Ditemukan 2149 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-06-2011 — Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384/B/PK/PJK/2010 Tanggal 7 Juni 2011 — PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) berlaku sejaktanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitungsejak tanggal 1 Januari 2007, dimana Pos Tarif 8509.40.0000(BM 8%) ;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang diajukan,PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding mohon kepada MahkamahAgung Rlyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauankembali ini berkenan untuk dapat mengabulkan permohonanPemohon Peninjauan Kembaliberdasarkan Peraturan Menter
Register : 15-08-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 232/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 13 Oktober 2014 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.;
H. ARUDJI KARTAWINATA.;
79 — 25
79 — 25
Anton Nurdin Surat Keputusan Menter Dalam Negeri Republik Indonesia = Nomor:161.16339 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaHal 3 dari hal 13 Put.
Register : 30-04-2010 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G2010/PTUN-MDN Tanggal 23 Agustus 2010 — TINGGI TARIGAN : KAKAN.PERTANAHAN KOTA MEDAN
209 — 6
209 — 6
Bahwa disamping itu peralihan Sertifikat Hak Miliktanggal 31 Maret 1998 No. 265 seluas lebih kurang219 M2 sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 1311Maret 1998 tersebut telah melanggar ketentuanPasal 4 ayat 1 Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan yang menegaskan sebelum mengajukanpermohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yangdimohon dibuktikan dengan data yuridis dan datafisik
Register : 10-01-2018 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 29-09-2019
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.TR Tanggal 24 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
40 — 7
40 — 7
tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn Tanggal 26 Juli 2019 — Pemohon:
1.Ahmad Zuhdi
2.Hajjah Amini
10 — 2
1.Ahmad Zuhdi
2.Hajjah Amini
10 — 2
Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
Register : 25-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Bjb Tanggal 4 Oktober 2018 — Pemohon:
LASMINAH
20 — 7
LASMINAH
20 — 7
Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah danPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Register : 17-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0204/Pdt.P/2016/PA.Lmg. Tanggal 19 Desember 2016 — P
17 — 2
17 — 2
yang dijadikan dasar Pemohonmengajukan perubahan identitas yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yangtertulis Majuri Sahari bin Munir, yang seharusnya adalah Madjuri binMunir, dimana nama tersebut ternyata tidak sesuai dengan namaPemohon yang tercantum dalam suratsurat lain yang dimiliki olehPemohon, sehingga Pemohon dalam mengurus akte kelahiran anakkedua akan mengalami kesulitan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter
Register : 16-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 28-04-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Plh Tanggal 13 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
28 — 24
28 — 24
Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca peneiapan)
Register : 23-08-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 09-01-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 21 Desember 2011 — Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);Menteri Keuangan Republik Indonesia
99 — 37
99 — 37
AnwarSuprijadi, M.Sc ;putusan Tergugat bersifat individual, dimanakeputusan Tergugat ditujukan khusus' kepadapenunjukan anggota dan Ketua Komite PengawasPerpajakan untuk melakukan suatu' perbuatanhukum tertentu sebagai mana termuatSurat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal 19Maret 2010 tentang Penetapan Ketua, WakilKetua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakankhususnya sepanjang terkait atas nama Drs.Anwar Suprijadi, M.Sc yang mendasarkanpadaPeraturan Menter
Register : 30-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 0663/Pdt.G/2016/PA.Ba Tanggal 26 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0
14 — 0
sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohonuntuk ijin cerai talaknnya, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan identitasnama Pemohon yang telah pula mencantumkan nama alias dalam identitaspermohonan dan petitumnya karena terjadinya perbedaan ejaan penulisannama dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon dan dalamdokumen lainnya yaitu KTP tertulis nama Pemohon, karenanya patutmempertimbangkan bahwa Majelis setelah memperhatikan Peraturan Menter
Register : 29-11-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 237/B/2021/PT.TUN.SBY Tanggal 27 Desember 2021 — Ir. I GUSTI NGURAH OKTAVIANUS ARIF SUBAGIO. vs 1. PT HONEYMOON PROPERTIES. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
154 — 61
154 — 61
KURNIAWIDHI, KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Karanggan MudaRT.002/RW.003, Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, KabupatenBoger, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PTHoneymoon Properties), berdasarkan Akta Serita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa No. 04, tanggal 10 Maret 2021, danKeputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AH U0016285. AH. 01. 02 Tahu nPatwsan Nomor 237/B/2021/PTTUNS pxHalaman!
