• Oleh karena itutidak memenuhi persyaratan dalam prosedur pembuatan sertifikat;Keberatan Kesebelas:Bahwa dalam proses terbentuknya/terbitnya sertifikat tersebut tidak dalamsepengetahuan dan tentunya tidak ada legalitas dari Pejabat Desa, PejabatKecamatan, dan atau PPATK/Notaris.

• bilamana tidak ada laporan dari PPATK apakahpenerapan pasal TPPU bisa berlaku hal tersebut kita lihat UndangUndangnya, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantasTindak Pidana Pencucian Uang dalam kaitan tersebut Pasal 40TPPU berfungsi mencegah, jadi kalau misalnya ada mau diperiksahalaman 165 dari 290 Putusan Nomor 165/Pid.B/2016/PN.PwtTPPU ya seharusnya laporan hasil analisis harus ada, karena itusebagai bukti adakah itu pelanggaran TPPU karena alat bukti dalamTPPU itu tidak hanya terbatas

  pada Pasal 184 dan juga ini perananLHK, PPATK dan semua lembaga yang terkait dengan TPPU sepertiBank makanya si pelapor tidak boleh individu ini menyangkutmasalah kelembagaan yang perlu kerahasiaan kalau dalam bahasapopulernya ini lembaga tindak pidana profesionalisme maka harusdilakukan secara profesional tidak boleh sembarangan seperti Pasal372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pidana umum masalahnya sekarangkenapa Extra Ordinary Crime yang banyak Korupsi;Bahwa apakah dasar laporan TPPU boleh dari perorangan

  Tindak Pidana Pencucian Uang danharusmemberitahukan kepada PPATK;Bahwa PPATK penyelidik keuangan dan hasil analisa wajibdilaporkan ke PPATK, konsekwensi hukum manakala tidak adaLaporan Hasil Analisa dari PPATK, bahwa didalam pemahamanSurat Dakwaan terkait dengan identitas dapat dibatalkan sedangkanbatal demi hukum terkait dengan locus dan tempus;Bahwa ketentuan mengenai profil TPPU untuk pejabat negara adaLHKPN, profil harus sesuai LHKPN;Bahwa TPPU ada pembuktian terbalik, untuk sektor swasta profildibuktikan

  sudah berubah menjadi halal;halaman 172 dari 290 Putusan Nomor 165/Pid.B/2016/PN.PwtBahwa berbicara prosedur apabila tanopa LHA PPATK secaraformalitas bisa mengakibatkan batal demi hukum;Bahwa didalam pembuktian ada parameter pokok yaitu :1.

  Keterkaitan proses penyidikan tindak pidana pencucianuang yang dilakukan oleh Penyidik dan PPATK juga terlihat dalamketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana dalam halpenyidik telah menemukan bukti permulaan cukup mengenai tindak pidanapencucian uang maka penyidik menggabungkan tindak pidana asaldengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yaitu ketentuanPasal

• MH.menyerahkan uang sebesar Rp. 146.000.000, (seratus empat puluh enamjuta rupiah), dimana terdakwa mengatakan bahwa uangtersebutdipergunakan untuk mengurus uangnya di PPATK dan Bank Indonesia,selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SRI SULASTRI yang mana terdakwamengatakan kepada saksi SRI SULASTRI bahwa uang tersebut akan cairdalam waktu 10 (sepuluh hari) efektif dan setelah semuanya beres uangakan dikembalikan, selanjutnya saksi SRI SULASTRI menjaminkanrumahnya yang terletak di Desa Bulusari Kecamatan

  MH. menyerahkan uang sebesar Rp.146.000.000, (Seratus empat puluh enam juta rupiah), dimana terdakwamengatakan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk mengurus uangnyadi PPATK dan Bank Indonesia, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SRISULASTRI yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi SRI SULASTRIbahwa uang tersebut akan cair dalam waktu 10 (sepuluh hari) efektif dansetelah semuanya beres uang akan dikembalikan, selanjutnya saksi SRISULASTRI menjaminkan rumahnya yang terletak di Desa BulusariKecamatan

