Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014Tertanggal 30 September 2014 perihal Pelantikan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Masa Jabatan 20142019(Surat Keputusan Tergugat I) ; dan b. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1546/KPU/IX/2014 perihalPeresmian Anggota DPR dan DPD tertanggal 17 September 2014 (SuratTergugat II); 2.

Dengan demikian sangat beralasanterhadap diri Penggugat dilakukan penundaan pelantikan mengingat statusTersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang tengah disandang olehPenggugat, 22222 en nn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nen nn nnn nnn nena nwnnnnnnBahwa asas kepastian hukum yang bersifat materiil menghendakidihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatukeputusan pemerintah.

Surat Keputusan Presiden Nomor 92 P Tahun 2014 tanggal 30September 2014 perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Periode Masa Jabatan 20142019 dan Surat KomisiPemilihan Umum Nomor 1546/KPU/I/2014 tanggal 17 September 2015perihal Peresmian Anggota DPR dan DPD Hasil Pemilu 2014 yangdikeluarkan oleh Tergugat I (OBYEK SENGKETA 1);2.

Surat Keputusan Presiden Nomor 92 P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeriode Masa Jabatan 20142019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor1546/KPU/I/2014 tanggal 17 September 2015 perihal Peresmian Anggota DPRdan DPD Hasil Pemilu 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (OBYEKSENGKETA D; 2.

Surat Keputusan Presiden Nomor 92 P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeriode Masa Jabatan 20142019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor1546/KPU/I/2014 tanggal 17 September 2015 perihal Peresmian Anggota DPRdan DPD Hasil Pemilu 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (OBJEKSENGKETA D; 2.

Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung Mersada, Kecamatan Kerajaan KabupatenPakpak Bharat yang bertempat di halaman rumah terdakwa SABAR JUITAHalaman 6 dari 41 halamanPutusan Nomor107/Pid.B/2014/PN.

Sdklakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perobuatan manadilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung

Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut, jika mereka memiliki ijin tentu ditempelkan diacara tersebut ; Bahwa Ketua Panitia acara pelantikan Sulang Silima marga Kabeakantersebut adalah PAINGOT KABEAKAN, Sekretarisnya saksi tidak tahu,sedangkan Bendaharanya marga Bancin ; Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebelum mereka memulai pelantikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamenyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan tidak ikut memukul, ABDULRAHIM KABEAKAN dan kawankawannya

kapasitas saksi dalam acara pelantikan tersebut hanya sebagaianggota ;Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh SABAR JUITAKABEAKAN terhadap ABDUL RAHIM KABEAKAN karena saat itu saksiberusaha menyelamatkan anakanak saksi ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat pesta adat sedang berlangsung,rencananya untuk melantik pengurus Sulang Silima marga Kabeakan ;Halaman 29 dari 41 halamanPutusan Nomor107/Pid.B/2014/PN.

SdkBAHAGIA KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKAN mendatangi pestaadat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa kemudian terjadi keributan dan pemukulan di tempat berlangsungnyapesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa yang menjadi korban dalam keributan dan pemukulan tersebut yaitusaksi ABDUL RAHIM KABEAKAN, saksi BAHUNO KABEAKAN, saksiSUNARYO KABEAKAN, saksi RAHMUDIN KABEAKAN dan saksi KASIMKABEAKAN ; Bahwa Terdakwa memukul saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN sebanyak

,dan pasal 48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Halaman 21 Put.174/G/2020/PTUNMdnPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan;5.

Desa diKabupaten Nias Selatan, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Nias SelatanNomor 04.12 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiNias Selatan Nomor 04.12.16 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisHalaman 24 Put.174/G/2020/PTUNMdnPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;5.

, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugattermasuk calon Kepala Desa, maka seyogianya Penggugat berterimakasih telah terlaksananya pemilinan kepala Desa Hilisibohou dan bukansebaliknya Penggugat membuat alasan yang tidak berdasar,sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya;9.

atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, dan dapat ditunjuk pejabat lainnya;9.