Register : 01-10-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgn Tanggal 10 Oktober 2019 — Pemohon:
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
31 — 5
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
31 — 5
makamenurut Hakim Pengadilan Negeri Kandangan permohonan para PemohonHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgncukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untukditerima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum bagi paraPemohon tersebut dikemudian har ;Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka kepada para Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yangditimbulkan dalam permohonan ini ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
Register : 02-07-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Bms Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
Nomor 0116/Pdt.P/2019/PA.Bms19 tahun 2018 Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama, maka oleh karenauntuk kepastian dan kepentingan hukum Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut, terlebih lagiPemohon mendalilkan kepentingannya adalah sematamata dalam rangkamengurus administrasi kKependudukan, maka Majelis memandang perkara inimendesak dan memerlukan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatanbagi Pemohon yang harus lebih diutamakan sehingga Peraturan Menter
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 29-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mtp Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 2
18 — 2
Ke6 dari 9 halamanBuku Nikah Pemohon dan Pemohon II pada saat pencatatan pernikahanPemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan PemohonIl telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menter Agama RI Nomor: 11 Tahun 2007 TentangPencatatan Nikah, sehingga karenanya permohonan Pemohon danPemohon II dikabulkan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.
Register : 12-08-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0168/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 22 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass Lb bois ac JI de plo VI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, karena permohonan Para Pemohon telah sesuaidengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 13-03-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 71/Pdt.P/2015/PA.Sda Tanggal 6 April 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
6 — 0
6 — 0
menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 05-08-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4032/Pdt.G/2016/PA.Bwi Tanggal 14 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
11 — 0
tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas dalam permohonanPemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1),ternyata Pemohon bertempat kediaman dalam wilayah hukum PengadilanHal. 4 dari 10 hal.Pent.No.0013/Pdt.P/2017/PA.BwiAgama Banyuwangi dan Pemohon mengajukan permohonan PerubahanPenulisan Nama/Perubahan Biodata Akta Nikah Pemohon, sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 21-07-2016 — Putus : 29-07-2016 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA CIMAHI Nomor 1135/Pdt.P/2016/PA.Cmi Tanggal 29 Juli 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 9
19 — 9
ada pihak yangmerasa keberatan atas pernikahannya; Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah mendapatkanBuku Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sahbilamana dilakukan = menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menter
Register : 17-01-2011 — Putus : 15-06-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 3/G/2011/PTUN.SBY Tanggal 15 Juni 2011 — PT. DARMO GREEN LAND, KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA, PLT KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA
59 — 23
59 — 23
. + crc rrr cre rere eeeBahwa bangunan direksi skeet tersebut dibangun Penggugatdalam tahun 2005, pada saat itu) Perda No. 7 tahun 1992berlaku dan menjadi dasar hukum yangSahj ++ rrr rrr rrr rrr rrr eeeSelain tidak diperlukan IMB, untuk bangunan direksi keetjuga tidak diperlukan harus memenuhi persyaratan teknisfasilitas dan aksesibilitas, sebagaimana tercantum padaLampiran Peraturan Menter i Pekerjaan UmumNo. 30/PRT/2006 tanggal 1 Desember 2006, Bab Ketentuan7.
Register : 02-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PN Mentok Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mtk Tanggal 13 Februari 2020 — Penuntut Umum:
RINA AKHAD RIYANTI, SH
Terdakwa:
RULLIANSYAH als ABLE Bin R. AHMAD NAWAWI
42 — 12
RINA AKHAD RIYANTI, SH
Terdakwa:
RULLIANSYAH als ABLE Bin R. AHMAD NAWAWI
42 — 12
dengan berat netto 0,220 gram sebelum dilakukan Ujilaboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi0,158 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal putin pada tabel01 dan urine pada tabel 02 milik RULLIANSYAH als ABLE Bin R.AHMAD NAWAW/I positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter
dengan berat netto 0,220 gram sebelum dilakukan Ujilaboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi0,158 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal putin pada tabel01 dan urine pada tabel 02 milik RULLIANSYAH als ABLE Bin R.AHMAD NAWAW/I positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter