Ditemukan 1780 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : termohon ternohon tenohon temrohon termnohon tennolion temohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-07-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/Pdt/2015
Tanggal 27 Juli 2015 —
110 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itutransaksitransaksi yang dilakukan oleh Tennohon Peninjauan Kembalitersebut adalah tidak sah karena merupakan Transaksi Marjin yangdilakukan tanpa adanya kontrak marjin yang dibuat dan ditandatanganiHal. 39 dari 50 hal. Put.
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama Perceraian
Register : 24-06-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 3194/Pdt.G/2015/PA.Bwi
Tanggal 2 Februari 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
82 — 10
  • dalil itu Termohon menolak dengantegas, jelas, terang dan pasti dikarenakan bahwaapaapa (jenis dan jumlah) tentang harta bawaantersebut tidak jelas dan bersifat kabur, identitas atasbarangbarang tersebut tidak ada dan keberadaanbarangbarang tesbu juga tidak jelas dan tidak pasti mulaidari item nomor 1 sampai dengan item nomor 61 itudimana, selain itu juga tidak jelas perolehannya darimanaatas barangbarang tersebut o/eh Pemohon, selain ituda/ildali/ Pemohon sangat tidak terinci dengan baikakibatnya Tennohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-02-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1918 K/Pdt./2015
Tanggal 23 Februari 2016 — LINA melawan SITI HASANAH, dkk
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terdapatperalihan objek sengketa dari Termohon Kasasi I q.q orang tua Termohon Kasasi Ikepada orang tua Pemohon Kasasi sehingga oleh karenanya saat ini PemohonKasasi adalah Pemilik yang sah berdasarkan hukum atas objek sengketa;Dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Banten harus dibatalkan danJudex Facti Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara a quo dalam tingkatkasasi wajib mengadili sendiri dan selanjutnya memutus perkara a quo denganmengabulkan gugatan a quo yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;Tennohon
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 40/Pdt/2016/PT AMB
Tanggal 24 Oktober 2016 — RICO ARCHLIE TANPALAR, PEMBANDING semula PENGGUGAT M E L A W A N : ETTY RASYID, DKK. TERBANDING semulaTERGUGAT
80 — 48
  • Menyatakan Tennohon Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi adalah istrisah dari TROY PALAR, akan tetapi tidak berhak atas harta peninggalandari Almarhum TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TANPALAR, karena bukan ahli waris;2. Menyatakan, Penggugat Rekonpensi lainnya yaitu Julian Palar, VictorRony Palar, lwan Roy Palar dan Putri Astanty Palar adalah ahli waris sahdari TROY PALAR, akan tetapi tidak berhak dan bukan ahli waris sahdari TAN HENG SIAK dan atau HENDRA SATYA TAN PALAR;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 01-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 K/PDT.SUS/2011
IRIANSYAH BUSRONI ANANG, SE., dkk.; WIRANTO, SH., DKK.
51 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tennohon Kasasitersebut bertentangan dengan perundang undangandan ketentuan hukum sebagai berikute Pengangkatan pimpinan sidang Munas ! olehTergugat secara demikian itu jelasbertentangan dengan Undang Undang No: 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik pasal 27 danpasal 28. yang berbuny!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2620 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — SOFJAN ARSAD, DK VS GRAY ZAIN, DKK
182 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalamkedua akta tersebut, Para Pemohon Kasasi ataupun Para TermohonKasasi juga tidak bertindak untuk dan atas nama ataupun mewakiliTurut Termohon II:Namun, kedua perjanjian yang dimkasud menjanjikan pembagian labaditahan Turut Termohon Kasasi Il kepada Para Tennohon Kasasi, yangnotabene hanya dapat dilaksanakan oleh Turut Termohon Kasasi Ilsendiri dan hanya bisa dilaksanakan berdasarkan keputusan RapatUmum Pemegang Saham;Bagaimana suatu perjanjian dapat dibuat mengikat Turut TermohonKasasi Il padahal
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 09-12-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4754/Pdt.G/2019/PA.Sda
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 25
  • Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antaraPemohon dan Tennohon sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : B071/ KUA.13.10.01/ Pw.01/ VII/ 2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdicatat di dalam Kantor Urasan Agama (KUA) Kecamatan SidoarjoKabupaten Sidoarjo;2.
