARISMAN S.
Register : 15-11-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 687/Pid.B/2018/PN Mtr
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.I NYOMAN SANDI YASA,SH.
2.M. RUSDI, SH,MH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.H.
10458
  • tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
  • Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat nya;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Foto copy Kwitansi
Register : 31-05-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 408/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
ADRENA ISA ZEGA binti ARSADUL ZEGA
26690
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Adrena Isa Zega binti Asradul Zega tidak terbukti dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua ;
    2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua ;
    3. Memulihkan kembali harkat , martabat dan kedudukan terdakwa seperti semula;
    4. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
    5. Menetapan barang bukti berupa :
Register : 07-08-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 26-12-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Dps
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
2014
  • strong>PANDI IRAWAN BIN SUKARNO HADI) terhadap Penggugat (ZAIMA NUFFADIN BINTI SUKADI);
  • Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : Rizky Hariz Darmawan, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014, berada dalam asuhan Penggugat;
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Rizky Hariz Darmawan, kepada Penggugat dengan cara sebaik-baiknya dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat
    tuanya manakala anak tersebuttidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tuawajid untuk memelihara dan mendidik anak anak mereka dengan sebaik baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatanuntuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup,tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkatdan martabat
    Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK 1, kepadaPenggugat dengan cara sebaikbaiknya dengan mengedepankan danmenjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, bilamana tidak diserahkansecara sukarela maka penyerahan dilakukan dengan upaya paksa olehPejabat yang berwenang;5.
Register : 02-07-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 103/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 27 Nopember 2018 — MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR Melawan GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
434263
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.268.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
    Ak. 16.016, berupa: a.Penggugat tidak dapat melanjutkan pendidikannya di AkademiKepolisian hingga selesai/lulus dan dilantik menjadi Perwira Polisi;Memupuskan citacitadan masa depan Penggugatuntuk menjadiseorang Perwira Polisi yang sudah didambakannya sejak kecil; Merendahkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat dimata masyarakat pada umumnya, karena adanya anggapanbahwa dengan dikeluarkannya Penggugat dari Akademi Kepolisianseolaholah Penggugat telah mengalami sakit kejiwaan yang tidaksembuhsembuh
    Bahwa dengan telah terbitnya Keputusan a quo tersebut yangtidak prosedural dan cacat substansial secara hukum danberdampak merendahkan harkat dan Martabat serta kedudukanPenggugat, maka sudah cukup beralasan bagi Penggugatuntuk mangajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 9 tahun2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;"Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan
    Bahwadengan telah diterbitkannya Keputusan a quo yang tidakprosedural dan cacat substansial secara hukum oleh Tergugatmengakibatkan Penggugat merasa direndahkan harkat danMartabat serta kedudukannya tersebut, maka Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untukmemulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukanPenggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Indonesia; Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan
    BrigdatarMuhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor:AK. 16.016 diterbitkan secara tidak prosedural yang mengakibatkanPenggugat merasa direndahkannya harkat dan martabat sertakedudukannya, di samping itu. pula proses penerbitannyabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, jelasjelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru danpemahaman secara sepotongsepotong dengan hanyaHalaman 40 dari 121 hal Putusan Nomor: 103/G/2018/PTUNSMGmembandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karenadalam
    Brigdatar Muhammad Haidar Y aafiMunawar, No.AK.16.016 telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telahdiperintahkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut maka cukup alasandan berdasar hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untukmemulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugatsebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
Register : 07-04-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN KUTACANE Nomor 53/Pid.B/2015/PN Ktn
Tanggal 6 Juli 2015 — - JALALLUDIN Als JALUK Bin BANYAK
16835
  • Memulihkan kembali dalam harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ;5. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) pasang baju tidur warna hijau ; 1 (satu) potong celana dalam warna putih variasi dan ; 1 buah bra / BH warna pink ;Dikembalikan kepada saksi korban SITI AISYAH Alias ISAH Binti MAHMUDE ; 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
    bukti tertulis yang diajukandipersidangan, sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, terbuktibahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsurunsur dari Pasal yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 285 KUHP, oleh karenanya Terdakwaharuslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan dipulihkan kembalidalam harkat, martabat
    mempersingkat putusan ini maka segala yangtercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;Mengingat Pasal 285 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP danperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa JALLALUDIN Alias JALUK Bin BANYAK tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPemerkosaan ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum ;Mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan ;Memulihkan kembali dalam harkat, martabat
Putus : 07-08-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 651/Pid.B/2019/PN Mks
Tanggal 7 Agustus 2019 — - JPU : HAERANA ALI JAYA, SH - TDW : JAFAR
849
  • Memulihkan nama baik hak dan martabat terdakwa;4.
