Ditemukan 2039 data
18 — 4
telahhidup terpisah sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran, sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan dantelah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, hal tersebut telahmengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampumewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkantujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto
dari Kitab Iqna Juz II halaman133 yang berbunyi:ads gllo lgerg jl argjll at, prcrisul Islya) lo .uolallArtinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadapisteritersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasanperceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasandan berdasar hukum karena telah memenuhi alasanperceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto
9 — 1
berdasarkanPERMA Nomor (1) Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi,namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkaravoluntair maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;Menimbang, bahwa surat bukti (P.) yang diajukan Pemohon yang dikeluarkanoleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai joncto
agama, karenanya Pemohon Idan Pemohon II mengajukan pengesahan atau isbat nikah guna mendapatkan bukunikah resmi yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi untuk mendaftar Hajidan Akta Kelahiran Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat danrukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan denganUndangUndang No.1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan joncto
29 — 0
Olehkarena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang
berdasarkanNaa2087/G/11 CTV 5halangan yang sah, sedangkan permohonan' pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan dimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkanketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa, dalil permohonan pemohon telah terbukti, alasanperceraian telah terwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., joncto Nomor 594/PDT/2004/PN.Sby. jonctoNomor 1964 K/PDT/2005 joncto Nomor 467 PK/PDT/2008 menuruthukum yang dilawan dalam perkara adalah Penggugat pemenangyakni Terlawan Emanuel Djabah Soekarno; dan Para Terlawan dan II yakni Pemkota Surabaya c.g.
Bahwa mencermati pokok gugatan Pelawan dikaitkan dengan kedudukanTerlawan Ill. selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidangAdministrasi Pertanahan maka secara yuridis tidak sepatutrnya KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya ditarik selaku pihak dalam perkara ini.Karena sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 joncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004.ditegaskan dan diatur bahwa terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara(beschiking) yang diterbitkan suatu Badan atau Pejabat
tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 285/PDT/2011/PT.SBY., tanggal 15Juni 2011;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerlawan I/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2011 kemudian terhadapnyaoleh Terlawan Il/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasipada tanggal 19 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor Nomor 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. joncto
Pembanding II/Terlawan Il pada tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan RisalahPemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor285/Pdt/2011/PT.Sby jo. 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby tanggal 15 Juni 2011;Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, PemohonKasasi/Pembanding Il/Terlawan Il telah mengajukan pernyataanpermohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan Risalah PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. joncto
apalagi terlihat denganadanya penambahan pihakpihak lain atau penambahan pihakpihakyang dianggap berhubungan dengan perkara ini.Bahwa berdasarkan Pasal 378 RV (reglement op de rechtsvordering)pihakpihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatuputusan yang merugikan hakhak mereka.Lebih lanjut, bahwa Putusan yang diajukan Perlawanan oleh Pelawanadalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu PutusanNomor 317/Pdt.G/2003/PN.Sby. jo Nomor 594/Pdt/2004/PT.Sby. jonctoNomor 1964 K/Pdt/2005 joncto
48 — 0
tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidakbercerai dengan termohon tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto
8 — 2
Olehkarena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;
ketidakhadirannya itu berdasarkanhalangan yang sah, sedangkan permohonan pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan dimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkanketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa, dalil permohonan pemohon telah terbukti, alasanperceraian telah terwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto
7 — 4
bahkanTergugat susah dihubungi karena tidak diketahui keberadaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto
berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugattidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harusdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada,Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto
Pasal116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harimengirimkan satu helai salinan putusan yang telah
52 — 9
materil suatu alat bukti surat, dengandemikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugatbercerai dengan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat menampar Penggugat, Tergugatmeninggalakan Tergugat tidak diberi biaya hidup atau nafkah;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto
perselisihan danpertengkaran, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diberi biaya hidup;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat danTergugat telah pisah rumah Tergugat tidak menghiraukan Penggugat hingga tidakdiberi biaya hidup oleh Tergugat, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugatdan Tergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membinarumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki olehUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto
14 — 5
HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepadaPemohon, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara parapihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Joncto
Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayahKabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan AgamaNunukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Joncto Pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telahmelangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumahtangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit
22 — 9
Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 joncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat bandingdibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;Mengingat Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 joncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutandengan perkara ini ;MENGADILIMembatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Agustus 2007 M.bertepatan dengan tanggal 08 Syaban 1428 H., nomor : 437/Pdt.G/2007
70 — 20
surat dengandemikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugatbercerai dengan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan penrtengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hinggasekarang tidak pernah datang dan tidak penah mengirim biaya hidup;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto
rumah, Penggugat tidak diberi biaya hidup, satu sama laintidak saling memperdulikan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat danTergugat telah pisah rumah selama kurang lebih lima belas bulan , tidak salingmemperdulikan satu sama lain, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumahtangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto
8 — 5
silaturrahim denganTergugat begitu juga hubungan silaturahiim Tergugat dengan4L3.14.LS.ketiga buah hatinya Penggugat dan Tergugat serta keluargaTergugat;Bahwa, dikarenakan satu anak masih belum mumayyiz (DzakialiytaAltisya Sunaryo Binti Agus Sunaryo, umur + 8 (delapan) tahun 3(tiga) bulan) maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini juga untuk menetapkan hakhadhonah anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat(sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan huruf c joncto
Menetapkan biaya pengasuhan serta pendidikan kedua buahhati dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menjaditanggungan Tergugat; sebagaimana diatur di dalam Pasal 105huruf c joncto. Pasal 156 huruf d dan huruf f, Kompilasi HukumIslam;5.
71 — 13
Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto
tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telahpecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan joncto
terbaik;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto
9 — 0
; Joncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 yang berbunyi : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yangsah atau karena hal lain di luar kemampuannya Joncto Pasal 116 huruf.Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2019/PA.WsbHalaman 3 dari 8 halaman(b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Salah satu pihak meninggalkanpihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dantanpa alasan yang sah atau karena
44 — 6
Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama joncto
denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karenarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 joncto
tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidakdapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto
14 — 2
Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi HukumIslam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah,;Menimbang
ketidakhadirannya itu berdasarkanhalangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkandimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut majlisberkesimpulan bahwa, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, alasan perceraian telahterwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 joncto
14 — 3
Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telahberalasan sesuai ketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
11 — 2
sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 13 Januari 2015 dan 22Januari 2015, Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Mrs. selanjutnya Termohon tidak pulamengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiranTermohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, olehsebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. joncto
antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis HakimPeninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkanPeninjauan Kembali a quo berkenan: membatalkan: "putusan hukum Mahkamah Agung RI Nomor :~ 1258KZPdi/2007 iter fanggal 06 = Pebruari 2008, jonctoputusan Pengadilan Tinggi Medan No.218/ PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 joncto putusan PengadilanNegeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PNMdn., tertanggal 1Maret 2005";TERHADAP BUKTI KETERANGAN SAKSI SAKSI10.
Majelis Hakim Peninjauan Kembalipada Mahkaman Agung RI yang memeriksa dan mengadiliperkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quoberkenan: membatalkan : "putusan hukum MahkamahAgung RI Nomor : 1258 K/Pdt/2007 tertanggal 06Pebruari 2008, joncto putusan Pengadilan Tinggi MedanNo.218/ PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 jonctoputusan Pengadilan Negeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PNHal. 18 dari 22 hal. Put.
Bahwa hal initerlihat dari putusan Judex Juris yang tidakmencerminkan rasa keadilan terhadap diri Para PemohonPeninjauan Kembali seperti terbukti melalui amarputusannya No.1285 K/PDT/2007 bertanggal 06 Pebruari2008, joncto putusan Pengadilan Tinggi Medan No.218/PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 joncto putusanPengadilan Negeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PN Madn.,tertanggal 1 Maret 2005" ;18.
13 — 0
berdasarkan kondisi rumahtangga pemohon dan termohon telah pisahrumah 4 tahun lebih akibat pertengkaran karena termohonselingkuh,, dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi saksi;ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitdisatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram seperti maksudayat 21 surat Arrum;karena itu) pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 f PP No. 9/1975 joncto