Dapat disimpulkan perundingan Bipartitkepada Tergugat dianggap Gagalsesuai dengan Pasal 3 Undangundang No. 2Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa pada tanggal 15 September 2018 Penggugat bersama Korwil SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalimantan Barat membuat aduan kepadaPOLDA Kalbar terkait Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat dan Rekan kerja Penggugat yang bergabung dalam SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Perusahan Tergugat

Karena, patut didugaTergugat melakukan Union Busting/Pemberangusan Serikat Buruh/SerikatPekerja dengan melanggar Pasal 43 Juncto 28 Undangundang No. 21 Tahun2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa pada tanggal 06 September 2018 Penggugat bersama Korwil SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalimantan Barat mencatatkanpengaduankepada Disnaker Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk dilakukanmediasi (Tripartit).

Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan menolak tegas atas seluruh dalil Posita11, posita 14, posita 16, posita 18 dan Posita 19, karena dalildalil aquo tidakmemiliki dasar yang dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana TERGUGATbuktikan seperti dibawah ini :5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.Bahwa TERGUGAT telah mengijinkan dan memfasilitasi pekerjanya untukberserikat dan berkumpul kemudian membentuk SBSI di lingkunganperusahaan, ternyata pekerja dan juga sebagai pengurus SBS!

Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)Kalbar dan Kartu Tanda Oenduduk (KTP) Penggugat, diberi tanda bukti P1;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.SusPHI/2018/PN.Ptk2. Fotokopy Tanda Bukti Pencatatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)PT. Papasari, diberi tanda bukti P2;3.

Fotokopy Surat permintaan Keterangan dari POLDA KALBAR terhadapKORWIL SBSI KALBAR, diberi tanda bukti P9;10. Fotokopy Surat Permintaan Keterangan/klarifikasi dari POLDA KALBAR kepadaPengugat, diberi tanda bukti P10;11. Fotokopy SP2HP POLDA KALBAR, diberi tanda bukti P11;12.

1992) KotaMedan.....dstBahwa kemudian pada uraian Para Penggugat selanjutnya baik padabagian posita/fundamentum petendi maupun petitumnya, ternyata ParaPenggugat sama sekali tidak menguraikan Para Penggugat Inperson(Satria Dnarmawan dan Linawati Tobing) adalah sebagai anggota SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) Kota Medandan oleh karenatidak disebutkan Satria Dharmawan dan Linawati Tobing sebagai AnggotaSerikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) Kota Medan makasemua wakilnya

inperson di pengadilanhubungan industrial ini tidaklah dibenarkan peraturan perundangundanganyang berlaku atau dengan kata lain Pengurus Lembaga Bantuan HukumDewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (LBHDPC SBSI 1992) Kota Medan tidak memiliki legal standing untuk mewakiliPara Penggugat Inperson dalam perkara a quo ;Bahwa disamping itu, Pengurus LBHDPC SBSI 1992 Kota Medan jugadalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan dasarnya untukbertindak mewakili kepentingan hukum Satria

Kurnia Tetap Mulia/JW Marriott Medan ;Bahwa oleh karenanyasempurnalah ketiadaan legal standing PengurusLBHDPC SBSI 1992 Kota Medan untuk mewakili Satria Dnarmawan danLinawati Tobing untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial dari danoleh karenanya mohonlah gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima ;2.

1992) Kota Medan...dstBahwa kemudian pada uraian Para Penggugat selanjutnya baik pada bagianposita/Fundamnetum petendi maupun Petitumnya, ternyata para Penggugatsama sekali tidak menguraikan para penggugat Inperson( SatriaDharmawan dan Linawati Tobing) adalah sebagai anggota Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) Kota Medan dan oleh karena tidakdisebutkan Satria Dnarmawan dan Linawati Tobing sebagai anggota SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) Kota Medan maka semuawakilnya

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengurus CabangSerikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (LBH DPC SBSI 992) Kota Medan,maka dengan sendirinya serikat buruh yakini LBH DPS SBSI 1992 KotaMedan yang membuat, menandatangani serta mengajukan dan termasukmewakili Penggugat inperson dipengadilan hubungan industrial ini tidaklahdibenarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau dengan katalain Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengurus Cabang SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (LBHDPC SBSI

/SU/XII/2014 Perihal: somasi guna untukmembicarakan permasalahan a quo, akan tetapi tidak mendapat tanggapansama sekali;Bahwa dengan demikian maka penyelesaian perkara a quo secara secarabipartit telah dapat dinyatakan telah gagal;Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugatpunmelimpahkan perkara a quo ke Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang, hal mana sesuai dengan surat nomor 011/KORDA/F SB KIKES/SBSI/SU/I/2015 tanggal 7 Januari 2015;Bahwa Mediator Dinas

kemudian disebutkan Pengurus/Tim Advokasipada Kantor Korda F.SB Kikes SBSI) yang selanjutnya dijelaskanHalaman 4 dari 17 hal.Put.Nomor 478 K/Pdt.SusPHI/2017beralamat di Jalan K.L.

