Ditemukan 2375 data
102 — 53
YogyakartaNomor 86/1981/Pdt tanggal 29 Januari 1982 pada pokoknya menyatakan AktaNotaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian hutang piutang denganJaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukanperalihan hak katas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasimaka hal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura, dan harusdinilai sebagai perjanjian hutang piutang.
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena Judex Juris telahmelakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, denganpertimbangan sebagai berikut ;Bahwa Judex Juris dalam hal mempertimbangkan terhadap kasus a quo,yaitu para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tanpamemberikan pertimbangan yang lengkap dan sempurna terhadap semu
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana dapat dibuktikan denganadanya Laporan Polisi Nomor Pol: LP/55/II/2012/Polres Malang, tanggal18 Pebruari 2012 yang telah menempatkan Penggugat selaku tersangka,sedangkan Para Tergugat lainnya belum pernah melaporkan yangtentunya hanya dikategorikan sebagai korban semu. Dengan demikianseharusnya Fuad Razak dalam gugatan perkara a quo ditempatkansebagai Tergugat bukanlah pada posisi Turut Tergugat yang nantinyahanya dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;.
656 — 561 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 624 K/Ag/201715.16.17.yang lebih ironis lagi putusan yang dimohonkan kasasi tersebut akan dapatmenumbuh suburkan pelanggaran asasasas yang berlaku dalam kontrakyang diatur dalam hukum ekonomi syariah terutama asas salingmenguntungkan dan asas iktikad baik yang berakibat para nasabah tetapberada dipihak yang lemah, dari dan oleh karenanya pertimbangan hukumdan putusan yang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan olehJudex Juris Mahkamah Agung RI;Bahwa pembenaran semu yang dilakukan
89 — 26
itu surat kuasa menjual, adalah merupakan salah satu bentuk ataumerupakan perwujudan dari Kuasa Mutlak, dan hal ini berdasarkan Instruksi MenteriDalam Negeri No 14 tahun 1982 adalah dilarang, dan berdasarkan yruisprudensiMahkamah Agung RI no 1904 K/Sip/1982, tanggal 28 januari 1984, menegaskanbahwa surat kuasa untuk menjual yang berasal dari perjanjian hutang piutang denganjaminan, karena tidak mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian diubah menjadikuasa untuk menjual, adalah merupakan perjanjian semu
244 — 352 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara sederhana stateauxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusidan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaganegara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering jugadisebut dengan lembaga independen semu negara (quasi) ;Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaanUndangUndang No. 5 Tahun 1999 agar tercipta iklim usaha yangkondusif dengan adanya persaingan usaha yang sehat, sehinggamembuka kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha
60 — 41
Soewito dengan Slamet Widodo adalah hanyalahperjanjian jual belli semu atau pura pura dan oleh karena itubertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentangsyaratsyarat sahnya perjanjian, Bahwa berdasarkan faktafaktatersebut perjanjian jual beli atas tanah obyek sengketa patut untukdibatalkan demi hukum;9. Bahwa petunjuk adanya perjanjian jual beli purapura atau denganunsur kebohongan mengingat disamping alm.
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
1.Nur Ainun Nasution
2.Supriadi alias Supri
3.Hardiansyah alias Ardi
4.Muhammad Arifin alias Pipin
29 — 14
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan halhal yang bersifat knusus yang ditemukan dalam perkaraa quo, halhal mana ditemukan berdasarkan surat dakwaan, fakta persidangandan juga surat tuntutan Penuntut Umum, hal ini dilakukan sematamata demiterwujudnya keadilan yang hakiki bagi Terdakwa karena Hakim dalammenjatuhkan putusan yang tujuan utamanya adalah untuk keadilansebagaimana trairah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,dan Keadilan tersebut bukanlah keadilan yang semu
83 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut BagirManan, Surat Edaran (Pemohon menganggap Objek Sengketasebagai Surat Edaran), merupakan aturan kebijakan (legislasi semu),yang tidak termasuk kategori Peraturan PerundangUndangan (BagirManan. DasarDasar PerundangUndangan Indonesia. Jakarta: INDHILL.CO, 1992.)