Bukti T5: Fotokopi Peraturan Daerah KabupatenNias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan. (fotokopi dari fotokopi);6.

Bahwa pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan danPelantikan Perangkat Desa Sidomulyo tidak tertutup ataupunrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukan kepadaHalaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 168/G/2018/PTUN.Smg.Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga dan TokohMasyarakat tertanggal 14 Maret 2018; 4.

perangkat Desa Sidomulyo)(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa hari Kamistanggal Lima belas bulan Maret Tahun Dua RibuDelapan Belas) dan Berita Acara Serah TerimaJabatan Sekretaris Desa Sidomulyo KecamatanWonosalam Kabupaten Demak (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tanggal15 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Fotofoto Pelantikan Perangkat Desa dan SerahHalaman 49 dari

; Bahwa Saksi pernah menghadiri sosialisasi tentang PengangkatanPerangkat Desa di Kecamatan pada bulan Februari 2018 tetapi soal waktunya saya tidak begitu ingat; Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa sesuai jadwalnya tanggal 15 Maret 2018; Bahwa Saksi pernah membuatkan undangan untuk acara pelantikanyang diundang dalam acara pelantikan adalah semua lembaga yangada di desa termasuk RT dan RW; Bahwa Saksi pernah menerima surat dari para peserta yang tidaklolos yang isinya meminta panitia untuk

Saksi bernama Kamijan, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Saksi pernah diundang dalam acara pelantikan perangkatdesa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam KabupatenBahwa Hery Sutrisno sebagai Sekretaris Desa langsung menjalankan tugas setelah dilantik pada hariJum/at; ahwa Para Penggugat tidakhadir dalam acara pelantikan SekretarisDesa; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SK pelantikan Sekretaris Desa; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penempelan SK pelantikandi tempattempat keramaian dan Balai Desa; .

yang ditujukan kepada Perangkat DesaPengurus RT dan RW, Lembaga dan Tokoh Masyakarat tertanggal 14Maret 2018, yang pada saat acara pelantikan tersebut juga dibacakan suratkeputusan objek sengketa, bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebutmembuktikan pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan secaraterbuka, transparan diketahui oleh seluruh masyarakat Desa SidomulyoKecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan menolak dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahuitanggal

Bupati dan Wakil Bupati terpilih diKantor Gubernur dan saat itu saksi Yufsar, SH anggotaBrimob ParePare yang diperbantukan dalam pengamananyang bertugas di pintu ring 1 (satu) dan memeriksa terhadaptamu undangan yang hadir yang ingin masuk ke dalam acarapelantikan tersebut kemudian terdakwa yang ingin masukkedalam acara pelantikan tersebut karena tidak memilikikartu. pengenal dari Panitia pelantikan terdakwa tidakdiperkenankan masuk selanjutnya terdakwa mengatakanbahwa dari Pers sehingga saksi Yufsar

;Bahwa Terdakwa diamankan ketika saksi sedangbertugas melaksanakan pengamanan pelantikan Bupatidan Wakil Bupati terpilin dan pada saat itu ditugaskandi pintu ring 1 untuk memeriksa setiap undangan yanghadir kemudian dalam pelantikan tersebut kemudianpada saat itu Terdakwa ingin masuk kemudian kamimelakukan pemeriksaan dan menemukan senjataairsoft gun di tas samping yang tertutup oleh jaketmiliknya.

;Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi sedang melakukanpengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilihdi kantor gubernur dan pada saat itu saksi bertugas dipintu ring 1 dan melakukan Pemeriksaan terhadap tamuundangan yang hadir yang ingin masuk kedalam acarapelantikan tersebut kemudian Terdakwa ingin masuk keacara pelantikan tersebut dan pada saat itu Terdakwatidak memiliki kartu pengenal dari panitia pelantikanbupati terpilih kemudian iya mengaku

;Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisianmembawa senjata airsoft gun dikarenakan saat itu Terdakwaingin masuk keacara pelantikan Bupati terpilih namun saat ituada petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan dipintumasuk acara pelantikan Bupati tersebut dan saat itu petugaskepolisan menemukan senjata airsoft gun di dalam tas jinjingmilik Terdakwa.

