Ditemukan 4022963 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 518/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : Lukman Siregar
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
82 — 41
  • ., tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

  1. Menolak Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
  4. MenghukumTerbanding II semula Tergugat IIuntuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat
    Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa yangberwenang memeriksa perkara a quo adalah PengadilanNegeri atau Peradilan Umum bukan Peradilan Tata UsahaNegara.1.2. Risalah Lelang Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara1.2.1.
    Maka sudah sepatutnya baikpenerapan hukum maupun amar putusannya untukdikesampingkan atau dibatalkan, dan berkenaan denganeksepsi tentang Kompetensi Absolut Tergugat II /Terbanding IIdahulu sudah seharusnya dikesampingkan juga dan ditolakHalaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNoleh Pengadilan Tinggi Medan yang menerima, memeriksa danmengadili sengketa dalam perkara ini.2.
    Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti sama sekali tidak cermatdan lalai dalam menerapkan hukumnya, maka sudah sepatutnyaditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.4.
    Bahwa sesuai uraian angka 4 di atas, maka Putusan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan telah benar dan tepat mengabulkan Eksepsi KompetensiAbsolut yang diajukan oleh Terbanding Il dengan menyatakan PengadilanNegeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, karena pengujian terhadap suatu KTUN dan perbuatanmelanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa danmengadilinya. B.
    Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa danmengadili perkara ini;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-09-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1645 K/Pdt/2017
Tanggal 19 September 2017 — H. PRIHADI S. ABDOESSOEKI, dkk VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI., cq, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
228 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksaperkara a quo;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara;- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    bahwa majelis hukum sependapat dengan Tergugat 1, TergugatV, Tergugat VI dan Tergugat VII, sengketa mengenai barang tetap berlakuazas forum rei sitae dan mengacu pada Pasal 118 ayat (3) HIR yang padapokoknya mengatur bahwa sengketa mengenai barang tetap harus diajukanke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimana barang tetaptersebut terletak;Menimbang bahwa oleh karena barang tetap yang disengketakan beradadalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Depok, maka yangberwenang memeriksa
    Objek sengketa sendiri dari benda tetap;Jika tempat tinggal diketahui seperti dalam perkara a quo maka patokanmenentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan azas Actor Sequitur ForumRei (tempat tinggal Tergugat) meskipun objek sengketa berupa benda tetap;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenangmemeriksa perkara a quo dan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri belummemeriksa dan memutus pokok perkara maka diperintahkan agar kedua belahpihak dipanggil dan dibuka persidangan untuk memeriksa
    Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara; Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H.
Pengadilan PN SAMPANG Perdata
Register : 29-11-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 14-02-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 12/PDT.G/2012/PN.SPG
Tanggal 29 Maret 2012 — PENGGUGAT : ZAINUL HASAN
TERGUGAT : 1 PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011
2 DIREKTUR PT. SDM BERKARYA SEJAHTERA 3 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG
101 — 29
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;3. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sebesar Rp. 452.900,-
    PUTUS AN SELANomor: 12/Pdt.G/2012/PN.SPG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikutatas perkara gugatan antara:ZAINUL HASAN, pekerjaan Direktur CV Mega Zein, tempat tinggal Jalan Agus SalimIV / 1A, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang,Propinsi Jawa Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : MULYADI, SH.
    Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini.ATAU sjJika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi proses jawab menjawab sebagaiberikut :e Penggugat menyerahkan Replik tertanggal 01 Maret 2012 ;e Tergugat dan Tergugat Ill menyerahkan Duplik tertanggal 08 Maret 2012 ;e Tergugat Il menyerahkan Duplik tertanggal 08 Maret 2012TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa
    danmemutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokokperkara dan akan dinyatakan dalam putusan sela ini;Menimbang, bahwa eksepsi / tangkisan Tergugat dan Tergugat III tentangPengadilan Negeri Sampang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atau apayang dinamakan wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut)maka menurut Prof.
    Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum AcaraPerdata Indonesia, disebutkan bahwa wewenang muitlak atau kompetensi Absolutadalah wewenang badanbadan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentuyang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.
    Dalam hal iniwewenang mutlak Pengadilan Negeri yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama (Undangundang RI Nomor 8Tahun 2004), kekuasaan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdatameliputi semua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atauhakhak keperdataan lainnya, (Pasal 2 ayat (1) RO) ;Menimbang, bahwa Kompetensi absolut Peradilan TUN diatur di dalam Pasal 1Angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:Keputusan Tata
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Skw
Tanggal 26 Juni 2019 — H. ABULLAH MANAF LAWAN PT. BANK BRI SYARIAH
247 — 37
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 32/Pdt.G/2019/PN SkwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: H. Abullah Manaf, Tempat tanggal lahir Madura, 05 April 1950,Lakilaki,Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di JI. Dr. SutomoNo. 17 Rt 032 / Rw. 003 Kel.
    perkara ini maka perluadanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaanTergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yangjenis dan jumiahnya akan kami di kemudian hari.Bahwa oleh karna Penggugat tidak ada tikad baik serta tanpa hak izin dariPenggugat untuk menguasai objek berupa tanah berikut bangunan makatiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Ketua PengadilanHalaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/201 9/PN Skw Negeri Singkawang untuk memeriksa
    dan memutuskan perkara iniberdasarkan dalil dalil diatas maka kami mohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan mengadili sertamemberikan putusan sebagai berikut :4.
    pertama salahsatunya di bidang ekonomi syariah termasuk di bidang perbankan syari'ah danjuga di bidang ekonomi syari'ah lainnya dalam hal ini Sengketa yang diajukanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaPengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya maka pemeriksaan perkara inidinyatakan selesai dan putus karena Pengadilan Negeri Singkawang tidakberwenang memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini;2.
Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama
Register : 11-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Una
Tanggal 2 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
55 — 28

  • Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan secara absolut.
    Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- ( ldua ratus enam ribu rupiah ).

    PENETAPANNomor 0071/Pdt.P/2019/PA Una.Be eNHN alle )DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:Edy Hamzah bin Hamzah, umur 60, agama Islam, pendidikan D Ill, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Kelurahan Besulutu, Kecamatan Besulutu,Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon ;Surianti binti Asana, umur 52, agama Islam
    Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku yangberkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersediamemenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-10-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 439/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 11 April 2012 — NONA NANI NURANI >< Pemerintah Republik Indonesia,dalam hal ini diwakili oleh Presiden Republik Indonesia
112 — 27
  • Menyatakan Pengadilan Negeri jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara perdata No.439/Pdt.G/2011/PN.JKT.Pst;2. Menghukum Penggugat untuk membanyar biaya perkara sejumlah:Rp. 491.000 .- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-06-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 367 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 September 2015 — DARMAWAN, Lawan PT. BASF INDONESIA
97 — 43
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo; 3. 'Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
    Ampera Raya No. 133 Ragunan, Pasar MingguJAKARTA SELATANPUTUSANNomor 367 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:DARMAWAN, Swasta, Nomor KTP: 3172010205760021, dalam hal ini bertindakdalam kedudukannya selaku DIREKTUR, dari dan karenanya bertindakuntuk dan atas nama PT.
    Putusan No. 367/Padt.G/2015/PN.Jkt.SelJl.Langsat III No. 6 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;TELAH MENDENGAR PARA PIHAK YANG BERPERKARA;TELAH MEMERIKSA BUKTIBUKTI SURAT YANG BERKAITANDENGAN EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 15 Juni2015, yang telah didaftarkan
    mengurangijumlah hutang dagang tahun 2013 sebesar Rp. 2.609.958.595,00 (dua milyarenam ratus sembilan juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu lima ratussembilan puluh lima rupiah);B ahwa hingga saat ini, Penggugat tetap beritikad baik melakukan cicilanpembayaran atas tunggakan hutang dagang tahun 2013 kepada Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan untuk menjaga kepentinganhukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa
    Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalildalil yang diajukanPenggugat dalam gugatan ini kecuali apa yang secara tegas dan jelasdiakui oleh Tergugat.KOMPETENSI ABSOLUT:"PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANGSECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARAAQUO KARENA PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGATKONPENS!
    Seldimana Klausula Arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan Pengadilanuntuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari Perjanjian, bahwaadanya pengakuan akan peralihan kewenangan menyelesaikan sengketa keArbitrase, namun sifatnya tidak mutlak, karena meskipun Perjanjian dibarengiklausula Arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendo atau aktakompromis, maka Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadilisengketa yang terjadi dari Perjanjian, apabila salah satu pihak mengajukangugatan
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-04-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 121/Pdt.G/2017/PN PLG
Tanggal 7 Nopember 2017 — AKA CHOLIK DARLIN, S.Pd.I, -lawan- DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN,, Dkk
125 — 30
  • MENGADILI:1.Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat sebahagian;2.Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Pti