28 — 4
figih yang berbunyi;Whac ule Glo prio swlaoll slsArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mdncarikebaikan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpandangan, sekalipunnafkah iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian,namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrartalak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlah pepesan kosong,tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanPengadilan sebagai putusan semu
Terbanding/Tergugat I : JUSMIN DAWI BIN SEMI
Terbanding/Tergugat II : MAHARANI,M.SE
95 — 66
Putusan No. 207/PDT/2020/PT MKSbunyinya adalah : Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurangcukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danterdapat ketidaktertiban beracaraKEBERATAN KEEMPATBahwa di era Milenial seperti zaman sekarang ini ,harusnya para pemutuskeadilan berfinak pada kebenaran yang hakiki tidak terbelenggu padaprosedur yang semu dengan mengoyak substansi masalah ,karena itu untukmengapresiasi putusan hakim pertama yang telah keliru dalam menegakkankeadilan
8 — 3
, halhal tersebutdi atas dilakukan berulangulang yang menyebabkan Penggugat tidak tahanuntuk hidup berumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat, karena kebahagiaanyang ada hanyalah bersifat semu.
96 — 53
Bahwa karena memang Terdakwa disini dikatakanterbukti melakukan tindak pidana kejahatan kesusilaanseperti yang telah diputuskan oleh Mejelis HakimPengadilan Militer Il11/Yka , kami berpendapat danmemohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolakmemori banding dan kontra memori banding dari OditurMiliter ll11/Yka dikarenakan keberatankeberatan dariOditur Militer ini terlalu sangat dipaksakan, karena apaapa yang telah dituangkan dalam Memori Bandingnyamerupakan skenario semu dari Sdri.
11 — 2
Bahwa keterangan saksi dari Pihak Penggugat bersifat semu danbanyak kebohongan yang sifatnya lebih menguntungkan pihakpenggugat.4.Bahwa pihak Tergugat mengajukan sangkalan atas dalil dalilPenggugat dengan bukti bukti yang kongkrit.Maka : Berdasarkan kesimpulan Tergugat diatas saya mohonPutusan Cerai Talak, nomor: 0485/Pdt.G/2019/PA.TA Halaman 19 dari 36kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenankiranya1. Mengabulkan semua tuntutan saya (Tergugat)2.
Pembanding/Penggugat II : SULANI Binti H. SATIRI,
Pembanding/Penggugat III : MANSYUR Bin H. SATIRI
Pembanding/Penggugat IV : JOHAN Bin H. SATIRI
Pembanding/Penggugat V : ELFIDA FITRA
Terbanding/Tergugat I : FARRY TANDEAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE,
Terbanding/Turut Tergugat : NOTARIS RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO
122 — 88
Bahwa dengan adanya klaim sepihak penguasaan fisik oleh ParaPenggugat berdasarkan Surat Pernyataaan Penguasaaan Fisik adalahtidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkankebenarannya, hal tersebut adalah semu (Psycohandeling) dikarenakansifatnya sepihak sehingga perlu diuji kebenarannya, mengingat faktanyasecara yuridis maupun fisik tanah dikuasai oleh Tergugat dan haltersebut didukung oleh terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor Nomor 1901/Cilandak Barat sejak tanggal 30
104 — 41
Bahwa prosedur adanya pemberitahuan dan pengumuman adalah untukmengantisipasi agar tidak terjadi pelelangan semu atau pelelangan telah dirancangdengan harga rendah, yang menurut pendapat ahli A.P.
55 — 18
khawatir dimana nantinyasewaktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terobukakemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama akan mengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhantanah sawah objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadidisamping Penggugat akan sangat dirugikan juga akan mempersulitpengadilan ini dalam memeriksa perkaranya dan untuk menghindari adakeputusan hukum yang sia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dankeadilan semu
766 — 575 — Berkekuatan Hukum Tetap
Casanova milik Pemohon Kasasi/semu Penggugat di beberapaNegara di dunia dan kekeliruan pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapatmenunjukkan bukti apakah merek atas nama Pemohon Kasasi/semulaPenggugat telah diperpanjang dan merupakan merek terkenal, makaPemohon Kasasi/semula Penggugat merasa perlu untuk mengajukan buktibukti tambahan dalam perkara ini guna melengkapi dan mendukung buktibukti dan dalildalil Pemohon Kasasi/semula Penggugat yaitu
18 — 4
pembayarankewajiban akibatperceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayesebelum pengucapan ikrar talak;Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas , oleh karena itu MajelisHakim berpandanganSekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anakmerupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayaterlebih dahulu sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga hakhakTermohon bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandangputusan pengadilan sebagai putusan semu
76 — 23
., M.H,sebagai Hakim Ketua) ACHMAD RASJID, S.H dan IMAM SANTOSO, S.H, masingmasing sebagai Hakimhakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 312/Pid.B/2014/PN Bwi. tanggal 05 Juni 2014,putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakimhakim Anggota tersebut,dihadiri oleh HARYONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi,SEMU, S.H., selaku