Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
5489699
  • SAKSI BENI MASFAR: Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaiandan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau; Bahwa pada awal Januari 2019 saksi menerima surat keputusanobjek sengketa yang diantarkan oleh saudara Hamdanil, staf pelaksanapada BKD Provinsi Riau dan diterima oleh saudara Erwin, staf pada SubBagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi Riau; Bahwa kemudian saksi menyerahkan surat keputusan objeksengketa tersebut pada Penggugat
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kgn
Tanggal 13 Mei 2015 — FITRIYADI Als IFIT Bin RAHMADI MUHAMMAD ILHAM ROSSADY Bin (Alm) BAMBANG KUSNUN; Abdul Majid Bin Abdullah; NORHASANAH Als SANAH Binti HASAN FAKHRUDIN;
16551
  • analisa kredit :1Pemohon kredit/nasabah datangke PD BPR Kandangan denganmembawa fotocopy KTP suami/isteri, fotocopy KK, fotocopyagunan/jaminan, fotocopy suratketerangan usaha menemui KasubBagian Analisa kreditPemohon kredit mengisi mengisiformulir permohonan kredit dansetelah selesai diajukan kepadaKasub Bagian Analisa kredit1 Wawancara pemohon kredit yang dilakukan Kasub BagianAnalisa kredit2 Survey lapangan (usaha dan agunan) yang dilakukan KasubBagian Analisa kredit bisa juga bersamasama dengan Ka SubBagian
    KreditHasil survey dan wawancara diterbitkan Surat KeputusanAnalisa yang dibuat Kasub Bagian Analisa kredit dandiajukan kepada Kasub Bagian kreditc Prosedur persetujuan kredit:1 Surat Keputusan Analisa yang dibuat Kasub BagianAnalisa kredit dan diajukan kepada Kepala BagianPemasaran2 Kepala Bagian Pemasaran mengadakan rapat komite(dihadiri Kabag Pemasaran, direktur pemasaran, Ka SubBagian Kredit, Kasub Bagian Analisa kredit) dan apabilapemberian kredit disetujui maka dijadwalkan untukpemberian kredit
    Selain itutransaksi tersebut juga dicatatkan pada komputer yang ada di mejateller;Bahwa ditempat terdakwa IV bekerja di BPR Kandangan terdapataturan internal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan subbagian kas dan teller/kasir kantor PD BPR Kandangan yaitu SuratEdaran Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012;Bahwa selama terdakwa IV bertugas sebagai teller/kasir kantor PDBPR Kandangan sebelum melakukan realisasi pencairan kredit,terdakwa IV tidak pernah melakukan
    Akhmad Karyadi mengatur dan menyiapkan persyaratanlainlain antara lain laporan keuangan Perusahaan yang diperlukan denganbekerjasama dengan terdakwa I Fitriyadi Als Ifit Bin Rahmadi selaku ka SubBagian kredit yang bertugas menerima permohonan kredit nasabah, melakukansurvey dan melakukan penilaian jaminan yang akan diagunkan, membuatlaporan hasil survey dan mengetikan serta membuat perjanjian kredit, yangmana pekerjaan terdakwa I Fitriyadi Als fit Bin Rahmadidipertanggungjawabkan kepada terdakwa
    CabBanjarmasin dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa IT M IlhamRossady selaku direktur pemasaran.Bahwa realisasi pencairan pinjaman kredit kepada tujuh orangpegawai PD BPR Kandangan telah melanggar Peraturan DireksiNo.10/SK.DIR/PD.BPRKDG/2011 Tanggal 24 Agustus 2011Tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, dikarenakan tidakadanya persetujuan dari Dewan Pengawas PD BPR Kandangan danterdakwa III Abdul Majid Bin Abdullah memerintahkan secara lisankepada terdakwa IV Norhasanah Alas sanah selaku Kepala subbagian
Register : 20-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 23 Juli 2014 — - HELMIATI, S. Kom, MM
6449
  • Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 ~~ tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDYAMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala SubBagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan ProtokolSekretariat Daerah Kab.
