Selain itu akibat rendahnyaagrumus (sisa ampas tebu) yang seharusnya mencukupi untuk digunakansebagai bahan bakar boiler dan menggerakkan turbin pembangkit listrik(self sufficient), menimbulkan biaya produksi menjadi tinggi mengingatpabrik terpaksa menggunakan bahan bakar batu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslan bahwaperhitungan produksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konvensi tersebutsangatlah tidak masuk di akal dan sangat mengadaada;Demikian juga dengan dalil

manusia.e Bahwa benar ahli selaku Psikolog pernah melakukan konseling dan ataupemeriksaan terhadap kejiwaan terhadap seorang Perempuan yangbernama Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA di tempat saksi praktik Padahari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 dan hari minggu tanggal 10 Februari2013 sekitar jam 10.00 WIB dan hasil sementara konseling tersebutbahwa Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA mempunyai potensi intelektualyang baik dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sertamemiliki halhal yang harus meningkatkan self

cocok, namun perhitunganharga wajar tersebut hanya cocok diterapkan untuk penjualan kepadaSojitz yang memang mempunyai hubungan istimewa (secara fiskal)dengan Pemohon Banding, sedangkan untuk PT Humpuss tidak dapatditerapbkan karena Majelis berpendapat tidak ada hubungan istimewaantar keduanya;bahwa Majelis berpendapat penentuan harga jual yang sudah dilakukanoleh Pemohon Banding dengan metode CUP dengan indeks hargaPLATTS, sepanjang menyangkut hubungan transaksi dengan PTHumpuss, sesuai prinsip self

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Januari 2010 Nomor : 00175/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self

Terdakwa LIDYABERTUS als Cl UN.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan MK.RI Nomor : 13PUU/XIV/2016 tanggal 13 Februari 2017 halaman 75 dan 76 yang berbunyi Bahwa guna menjaga keseimbangan sistem self assessment, Pasal 2 ayat (4)UU 28/2007 memberikan kewenangan kepada DJP menerbitkan NPWP dan/atauPKP secara jabatan apabila WP dan/atau PKP tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Bahwa karena Terdakwa masih menyatakan tidak mampu maka saksi kembalimenyarankan untuk melakukan pembayaran sebanyak Rp. 1.000.000.000, yangterbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu Rp. 400.000.000,, Rp. 300.000.000, dan Rp.300.000.000,, namun untuk pembayaran Rp. 400.000.000, harus dilaksanakansebelum Mei 2016 untuk menghindari sanksi denda;Bahwa benar Terdakwa selaku Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajakdengan mencicil sebelum adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas namaTerdakwa sebagai bentuk self

Cargill untuk proses PKP (Pengusaha Kena Pajak).Bahwa menurut saksi, berapa nilai pajak yang harus dibayar seharusnya adasurat resmi dari kantor pajak.Bahwa menurut saksi, petugas pajak tidak boleh menerima pembayaran dankarena saat itu menurut Terdakwa RUDDY TONNY LASUT meminta teruspembayaran pajaknya.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai prinsip perpajakan yangmengedepankan self assesment.Bahwa pada April 2016 sekitar seminggu sebelum Paskah saksi dihubungiTerdakwa yang mengatajakan saya (Terdakwa

Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehKPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Juni Tahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25 April2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajakyang telah dilakukan self assessment dan dilindungi

Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2015yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkan kerugiannegara, maka Majelis akan menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, yaitu Self Assessment adalah anggota masyarakatwajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongannasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Menimbang, bahwa

WibowoHeru, masingmasing selaku Regional SEMM Head dan Asset LiquidationUnit Manager pada Divisi Self Employed Mass Market PT.

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiKetentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Maret 2010 Nomor : 00177/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebuttidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku(contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yang telahdilakukan self

Bank Danamon Indonesia.Tbk Devisi Self Emnloved Mass Market.

Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015Lhokseumawe, Mairini selaku AO kembali menjelaskan kepada AsnawiAbdullah bin Abdullah dan Effendi Baharuddin bahwa permohonan kredittersebut tidak dapat diproses karena debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dantidak memiliki self financing yang mencukupi, namun Asnawi Abdullah tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah di bawah tekanan, setelah uang dicairkan lalu debitur menggunakanuntuk pembelian toko sebesar Rp1.600.000.000,00

kedua pintu agunantoko tersebut menurut Tim Mapping adalah sebesarRp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh duajuta empat ratus ribu rupiah).e Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai denganketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).e Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namun tidakdilakukan;e Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersial danPemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproses kreditdisebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dan tidakmemiliki self

Roni dengandebitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan Pemimpincabang;e Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karenatidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itudengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak,debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidakadanya self financing dari debitur dan dikhawatirkanterjadinya salah penggunaan kredit disebabkan keberadaanketerlibatan Sdr.

Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namuntidak dilakukan; Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersialdan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproseskredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi)dan tidak memiliki self financing yang mencukupi(pelanggaran SOP).Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksikarena telah melampaui batas wewenang cabang(terafiliasi dengan kredit CV Arizki Rental Mobil).(4) Kredit Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi : Pada saat penambahan

PajakMineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan PajakMineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten LampungSelatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam danbatuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam danbatuan bagi wajid pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukandengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri(self

Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaanPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan beralih menjadi kewenangan BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten LampungSelatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam danbatuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuanbagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan caramenghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (self

Nomor 978/B/PK/PJK/2016sesuai standar Pemeriksaan Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku danmenyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Nopember Tahun Pajak 2010 Nomor: 00185/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self

maka sebagai pihak pengimporbarang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadap Negara denganmelakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah diimpor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 5A UU Kepabeanan kepada Tergugat viaOnline)Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGAT denganmekanisme Self

Said of transaction by unrelated perties of transactionby unrelated perties, each acting in his on her own self interest; the basismarket value determination. A transaction in good faith in the ordinary course ofbusiness by partiles with independent interest.Arms length transaction.

Transaksi antara pihakpihak yang tidak terkait(unrelated perties), masingmasing pihak bertindak demi kepentingan terbaiknya(self interest); dasar bagi penentu nilai pasar yang wajar (fair market value).Transaksi yang dilakukan dengan niat atau itikad baik/bersih (in good faith)dalam perjalanan bisnis yang biasa (ordinary course of business) oleh pihakpihak yang mempunyai kepentingan independent (parties with independentinterest)Kalau kriteria Arms length transaction dipenuhi, maka harga yang terjadi

Bahwa Pelanggaran terhadap aturan atau UndangUndang disebut sebagaiPMH; Bahwa Yang dimaksud Self Regulator Bolt adalah Bank boleh melakukanpengkoreksian tanpa ijin nasabah karena kesalahan sistemnya sendiri.Put.No.544Pdt.G.2018 Hal.27Bahwa Relative Bank Secracy adalah Bank mempunyai kewenangan untukmembuka rekening nasabah jika diminta karena ada perkara perdatamaupun pidana.Bahwa Kesalahan transfer pada mesih ATM menjadi tanggungjawab Bank.Bank mempunyai kewenangan untuk koreksi secara langsung

setelah saksi mengetahui terdapat perbedaan tersebutkemudian saksi melakukan pengamanan terhadap dokumen SKSHHKNomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 tersebut dansaksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan; Bahwa kondisi fisik kayu yang diangkut oleh KLM BUNGAYULIANA yang saksi temukan saat itu adalah kayu olahan dalam bentukkayu gergajian yang bentuk olahan balok berbagai ukuran; Bahwa proses diterbitkannya suatu dokumen berupa SKSHHKKO saat ini telah dilakukan secara Self

Sementara itu, jumlah fasilitas yang telahditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, targetprogress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengandemikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat initelah melampaui target progress proyek yang telah dibiayaioleh Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebutadalah Rp.222.185.836.882, (62,68% dari nilai proyek)sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,.(1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.2.

Sementara itu, jumlah fasilitas yang telahditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, targetprogress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengandemikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telahmelampaui target progress proyek yang telah dibiayai olehBank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebutadalah Rp.222.185.836.882, (62,68% dari nilai proyek)sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095.,.(1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.2.

Prinsipini sejalan dengan sistem self assessment yangmana pembayar pajak memiliki pilihan untukmenjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.4.d. Prinsip ekonomi (economy). Prinsip inimenekankan adanya pertambahan nilai ataumanfaat dari aktivitas pemajakan, baik bagipemerintah maupun bagi pembayar pajak. Dalamprinsip ini, pemerintah akan menerapkan sistempemajakan yang efektif dan efisien seperti biayapemungutan pajak yang rendah.

ataudipungut berdasarkan izin/nak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self