  MH. dengan maksud agar saksi PUJI HARYATI, SH.MH. menyerahkan uang sebesar Rp. 146.000.000, (seratus empatpuluh enam juta rupiah), dimana terdakwa mengatakan bahwa uangtersebut dipergunakan untuk mengurus uangnya di PPATK dan BankIndonesia, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SRI SULASTRI yangmana terdakwa mengatakan kepada saksi SRI SULASTRI bahwa uangtersebut akan cair dalam wakitu 10 (sepuluh hari) efektif dan setelahsemuanya beres uang akan dikembalikan, selanjutnya saksi SRISULASTRI menjaminkan

  MH. dan saksi NURAENISALEH, SE mengatakan mau meminjam uang yang terakhir kalinyauntuk mengurus uangnya di PPATK dan Bank BI sebesarRp.146.000.000, ( Seratus empat puluh enam juta rupiah )Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN Bbs Bahwa terdakwa pernah memberikan jaminan barang kepada saksi PUJIHARYATI, SH.

• Sidoarjo;

• 1 (satu) Kwitansi yang dikeluarkan DIMAS RENT CAR;
• 1 (satu) Salinan Akta Kuasa Pengambilan Sertifikat no. 14 tertanggal 17 Juni 2020, dari Notaris PPATK YUDI PRATAMA TARMANTO, S.H., M.Kn milik dari Sdri. WINARTI;

Dikembalikan kepada saksi RUSDI;

1. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

• ,MH yang juga pegawai PPATK, meliputi pola:a. Penempatan (placement);b. Pelapisan (layering);c. Integrasi (integration).Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunaiyang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financialsystem) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahappenempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan hartakekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatan;Pola ini tidak terlinat dalam suatu kegiatan Terdakwa H.

  ,MH Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi, AlamatPPATK di Jalan Ir. H.

  Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi,Alamat PPATK di Jalan Ir. H.

  No.2041 K/Pid.Sus/2017bukanlah uang yang didapat dari hasil Korupsi dan/ atau dari tindakpidana (Kejahatan);Tidak dan Bukan Yang dimaksud tindak pidana Pencucian uang dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU;Lembaga Pusat pelaporan dan analisis transaksi kKeuangan (PPATK)akan lebih dulu mengetahui apabila ada transaksi keuangan yang patutdicurigai dan pengguna jasa keuangan berhak dan mempunyaikewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK bahwa telah terjaditransaksi kKeuangan yang mencurigakan

  Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi,Alamat PPATK di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat di depansidang di bawah Sumpah pada Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 Ahlimenjelaskan dan berpendapat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uangpada Intinya mempermasalahkan pelaku yang menyembunyikan,menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana dan/ atau dalamsuatu. kasus harta kekayaan dari Tindak Pidana itu harusHal. 102 dari 131 hal. Put.

• Bahwa soal transparansi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi CalonAnggota KPI Pusat Periode 20192022 dalam proses seleksi(terutama pada tahap seleksi wawancara), termasuk tahapan kerjadan hasil pleno 5 Maret 2019; terutama sekali adanya dugaan hasilpenelusuran yang telah dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK) terhadap aliran dana mencurigakanyang melibatkan para petahana.

  Tugas tim kecil tersebut untuk meneliti jejak rekamsemua peserta yang ikut wawancara dari sisi tracking PPATK. Timkecil tersebut juga dikabarkan telan mengundang beberapakelompok industri penyiaran untuk dimintai pendapat terkait daftarnama yang akan diloloskan ke DPR RI.

  Bahwa berdasarkan fakta yang sesungguhnya pada tanggal 5Maret pelaksanaan seleksi masih berlangsung, dimana 48(empat puluh delapan) peserta seleksi yang mengikutiwawancara sedang dalam proses penelusuran rekam jejakyang melibatkan KPK, PPATK, stakeholder penyiaran,masyarakat umum, dan rekam jejak digital di media sosial,sehingga Panitia Seleksi belum dapat menentukan pesertayang dapat mengikuti proses seleksi berikutnya karena masihmenunggu hasil rekam jejak dari instansi terkait dimaksud;c.

  Prosesseleksi pada saat itu masih berlangsung karena seluruh 48(empat puluh delapan) peserta yang mengikuti seleksiwawancara sedang dalam proses penelusuran rekam jejakyang melibatkan KPK, PPATK, stakeholder penyiaran,masyarakat umum dan rekam jejak digital di media sosial.Selain itu, tidak ada intervensi dari pihak manapun selamaproses seleksi berlangsung.

