suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dan II dahulu sebagai Para Tergugat dan Il di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa awal mulanya Tergugat telah mengeluarkan keputusan untukmelakukan penjualan asetaset kredit dengan cara mengeluarkanPengumuman kepada Investor tentang Program Penjualan Asetaset Kredit(PPAK

Tri Sangga Guna, PT.sehingga Penggugat telah mengisi formulir yang telah disediakan oleh Tergugat berupa surat penawaran mengikuti lelang dalam PPAK dan menyerahkankepada Tergugat pada tanggal 17 Juli 2002 (P2 dan P93) ;Bahwa surat penawaran dari Penggugat tersebut, kemudian padatanggal 25 Juli 2002 Penggugat telah menerima surat pemberitahuan dariTergugat No.

PROG1780/BPPN/0702 tentang Permintaan agar Penggugatmemasukkan kembali surat penawaran untuk program PPAK yang sudahdiperbaiki, karena penawaran yang telah diserahkan Penggugat masih dibawahharga dasar yang telah ditentukan Tergugat (P4) ;Bahwa dengan adanya surat Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal26 Juli 2002 Penggugat telah memasukkan atau menyerahkan kembali kepadaTergugat surat penawaran yang telah diperbaiki (P5) ;Bahwa dengan adanya surat penawaran dari Penggugat yang telahdiperbaiki

No. 435 K/TUN/2004Amerika serikat) pada tanggal 12 Juli 2002 sebagai syarat keikutsertaanPenggugat pada Program Penjualan Asetaset Kredit (PPAK) yang diumumkanTergugat tanggal 17 Juli 2002 tidak diserahkan/tidak dikembalikan kepadaPenggugat selaku investor, sekalipun didalam butir 7 ketentan tentangpersyaratan bagi investor untuk berpartisipasi dalam PPAK, setoran jaminantersebut akan dikembalikan kepada investor apabila penawaran yang diberikantidak dapat diterima oleh Tergugat ;Selain itu ternyata

suratgugatannyanya pada butir 10 ;DARI TERGUGAT IIBahwa Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena dalam gugatan yangdiajukan Penggugat, Penggugat pada intinya hanya memperosalkan uangsetoran jaminan (security deposit) yang telah disetorkan/diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat tidak diserahkan/tidak dikembalikan lagi olehTergugat kepada Penggugat padahal dalam butir 7 Ketentuan tentangPersyaratan bagi investor untuk berpartisipasi dalam PPAK

Global Bara Mandiri
Pembanding/Tergugat II : Notaris/PPAK & PPAT Chaeles, SH., M.Kn Diwakili Oleh : Notaris/PPAK & PPAT Chaeles, SH., M.Kn
Pembanding/Tergugat III : Winoto Kartono Then
Terbanding/Penggugat : YAYAN SOPIYAN, SE.

Menetapkan Pemohon lahir dengan nama : SUHARTINI, di JONTLAK tanggal 31 Desember 1976, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 6621 d/PPAK/LTH/1988, tanggal 27 Agustus 1988 maupun Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon ;

KKK nomor : S-94/PPAK/DIR/0817 tanggal 7 Agustus 2017, perihal Surat minat membeli PT. Duta Mentari Raya.

KKK nomor : S-112/PPAK/DIR/0917 tanggal 11 September 2017 perihal persetujuan penundaan pembayaran tahap pertama atas jual beli saham DMR.

KKK nomor : S-118/PPAK/DIR/0917 tanggal 13 September 2017 perihal Tanggapan atas surat KKK tertanggal 13 September 2017.

KKK nomor : S-122/PPAK/DIR/0917 tanggal 15 September 2017 perihal Tagihan Pembayaran Uang Muaka Pengambilalihan DMR.

KKK nomor : S-124/PPAK/DIR/0917 tanggal 16 September 2017 perihal instruksi untuk penghentian operasi pabrik kelapa sawit (PKS) oleh PT. Karya Kuala Kubu (KKK) dan pengeluaran seluruh karyawan KKK serta Barang-Barang Milik KKK dari PKS DMR.

Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No. 3871.a/PPAK/LTH/1988 dari semula tercatat atas nama RUSIHAN HILIAWATI dirubah menjadi ROSIHAN HILIAWATI.3.