Register : 18-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA)
Tergugat:
MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dahulunya KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. GUNTUNG IDAMANNUSA
586520
  • ., Kepala Subbagian Tata Usaha;6. Rahmi Febiasari, S.H., M.Kn., Analis Hukum Pertanahan;Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan e court Nomor 158/G/2020/PTUNJKTKesemuanya memilih alamat dan berkedudukan di KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,dengan alamat Email: perkarawilayah1@gmaill.com., untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANPT. GUNTUNG IDAMANNUSA, yang berkedudukan di Spring Tower 0222,Jalan KL.
Register : 03-07-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 29 Januari 2019 — Penggugat:
Muhammad Pritzno ZK Dunggio
Tergugat:
1.Kepala Desa Awu
2.Camat Luwuk Utara
208153
  • kamera,proyektor, dan tiang proyektor, sedangkan mengenai barang yangdisimpan di Ruangan Sekretaris Desa Saksi tidak tahu karena Saksitidak pernah masuk di ruangan tersebut;ahwa banyak penyebab sehingga Penggugat diganti termasukpersoalan politik;ahwa Saksi tidak mengetahui aset Desa yang belum diserahkanapakah dalam penguasaan Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Saksi meskipun telahmemberikan kesempatan yang cukup;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui SubBagian
Register : 04-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 60/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
233132
  • NIP. 19731231 199903 1 033 dari jabatan Kepala SubBagian Anggaran Bagian Keuangan Sekretariat DaerahKota Baubau menjadi Staf Sekretariat Daerah Kota Baubau;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Bagian HukumDan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau tanggal 6Februari 2014 Nomor 822.3/22 Hal Kenaikan Gaji Berkala(KGB) atas nama Harun Daeru, S.E., M.H.
Register : 04-09-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/PID/SUS/ TPK/2013/ PN.BDG
Tanggal 13 Januari 2014 — ELIN BERLIANSYAH
10228
  • MEIKIANUS HEUMASSE (disumpah), menerangkan :bahwa saksi kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan,samasama sebagai pegawai PDAM ;bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan ;bahwa benar keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kejaksaan itu yangtercantum dalam BAP sudah benar ;bahwa benar saksi bekerja di PDAM sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2013,sekarang sudah pensiun ;bahwa saksi pada tahun 2012 hingga tahun 2013 pensiun menjabat sebagai Kepala Subbagian
    pemasangan baru, penyegelan,penertiban letak meter baik yang dikerjakan oleh PDAM maupun oleh pihak ketiga ;5.melaksanakan pengecekan meter air yang diragukan keakuratannya untuk dilakukantetrameter ;6.melaksanakan tindakan penyegelan terhadap sambungan illegal atau sambungan liar7.melaksanakan penertiban dan pemindahan meter air baik atas permintaanpelanggan maupun kepentingan PDAM ;8.melakukan penghitungan dan efesiansi serta mempertanggungjawabkan seluruhbiaya operasional dan pemeliharaan di subbagian
Register : 25-05-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31 /Pid.Sus / TPK /2012 /PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2012 —
98110
  • OPEN SUPRIADI, SE, MM,saksi TATANG ASMAR, SE meminta Kepala SubBagian (Kasubag) Verifikasi PDAMTirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi MAWARDHI untuk membuatkan Voucher (V)guna pembayaran Genset 500 Kva, lalu saksi MAWARDHI atas permintaan dari saksiTATANG ASMAR, SE membuat 3 (tiga) buah Voucher (V) secara bertahap tanpa dilengkapidengan syaratsyarat kelengkapan administrasi pembuatan voucher untuk pembayaran,kemudian Terdakwa H.
Register : 08-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
17958
  • Sos sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara,KURYATNA ATMADJA, ST sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana & SaranaSumber Daya Air Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara dan selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), (masingmasing telah dilakukanpenuntutan secara terpisah), SLAMET RIYADI, S.Sos, MM, sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, dan H.SURYA KOPA, ST, MM, sebagai Kepala Seksi
    Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNUJkt Pst.KURYATNA ATMADJA, ST sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana & SaranaSumber Daya Air Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara dan selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), (masingmasing telah dilakukanpenuntutan secara terpisah), dan SLAMET RIYADI, S.Sos, MM, sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, dan H.SURYA KOPA, ST, MM, sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan PelayananMasyarakat Suku Dinas
    Penyisihan untuk operasional dipegang dan dikelola oleh Kepala SubBagian Tata Usaha : SLAMET RIIYADIBahwa pihak pihak yang menerima uang hasil penyisihan/pemotonganpencairan anggaran kegiatan swakelola tahun 2014 yaitu :a. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara Tahun2014 Bapak WAGIMANb.