    alternatifprimer tersebut ;Menimbang,bahwa oleh karena itu, maka perbuatan yang dilakukan olehpara terdakwa tidak merupakan tindak pidana,karena hak yang mendasaridalam perbuatan pidana harus ada hak yang melekat bahwa yang melaporkantersebut mempunyai hak atas hal yang dipermasalahkan ;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas paraterdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum ,maka memulihkan nama baik hak dan martabat
    Menyatakan Terdakwa JAFAR telah melakukan perbuatan dalamdakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan tindak pidana ;Menetapkan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Memulihkan nama baik hak dan martabat terdakwa;4.
Register : 20-12-2023 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN MALINAU Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln
Tanggal 29 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.KURNIAWAN SINAGA, SH.
2.YOGIE VERDIKA, S.H., M.H
3.DANIEL MAYLANDO, S.H
4.IMAM INDRAWAN SAUDI, S.H
Terdakwa:
WAHYUDI BIN NURDIN M. YASIN
4234
  • Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Register : 19-05-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 26-02-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 49/G/2011/PTUN.SBY
Tanggal 23 Agustus 2011 — ENDANG PURWATININGSIH vs BUPATI KEDIRI
16087
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ; ---------------------------------------------5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.220.500,- (Dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----------------------------------------------------------------------------------
    2010 sampai dengan diterbitkannya suratkeputusan objek sengketa 5n enon nn nn none nn nn nnnnnn ne nnnneMaka dari itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objeksengketa telah memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf b, Undangundang Nomor1332.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut untukGibbatalikan: ser eosmeeseseeeereeeeeeereeemereee ene eeeeaRReE RHEE oESBahwa, mewajibkan pula kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusanobjek sengketa, dan memulihkan harkat dan martabat
Register : 03-06-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 033/G/2016/PTUN.Smg
Tanggal 19 Oktober 2016 — ALI SURAHMAN, S.Pd.SD Melawan BUPATI BLORA
16362
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat seperti keadaan semula kepada Penggugat ; ----------5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.500 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); ----------------------------------------
    Bahwa alasan Tergugat Memberhentikan Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah salah,bahwa yang benar adalah : Penggugat selalu mentaati segala ketentuanperaturan perundangundangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan harkat martabat PNS ; .
    Bahwa Penggugat selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil selalumasuk kerja dan mentaati jam kerja (yang menaati segala ketentuanperaturan perundangundangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan martabat PNS) sebagaimana Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, sehingga penetapan sanksi berupa MemberhentikanDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Register : 27-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN.Kpn
Tanggal 7 Januari 2021 — KRISTRIAWAN S, SH (JPU) ISTIONO (TDW) BUHORI (TDW) ROHMAD (TDW)
9019
  • Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan, yang disita dari Saksi Sulistiono5. Membebankan biaya perkara kepada negara.;
    Buhori dan Terdakwa Il.Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hakhakPara Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabat mereka.;3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warnamerah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan,yang disita dari Saksi Sulistiono5. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Register : 08-11-2013 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 2 April 2014 — RONI EKA SAPUTRA Melawan KAPOLDA RIAU
11140
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dan kedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);----------------------------------------------
    201 3; "Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (SKEP Polda Riau) Nomor :Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus daftar lampiran No.urut 2, atas nama RONI EKA SAPUTRA, Pangkat/NRP.Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra PolresIndragiri Hilir, tertanggal 19 Agustus 2013; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkanharkat martabat
    untukdikabulkann y 22 n nena enna anna nnn neeMenimbang, bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara a quomerupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut sengketaKepegawaian maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat makaberperdoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 11 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi hakhak Penggugat danharkat martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dankedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia ; = +=Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUNPobr.5.
Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 11-04-2013
Putusan PN BREBES Nomor 6/Pid.B/2013/PN.Bbs
Tanggal 1 April 2013 — Mohamad Rais Qodim Bin Qodim
5318
  • Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa dalam keadaan semula; 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksi Sariah binti Tarkian; - 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksi Kusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dan tanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampir dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. 6.
    pledoinya yang intinya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusansebagai berikut :1 Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah danmenyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yangtelah didakwakan;2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijsprak) atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutanhukum (onslag van alle rechts vervolging); 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sesegera mungkinmerehabilitasi nama baik, harkat dan martabat
    Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataurangkaian kebohongan ;3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang ; 4. Bersamasama melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;Ad.1.
    Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan; Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat padasikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya ; Menimbang, bahwa Unsur dengan maksud tidak berbeda artinya dengan tujuan(doel) atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam artisempit;Menimbang, bahwa menurut penjelasan (Memorie
    Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa dalam keadaan semula;5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksiSariah binti Tarkian ; 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksiKusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dantanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampirdikembalikan kepada masingmasing pemiliknya.6.
Register : 15-01-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 07/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 14 Mei 2014 — 1.Dra. ROSARI BR KELIAT, 2.,Dra. KASRIANA BR BARUS,3.Dra. TERNALEM BR TARIGAN, 4.JENNY BR SARAGIH, STh :BUPATI KARO,
4518
  • Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ; -------------------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/261/ BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ; --------------------------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat
Register : 11-01-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 7/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 10 April 2018 — Penggugat:
Sutris
Tergugat:
Kepala Desa Petung, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
11756
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Dusun Petung Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;------------------------

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.179.500,-(Seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);----------------------------

    Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugatuntuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugattersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkankepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telahditerbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak dan harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak hak dan harkatdan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Februari 2018 yangisinya sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 1.
    Sutris SebagaiPerangkat Desa Petung Dalam Jabatan Kepala Dusun Tanggal 13 November 2017; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan bataldan diperintahkan untuk dicabut, maka tuntutan gugatan Penggugat untukmengembalikan hakhak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugatseperti semula sebagai Kepala Dusun Petung Kecamatan Pakis KabupatenMagelang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, berdasar hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat
Register : 20-10-2010 — Putus : 10-01-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 58/G.TUN/2010/PTUN.Mks
Tanggal 10 Januari 2011 — PENGGUGAT Drs. MUH. ARSAD, MM TERGUGAT BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
424218
  • NIP 19650805 198603 1 022 Pangkat Pembina Tk.I Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 5 Oktober 2010 ;------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;-------------------------------------------- - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) ;-----------------------------
Register : 28-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 202/G/2016/PTUN.SBY
Tanggal 27 April 2017 — SUTARTO VS KEPALA DESA KARANGSEMI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK
430351
  • Jabatan Jogoboyo II Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk tanggal 20 Desember 2016 atas nama Sutarto;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula sebagai jogoboyo II Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 283.000,- ( Dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah )
    menghidupi keluarganya;Bahwa berkenaan dengan hal disebutkan di atas, sesuai ketentuan Pasal53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan, yaitu Keputusan Nomor188/13/K/411.518.2004/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah,disertai pengembalian harkat dan martabat
    Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danmelanggar pula Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakniHalaman 12 dari58 halaman, Putusan Perkara Nomor : 202/G/2016/PTUN.SBY.AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu KepastianHukum, sehingga keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atautidak sah disertai pengembalian harkat dan martabat
Register : 24-11-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2014/PTUN.JPR
Tanggal 16 April 2015 — dr. PAULINA WATOFA, Sp.R.; VS REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA
10238
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat, dan mengembalikan pada posisi sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 024.6/UN20/KP/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 2017; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;