IslamPekerjaan : Mengurus Rumah TanggaSelanjutnya disebut sebagai PEMOH ON Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar para saksi dan Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon melalui permohonannya tertanggal 29 Januari2016 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29Januarisebagai12016 , Register Nomor 51/Pdt.P/2016/PN.Dps. telah mengajukan permohonanberikut;Bahwa Pemohon, berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 3871.a/PPAK

HILIAWATI.Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Denpasar agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon danselanjutnya menetapkan sebagai berikut:1 Mengabulkan permohonan Pemohon.2 Member ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama asalRUSIHAN HILIAWATI menjadi ROSIHAN HILIAWATI.3 Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaDenpasar untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta KelahiranNo. 3871.a/PPAK

dalamtenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelahpemeriksaan dianggap cukup, para pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon.2 Member ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama asalRUSIHAN HILIAWATI menjadi ROSIHAN HILIAWATI.3 Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaDenpasar untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta KelahiranNo. 3871.a/PPAK

Member iin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama asalRUSIHAN HILIAWATI menjadi ROSIHAN HILIAWATI.3 Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaDenpasar untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta KelahiranNo. 3871.a/PPAK/LTH/1988 dari semula tercatat atas nama RUSIHANHILIAWATI dirubah menjadi ROSIHAN HILIAWATI.3.

Member ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama asalRUSIHAN HILIAWATI menjadi ROSIHAN HILIAWATI.4 Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaDenpasar untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta KelahiranNo. 3871.a/PPAK/LTH/1988 dari semula tercatat atas nama RUSIHANHILIAWATI dirubah menjadi ROSIHAN HILIAWATI.3.

Prima Harkat Sejahtera selaku pembeli piutang dan hak cessieatas nama Penggugat mendapatkannya melalui Program Penjualan Asset Kredit IV(PPAK IV) ;Bahwa Direktur Utama PT. Prima Harkat Sejahtera selaku pembeli piutangdan hak cessie atas nama Penggugat, adalah :1. Keponakan Penggugat Putera dari kakak perempuan kandung Penggugat (Ny. BettyJoshua) yang bernama Inggard Joshua ;2. Salah seorang Pengurus di PT.

Sedangkan menurutketentuan yang disyaratkan pada program Penjualan Asset Kredit IV (PPAK IV) adalahprogram penjualan hanya ditujukan untuk pihak investor (bukan Debitur) yang tidakada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan Debitur dan pihakterafiliasinya. Ketentuan tersebut diatas juga tertulis pada Pasal 12 ayat (12.10 butir (a)perjanjian jual beli piutang, yang ditandatangani oleh Tergugat dengan PT.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Ketua BPPN No. 012/PPAK IV/Portofolio/ObligorDebtor/Tunai/1003 tentang Jual Beli dan Pengalihan Piutang (cessie) atasnama Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera adalah cacat hukum yangakibatnya menjadi batal dan tidak sah ;3. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan baru yang berisipencabutan Surat Keputusan No. 012/PPAK IV/Portofolio/Obligor Debtor/Tunai/1003 tentang Jual Beli dan Pengalihan Piutang (cessie) atas nama Penggugat kepadaPT.

Prima Harkat Sejahtera (Nomor.012/PPAK IV/Portofolio/ObligorDebtor/Tunai 1003) ;Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tentang penjualan danpengalihan piutang (Cessie) atas nama Penggugat kepada PT. Prima HarkatSejahtera tersebut ;4. Menyatakan tuntutan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ;5.

PrimaHarkat Sejahtera, (Keputusan Nomor. 012/PPAK IV/Portofolio/ObligoDebtor/Tunai/1003) cacat hukum (vide Pasal 53 ayat (la) UndangundangNomor. 5 Tahun 1986 juncto Undangundang Nomor. 9 Tahun 2004), makatuntutan Penggugat agar Keputusan tersebut dinyatakan batal adalahberalasan hukum untuk dikabulkan ;Bahwa Judex Factie berkesimpulan surat BPPN tersebut cacat hukum didasarkanpada bukti yang diajukan Termohon Peninjauankembali semula Penggugatbahwa Direktur Utama PT.

Bahwa advis/saran atau petunjuk Terdakwa meminta kepada Roy E.AWullur (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar segera menghubungi AmrilBudiman dan menyampaikan kepada Amril Budiman Muchtar (Terdakwadalam berkas terpisah) bahwa ada prospek bisnis lelang/penjualan asetkredit (PPAK 3) aset PT.

