Ditemukan 2144 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-10-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgn Tanggal 10 Oktober 2019 — Pemohon:
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
34 — 5
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
34 — 5
makamenurut Hakim Pengadilan Negeri Kandangan permohonan para PemohonHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgncukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untukditerima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum bagi paraPemohon tersebut dikemudian har ;Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka kepada para Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yangditimbulkan dalam permohonan ini ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
Register : 29-09-2016 — Putus : 21-10-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0569/Pdt.P/2016/PA.Bwi Tanggal 21 Oktober 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
13 — 0
13 — 0
Penetapan No.0569/Padt.P/2016/PA.Bwidiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama XX Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter!
Register : 24-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PA DEMAK Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Dmk Tanggal 30 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 3
17 — 3
Penggugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama Demak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanPerkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Keputusan Menter
Register : 05-05-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA LUMAJANG Nomor 1291/Pdt.G/2014/PA.Lmj Tanggal 18 Juni 2014 — Pemohon Vs. Termohon
4 — 0
4 — 0
(Kutipan Akta Nikah) adalah akta yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, olehkarenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antaraPemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah dan belum dikaruniaianak;Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masingmasing bernamaSUMILAH binti BUANG dan SUYANTO bin MENTER pada pokoknyamenerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihandan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 29-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mtp Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 2
18 — 2
Ke6 dari 9 halamanBuku Nikah Pemohon dan Pemohon II pada saat pencatatan pernikahanPemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan PemohonIl telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menter Agama RI Nomor: 11 Tahun 2007 TentangPencatatan Nikah, sehingga karenanya permohonan Pemohon danPemohon II dikabulkan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.
Register : 12-08-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0168/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 22 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass Lb bois ac JI de plo VI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, karena permohonan Para Pemohon telah sesuaidengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 25-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1287/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 10 Oktober 2019 — Pemohon:
Lasmi
17 — 7
Lasmi
17 — 7
Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1287 / PDT. P/2019/ PN.
Register : 11-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 4600/Pdt.G/2019/PA.Sby Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
Bahwa atas tidak harmonisnya rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ceraipada Pengadilan Agama Surabaya, Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) telah mendapat ijin atas sebagaimana Keputusan Menter!
Register : 12-03-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0087/Pdt.P/2015/PA.Pwd Tanggal 6 April 2015 — pemohon
17 — 4
17 — 4
Maka dengan demikianalasan permohonan Pemohon untuk Pembetulan nama di buku Nikahbukti P.3 dapat dikabulkan sehingga dapat digunakan untuk mengurusAkta Kelahiran anak para Pemohon dan penyesuaian dokumen lainnya; Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 26 Ayat (1) danPasal 34 Ayat (1) Peraturan Menter Agama Nomor 11 Tahun 2007menjelaskan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukanoleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dantidak menghilangkan tulisan salah tersebut
Register : 26-09-2016 — Putus : 21-10-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0510/Pdt.P/2016/PA.Bwi Tanggal 21 Oktober 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
15 — 6
15 — 6
Pemohon dan Pemohon II dinilai cukup beralasansehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II halaman 143 dan PeraturanPerundangundangan yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter
Upload : 21-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807 K/PDT.SUS/2010 BUDIYONO, DK; PT. MULIA GLASS
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 807 K/Pdt.Sus/20103.5.Keputusan Menteri tersebut pun telah dibuatdan masih berlaku yakniKEPUTUSAN MENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBUK INDONESIA NOMOR: KEP. 232 /MEN/2003 TentangAKIBAT MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH.
Bahwa selanjutnya jika kita berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (1),(2) dan (8) KEPUTUSAN MENTER!
Register : 11-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 10
10 — 10
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
Putus : 17-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400/B/PK/PJK/2009 Tanggal 17 Januari 2011 — HIMAWAN NOERDJAJA, S.E., Ak., VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Menter i KeuanganNo.486/KMK.03/2003 tentang PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah atas penghasilan pekerja daripekerjaanPasal 1 ayat (1)Pekerja yang mendapat perlakuan PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah adalah Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri yang bekerjasebagai Pegawai tetap atau Pegawaitidak tetap pada satu pemberi kerja diIndonesia, yang menerima gaji, upahserta imbalan lainnyadari pekerjaan yang diberikan dalambentuk uang sampai denganRp.2.000.000, (dua juta
Register : 20-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 887/Pid.Sus/2018/PN Ptk Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD TOHE, SH
Terdakwa:
JONI WAHYUDI Als YUDI Bin YA COB ISMAIL
28 — 4
MUHAMMAD TOHE, SH
Terdakwa:
JONI WAHYUDI Als YUDI Bin YA COB ISMAIL
28 — 4
Ijin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan usaha penyimpanan,d. jin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga.Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usahayang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, GasBumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Laindan/atau Hasil Olahan wajib memilikilzin Usaha Niaga dari Menter!;Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Sdr.
RICOH ALS ALIM Anak Dari CEN MIN LIONGmenjual BBM jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Niaga dari Menter!maka tidak sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Bahwa berdasarkan keterangan penyidik sdr. ROBI ARPANDI menjualBBM jenis solar kepada sdr. JONI WAHYUDI tanpa dilengkapi dokumendan izin yang sah. Apabila sdr. ROBI ARPANDI menjual BBM jenis solarkepada sdr.
Register : 01-11-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PA BATULICIN Nomor 601/Pdt.P/2018/PA.Blcn Tanggal 13 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
10 — 3
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
Register : 25-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1639/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
DIEK DWIKY
17 — 8
DIEK DWIKY
17 — 8
Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P/ 2019/ PN.
Register : 04-12-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 186/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tanggal 20 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 8
9 — 8
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BENI Nomor. 63720050211150002tanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru , yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya kemudian diberi diberi tanda P.4;5.
Register : 23-08-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 09-01-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 21 Desember 2011 — Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);Menteri Keuangan Republik Indonesia
106 — 40
106 — 40
AnwarSuprijadi, M.Sc ;putusan Tergugat bersifat individual, dimanakeputusan Tergugat ditujukan khusus' kepadapenunjukan anggota dan Ketua Komite PengawasPerpajakan untuk melakukan suatu' perbuatanhukum tertentu sebagai mana termuatSurat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal 19Maret 2010 tentang Penetapan Ketua, WakilKetua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakankhususnya sepanjang terkait atas nama Drs.Anwar Suprijadi, M.Sc yang mendasarkanpadaPeraturan Menter
Register : 23-11-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.TLG Tanggal 8 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PA PURWODADI Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pwd Tanggal 18 Oktober 2017 — pemohon
27 — 8
27 — 8
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 sampai dengan P.7,dimana buktibukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocokdengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat dinyatakantelah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Purwodadi, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 34 Ayat(2) Peraturan Menter