Pengadilan PA TARAKAN Perdata Agama
Register : 08-11-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0533/Pdt.G/2018/PA.Trk
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 6
  • Termohon = sering berhutang kepada orang lain tanpasepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uang tidakuntuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yangkemudian membayar hutanghutang Tennohon tersebut, Jawaban:nya: Tidak Benar;Kebenarannya: saya dan Pemohon memang sedang ada masalahmengenai hutanghutang saya, tetapi kami sudah sepakat untukrnenyelesaikan masalah hutang tersebut bersamasama Saya sudahmengakui kesalahan saya berhutang, saya punya usaha rumahan yangdijalankan dengan modal meminjam.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — . I GUSTI AYU RAI DKK VS ANAK AGUNG AYU WIDI ADNYAN DKK
148 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • benar dan patut maka jual beli atas tanah sengketa sah danbenar menurut hukum;Bahwa oleh karena jual beli atas tanah sengketa telah sah dan benar menuruthukum, maka terhadap sertifikatsertifikat tanahtanah sengketa tersebutadalah sah dan benar hukum, apalagi Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 41/PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 tidak berhak menilaisertifikat tanah sengketa, kecuali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan kekalahan Termohon Kasasi (Anak Agung Ayu WidiAdnyani) dan Tennohon
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 01-12-2015 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 21-06-2019
Putusan PA MAROS Nomor 0561/Pdt.G/2015/PA.Mrs
Tanggal 6 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 43
  • Memberikan nafkah lampau nafkah iddah mut'ah kepada Tennohon selama ditinggalkan sebanyakRp 20 000.000.00 (dua puluh juta mpiah);4 Memberikan ganti rugi kepada Termohon sebanyak Ro 3000000000 (tiga puluh juta rupiah) apalagidulu Termohon mau menjadi PNS tapi dilarang;5. Memerintahkan untuk berkekuatan hukum tetapDalam EksepsiMenimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 31-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 254/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
PT. YANG KEE LOGISTICS INDONESIA
Termohon:
PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
234 — 61
  • of Account tertanggal 25 Mei 2021 yang menunjukkantotal tagihan yang belum dibayarkan PT Truba Jaya Engineering (in casuTermohon PKPU) atas 3 (tiga) pekerjaan kepada PT Yang Kee Logistics (incasu Pemohon PKPU) dengan total sebesar Rp2.646.600.000 (dua milyarenam ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah), diberi tandaBukti P39;Fotocopy Terjemahan Tersumpah Statement of Account tertanggal 25 Mei2021 yang menunjukkan total / tagihan yang belum dibayarkan PT TrubaJaya Engineering (in casu Tennohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
182 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE02/PJ.42/2000 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas JasaManajemen dan Jasa Konsultan di Bidang Manajemen (sebagaimanayang dikutip dari Surat Uraian Banding Tennohon Peninjauan Kembali;lihat halaman 14 alinea terakhir Putusan Pengadilan Pajak, Bukti PK 1).Menurut hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, jelassekali Surat Edaran Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merupakanproduk hukum atau peraturan perundangundangan atau termasuk kedalam hierarki peraturan perundangundangan.
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dgl
Tanggal 28 September 2020 — Pemohon:
CHANDRA BIN JONY
Termohon:
Kasat Rekrim Polres Donggala
408 — 327
  • Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan denganpenetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Tennohon;Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan danmembebaskan tersangka Chandra Bin Jony dari Tahanan PoresDonggala.Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;.