PPSU pada PPAK III diBPPN akan tetapi pihak PT. Tribrata Mitra dalam hal ini MuhammadRusdi Samad/Direktur PT. Tribrata Mitra memberikan surat kuasa padaAmril Budiman tertanggal 24 Maret 2003 untuk menandatanganiperjanjian antara PT. BNI Securities dan PT. Tribrata Mitra tentangKerjasama Pembelian Aset Kredit pada PPAK III di BPPN; sehingga padahari yang sama, senin tanggal 24 Maret 2003 terbitlah perjanjiankerjasama program pembelian asetaset kredit BPPN antara PT. BNISecurities dengan PT.

Bahwa advis/saran atau petunjuk Terdakwa meminta kepada Roy E.AWullur (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar segera menghubungi AmrilBudiman dan menyampaikan kepada Amril Budiman Muchtar (terdakwadalam ber kas terpisah) bahwa ada prospek bisnis lelang/penjualan asetkredit (PPAK 3) aset PT.

PPSU pada PPAK III diBPPN akan tetapi pihak PT. Tribrata Mitra dalam hal ini MuhammadRusdi Samad/Direktur PT. Tribrata Mitra memberikan surat kuasa padaAmril Budiman tertanggal 24 Maret 2003 untuk menandatanganiperjanjian antara PT. BNI Securities dan PT. Tribrata Mitra tentangKerjasama Pembelian Aset Kredit pada PPAK III di BPPN; sehingga padahari yang sama, Senin tanggal 24 Maret 2003 terbitlah perjanjiankerjasama program pembelian asetaset kredit BPPN antara PT. BNISecurities dengan PT.

Bahwa perbuatan dari Penggugat dan Tergugat yang membuat AktaPelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan No. 19tertanggal 14 Mei 2019 dihadapan Dana Barus.SH.SpN, Mkn selakuNotaris dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan PPAK di KabupatenDeli Serdang dengan nominal uang Rp. 58.000.000., (lima puluhdelapan juta rupiah) adalahSAH Menurut Hukum berdasarkan dalamPasal 1320 KUHPerdata, yakni ;.

Disebabkan tanah danrumah tersebut adalah milik Tergugat sebagaimana Kwitansipembayaran atas tanah dan bangunan pada tanggal 27 April 2019 yangtelah dikuatkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan GantiRugi dengan No. 19 tertanggal 14 Mei 2019 dihadapan DanaBarus.SH.SpN, Mkn selaku Notaris dan Pejabat Pembuatan Akta Tanahdan PPAK di Kabupaten Deli Serdang.

(Objek Sengketa) pada tanggal 27 April 2019 yang telah dikuatkandalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan No.19 tertanggal 14 Mei 2019 dihadapan Dana Barus.SH.SpN, Mkn selakuNotaris dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan PPAK di KabupatenDeli Serdang.

Selanjutnya PenggugatDr dan Tergugat Dr menghadap Dana Barus.SH.SpN, Mkn selakuNotaris dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan PPAK di KabupatenDeli Serdang guna membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah denganGanti Rugi sesuai dengan Akta No. 19 tertanggal 14 Mei 2019.Sehingga kesepakatan yang tertuang didalam Akta Pelepasan Hak AtasTanah dengan Ganti Rugi dengan No. 19 tertanggal 14 Mei 2019dihadapan Dana Barus.SH.SpN, Mkn selaku Notaris dan PejabatPembuatan Akta Tanah dan PPAK di Kabupaten Deli Serdang

dengan No. 49 tertanggal 14 Mei 2019 dihadapan Terbanding IIselaku Notaris dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan PPAK diKabupaten Deli Serdang (vide Bukti P9), (vide Bukti T.I5) dan(vide Bukti T.II1).9.2.

Bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor :1559.f/PPAK/LTH/1988.4. Bahwa untuk mengajukan mencabut Akta Kelahiran Tahun 2015 Nomor:5202LT040820150196 tersebut, perlu ada penetapan dari PengadilanNegeri.Bahwa berdasarkan Posita permohonan diatas, Pemohon mohon kehadapanBapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untu memeriksapermohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor55/Pdt.P/2020/PN.Pya1.