  S80/M.KOMINFO/ OT.02.03/02/2019, perihalPermohonan Informasi Rekam Jejak KeuanganPeserta Seleksi Calon Anggota KPI Pusat, tanggal 14Februari2019, yang ditujukan kepada Kepala PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),(fotokopi dari fotokopi);Pengumuman Panitia Seleksi Calon Anggota KomisiPenyiaran Indonesia Pusat Periode 20192022tentang Pelaksanaan Seleksi Wawancara CalonAnggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode20192022 tanggal 12 Februari 2019, yangdikeluarkan oleh Ketua Panitia

• PPATK. Pengadilan Negeri dan masih banyak instansiyang berkaitan dengan urusan ini. Atasan Tergugat yang bertugas mengambil barangbarang/benda bersejarah.Dengan keadaan transaksi yang sering itu berdampak rekening Tergugattidak bisa diakseskan sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkahkepada Penggugat.5.

• Putusan Nomor 31 P/HUM/2018pemangku kepentingan (Kementerian Hukumdan HAM, KPK, PPATK, Bawaslu, DKPP danjuga dihadiri oleh DPD RI) untuk membahasisuisu. strategis terkait dengan PeraturanKPU (Bukti T1);7) Bahwa setelah dilakukan tahapan uji publik,ada pertemuan antara Termohon denganDPD RI terkait dengan Peraturan KPU NomorNomor 14 Tahun 2018;8) Termohon melakukan Rapat DengarPendapat dengan DPR dan Pemerintahterkait rumusan Peraturan KPU yang telahdisiapkan guna dilakukan pembahasan;9) Bahwa setelah

  Putusan Nomor 31 P/HUM/2018DKPP RI, Bawaslu RI, KPK, Dewan Pers,Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK), InternationalFoundation For Election System (IFES),dan LembagaLembaga SwadayaMasyarakat (LSM) lainnya yang fokusterhadap pelaksanaan Pemilihan Umum(Pemilu), untuk membahas RancanganPeraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018yang telah dibuat dan dalam uji publiktersebut, aspek ffilosofis, sosiologis,maupun yuridis telah dibahas dalamkegiatan tersebut, dan saransaran telahdituangkan dalam

  Putusan Nomor 31 P/HUM/2018yang lebih jelas dan menghindari adanyamultitafsir dalam menghitung = batasminimal usia 21 tahun untuk menjadi bakalcalon anggota DPD;e Asas Keterbukaan;Pembentukan Peraturan KPU Nomor 14Tahun 2018 telah melewati tahapan ujipublik yang melibatkan pihakpihak di luarlembaga KPU, seperti Partai Politik, mediamassa cetak dan elektronik, DPD RI,DKPP RI, Bawaslu RI, KPK, Dewan Pers,Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK), InternationalFoundation For Election System

• Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN.Cbn.Bahwa seorang nasabah bisa diketahui bahwa ia telah dinyatakanmelakukan tindak pidana jika pihak bank mendapatkan laporan dariPolisi, PPATK, BNN.Bahwa dalam ketentuan BI bahwa seseorang yang sudah dinayatakanTersangka maka tanpa ijin lagi dari BI data rekening Terdakwa bisadibuka atau diberikan informasi kepada penyidik.Bahwa benar dalam slip kolom keterangan seseorang yangmentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keatas harus menyebutkan

  token.Bahwa rekening atas nama Terdakwa tercatat di BCA Pekanbaru.Bahwa mentransfer diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)menggunakan token.Bahwa Terdakwa dalam satu hari pernah melakukan transaksi sebesarRp. 700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka menurut saksi halitu perlu dicurigai asal usul uang dari mana.Bahwa nasabah atas nama Gunawan AMinah telah mentransfer uangke rekening Leo Hun sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah).Bahwa transaksi yang harus dilaporkan ke PPATK

  ,LLM, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di PPATK sejak bulan Januari 2012 sampaidengan sekarang.Bahwa tugas pokok saksi antara lain melakukan analisa hukum danmemberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak PidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khusus dibidangTindak pldana Pencucian Uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh penegak hukum baik di ti8ngkat penyidik KepolisianKejaksaan dan Pengadilan Negeri.Bahwa mekanisme pencucian

  Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN.Cbn.uang sekitar Rp. 2.000.000,00 hingga Rp. 5.000.000,00 dari rekeningtersebut;Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ISNU YUWANADARMAWAN, S.H., LLM dari PPATK (Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan) disebutkan bahwa mekanisme pencucian uang secarasempurna dilakukan dalam tiga tahap yaitu :d.