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 06-01-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 23-10-2018
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Pyk
Tanggal 3 Nopember 2016 — Penggugat :
BUJANG KOTO bin H. AMRIBUR
Tergugat:
YERNITA binti HASAN
33 — 24
  • Pernah satu kaliPemohon/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pertanyakanHim 45 dari 80 hlm Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Pykkepada Termohon/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi siapa lakilaki tersebut dengan entengnya Termohon/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab hanya mintak tolongmembawa mobil Karena capek (lelah /penat), dan akhimyapertengkaran demi pertengkaran terjadi, dan pada suatukali terjadi perkelahian antara Pemohon / Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dengan Tennohon
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 10-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 6/P/FP/2017/PTUN-SMG
Tanggal 7 Nopember 2017 — Pemohon:
1.Prof. Dr. Pudjo Nirmolo
2.Ir. Atma Windrija
3.Roswita
4.Drs. Raden Wurjunindito
Termohon:
1.Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang
2.Kepala Badan Keuangan Daerah
3.Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI
4.Presiden Republik Indonesia
5.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6.Menteri Dalam Negeri
7.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab.Semarang
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
177 — 84
  • Permohonan Para Pemohon bellum waktunya diajukan (premature).e Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 Kuasa Hukum Para Pemohon datang kekantor Termohon II pada bagian pelayanan tanpa membuat surat, memintaditerbitkan 2 (dua) SPPT/ PBB selanjutnya oleh petugas bawahan Tennohon IImemberikan blangko Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebayak 2(dua) Exemplar dan 11 (sebelas) lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajakuntuk diisi, setelah diisi belangko tersebut oleh Kuasa Hukum Para Pemohon,blangko dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 31-07-2013 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/TUN/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DK vs. Ny. IDA FARIDA, DKK
91 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah salah dan keliru karenaPemohon Peninjauan Kembali adalah Badan Hukum Negara yangsecara organisatoris adalah sebuah Institusi Negara dimana setiapinformasi atau keterangan yang menyangkut hak kepemilikan tanahitu berakibat hukum karena itu harus berbentuk tertulis bukan lisan,dengan tertulis ada tolak ukurnya, ada kepastian, maka dengandemikian dasar Termohon Peninjauan Kembali tentang keteranganlisan tidak dapat dibenarkan tetap mengacu pada peta pendaftarantanggal 19 Oktober 2009 sehingga Tennohon
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Harta Bersama
Register : 08-10-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PA WATES Nomor 494/Pdt.G/2013/PA.Wt
Tanggal 3 Juli 2014 — PEMOHON KONVENSI - TERMOHON KONVENSI
81 — 12
  • Bahwa dengan keadaan seperti itu tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohondan Tennohon dipertahankan. Pemohon sudah benarbenar ingin bercerai danTermohon pun sudah menganggap bahwa perceraian adalah jalan yangterbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;Bahwa berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas Pemohon memohonkepada Ketua Pengadilan Agama Wates c.q. Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan halhal sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
397 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Telkomsel);jelasjelas merupakan pelanggaran terhadap asas hukum audi etalteram partem (semua pihak harus didengar dan dipertimbangkan),karena hasil penelitian ITB yang jelasjelas dimaksudkan untukmenghitung kewajaran tarif SMS dengan menggunakan metodadinamis dan dengan menggunakan data spesifik Pemohon Keberatanmalah diabaikan begitu saja oleh Tennohon Keberatan;Berdasarkan pertimbanganpertimbangan mengenai kewenanganTermohon Keberatan sebagaimana diuraikan di atas, adalah wajar danlayak jika Pengadilan
    dinyatakan tidak sahdan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap PemohonKeberatan;Mengenai Penerapan UndangUndang Nomor 5 Tahun 19998.Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 5/999 mengatur bahwa:"Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usahapesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan ataujasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasarbersangkutan yang sama";Untuk dapat menyatakan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 UndangUndang Nomor 5/1999, maka Tennohon
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
439 — 389
  • PermaNo. 1/2003.Bahwa Termohon tidak dapat memutuskan menyatakan Pemohon (TerlaporVIII) secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 22 UU No. 5/1999berdasarkan atas indikasiindikasi, analisisanalisis, kesimpulan kesimpulandan asumsiasumsi sebagaimana tercantum dalam pertimbangan faktafaktadan halhal lain dalam putusan Termohon.Bahwa keberhasilan Pemohon (Terlapor VIII) dalam upaya hukummengajukan keberatan ini, akan menjadi bumerang bagi Tennohon terhadaptuntutan balik lewat jalur perdata
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 05-03-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 19/PDT.G.INT/2014/PN.MKL
Tanggal 5 Februari 2015 — Yohana Pakulla' alias Nenek Meta, Saguni, Mintje Towu (PENGGUGAT) VS Yohani A Palinggi, Ruruk Buri', Ludia, Mince DKK (TERGUGAT) VS Jacobus Padandanan, Fransiska Padandanan, Antonia P Dannari, SE.MM (PENGGUGAT INTERVENSI)
403 — 357
  • Mkljo PutusanM ahkamah A gung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali(PK) perkara tersebut yaitu Putusan No. 699 PK/Pdt/2010 tanggal 13Januari 2012 dalam perkara A.A Kuladi, Yohana Pakulla, Saguni dan MinceTowu selaku Pemohon PK melawan Yohani A Palinggi, Ruruk Buri danTato Re'tek selaku Tennohon PK dan Palinggi, Ruruk Buri dan Ta'toRe'tek selalu dalam pihak yang kalah;Karena terbukti obyek sengketa I dan II oleh Tergugat I, II dan Aim.Ta'to Re'tek dan Para Penggugat telah membenarkan