Menetapkan Permohonan lahir dengan nama WAWAN SUJUDIN lahir diPraya, 28 Oktober 1974 yang di buktikan dengan Akta Lahir Nomor:1559.f/PPAK/LTH/1988.3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Lombok Tengah untuk Mencabut Akta Kelahiran Tahun 2015Nomor: 5202LT040820150196 karena Pemohon telah memiliki AktaKelahiran Nomor: 1559.f/PPAK/LTH/1988.4.

mengajukan bukti suratberupa :1. 1 (Satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No NIK.5202012810740002 atas nama WAWAN SUJUDIN, tempat dan tanggal lahirPraya, 28 Oktober 1974, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P1;2. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202LT040820150196 lahir atas nama WAWAN SUJUDIN, tertanggal 4 Agustus2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2;3. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor1559.f/PPAK

kandung Pemohon adalah PAIDJO danSUMARTHI sedangkan orangtua angkat Pemohon adalah SUKARNOdan JUMINAH; Bahwa benar Pemohon diangkat anak oleh SUKARNO danJUMINAH sejak Pemohon masih bayi;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatasdan berdasarkan faktafakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon inginmencabut Akta Kelahirannya yang baru nomor 5202LT040820150196 lahiratas nama WAWAN SUJUDIN, tertanggal 4 Agustus 2015 oleh karena Pemohontelah memiliki Akta Kelahiran yang lama nomor 1559.f/PPAK

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama IMANUDDIN tempat lahir di Batujai tanggal 18 Juni 1973, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 9721.c/PPAK/LTH/1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 29 September 1988 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah pasport No.

perkara ;Tentang duduk perkara Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telahdidaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkaraNomor : 166/Pdt.P/2019/PN.Pya tanggal 16 September 2019 telahmengemukakan dasardasar pertimbangan permohonan pemohon sebagaiberikut :Adapun yang menjadi dasar dasar permohonan dari pemohon sebagai berikut : Bahwa Pemohon lahir dengan nama: IMANUDDIN, di Batujai, tanggal 18Juni 1973, sebagai mana tersebut dalam Akta KelahiranNo.9721.c/PPAK

Bahwa untuk dapat menggunakan nama : IMANUDDIN, dengan tempat /tanggal lahir : Batujai, tanggal 18 Juni 1973, sebagai mana tersebut dalamAkta Kelahiran No.9721.c/PPAK/LTH/1988, oleh Kantor Imigrasi Mataramharus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama IMANUDDIN, dengantempat / tanggal lahir : Batujai, tanggal 18 Juni 1973, sebagai mana tersebutdalam Akta Kelahiran No.9721.c/PPAK/LTH/1988, yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengahtertanggal 29 September 1988.3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaikiPassport No.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9721.c/PPAK/LTH/1988 atasnama IMANUDDIN lahir di Batujai tanggal 18 Juni 1973, tertanggal 29September 1988, selanjutnya diberi tanda P2.3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum TingkatAtas (SMA) atas nama IMANUDDIN lahir pada tanggal 18 Juni 1973 diBatujai, tertanggal 8 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda P3.4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/32/IV/2008 antara H.IMANUDDIN dengan RAHMAWATI, selanjutnya diberi tanda P4.5.

Menetapkan Pemohon lahir dengan nama IMANUDDIN tempat lahir diBatujai tanggal 18 Juni 1973, sebagaimana tersebut dalam Akta KelahiranNomor : 9721.c/PPAK/LTH/1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 29 September1988 ;3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah pasportNo.

tanggal10 November 2000 tentang Kebijakan Penyehatan danRestrukturisasi Utang Perusahaan (selanjutnya disebut Keputusan;KKSK 03/2000) dan Pedoman Pelaksanaan Program Penjualan AsetKredit Ill (PPAK Ill) BPPN tanggal 31 Januari 2003 (selanjutnyadisebut PPAK IIl BPPN). Padahal Keputusan KKSK 03/2000 danPPAK IIl BPPN tersebut merupakan peraturan yang hanya mengikatbagi BPPN, dan bukannya mengikat bagi Tergugat apalagi TergugatIl.

MenurutPenggugat, PJB Piutang tersebut tunduk pada Keputusan KKSK03/2000 dan PPAK Ill BPPN yang melarang pembeli (Tergugat 1)memiliki hubungan/terafiliasi dengan debitur (Tergugat IV). Jadi yangdijadikan dasar hukum atas gugatan Penggugat adalah KeputusanKKSK 03/2000 dan PPAK III BPPN tersebut;. Bahwa dari dalil Penggugat di atas secara jelas dapat diketahuibahwa yang dilarang untuk memiliki hubungan (afiliasi) dengandebitur/Tergugat IV adalah pembeli/Tergugat .