  Dengan tujuan =menyembunyikan atau menyamarkan asal usuk harta kekayaan ;Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli ISNU YUWANADARMAWAN, S.H., LLM dari Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan ( PPATK ) memberikan pendapat bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan seorang pelaku tindak pidana meminjamatau. mempergunakan rekening orang lain untuk menampung,menempatkan, mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana dipandangsebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan

• (keterangan Ahli Pidana atau petunjuk /arahan dari PPATK) ataskejanggalan serta pemaksaan tersebut, Pemohon menyatakan dalamBAP tidak menerima adanya pemeriksaan itu karena dianggapmerupakan suatu pengulangan terhadap proses penjatuhan pidana untukyang ke2 (dua) kalinya terhadap kasus yang sama, dan atas nilai/obyekkerugian yang sama.Bahwa proses penyidikan Tindak Pidana Pasal 374 KUHP tepatnyapada bulan Mei 2015, Pemohon masih menjalani Proses Penyidikan diUnit Jatanras Ditreskrimum yang seharusnya

  Polisi NomorLP/352/V/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 11 Mei 2015 menjadi cacatdan batal demi hukum karena telah melanggar aturan hukum Pasal 75UU No 8 Tahun 2010 yang Menyatakan : "Dalamhalpenyidikmenemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidanapencucian uang dan tindak pidanaasal, maka penyidik wajibHal. 5 dari57 Putusan No. 03/Pid.Prap /2016/PN.JKT.Sel.17.18.19.mengqgabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK

  Selainberdasarkan Surat Bukti Kredit tersebut di atas masih adabarang perhiasan emas berlian milik nasabah ANDRI yangbelum ditebus dan saat ini masih berada di kantor Pegadaiancabang Blok A Jakarta Selatan.Saksi Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM, Sesuaisurat Kapolda Metro Jaya NomorR/8051/X1I/2015/Ditreskrimum, tanggal 04 Desember 2015yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK) perihal Permohonan AbhiPPATK selanjutnya saksi ditugaskan oleh Ka PPATKmemberikan

  PERDANACUNDA yang dilakukandengan cara menyuruh pembantunya Sdr.ANDRI untukmenggadaikan hasil kejahatan Tindak Pidana Penggelapanke berbagai Kantor Pegadaian di wilayah Jakarta Selatanyang mana uangnya disimpan di rekening pribadi TersangkaIBRAHIM PERDANACUNDA;Penetapan status Tersangka terhadap IBRAHIMPERDANACUNDA sebagai pelaku tindak pidana pencucianuang telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaituadanya alat bukti yang sah diantaranya keterangan 8(delapan) orang saksi, keterangan ahli dari PPATK

• Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa a Kantor/Instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak maupun BPN diJakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi, maupun PemerintahPusat, Instansi Penegak Hukum, KOMNAS HAM, DPRD dan MenteriKeuangan RI, BI, KPK, PPATK, BPK RI dan/dimana perlu.......2.

  tertanggal 1 Mei 2013 yang dibuat oleh TerdakwaMUHAMMAD SYAFIUDDIN Bin HASAN tersebut berisikan bahwa Terdakwa1.selaku Penerima Kuasa diberikan hak untuk dan atas nama Pemberi Kuasauntuk bertindak/melakukan halhalsebagai berikut :Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa a Kantor/Instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak maupun BPN diJakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi, maupun PemerintahPusat, Instansi Penegak Hukum, KOMNAS HAM, DPRD dan MenteriKeuangan RI, BI, KPK, PPATK

  berdasarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan TerdakwaMUHAMMAD SYAFIUDIN (selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)BHAKTI NUSA Pemerintah Kota Singkawang telah mendapatkan Surat Kuasa dari51Sdr Misrun Nurdin, dkk untuk mendampingi/ mewakili Pemberi kuasa guna berurusankepada Kantor/ instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak mapunBPN di Jakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi maupun Pemerintah Pusat,Instansi Penegak hukum, Komnas Ham, DPRD dan Menteri Keuangan RI, BI, KPK,PPATK