tanggal 1 Juli 2011 ternyata danterbukti penerima Kuasa atas nama Usaha Tarigan dan Joy RezaPramudia adalah pengurus Korda F.SB Kikes SBSI Provinsi SumateraUtara dalam jabatannya selaku Ketua dan Bendahara, sedangkanpenerima kuasa lainnya atas nama Hera Yunita Siregar, S.Sos samasekali tidak termasuk dalam unsur pengurus, dan kemudian disisi lainberdasarkan Surat Keputusan Nomor 003/SK/Korda/F.SB KIKES/SBSI/SU/I1/2014 yang ditetapbkan di Medan tanggal 26 Februari 2014 tentangpembentukan tim advokasi

sertaadanya indikasi penyalahgunaan kewenangan atau jabatan karenamengerjakan pekerjaan diluar daerah kerja yang ditetapkan tersebut, makahal urgen yang perlu disampaikan Tergugat adalah bahwa para penerimakuasa tersebut sama sekali tidak lagi memiliki hak dan kewenanganbertindak untuk dan atas nama Korda F.SB Kikes SBSI Sumatera Utaramaupun tim Advokasi Korda F.SB Kikes SBSI Sumatera Utara maupunTimAdvokasi Korda F.SB Kikes SBSI Provinsi Sumatera Utara apalagimewakili Penggugat sesuai dengan kekhususan

Kikes SBSI Provinsi Sumatera Utaramenjadi tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagidengan segala akibat hukumnya; Bahwa berdasarkan kaidah hukum acara perdata tentang surat kuasaserta hak gugat organisasi diatas jelaslah para penerima kuasa tidakberhak mewakili Penggugat dalam perkara a quo dengan segala akibathukumnya;Il.

Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Para Penggugat mengajukan21.surat permohonan kepada Direktur P3GI (Bp.Dr.Aris Toharisman)untuk memberikan penjelasan perihal penurunan golongan kami yangdilakukan tanpa alasan yang jelas dan memohon agar Bapak Direktursegera mengembalikan golongan kami ke golongan iil;Bahwa tanggal 27 Nopember 2014 Para Penggugat mendapatkanfotocopy surat kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUNdan Ketua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI.

dari Lukman/Ketua SBSI tersebut, dibuat denganalasan, sebagai berikut1.

Sulitnya mengisi beberapa posisi penanggung jawab (penjab) danKepala Urusan/Satuan pengendalian intern/kebun percobaan;Dari alasanalasan tersebut di atas sangat jelas tidak ada kaitannyadengan penurunan jabatan/golongan yang diberlakukan kepada ParaPenggugat, hal ini terkesan ada niat lain dalam peristiwa penurunanjabatan/golongan Para Penggugat ini; 23.Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUNdan Ketua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut sangat jelasbertentangan dengan asas dan

Berdasarkan pasal 7 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004kesepakatan antara managemen P3GI dengan Serikat PekerjaPerkebunan (SP BUN) P3GI dan Serikat Pekerja Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Komisariat P3GI tentang Peraturan Kepegawaiandi P3GI yang dipakai sebagai dasar konsideran SK Pencabutansurat keputusan Direktur P3GI agar diselesaikan melaluiPengadilan; 2.

Bahwa pada tanggal 5 September 2012 diadakan pertemuan antaraDirektur Utama PT.Riset Perkebunan Nusantara, Tergugat SP BUNP3GI dan SBSI Komisariat P3GI yang hasilnya Tergugat akanmencabut surat keputusan pengangkatan karyawan dari golongan D /II A ke golongan II A;Hal. 15 dari 63 hal Penet No.96/G/2015/PHISby..

Sumbawa,dengannomor surat38/B/PKSBSI.PTAMNT/X1/2018tertanggal 11 november2018.Surat DPC SBSI KSB dengan nomor29/DPCSBSI.KSB/XI/2018PerihalPermintaanSalinanNota Pemeriksaan I dari DPC SBSIKSBkepadaUPTD.Balai PengawasankKetenagakerjaanP.

Sumbawa.Surat balasan pengawas terhadap surat Dari DPC SBSIKSBdan PK SBSI PT AMNTtentangprihal permintaansalinan notapemeriksaan denganNo Surat560/132/PPP/BPK.P.SBS/X1/18.Surat keberatan DPCSBSI denganNomor.30/DPCSBSI.KSB/X1I/2018tertanggal 14November 2018 yang ditujukan kepada UPTDBalaipengawas KetenagakerjaanP.Sumbawa karenatidak maumemberikansalinan nota pemeriksaanSurat keberatan PK AMNT SBSI dengan nomor39/B/PKSBSI.PTAMNT/X1/2018tertanggal 14 November2018, yangditujukan kepada UPTD balai pengawasKetenagakerjaan

;Bahwa SBSI tidak pernah diundang untuk berunding karena jumlahanggotanya kurang dari persyaratan quota 10 persen;Halaman 33 dari 48 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.SusPHI/2018/PN Mtr.Bahwa di perusahaan ada rapat bersama pengurus SP/SB yangmemenuhi kuota jumlah;Bahwa ketua SBSI yang terdahulu sudah mengambil program RTK;Bahwa yang bellum mengambil RTK dari SBSI ada 12orang,sedangkan dari serikat pekerja lain 16 orang;Bahwa di perusahaan pernah dilakukan sosialisasi mengengal RTKdan juga dikeluarkan Memorandum

tidak pernah diundang untuk berunding untukmembicarakan masalah PHK;Bahwa ketua SBSI yang terdahulu juga mengambil program RTK;Bahwa SBSI tidak pernah diajak untuk bipartitekarena jumlahanggotanya kurang dari persyaratan quota 10 persenKeterangan dibawah sumpah saksi M.HASADI :Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, sebagai teman kerjadanbukan merupakan saudara Para Penggugat;Bahwa Saksi bekerja di PT AMNT;Bahwa Saksi menyatakan Para Penggugat telah diPHK setelah dirumahkan;Halaman 34 dari 48 Putusan

Sedangkan tidakdiikutsertakannya Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalamperundingan RTK tersebut karena SBSI yang merupakan organisasi ParaHalaman 38 dari 48 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.SusPHI/2018/PN Mtr.Penggugat tidak mencukupi dalam batasan jumlah sesuai keterangan SaksiJayadi, Herdianto, M.

) dengan Nomor Surat : 565.822/DTK.lIIlD/X/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 dan mencabut Nomor Surat :568.695/DTK.IIB/X/2013 tanggal 23 September 2013, masihbermasalah karena keberadaan SBSI tersebut tidak sesuai pasal 19UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/serikatBuruh, dimana Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yangterdahulu telah mendapatkan Tanda Bukti Pencatatan Dari DinasTenaga Kerja Kota Samarinda adalah Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KSBSI).

Dari makna pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 19Undangundang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang serikat pekerja/serikatburuh maka pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yangberacara di pengadilan untuk mewakili anggotanya tidak sah secarahukum oleh karena keberadaan organisasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) tersebut dinyatakan tidak tercatat oleh instansi dibidang ketenaga kerjaan sehubungan dengan dicabutnya Tanda BuktiPage 24 of 50Pencatatan, sebagimana disebut dalam Permennaker

Dalam hal suratkuasa yang dibuat oleh tergugat yang ditanda tangani oleh masingmasing pengurus baik ditingkat Kordinator Wilayah SBSI Kaltim,Dewan Pengurus Cabang Samarinda, Lembaga Bantuan HukumSBSI Kalimantan Timur, tidak mencerminkan amanat dari UndangUndang 13 tahun 2003 pasal 121 oleh karena tidak jelas tergugat(Nafsaho Laode Ndigo) itu masuk dalam keanggotaan tingkat DPCSBSI, tingkat Korwil atau LBH SBSI Kaltim sehingga dari sejumlahpengurus yang mendapat kuasa tersebut tidak mencerminkanamanah

Semua pengurus serikatpekerja/Serikat buruh wajib mendapat SK pengurusan dari tingkatyang lebih tinggi sehingga keanggotaan tergugat tersebut apakahanggota DPC SBSI Samarinda, atau Anggota Korwil SBSI Kaltim,Oleh karena itu kuasa tergugat ditolak oleh penggugat;Page 25 of 50C.

Jadi dengan telah adanya kartu anggota SBSITergugat, maka Tergugat adalah sah sebagai anggota SBSI, denganPage 29 of 50demikian, para kuasapun adalah sah sebagai kuasa dari Pemberi kuasasebab pasal 121 UU.

., dan kawan,Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992(DPC SBSI 1992) Kota Medan, beralamat di Jalan Mangaan VIIIPasar Il Link XVII Gg.

Bahwa Tergugat tidak menanggapinnya selanjutnya Para Penggugatmelalui Pengurus Komisariat (PKSBSI 1992), mendesak Tergugat agarmau melakukan bipartit sehubungan dengan pengurangan uang makananggota SBSI 1992, sembari itu mereka (Para Penggugat) melakukanpekerjaan seperti biasa;4. Bahwa Tergugat tidak mau melakukan perundingan tetapi hanyaberpesan kepada Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) agar PengurusKomisariat (PK SBSI 1992) dan Para Penggugat menunggu saja diHal 2 dari 29 hal. Put.

Bernama Edi Susanto) Tergugatmengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadapPengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dengan alasan bahwa PengurusKomisariat (PKSBSI 1992) dan Para Penggugat telah melakukanmogok kerja pada hari ini (ic. tanggal 18 Februari 2014);Bahwa Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dan Para Penggugatmenolak surat pemutusan hubungan kerja tersebut dan menolak untukmenandatanganinya karena para Pengggugat merasa tidak melakukanmogok kerja;Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014

. pemutusan hubungan kerja)kepada DPC SBSI 1992 Kota Medan, selanjutnya DPC SBSI 1992 KotaMedan memproses dengan mengadukan perkara pemutusan hubungankerja tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 telah ada pertemuan bipartitantara pihak Serikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT SumateraBeton Mandiri membicarakan tentang pemutusan hubungan kerja danhak normative Para Penggugat tetapi tidak ada tindak lanjut untukdilaksanakannya penyelesaian;Bahwa karena

Pertimbangan tersebut jelasmerupakan pertimbangan hukum yang tidak objektif;Bahwa dalam fakta persidangan perkara a quo telah terbukti ParaTermohon Kasasi bersama dengan karyawan lainnya berjumlah 18 (delapanbelas) orang mengatasnamakan Serikat Pekerja SBSI 1992 telahmelakukan mogok kerja yang tidak sah pada tanggal 17 dan 18 Februari2014.

HasnamAzam dan lIskak Yasin selaku Pengurus Komisariat SBSI dan beberapaperwakilan Para Penggugat ;3. Bahwa, dalam perundingan Bipartit tanggal 11 April 2009 Tergugatmenjelaskan kondisi perusahaan yang mengalami pembatalan order danHal. 3 dari 34 hal. Put.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dari KantorDewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan InformalSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) KabupatenSidoarjo, tanggal 29 Mei 2009 Pukul 09.30 Wib telah menerimaHal. 11 dari 34 hal. Put.

Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalahsalah sasaran, yang mana seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepadakuasa hukum dari Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi KonstruksiUmum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI)Kabupaten Sidoarjo, (sesuai Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 29 Mei2009 yang intinya masalah PHK Para Penggugat menjadi tanggungjawabDPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo), sebab antara Para Penggugat denganTergugat masalah PHK tersebut

SBY, berbunyi, sebagaiberikut : " Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2009, Para Penggugat melalui KuasaHukumnya dari DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo telah terjadimusyawarah mufakat masalah PHK Para Penggugat dan Tergugat dimanadibuatkan Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Kuasa Hukum ParaPenggugat.

FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo).Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 103 K/Pdt.Sus/2010.= Bukti P 4, yaitu : Bukti ASLIKARTU TANDA ANGGOTA DPC. FKUISBSI SIDOARJO, TERTANGGAL 24 MARET 2004, berakhir padatanggal 24 MARET 2006.17.Bahwa, Pada Hal. 40, dalam Putusan PHI. Pada PN.

SILITONGA, beralamat di Jalan Siliwangi Dusun V,Medan VIII (KIMIII) Kota Medan,Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharty, SHdan Adijon JB Sitanggang, selaku Dewan Pengurus Cabang SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kota Medan ,berkeduukan dan berkantor di Jalan Mangaan VIII Pasar II LinkXVII Gg.

1992, sembariitu mereka (para Penggugat) melakukan pekerjaan seperti biasa ;4 Bahwa Tergugat tidak mau melakukan perundingan tetapi hanya berpesan kepadaPengurus Komisariat (PK SBSI 1992) agar Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992)dan Para Penggugat menunggu saja di lokasi perusahaan jangan dulu melakukanpekerjaan dan kembali lagi pada pukul 13.00 WIB untuk menjumpai Personalia(ic.

Bernama Edi Susanto) ;5 Bahwa tepat pada pukul 13.00 WIB Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) danPara Penggugat menjumpai Pesonalia (ic. Bernama Edi Susanto) selanjutnyaPesonalia (ic.

Bernama Edi Susanto) Tergugat mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) denganalasan bahwa Pengurus Komisariat (PKSBSI 1992) dan Para Penggugat telahmelakukan mogok kerja pada hari ini (ic. tanggal 18 Februari 2014) ;6 Bahwa Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dan Para Penggugat menolak suratpemutusan hubungan kerja tersebut dan menolak untuk menandatanganinya karenaPara Penggugat merasa tidak melakukan mogok kerja ;71011Bahwa pada tanggal 19 Februari

Pemutusan Hubungan Kerja) kepada DPC SBSI 1992 KotaMedan, selanjutnya DPC SBSI 1992 Kota Medan memproses dengan mengadukanperkara pemutusan hubungan kerja tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 telah ada pertemuan Bipartit antara pihakSerikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT Sumatera Beton Mandirimembicarakan tentang pemutusan hubungan kerja dan Hak Normatit ParaPenggugat tetapi tidak ada tindak lanjut untuk dilaksanakannya penyelesaian ;Bahwa karena

KatexindoCitramandiri) sebagai Tergugat dan Pengurus Komisariat Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 PT Katexindo Citramandiri (PK SBSI 1992 PT.Katexindo Citramandiri) sebagai Tergugat Il, seharusnya yang digugat/yangdijadikan Tergugat adalah seluruh pekerja/buruh PT Katexindo Citra mandiriyang melaksakan mogok;6.

Adanya bukti (P5) yakni surat tanggal 11 Februari 2014 dan bukti (P6)yakni surat tanggal 12 Februari 2014 mengenai pemberitahuan mogokkerja, di dalamnya menyebutkan "...maka dengan ini kami PSP SPNPT Katexindo dan PK SBSI 92 memberitahukan akan melakukanmogok kerja pada ...dst...";d.

"; Pada bagian pertimbangan hukum dan pendapat MediatorHubungan Industrial secara tegas juga menyebutkan sebagaiberikut: Pada angka 1 menyebutkan, "Bahwa pada tanggal 12 Februari2014, PSP SPN PT Katexindo dan PK SBSI 92 melaluisuratnya Nomor 003/PSPSPN KAT/II2014 melayangkansurat pemberitahuan mogok kerja..dst..

"; Pada angka 3 menyebutkan, "Mogok kerja yang dilakukan olehPSP SPN PT Katexindo dan PK SBSI 92 berlangsung mulaiHal. 13 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.SusPHI/2015dari hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 hingga Kamistanggal 27 Februari 2014 (5 hari)...dst";4.

Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PTKatexindo Citramandiri (PK SBSI 1992 PT Katexindo Citramandiri, yangberalamat di Jalan Jawa Raya..dst...;.

Doosan Cipta Busana Jaya, tertanggal 19 Mei2013, yang dimana Penggugat adalah sebagai ketua Serikat buruh PKFKUI SBSI PT. Doosan Cipta Busana Jaya dengan Nomor Pencatatan:1091/III/S/V/2013;Bahwa setelah dikirimkan surat audensi pemberitahuan serikat buruh PKFKUI SBSI PT. Doosan Cipta Busana Jaya tertanggal 07 Juni 2013,management Tergugat melakukan intimidasi, tekanan, ancaman dandiskriminasi kepada Penggugat, hingga Penggugat melaporkan tindakanHal. 5 dari 18 hal. Put.

Nomor 80 PK/Pdt.SusPHI/201510.11.12.13.14.15.management Tergugat ke Polres Jakarta Utara berdasarkan Laporan PolisiNomorTBL/1389/K/V1/2013/PMJ/RESJU tertanggal 17 Juni 2013 perihalperbuatan tidak menyenangkan;Bahwa dapat disimpulkan karena Penggugat membentuk serikat buruh PKFKUI SBSI PT.

Bab XI SanksiSanksi, Pasal 33 ayat (7a) danketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa Penggugat mengirim surat somasi perihal untuk dapat dipekerjakankembali tertanggal 11 Juni 2013, dan surat somasi kedua tanggal 27 Juni2013, yang dimana Tergugat tidak merespon dari surat tersebut untukdirundingkan/dimusyawarahkan;Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya DPC FKUI SBSI DKIJakarta, emndaftarkan mediasi terkait pemutusan hubungan kerja paraPenggugat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja

Bahwa kapasitas Penggugat yang mengaku sebagai Pengurus SerikatBuruhPK FKUI SBSI PT. Doosan Cipta Busana Jaya dengan nomorpencatatan O91/III/S/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 patutlan untukditelusuri kKebenaran atas prosedur tata cara persyaratan yang telahdiajukan di instansi yang menerbitkan dengan dasar dan alasan : Bahwa Tergugat memiliki bukti terhadap Irma Yusiana masih mengakusebagai anggota serikat pekerja nasional PT.

Nomor 80 PK/Pdt.SusPHI/2015FKUI SBSI di PT. Doosan Cipta Busana Jaya pada tanggal 16 Mei2013; Bahwa pihak pengurus serikat pekerja nasional PT. Doosan CiptaBusana Jaya menyatakan belum ada pernyataan pengunduran diri dariPenggugat dan memberitahukan secara resmi adanya pengundurandiri keanggotaan dari serikat pekerja nasional (SPN) hingga diputuskanhubungan kerjanya oleh Tergugat. Dengan demikian maka gugatanPenggugat ini haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum;c.