Penggugat tidak memiliki Persona Standi in Judicio1.Bahwa transaksi jual beli piutang terhadap Tergugat IV dalamProgram Penjualan Aset Kredit Ill (PPAK II).

Sedangkan Pedoman PPAK Ill hanyalahmerupakan peraturan internal BPPN dalam pelaksanaan PPAKIll, sehingga sama sekali bukan merupakan suatu peraturanperundangundangan. Ketentuanketentuan dan syaratsyaratyang secara hukum berlaku dan mengikat bagi pelaksanaantransaksi jual beli dan pengalihan piutang antara BPPN selakupenjual piutang.

Bahwa dari pernyataan Penggugat tersebut jelas menunjukkanbahwa keputusan KKSK 03/2000 dan PPAK Ill tersebut adalahperaturan yang mengikat kepada BPPN dan bukan kepadasiapapun dalam hal ini Tergugat Ill. Jadi jika BPPN dibebankansuatu kewajiban untuk meneliti tentang pembeli piutang(Tergugat ) tersebut memiliki hubungan (terafiliasi) dengaindebitur (Tergugat IV) atau tidak;6.

Global Bara Mandiri
2.Notaris/PPAK & PPAT Chaeles, SH., M.Kn
3.Winoto Kartono Then

Pelaksanaan Program Penjualan Aset Kredit III (PPAK III!)

Kredit Ill (PPAK Ill) BadanPenyehatan Perbankan Nasional tanggalj 31 Januari 2003 khususnyatentang syarat Pernyataan Kepatuhan,!

PPAK III BPPNdiatur pula di dalam perjanjian dimaksud. Hal itu sesuai' dengan asas pactasunt servanda (periksa: ketentuan Pasal 1338; KUHPerdata). Oleh karenaitu, kKetentuan dalam Keputusan KKSK! 03/2000 maupun PPAK III BPPNtidak dapat digunakan sebagai dasari untuk mengajukan gugatan terhadapPara Tergugat maupun Turut! Tergugat.

maupun PPAK III BPPN.2 Bahwa di dalam Anggaran Dasar PT Mandala Buana Bhakti/PT MBB!berikut perubahanperubahannya dapat diketahui bahwa pemegang!

Bahwa Keputusan KKSK 03/2000 dan PPAK III BPPN memangi mengaturtentang jual beli piutang sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatanhalaman 2. Namun demikian, Keputusan KKSK 03/2000 dan: PPAK IllBPPN tersebut merupakan pedoman bagi BPPN dalamrangkajrestrukturisasi hutang. Hal itu secara jelas disebutkan dalam Keputusan!KKSK 03/2000 amar Kedua yang berbunyi: Kebijakan tersebut diatas!

Bahwa ternyata PT.TribrataMitra tidak mengikuti pelelangan aset kredit PT.PPSU pada PPAK Ill diBPPN akan tetapi pihak PT.Tribrata Mitra dalam hal ini Muhammad RusdiSamad/Direktur PT.Tribrata Mitra memberikan surat kuasa pada AmnrilBudiman tertanggal 24 Maret 2003 untuk menandatangani perjanjianantara PT.BNI Securities dan PT.Tribrata Mitra tentang Kerjasama PembelianAset Kredit pada PPAK Ill di BPPN, sehingga pada hari yangsama, Senin tanggal 24 Maret 2003 terbitlah perjanjian kerjasama programpembelian

Bahwa ternyata PT.Tribrata Mitra tidakmengikuti pelelangan aset kredit PT.PPSU pada PPAK Ill di BPPN akantetapi pihak PT.Tribrata Mitra dalam hal ini Muhammad Rusdi Samad/DirekturPT.Tribrata Mitra memberikan surat kuasa pada Amril Budiman tertanggal 24Maret 2003 untuk menandatangani perjanjian antara PT.BNI Securities danPT.Tribrata Mitra tentang Kerjasama Pembelian Aset Kredit pada PPAK Ill diBPPN; sehingga pada hari yang sama, Senin tanggal 24 Maret 2003 terbitlahperjanjian kerjasama program pembelian

Saruan, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan AmrilBudiman sejak awal pertemuan mereka pada tanggal 17 Maret 2003 yangdisampaikan oleh Terdakwa Roy Wullur kepada Amril Budiman bahwa adaprospek bisnis untuk pembelian aset kredit PPAK Ill yaitu aset PT.PPSUtelah menunjukan adanya niat Terdakwa bersamasama dengan AmrilBudiman, F.H.