• BANK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta dan berkantorantara lain di Bank Indonesia Cabang Surabaya, JalanPahlawan Nomor 105, Surabaya;3.PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSIKEUANGAN, disingkat PPATK, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda 35, Jakarta 10210;Halaman 1 dari 38 hal. Put.

  telah dilakukannya tersebut telah dijatuhipidana dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa selain itu sebagai majikan Tergugat Il, Tergugat berdasarkanketentuan pasal 1367 BW juga harus bertanggung jawab penuh atas kerugianyang diderita Penggugat sebagai akibat melawan hukum Tergugat II;Bahwa karenanya menurut hukum Tergugat dan Tergugat II bertanggungjawab renteng terhadap kerugian yang diderita Penggugat;Bahwa Bank Indonesia (Turut Tergugat I) dan PPATK

  Penggugat kepada turut Tergugat II hanya bisadimungkinkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum berupapelanggaran terkait kerahasiaan dalam hal pelaporan TransaksiKeuangan Mencurigakan yang diatur berdasarkan UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut "UU TPPU) dalamPasal 83 (2) yang menyebutkan secara limitatif bahwa Pelanggaranterhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (dalam hal iniPejabat dan Pegawai PPATK

• Bahwa sebidang tanah tersebut akan di akan di balik nama olehPemohon dari nama ibu kandung Pemohon ke nama Pemohon dan adikkandung Pemohon di Notaris PPATK Bustan,S.H., MKn Namun pihakNotaris mensyaratkan untuk mengajukan Permohonan wali Pengampu diPengadilan Agama dikarenakan ada ahli waris yang memiliki penyakitGanguan Retardasi Mental.7.

• Dana yang cukup besar itu sudahterlacak oleh PPATK dan sudah disampaikan kepada KPK.

  Ia juga memilikisimpanan di salah satu bank di Spore sebesar Rp.20M.Dan yg cukup besaritu sdh terlacak oleh PPATK dan sdh disampaikan kpd KPK. Irwandi jugaditengarai terlibat dlm sejumlah proyek SPJ fiktif. Sebarkan berita ini agarrakyat tahu kalau pemimpin aceh itu seorang maling besar.Ttd: PejuangTiro.saleum,8.

  Dari Let Bugeh sebesar Rp7M. dari 25kontraktor pd thn 2008 s/2009 sebesar Rp12M dan dari dana tidak jelas selama 3 thnterakhir ini Rp4,5 M. ia juga memiliki simpanan di salah satu bank di Spore sebesarRp20M. dan yg cukup besar itu sdh terlacak oleh PPATK dan sdh disampaikan kpdKPK. Irwandi juga ditenggarai terlibat dlm sejumlah proyek SPJ fiktif. Sebarkan beritaini agar rakyat tahu kalau pemimpin aceh itu seorang maling besar.

• Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku DirekturCV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian PerseroanKomanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8 Agustus 2011,bersamasama dengan saksi RD. Didi Gunadi bin RD.

  Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV PilarPerdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian PerseroanKomanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris danPejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8Agustus 2011 yang bergerak dibidang :Peternakan Ayam;Perdagangan Umum;Produksi Air Mineral dalam kemasan;Perencanaan dan Pelaksanaan / Pemborongan Bangunan;Usaha Real Estate;Pemberian Jasa;Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;ONO AF wWwN >Peternakan dan Perikanan

  Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik pada tanggal 8 Agustus 2011mendirikan Perseroan Komanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih,S.H yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebutdinyatakan bahwa Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidikberkedudukan sebagai Direktur dan saksi H.

  Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku DirekturCV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian PerseroanKomanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8 Agustus 2011,bersamasama dengan saksi RD Didi Gunadi bin RD.