Tanggal 16 September 2021 — 1.SITI MUKHAYYAROH 2.ALI ARWANI 3.KHAMIDATUN NI'MAH 4.NISWATUN MUNFARICHAH 5.WAHYU NUR ANDIKA MELAWAN KEPALA DESA SEMERAK, KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI
70 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Putus : 08-01-2012 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Ta.
Tanggal 8 Januari 2012 — Nyonya LILY SETIANINGSIH,dkk melawan PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KANWIL VII MALANG, dkk
74 — 10
  • - Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.12 /Pdt.G/2012/PN.Ta.- Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.001.000,- (dua juta seribu rupiah).
    PUTUSANSELANomor:12/Pdt.G/2012/PN.Ta.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatanantara:. Nyonya LILY SETIANINGSIH, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN I1.3.Atau2.
    Bahwa oleh karena Permohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan Iharus ditolak, maka beralasan hukum Para Pelawan mohon kepada PengadilanNegeri Tulungagung yang menerima dan memeriksa perkara a quo, berkenanmembatalkan penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor10/EKS/2011/PN.Ta dengan segala konsekuensi hukumnya..
    Tulungagung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Untukitu wajar bila yang terhormat Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksaperkara ini tidak dapat menerima gugatan Perlawanan Para Pelawan (Kompetensirelative).3. Bahwa ternyata gugatan Perlawanan Para Pelawan kabur.
    Majelis hakim yang memeriksa perkara int menolaknya..
    sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Tulungagung tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena yang berhak memeriksa dan mengadilai perkara iniadalah Pengadilan Negeri Semarang, sehingga dengan demikian Eksepsi Terlawan I sudahsepatutnya untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan I dikabulkan maka segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan.Mengingat, pasal dari Undangundang yang bersangkutan;MENGADILI
Pengadilan PA LUMAJANG Perdata Agama
Register : 04-11-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PA LUMAJANG Nomor 3013/Pdt.G/2015/PA. Lmj
Tanggal 29 Maret 2016 — Penggugat vs Tergugat
15 — 3
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
    Lj.Zab)agit yoy ' oODEMI KEADILAN emepasaceek KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama, dalam persidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga,pendidikan terakhir SMP, alamat Kabupaten Lumajang,selanjutnya disebut PENGGUGAT;melawanTERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
    Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaLumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi:Primair:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;3.
    diajukan oleh isteri ataukuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman Penggugat,kecuali apabila Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan pasal pasal tersebut diatas, dikaitkan dengan keberadaan Penggugat yang masih bertempat kediaman di wilayahKabupaten Pesuruan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dapatditerima, dan Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa
    perkara ini.Menimbang, baerdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undangnomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat semua ketntuan perundang undang yang berlaku dan hokum Islam yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menerima eksepsi Tergugat;2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;3 Menghukum
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 27-12-2022 — Putus : 17-01-2023 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 2876/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 17 Januari 2023 — Pemohon:
Tri Ngesti Asmaningaju
76 — 1
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 15-03-2023 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan PN BANYUMAS Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bms
Tanggal 28 Maret 2023 — Pemohon:
YASIRUN
81 — 13