., dankawankawan, Para Pengurus pada Dewan PengurusCabang Federasi Serikat Buruh Garteks SBSI TangerangRaya, berkantor di Mardi Gras Citra Raya Blok KC 02/35,Ds.

Bahwa Almarhum Suwono adalah anggota FSB Garteks SBSI Tangerangyang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia P 4;5. Bahwa almarhum Suwono telah meninggal dunia dikarenakan sakit padahari Sabtu tanggal 17 Mei 2015 ........... cece ec ec ee eee eee eee eee eee eeeeee ened P5;6.

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Penggugat mengirimkan surat kepadaTergugat perihal Klarifikasi dan Perundingan Perselisihan Hak PesangonAhli Waris Almarhum Suwono dengan nomor 057/dpc/fsbgarteks/sbsi/Tng/V/2015 untuk berunding pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 . P6;7. Bahwa pada perundingan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 pihakTergugat tidak mau memberikan pesangon Alm. Suwono;8.

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Penggugat mengirimkan suratpermohonan mediasi tingkat Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Tangerang dengan nomor surat 072/dpc/fsbgarteks/SBSI/Tng/VII2015 tertanggal Surat 31 Jul 2015 sccsssicessssinncaiss saws sanvawasnnnnnan neae ceneawesas P7;9.

Nomor 984 K/Pdt.SusPHI/201711.12.13.14.anjuran kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTangerang dengan nomor surat 001/dpc/fsbgarteks/SBSI/I/2016.........

Pandau Jaya Pasir Putin Kelurahan Desa BaruKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.Agama : Kristen Protestan.Pekerjaan : Koordinator SBSI Kampar.Il.

Amaliah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak HuluKabupaten Kampalr. 22220 nn nonce nenn neAgama UPS TOI. 222 se erseeeeieee steamPekerjaan : Ketua SBSI Kampar.nonce nnnn= Terdakwa Ill ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapanee e1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 17 NovemberAO A. 4 2s Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2014s/d tanggal 02 Desember 2014 50 ne nner nnn nnn3.

Surat kesepakatan tersebut tidak pernahditunjukkan/diberitahukan kepada kami Para Penggugat dan sengajadirahasiakan, dan yang anehnya lagi dalam isi surat kesepakatan tentangperaturan kepegawaian di P3GI tersebut adalah diberlakukan surutterutama pada kesepakatan di poin IV yang isinya mencabutjabatan/golongan Para Penggugat;Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUN danKetua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut, dibuat dengan alasan,sebagai berikut:1.

Put Nomor 113 PK/Padt.SusPHI/201723.24.25.26.2/.28.29.Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUN danKetua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut sangat jelas bertentangandengan asas dan tujuan terbentuknya serikat pekerja sebagaimana diaturdalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yangdengan tegas menyatakan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dankonfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikanperlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkankesejahteraan

Triantati, M.Sc) secara tertulis bahwa demosi/penurunangolongan Para Penggugat melalui SK Direktur P3GI Nomor XXSURKP/12.049/062 merupakan kesepakatan antara management P3Gldengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) dan Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Komisariat P3GI Pasuruan pada tanggal 11 Oktober2012. Dan disarankan agar sdri.

RPN, Pemohon Peninjauan Kembali, SPBUNP3GI dan SBSI dalam mencari solusi yang terbaik, Direktur Utama PT.

RPNmenyetujui pencabutan SK dimaksud, karena sudah terjadi kesepakatanperihal pencabutan SK Kenaikan dimaksud, maka SPBUN dan SBSI P3GIsepakat diselesaikan secara musyawarah dan tidak melanjutkan ke proseshukum.Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada angka 14 di atas, tanggal 11Oktober 2012 Direktur P3GI/Pemohon Peninjauan Kembalimenandatangani kesepakatan dengan SPBUN P3GI dan SBSI P3Gl,(mohon periksa putusan PHI Surabaya, Bukti :T3 ).Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada angka 15 di atas

SBSI 1992 PT.

STAR CAMTEX (PK SBSI 1992 PT. SC) telahmemberikan jawaban tertulis melalui surat Nomor: 27/PK/SBSI92/SC/IX/07tertanggal 7 September 2007, yang pada intinya menerima isi anjurandimaksud.

SBSI 1992 yang ikut demo di PT.

Bahwa Termohon Kasasi merupakan bagian perwakilan dari 184orang anggota dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT.STAR CAMTEX atau disingkat PK SBSI 1992, yang telah melakukanHal. 23 dari 32 hal. Put.

STAR CAMTEX dengan melakukan tindakantindakan sebagai berikut: Melakukan audit lapangan langsung berdasarkan data yangdiberikan oleh PK SBSI 1992; Tidak mengajak Serikat Pekerja Nasional PT.

PigTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Register Perkara Nomor41/Pdt.SusPHl/2015/PN.Plg tanggal 29 Juli 2015, telah mengemukakan halhalsebagai berikut : 227202 292 222 nnn nnn enn1.Bahwa Penggugat merupakan karyawan/pekerja buruh yang bekerja padaperusahaan tergugat dan terdaftar sebagai anggota serikat buruh DPC FNIKEUBA SBSI

Ganda Jaya Pratama kepada pengurus DPCFNIKEUBA SBSI Kota Palembang serta memberikan kuasa untukmendapatkan pembelaan terhadap masalah tersebut.8.

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013 pengurus DPC FNIKEUBA SBSIKota Palembang melayangkan surat Nomor : 189/ext/DAFN/SBSIV/X1V/2013perihal undangan untuk melakukan perundingan Bipartit kepada pihaktergugat pada tanggal 9 Desember 2013 Pukul 14.00 Wib di SekretariatDPC FNIKEUBA SBSI Kota Palembang, namun tidak ada jawaban dantanggapan dari pihak Tergugat.9. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013 penggugat menyampaikan suratkepada CV.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadanegara.Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untukPenggugat menghadap kuasanya Meisal Suhardi, SH dan Eric Davistian, SH,masingmasing Pengurus DPC Federasi FNIKEUBA SBSI Palembang SumateraSelatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2015 dan untukTergugat menghadap kuasanya

Sriwijaya Ujung No. 10B Medan,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2013,serta memilih domisili kuasa hukumnya.Selanjutnya disebut PENGGUGAT.Lawan1.TRIWIADI, beralamat di kantor DPC SBSI 92 Kabupaten Deli Serdang Jl.Utama Gg. Amal Dusun Desa Tanjung Morawa AKecamatan Tanung Morawa Kabupaten Deli Serdang.Selanjutnya disebut TERGUGAT I.2.MAHYU DANIL, beralamat di kantor DPC SBSI 92 Kabupaten Deli SerdangJl. Utama Gg.

Bahwa demikian pun antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II telah melakukan perundingan bipartitdimana Tergugat dan tergugat II melalui Serikat PekerjaDPC SBSI 92 kabupaten Deli Serdang menyatakanpermohonan maafnya dan meminta untuk kembali10.11.bekerja akan tertapi karena keputusan di kantor pusatPerusahaan tetap dengan pendapatnya menyatakanTergugat dan tergugat II tetap di PHK.Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 antaraPenggugat dan Tergugat dan Tergugat II di wakili olehSerikat

Pekerja DPC SBSI 92 kabupaten Deli Serdangbeserta Pegawai dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang telah melakukan perundinganyang menghasilkan kesepakatan Penggugat setuju untukmembayarkan upah kepada Tergugat dan tergugat Ilselama 33 hari ( selama 26 November sampai 4 Januari2013 ) sebesar 1.873.080 ( satu juta delapan ratus tujuhpuluh tiga ribu delapan puluh rupiah ) /Orang danselanjutnya antara Penggugat dan Tergugat danTergugat Il menyatakan pembayaran upah selamaproses PHK

dan Il yang di waklili SerikatPekerja DPC SBSI 92 kabupaten Deli Serdang tentangpembayaran upah proses karena Penggugatberpendapat setelah di PHK maka putus hubungan kerjaataupun hubungan hukum antara Penggugat sehinggamenurut ketentuan pasal 93 ayat (1) yang menyatakanupah tidak di bayarkan apabila pekerja tidak melakukanpekerjaan dan Tergugat dan II telah di kwalifikasaikanmelakukan kesalahan berat sehingga Penggugat tidakmempunyai kewajiban untuk membayarkan upah lagikepada Tergugat dan Tergugat

S.SOS ) dan RAJANI LINDUNG SIANTURI ,ST serta KetuaDPC FBUPELA SBSI KOTA MEDAN ( POLTAK TAMPUBOLON.SH )sebagai Kuasa Hukum Saiman sebagai Penggugat melakukan pertemuandi Kantor PT.Prima Jaya Perkasa sebagai Tergugat sesuai dengannotulen pertemuan bahwa Saiman sebagai Penggugat. membuat suratpermohonan penolakan mutasi..Pada tanggal 4 September 2015 Saiman sebagai Penggugat.

Tergugatmengajukan Surat Penolakan Mutasi ke PT.Prima Jaya Perkasa sebagaiTergugat.12.Pada tanggal 9 September 2015 PT.Prima Jaya Perkasa sebagaiTergugat melaksanakan pertemuan mediasi bersama DPC FBUPELASBSI KOTA MEDAN ( POLTAK TAMPUBOLON.SH ) sebagai KuasaHukum Saiman sebagai Penggugat Notulen Pertemuan mengenai mutasiPenggugat dan hal hal lainnya.Halaman 9Putusan Nomor 192/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn13.Pada tanggal 10 September 2015 pertemuan PT.Prima Jaya Perkasasebagai Tergugat dan DPC FBUPELA SBSI

Tanggal 25 April 2016.Bukti T24 Salinan Surat Persetujuan Bersama Tergugat dan Penggugat melalui Kuasa HukumPenggugat DPC FBUPELA SBSI KOTA MEDAN ( Poltak Tampubolon . SH ) Tanggal 29Agustus 2016.Bukti T25 Salinan Kwitansi Pencabutan Pengaduan Pelanggaran Hak Normatif SuratPersetujuan Bersama Tergugat dan Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat DPC FBUPELA SBSI KOTA MEDAN (Poltak Tampubolon.

SH) Tanggal 29 Agustus 2016.Bukti T26 Salinan Fhoto Copy Surat Pencabutan Pengaduan Pelanggaran Hak Normatifdengan Nomor .047 / DPC / F.BUPELA / SBSI / KM / VIIl / 2015 Penggugat dan Rekantertanggal 18 Agustus 2015.Bukti T27 Salinan Fhoto Copy Surat Pengaduan Pelanggaran Hak Nommatif dengan Nomor.047 / DPC / F.BUPELA / SBSI / KM/ VIII / 2015 Penggugat dan Rekan tertanggal 18 Agustus2015 di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Perkara aquo menghadirkan saksi2(dua)

Kota Medan, dan atas pertimbangan permohonan Penggugatdan DPC FBUPELA SBSI KOTA MEDAN maka pada tanggal 01 Okgtober2015 Tergugat (PT.

No. 96 PK/Pdt.Sus/201 2101112131415Bahwa Dewan Pengurus Cabang F LOMENIK SBSI Pasuruan dan PengurusKomisariat F LOMENIK SBSI P3GI selaku kuasa buruh pada tanggal 04 Mei2010 mengirim surat kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaPasuruan dengan Nomor : 04/DPC & PK F LOMENIK SBSI/EX/V/2010 PerihalPermohonan Pemeriksaan dan Tindakan Pelanggaran UndangUndangKetenagakerjaan;Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Pasuruan mengundang Direktur P3GI dan

Perihal : Panggilan Fasilitasi Mediasitetapi Pihak Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia tidak hadir;Bahwa Dewan Pengurus Cabang F LOMENIK SBSI Pasuruan dan PengurusKomisariat F LOMENIK SBSI P3GI selaku kuasa buruh pada tanggal 01 Juli2010 mengirim surat kepada Direktur Pusat Penelitian Perkebunan GulaIndonesia Pasuruan dengan Nomor : 01/DPC & PK F LOMENIK SBSI/EX/VII/2010 Perihal : Somasi tetapi sampai tanggal 8 Juli 2010 tidak ada jawabandari pihak Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia

No. 46/G/2015/PHISby.Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PKF.LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI) PT. Maspion Unit Il, mengajukanpermintaan perundingan bipartit dan pada hari tersebut terjadiperundingan bipartit pada pukul 15:45 bertempat di ruang kantor depan,pihak manajemen PT.Maspion Unitll diwakili Sdr. Yayak T.A. selakuPersonalia Devisi Lisll dan Sdr.

Seno Widiyantoro selaku Kabag UmumPT.Maspion Unitll dan pihak serikat buruh (PK F.LOMENIK SEKTORLOGAM SBSI) PT.maspion Unitll diwakili Sdr.Suyono, Sdr.Mustakim,Sdr.Suparman, Sdr.

Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat bahwapenugasan yang diberikan kepada 3 (tiga) karyawan atas namaSardi, Purwadi, Suparman adalah rekayasa dan mempunyaitendensius yang bertujuaan memperkeruh keberadaan SBSI, karenaSurat Tugas tersebut tidak merubah status ataupun mengurangihaknya, Surat Tugas tersebut lebih tepatnya adalah suatu perintahatau penugasan yang mempunyai batas waktu tertentu; 5.4.

LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI) KABUPATEN SIDOARJO,SK DPC F. LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI Nomor : 018/DPC FLOMENIKLogamSBSI/KEP/SDA/IIV/2014 tanggal 25 Maret 2014, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P2A; 3. Fotocopy bukti Nomor Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat BuruhPengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika SektorLogam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F.LOMENIK SEKTORLOGAM SBSI) PT.

menolak di pindahkan karena merugikanPenggugat itu sendiri dan Penggugat di PK SBSI sebagai advokasi; Bahwa waktu perundingan saksi tidak tahu apakah sampai ke permasalahhakhak Penggugat; 27722 +7222 nnn noe nn een ne nnn ceeSaksi 2.