• antara lain:Menerima setoran dan membayarkan uang penarikan tabunganatau deposito;Mengadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan;Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar;Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas;Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari;Berlanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian;Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK

  lain: Menerima setoran dan membayarkan uang penarikan tabunganatau deposito; Mengadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan; Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar; Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas; Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari; Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian; Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK

  Mengadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan; Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar; Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas; Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari; Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian; Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan yangberlakuDan berdasarkan Job Description Bagian

• sudah ada,system juga dapat menghasilkan sebuah normal ratio untuk kombinasiwaktu yang diinginkan setiap harinya, semua data pada system inidisimpan pada database local yang bernama cjcampaign;Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidakmerasa keberatan:;AHLI : MUHAMMAD NOVIAN : dipersidangan pada pokoknya menerangkandibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa, Ahli bekerja dibagian Analis Hukum, Direktorat Hukum danRegulasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

  ) Jakartadari sejak September 2007 sampai dengan sekarang; Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi di PPATK melakukan analisishukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tinda PidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya dibidangtindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh Penegak Hukum ditingkat penyidikan di Kepolisian,Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan; Bahwa, tugas dan kewenangan PPATK, berdasarkan Pasal 38 UU RI No.8tahun

  PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang; Bahwa, fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 UU RI No.8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :a. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;d.

• terhadap nomorrekening 339901002679508 setelah diambil sample, pada tanggal 5Maret 2016 telah terjadi 240 (dua ratus empat puluh) transaksi;Bahwa saksi Nita Irene dan saksi Oktavia Hevy Kristiana mengatakanmereka pernah mendengar kabar kalau uang yang dikumpulkan darimember Trading Gold Communityternyata dipergunakan oleh Terdakwauntuk kepentingan pribadinya sendiri, diantara membeli sebuah mobilHonda Jazz, rumah di Kabupaten Purbalingga dan tanah di KabupatenKaranganyar;Bahwa menurut Ahli dari PPATK

  Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkanpihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang didugaberasal dari hasil tindak pidana;Bahwa ketentuan pidana terhadap pelaku transaksi kKeuangan yangmencurigakan terdapat dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 UndangUndangNomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, dimana dalam peraturan tersebut ada pelakuaktif dan ada pelaku pasif.

  disita, Hakim memerintahkan Jaksa PenuntutUmum untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan apabilamemang masih ada harta kekayaan yang belum disita; Bahwaterkait dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, Ahli menilaiada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan ataumenyamarkan harta kekayaan yang diduga berasal dari penipuan ataupenggelapan, dan pihak penyidik juga sudah melaporkan resumepenyelidikan awal dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang atasnama Terdakwa kepada PPATK

  sehingga PPATK langsung mengadakanpenyelidikan atas dugaan tersebut dengan dasar resume dari penyidik;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum Pengadilan NegenBoyolali perkara Nomor 52/Pid.B/2018/PN Byl tertaanggal 31 Agustus 2018, MajelisHakim Tingkat Banding mempertimbangakan sebagai dibawah ini : Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berupa dakwaan kombinasi:KESATU:Melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

• dengan alasan Bank Korea tidak pernah menerbitkan Obligasi Travel Cektersebut. kemudian Obligasi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SYUKRIANIYUNUS, lain Terdakwa mengatakan bahwa "Saya akan mencairkan sendiri" ObligasiTravel Cek tersebut.Bahwa setelah Obligasi diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepadasaksi CONNIE SUTEDJA untuk mengeluarkan uang yang ada di Obligasi Travel Cektersebut memerlukan biaya kurang lebih Rp.600.000.000, (Enam ratus juta rupiah)dengan alasan untuk membayar PPATK

  dengan alasan Bank Korea tidak pernah menerbitkan Obligasi Travel Cektersebut, kemudian Obligasi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SYUKRIANIYUNUS, lain Terdakwa mengatakan bahwa "Saya akan mencairkan sendiri " ObligasiTravel Cek tersebut.Bahwa setelah Obligasi diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepadasaksi CONNIE SUTEDJA untuk mengeluarkan uang yang ada di Obligasi Travel Cektersebut memerlukan biaya kurang lebih Rp.600.000.000, (Enam ratus juta rupiah)dengan alasan untuk membayar PPATK