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 22-02-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 33/PDT.G/2013/PN.MTR
Tanggal 30 April 2013 — - JOST OSKAR ALEXANDER - ABEDNEGO LUMINTANG
48 — 29
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
    PUTU SANNOMOR : 33/PDT.G/2013/PN.MTR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkaraantara: JOST OSKAR ALEXANDER ; Pekerjaan Pensiunan, Warganegara Swiss, semula berlamatABEDNEGO LUMINTANG ;di Villa Puncak Tidar D 63 Malang Jatim, saat iniberalamat di jalan Gunung Salak, JPN Kota DenpasarBaliSKDL : 1066682/P3/T1I/2011, dalam hal ini memberikankuasa
    Sengketa tersebutmenyangkut apakah merek barang boleh dan tidak boleh dipergunakan sebagaiNama Perusahaan ;4 Bahwa karena gugatan tersebut menyangkut sengketa mengenai kepemilikan HakAtas Merek dan Hak Atas Nama Perusahaan , maka Pengadilan yang berhakmengadili sengketa Merek adalah Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalampasal 68 UndangUndang Merek No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bahwa karenaitu maka jelas Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini dan oleh karenanya
    yang demikian itu jelas gugatan Penggugat tersebut adalahgugatan yang kabur : bagaimana mungkin baru mendapat kuasa tanggal 30 April 2012telah menayangkan Pengumuman tanggal 11 Agustus 2011 pada Harian Radar Bali dantanggal 10 Nopember 2011 pada Bali Post (Surat Kuasa tidak dapat berlaku surut, olehkarenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapatditerima ; Bahwa berdasarkan EksepsiEksepsi tersebut di atas maka dengan ini Tergugatmohon kehadapan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa
    perkara perdata iniberkenan memeriksa terlebih dahulu Eksepsi Tergugat tersebut dan menjatuhkanputusan :1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;3 Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara perdataI JAWABAN GUGATANBahwa sehubungan Gugatan Penggugat tertanggal 15 Pebruari 2013 maka dengan iniTergugat menyampaikan Jawabvan Gugatan sebagai berikut :1 Bahwa gugatan Penggugat seluruhnya adalah gugatan yang tidak benar dan
    Negeri Mataram bukan merupakanPengadilan Niaga, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka eksepsiTergugat dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat maka Penggugatdibebani biaya perkara ;19Mengingat Pasal 76 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek danperaturanperaturan yang berkaitan dalam perkara ini ;MENGADILI: 1 Menerima eksepsi Tergugat ;2 Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berhak memeriksa
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata
Register : 24-03-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.
Tanggal 10 Juni 2014 — PENGGUGAT TERGUGAT
179 — 6
  • Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa perkara Nomor : 698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
    SALINAN PUTUSANNomor : 0698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwokerto, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam Gugatan PenetapanPensiun pihakpihak antara ;TUTI BANDIYAH binti SLAMET SUWITO, umur 48 tahun, agama slam,pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diRT. 01 RW. 12 Kelurahan Teluk,
    sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :11/K/AG/2001 ;Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam tidak dikenal adanya 1/3 bagian gaji kepada bekas isteri dan 1/3 bagian untuk anak, didalam Hukum Islam hanyadikenal adanya mutah kepada bekas isteri nafkah, maskan dan kiswah selamamasa iddah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 15-01-2024 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN BANYUMAS Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bms
Tanggal 30 Januari 2024 — Pemohon:
AL TUYAN MADSURYANTO
35 — 12

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 29-05-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 12-06-2023
Putusan PN BANYUMAS Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bms
Tanggal 12 Juni 2023 — Pemohon:
TITIN SUMARNI
69 — 37

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 408/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 60

  • M E N G A D I L I :

    1. Menerima eksepsi Tergugat sepanjang mengenai eksepsi kewenangan absolut tersebut ;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 408/Pdt/.G/2020/PN.Bdg;
    3. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 408/Pdt/.G/2020/PN.Bdg tersebut ;
    4. Membebankan biaya
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 31-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PA DEMAK Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Dmk
Tanggal 4 Juni 2018 — PEMOHON melawan TERMOHON
19 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Demak tidak berwenang memeriksa perkara ini;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-02-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 34/PDT.G/2013/PN.MTR
Tanggal 30 April 2013 — - JOST OSKAR ALEXANDER - FARIDA SOERJOPRANOTO
34 — 28
  • Menerima eksepsi Tergugat; ---------------------------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)