Bahwa ternyata PT.TribrataMitra tidak mengikuti pelelangan aset kredit PT.PPSU pada PPAK Ill diBPPN akan tetapi pihak PT.Tribrata Mitra datam hal ini Muhammad RusdiSamad/Direktur PT.Tribrata Mitra memberikan surat kuasa pada AmrilBudiman tertanggal 24 Maret 2003 untuk menandatangani perjanjianantara PT.BNI Securities dan PT.Tribrata Mitra tentang Kerjasama PembelianAset Kredit pada PPAK Ill di BPPN sehingga pada hari yang sama, Senintanggal 24 Maret 2003 terbitlah perjanjian kerjasama program pembelianasetaset

Bahwa ternyata PT.TribrataMitra tidak mengikuti pelelangan aset kredit PT.PPSU pada PPAK Ill diBPPN akan tetapi pihak PT.Tribrata Mitra dalam hal ini Muhammad RusdiSamad/Direktur PT.Tribrata Mitra memberikan surat kuasa pada AmrilBudiman tertanggal 24 Maret 2003 untuk menandatangani perjanjianantara PT.BNI Securities dan PT.Tribrata Mitra tentang KerjasamaPembelian Aset Kredit pada PPAK Ill di BPPN; sehingga pada hari yangsama, Senin tanggal 24 Maret 2003 terbitlah perjanjian kerjasama programpembelian

PPSU pada BPPN sampai dengan batas waktupembayaran yang ditetapbkan oleh KKSK dan BPPN (batas waktupembayaran 17 Juni 2002) sehingga oleh BPPN dimasukkan dalamProgram Pelelangan Aset Kredit (PPAK Ill) untuk dilelang dan telahdiumumkan melalui media Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003;Bahwa meskipun sudah diketahui pembayaran hutang PT.

PPSUoleh BPPN telah dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit(PPAK III) untuk dilelang sebagai kompensasi hutang dengan posisi hutangkembali menjadi Rp48.538.941.197, (empat puluh delapan milyar limaratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratussembilan puluh tujuh rupiah);Selanjutnya FREDY SUALANG selaku Tim Negosiator bersama Terdakwamenanyakan kepada HARRY PRAKOSO berapa yang harus di bayarkepada BPPN terhadap asset yang telah dimasukkan dalam PPAK III untukdilelang

PPAK III untukdilelang sebagai kompensasi hutang, dijawabnya biasanya 30% dari totalnilai hutang, lalu FREDDY H.

PPSU oleh BPPN telah dimasukkan dalam ProgramPelelangan Aset Kredit (PPAK Ill) untuk dilelang sebagai kompensasihutang dengan posisi hutang kembali menjadi Rp48.538.941.197, (empatpuluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratusHal. 43 dari 91 hal. Put.

PPSU kedalam Program Penjualan Aset Kredit III(PPAK III);Bahwa selanjutnya, pada tanggal 18 Februari 2003, Tim Pencari Investoryang di Ketuai oleh Freddy. H. Sualang mengirimkan Surat No.Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/201216/TIM/PPSU/03 kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Utara mengenaiPenyelesaian Hutang PT.

PPSU oleh BPPN telah dimasukkan dalam Program Pelelangan AsetKredit (PPAK III) untuk dilelang sebagai kompensasi hutang dengan posisihutang kembali menjadi Rp. 48.538.941.197, (empat puluh delapan milyarlima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribuseratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;Selanjutnya FREDY SUALANG selaku Tim Negosiator menanyakankepada HARRY PRAKOSO berapa yang harus dibayar kepada BPPNterhadap asset yang telah dimasukkan dalam PPAK Ill untuk dilelangsebagai

PPSU oleh BPPN telah dimasukkandalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK Ill) untuk dilelang sebagaikompensasi hutang dengan posisi hutang kembali menjadi Rp. 48.538.Hal. 17 dari 67 hal. Put.

PPSU telahdimasukkan dalam PPAK Ill untuk dilelang tetapi dalam keputusannyaantara lain menetapkan bahwa menyetujui dana talangan ke BPPNsebesar Rp. 25 Milyar harus diselesaikan atau dicairkan untuk dibayarkanke BPPN paling lambat 17 Maret 2003 (padahal jatuh tempo pembayarantunai sudah sejak tanggal 17 Juni 2002).