    Penyisihan untuk operasional dipegang dan dikelola oleh Kepala SubBagian Tata Usaha : SLAMET RIYADIBahwa pihak pihak yang menerima uang hasil penyisihan pencairan anggaranKegiatan Swakelola Tahun 2014 yaitu :a.sasKepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara Tahun 2014Bapak Wagiman Silalahi.. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Januari s/d Maret SLAMET RIYADI sejumlah Rp. 50.000.000..
Register : 18-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 102/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 31 Mei 2017 — Samuddin Bin Matalitti sebagai Penggugat Melawan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros sebagai Tergugat dan 1. Syamsuddin Dg. Tobo Bin Mannangkasi sebagai Tergugat II Intervensi - 1, 2. Ir. H. Chaeruddin sebagai Tergugat II Intervensi - 2
10658
  • dengan Dg mattaliti karena mereka masih adahubungan keluarga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangansetempat dilokasi yang menjadi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret2017 yang tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan setempattersebut ;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi1 dan Tergugat IIIntervensi2 mengajukan kesimpulannya masingmasing pada tanggal 17 Mei 2017,sedangkan pihak Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Kesekretariatan SubBagian
Register : 11-05-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 12/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 18 September 2020 — Penggugat:
1.DESI ULANTATARI.S.H.
2.RIKA SUSTRI, S.P.
3.Dian Burlian, S.H
Tergugat:
1.1. PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO
2.Desniati, S.E
3.M.Amin, S.E, MM
245171
  • penundaanpelaksanaan pemilihan Kepala Desa;(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil PemerintahKabupaten Batang Hari;(6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperolehhak yang sama dengan Kepala Desa;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Penjabat Kepala Desa LubukRuso merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan RuangPenata Muda/Illa dan Jabatan sebagai Kepala Subbagian
Register : 16-06-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN PACITAN Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Pct
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat:
1.Bambang Trisno Widarto
2.Hera Widarti
3.Joko Prabanto
4.Etik Wulaningsih
5.Winarni
6.Purnomo Aji
7.Rokhaeny Dien Siantury
8.Royida Ulfah
9.Willya Masykur
10.Zamroni Faried
Tergugat:
BUPATI PACITAN
Turut Tergugat:
1.Jumari
2.Suwarno
3.Supriyanto
4.Joni
5.Riyanto
13530
  • Novia Wardhani, S.H,.M.Si Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenPacitan, 3. Deni Cahyono, S.H.,M.Si Jabatan Kepala Sub Bagian ProdukHukum Peraturan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, 4.Roni Subastian, S.H Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Pacitan, 5.
Putus : 14-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2296 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2013 — Drs. HASURUNGAN SIREGAR; Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang
6640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 405 Tahun 2004 tentangUraian tugas Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, SubBagian dan Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenKetapang ;Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 275 Tahun 2004 tentang Susunanorganisasi dan Tata Verja (SOTK) Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Ketapang ;Hal. 32 dari 66 hal. Put. No. 2296 K/Pid.Sus/2012. Salinan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 46 Tahun 2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja ;.
Register : 10-02-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 05-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juli 2012 — PT. Senamas Energindo Mulia;Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
10572
  • . : Kepala Subbagian Bantuan HukumMineral, Batubara dan Geologi, Sekretariat Jenderal, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral R.L;DENNY Z.
Register : 21-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : ZAINUDDIN UMALEKHAY, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fogi RT.001/RW. 001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.IP, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H. PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K. BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.AP, Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Jalan Paskah Suzetta, (Km-09) Desa Pohua, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
37256
  • Jabatan pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat sebagai Pejabat Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah KabupatenKepulauan Sula adalah masuk dalam bagian Jabatan Administrasi;Menimbang, bahwa oleh karena jabatan penggugat adalah termasukdalam jabatan administrasi (JA), maka Tergugat (Bupati Kepulauan Sula)berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut
Register : 04-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
HJ. MURNI DJAFAR,S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
H. MUHAMMAD ZIKIR
201120
  • pengecekan baru dipagar ;Bahwa Koperasinya bernama Koperasi Nusa Mandiri ;Bahwa dijaminkan sertipikat pada pahun 2015 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangansetempat pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 yang tertuang sebagaimana berita acara permeriksaan setempat tersebut ;Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masingmasing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 07 Oktober 2018, sedangkanpihak Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui Kesekretariatan SubBagian
Putus : 18-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Januari 2017 — YANOS SEPTADI
9862 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai dengan PeraturanWalikota Bandung Nomor 622 Tahun 2008 Bab III Nomenklatur PengelolaUrusan Pasal 3 poin IX Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah huruf b SubBagian Kepegawaian Sekretariat Daerah pada poin 4, Pengelola UrusanKelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota, dalam hal ini Ajudanmempunyai tugas:a. Atas arahan pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalamrangka KPP Walikota;b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai denganbidang tugasnya; danc.