  saat 2 lembar Obligasi Travel Check Bank Korea masingmasingsenilai USD 500.000 dicairkan di Bank Korea di Gedung GKBI SudirmanJakarta Selatan oleh saksi bersama dengan ENCE SUHENDAR dan IKHSANYUNUS, ternyata travel tersebut ditolak karena Bank Korea tidak pernahmenerbitkan obligasi travel check tersebut ;Bahwa travel check tersebut dikembalikan oleh saksi kepada Terdakwa yangakan mencairkannya sendiri dan menurut saksi untuk mencairkannyamembutuhkan biaya sebesar Rp. 600.000.000 untuk membayar PPATK

  ternyata oleh pihakBank Korea ditolak dengan alasan Bank Korea tidak pernah menerbilkan ObligasiTravel Cek tersebut ;kemudian Obligasi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwamengatakan bahwa "Saya akan mencairkan sendiri" Obligasi Travel Cek tersebut.Setelah Obligasi diterima, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi CONNIESUTEDJA untuk mengeluarkan uang yang ada di Obligasi Travel Cek tersebutmemerlukan biaya kurang lebih Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) denganalasan untuk membayar PPATK

  ternyata oleh pihak Bank Korea ditolak denganalasan Bank Korea tidak pernah menerbilkan Obligasi Travel Cek tersebut,kemudian Obligasi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwamengatakan bahwa "Saya akan mencairkan sendiri" Obligasi Travel Cek tersebut.Setelah Obligasi diterima, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi CONNIESUTEDJA untuk mengeluarkan uang yang ada di Obligasi Travel Cek tersebutmemerlukan biaya kurang lebih Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) denganalasan untuk membayar PPATK

• untukkegunaan dan pemasaran wewenang Dinas Kehutanan dan kegunaan untuk kegiatanproyek penanaman kelapa sawit yang didanai oleh APBD atau dijual kepada pihak lain.Bahwa ada bibit sawit yang dihibahkan kepada beberapa kelompok tani, tetapi tidaktahu namanama kelompok taninya.Bahwa yang menangani bibit sawit yaitu Ponimin/terdakwa.Bahwa bibit sawit tersebut diberikan secara gratis kepada kelompok tani.Bahwa saya tidang mengetahui mengenai bibit sawit yang bersubsidi.Bahwa Ponimin/terdakwa sebagai PPATK

  tahun 2007, sedangkan Ponimin/terdakwa PPATK tahun 2006untuk 450 Ha.Bahwa program 450 Ha Sudah dilaksanakan, tetapi saya tidak tahu apakah beresdalampelaksanaannya.Bahwa yang melaksanakan penanaman bibit sawit adalah 11 kelompok tani.Bahwa ada tim khusus untuk menyeleksi kelompok tani, sedangkan yang memutuskanadalah Kepala Dinas/Ir.

  Udi.Bahwa saksi tidak tahu penanaman kelapa sawit di lahan seluas 1000 Ha.Bahwa ketika saya menjabat PPATK selalu membuat laporan.Bahwa saya tidak tahu bantuan tahun 2006 sudah diterima oleh kelompok tani dantahun 2007 dimasukan lagi.Putusan No.01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm.

  dan 2 orang staf.Bahwa saya mengetahui asal bibit sawit dari UPT pembibitan dan setahu saya bibittersebut dihibahkan kepada kelompok tani.Bahwa PPATK tidak lapor kepada saya.Bahwa tanaman kelapa sawit kurang lebih 2 sampai 3 tahun baru bisa panen.Bahwa yang menunjuk lahan seluas 550 Ha untuk ditanami sawit adalahKepala Dinas berdasarkan SK No.16 tanggal 1 Juni 2006.Putusan No.01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm.

  Bahwa Ponimin ditunjuk sebagai PPATK untuk program tanaman sawit seluas 550 Ha. Bahwa pada tahun 2006 ada kegiatan pengembangan penanaman kelapa sawit 550Ha sebagai pelaksana kegiatan bibit sawit adalah Ponimin. Bahwa untuk penanaman bibit sawit 550 Ha anggaran dari APBD KabupatenHulusungai Selatan. Bahwa pada tahun 2006 Saya pernah melakukan perencanaan penanaman kelapasawit.