PPSU olehBPPN telah dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III)untuk dilelang sebagai kompensasi hutang dengan posisi hutang kembalimenjadi Rp. 48.538.941.197, (empat puluh delapan milyar lima ratus tigapuluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilanpuluh tujuh rupiah) ;Selanjutnya FREDY SUALANG selaku Tim Negosiator menanyakan kepadaHARRY PRAKOSO berapa yang harus dibayar kepada BPPN terhadapasset yang telah dimasukkan dalam PPAK Ill untuk dilelang sebagaikompensasi

PPSU oleh BPPN telah dimasukkandalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang sebagaikompensasi hutang dengan posisi hutang kembali menjadi Rp. 48.538.941.197, (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan jutasembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;Selanjutnya FREDY SUALANG selaku Tim Negosiator menanyakan kepadaHARRY PRAKOSO berapa yang harus di bayar kepada BPPN terhadapasset yang telah dimasukkan dalam PPAK Ill untuk dilelang sebagaikompensasi

No. 24 PK/PID.SUS/2012Bahwa karena batas waktu pembayaran 17 Juni 2002 tidak ditepati, makaaset PT.PPSU oleh BPPN dimasukkan dalam Program Pelelangan AsetKredit (PPAK III) untuk dilelang.Bahwa untuk pembayaran hutang PT.

No. 24 PK/PID.SUS/2012Modal Pemerintah pada PPSU sebesar Rp.23.432.500.000 (dua puluhtiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);22) Surat KKSK tentang jatuh tempo (Batas pembayaran hutang PT.PPSUke BPPN);23) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesiatanggal 6 Februari 2003;) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

BNI Securitastanggal 10 April 2003;) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemenang lelang PPAK III kepada PT BNISecuritas No.2782/BPPN/0403 tanggal 10 April 2003;) Bukti transfer dan 18 Milyar dari Pemprop ke rekening PT.

BNI Securitas))tanggal 10 April 2003;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemenang lelang PPAK III kepada PT.BNI Securitas No.2782/BPPN/0403 tanggal 10 April 2003;Bukti transfer dan 18 Milyar dari Pemprof ke rekening PT. Tribrata Mitra;Laporan hasil perhitungan negara oleh BPKP;Barang bukti Nomor 1 s/d 27 dikembalikan kepada Penuntut Umum untukdipergunakan dalam perkara lain;Hal. 33 dari 40 hal. Put.

BNI Securitas)tanggal 10 April 2003;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemenang lelang PPAK III kepada PT.BNI Securitas No.2782/BPPN/0403 tanggal 10 April 2003;Bukti transfer dan 18 Milyar dari Pemprof ke rekening PT. Tribrata Mitra;Laporan hasil perhitungan Negara oleh BPKP;Barang bukti Nomor 1 s/d 27 dikembalikan kepada Penuntut Umumuntuk dipergunakan dalam perkara lain;Hal. 36 dari 40 hal. Put.

IBG) menjelaskan bahwa saat iniperusahaanperusahaan tersebut memiliki hutang di Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dan asset kredit tersebut akan dijual melaluiProgram Penjualan Asset Kredit (PPAK) serta meminta agar PT.

WK/3/8359 tanggal 282002perihal Hasil Bidding PPAK BPPN;Fotokopi Surat Direksi kepada Dewan Komisaris No. Dir/207 tanggal 02082002 perihal Hasil Bidding PPAK BPPN;Fotokopi Call Memo kepada Pimpinan Kelompok ADT tertanggal 02082002 yang dipersiapkan oleh Sdr. Ripto Gatut dan diketahui oleh Sdri.Retno Salamoen;Fotokopi Surat Memo UK kepada TRS No. WK/3/8507 tanggal 07082002 perihal Pembayaran Asset Kredit BPPN;Fotokopi Surat Memo UK kepada KPI No.

WK/3/8359 tanggal 282002perihal Hasil Bidding PPAK BPPN;Fotokopi Surat Direksi kepada Dewan Komisaris No. Dir/207 tanggal 02082002 perihal Hasil Bidding PPAK BPPN;Fotokopi Call Memo kepada Pimpinan Kelompok ADT tertanggal 02082002 yang dipersiapkan oleh Sdr. Ripto Gatut dan diketahui oleh Sdri.Retno Salamoen;Fotokopi Surat Memo UK kepada TRS No. WK/3/8507 tanggal 07082002 perihal Pembayaran Asset Kredit BPPN;Hal. 37 dari 80 hal. Put.

Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB, Terdakwamenghubungi Amril Budiman lewat handphone dan menyampaikankepada Amril Budiman bahwa ada prospek bisnis untuk pembelian asetkredit PPAK III, yaitu aset PT. PPSU senilai Rp. 48.000.000.000, (empatpuluh delapan milyar rupiah) di BPPN, selanjutnya Amril Budimanmenyatakan silakan datang ke Kantor PT. Tribrata Mitra untukdibicarakan secara detail;. Bahwa selanjutnya setelah F. H.

PPSU pada PPAK III diBPPN, akan tetapi pihak PT. Tribrata Mitra, dalam hal ini MuhammadRusdi Samad/Direktur PT. Tribrata Mitra, memberikan Surat Kuasa padaAmril Budiman tertanggal 24 Maret 2003 untuk menandatanganiperjanjian antara PT. BNI Securities dan PT. Tribrata Mitra tentangKerjasama Pembelian Aset Kredit pada PPAK III di BPPN, sehingga padahari yang sama, Senin tanggal 24 Maret 2003, terbitlah PerjanjianKerjasama Program Pembelian AsetAset Kredit BPPN antara PT. BNISecurities dengan PT.

hutangapapun kepada Tergugat I baik yang berasal dari Tergugat II dan bersumber dari pihakmanapun, akan tetapi ternyata Tergugat I secara terus menerus mencantumkanPenggugat sebagai obligor/debitur Tergugat I, bahkan meskipun telah disomasi olehkuasa hukum Penggugat akan tetapi Tergugat I kembali melakukan perbuatan melawanhukum dengan cara membuat iklan besarbesaran ;Bahwa pada halaman 2 dan halaman 3 Bisnis Indonesia tertanggal 17Desember 2003 (Bukti P5) dimana dalam Daftar Aset yang Ditawarkan Dalam PPAK

6pada Harian Bisnis Indonesia Penggugat dinyatakan sebagai salah satu obligor/debiturBPPN (Tergugat I) dengan jumlah hutang sebesar Rp 8.571.244.537, (delapan milyarlima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluhtujuh rupiah) ;Bahwa Tergugat I juga masih mencantumkan Penggugat sebagai obligor/debitur dari Tergugat I dalam Daftar Aset yang Ditawarkan Dalam Program PenjualanAset Kredit VII (PPAK VII) & Program Penjualan Aset Investasi VI (PPAI VI) denganjumlah

Daftar Aset yangditawarkan dalam PPAK 6 dengan tanda terima pengiriman surat tertanggal 19Desember 2003 jam 15.55 wib oleh Sylvia (Bukti P8) ;Dimana inti surat Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mencabut dan ataumengkoreksi dan atau meralat pencantuman nama Penggugat sebagai obligor/debiturTergugat I pada seluruh bagian web sife dan/bukubuku/barang cetakan lainnya, dan/atau pada media penyebaran informasi Tergugat I lainnya selambatIambatnya tanggal29 Desember 2003 ;Bahwa namun usahausaha

Memerintahkan Tergugat I (dan pihak manapun yang menggantikan ataumelanjutkan atau mengambil alih tugas, hak, kewajiban, kewenangan dan hartabenda dari Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya atau pihakmanapun yang ditunjuk oleh Pemerintah RI) untuk menunda pelaksanaan lelang ataupenjualan ke pihak manapun dan juga menunda pelaksanaan dari Program PenjualanAsset Kredit VII (PPAK VII) dan Program Penjualan Asset Investasi (PPAI VI)sepanjang menyangkut tagihan (piutang) terhadap

No. 742 PK/Pdt/2008dibawah Tergugat I dan pihak manapun yang menggantikan atau melanjutkan ataumengambil alih tugas, hak, kewajiban, kewenangan dan harta benda dari Tergugat Iatau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya atau pihak manapun yangditunjuk oleh Pemerintah RI ;Menyatakan batal dan/atau tidak berkekuatan hukum program lelang atau penjualandan program Penjualan Asset Kredit VII (PPAK VII) dan Program Penjualan AssetInvestasi VI (PPAI VI) atas rekayasa piutang kepada Penggugat dengan