    Sesuai dengan PeraturanWalikota Bandung Nomor 622 Tahun 2008 Bab III Nomenklatur PengelolaUrusan Pasal 3 poin IX Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah huruf b SubBagian Kepegawaian Sekretariat Daerah pada poin 4, Pengelola UrusanHal. 13 dari 117 hal. Putusan Nomor 213 PK/PID.SUS/2016Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota, dalam hal ini Ajudanmempunyai tugas:a. Atas arahan pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalamrangka KPP Walikota;b.
Register : 29-04-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/Tipikor/2015/PT PBR
Tanggal 28 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HENDARSYAH YP, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN
5228
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2015 Nomor 60/Pid.SusTPK/2014/ PN.Pbr;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk :PDS04/Dumai/11/2014 tanggal O6 Nopember 2014 Terdakwa telah didakwasebagai berikut :PRIMAIRwoccrne Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDINselaku Kepala Subbagian
    Nomor 08/Pid.SusTPK/2015/PT.PBRSUBSIDAIR ; norton Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDINselaku Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Hubungan MasyarakatSekretariat DPRD Kota Dumai berdasarkan Petikan Keputusan WalikotaNomor : 153/BAKD/2008 tanggal 07 Nopember 2008 serta sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan PerundangUndangan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRDKota DumaiNomor : KPTS.02/SETWAN/2009 tanggal O02 Pebruari 2009, KeputusanSekretaris
Register : 05-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 154 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 14 Desember 2015 — -DRS. DIKDIK JASMEDI , MM -DRS. S U H E R M A N. -DEDI SURYANA.
13017
  • SUHERMAN selaku Kepala Subbagian (Kasubbag)Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kabupaten Bekasisesuai Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/353BKD/Kep/2011 tentang AlihTugas /Alih Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah KabupatenBekasi tanggal 02 Agustus 2011 dan sekaligus sebagai Pejabat PenatausahaanKeuangan SKPD (PPUKSKPD), berdasarkan Keputusan Kepala Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor800/Kep.01/Pol.PP/2013 tentang Penunjukan
Register : 02-09-2010 — Putus : 24-01-2011 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 630/Pid.SUs/2010/PN.SKY
Tanggal 24 Januari 2011 — M. ROBANI SYAHRIN, B. Sc, S. IP bin SYAHRIN
12519
  • menjabat sebagai staf pada Bagian Tata Pemerintahan sub bagianPemerintahan Desa Sekretariat Daerah Pemkab Banyuasin;Bahwa Bagian Tata Pemerintahan sub bagian Pemerintahan Desa bertugasmengelola bantuan keuangan untuk kecamatan, lurah, tunjangan PegawaiPencatat Nikah dan bantuan sosial untuk LSM;Bahwa bantuan tersebut telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun, danmerupakan kegiatan dari sub bagian Pemerintahan Desa, yang jumlahanggarannya juga direncanakan dan disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan subbagian
    No.630/Pid.B/2010/PNSKY54Bahwa saksi adalah PNS pada Pemkab Banyuasin dan menjabat sebagai KepalaBagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyuasin, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nomor : 821.3/84/BKD.PM/2007 tanggal 2 April 2007;Bahwa dalam melaksanakan tugas seharihari, saksi membawahi 3 (tiga) subbagian Humas dan Protokol, yakni : sub bagian Protokol dijabat oleh MakoSusanto, SSTP, sub bagian Pemberitaan dan Dokumentasi dijabat olehArdiansyah, SE dan sub bagian Informasi dan Komunikasi