;:Bahwa tujuan Terdakwa hendak masuk keacara pelantikanBupati saat itu dikarenakan Terdakwa berprofesi sebagaiwartawan majalah 01 sehingga saat itu Terdakwa ingin masukkeacara pelantikan Bupati terpilin untuk melakukanpeliputan.

CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa juncto Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor11 Tahun

2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

No. 360/PDT/2014/PT.SMG.Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala DesaSebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal inipun dipertegasdengan Keputusan Bupati Boyolali tentang : a.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan KepalaDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 26 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 11 Tahun 26 tentang Tata Cara Pencalonan,pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ; d.

No. 360/PDT/2014/PT.SMG.10.Boyolali Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBoyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

Bengkalis terbukti telah melanggar pasal 8ayat (1) huruf k Peraturan Daerah KabupatenBengkalis Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo pasal 44 huruf iPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, yang mana Peraturan Pemerintah tersebutSOSUAl eau: Pasteustemmnewm es ??

Bengkalis Nomor 05Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang manapada Pasal 8 ayat (1) huruf k Peraturan Daerah Kab.Bengkalis tersebut jelas menyebutkan BELUM PERNAHMENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA DALAM DUA KALI MASAJABATAN, padahal Penggugat telah pernah dua kalimenjabat sebagai Kepala Desa (i.c.

Bukti P20 : Foto Copy Peraturan DaerahKabupaten Bengkalis Nomor : 05 Tahun 2008Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa(foto copy dari foto copy);21. Bukti P21 : Foto copy Pernyataan SikapMasyarakat Desa Pinggir Kec.

Pj.Kepala Desa Pinggir (foto copy dari fotoCOPY) is == ees sss sees semis cee e eeeBukti P25 : Foto copy Berita Acaratanggal 8 November 2010 (foto copy darifoto copy);Bukti P26 : Foto copy Daftar HadirPertemuan Antar Tokoh Masyarakat,Mahasiswa dan Camat Pinggir TerkaitPengangkatan Dan Pelantikan Pjs.

Bukti T 2 : Foto copy Peraturan DaerahKabupaten Bengkalis Nomor O05 Tahun 2008tanggal 17 Juni 2008 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (foto copysesuai dengan asli nya);3.4. Bukti5. BuktiBukti T3 : Foto copy surat SYUFRIT T5:(Kandidat calon Kepala Desa Pinggir NomorUrut 1 Pilkades Pinggir Kec.

Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat BesarKecamatan Muara Lawa selaku pihak yang berwenang tidak adatanggapan oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat PermohonanPelantikan Kepala Adat Kampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang isinyamenyampaikan situasi ketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yangseharusnya dilakukan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan dan memohonKetua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat untuk melantikPenggugat

DULLAH (Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten)kemudian Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Baratmenyerahkan piring putih (simbo/ adat) yang maknanya menyerahkankewenangan Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin kepada KepalaAdat Besar Propinsi Kalimantan Timur untuk melantik Kepala Adat Terpilih(Penggugat) dan untuk itu Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten KutalBarat mengutus salah satu staf adatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut.

Kepala Adat Kampung Dingin kepada Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam bukti surat P8, lalu membuat undangan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin besertastaffnya yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012sebagaimana terdapat dalam bukti Surat P9 kemudian membuat permohonandan undangan untuk jadi Saksi pelantikan Kepala Adat dan staff KampungDingin yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Lembaga Adat Besar PropinsiKalimantan Timur dan Ketua

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa Fotofoto acara Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 lalu dibuatlahBerita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saat pengambilanSumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING, DAUD WELLYSMUTING,A.Ma,S.Sos, JONIUS JOTUNG, MULAI, SAMIN dengan disaksikanKepala

Adat Besar Lembaga Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur, Ketua VDewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur, Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, KetuaBadan Permusyawaratan Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam buktisurat P11;Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pelantikan dan dibuatnyaBerita Acara pelantikan kemudian Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timurmembuat Keputusan yang pada pokoknya memutuskan : mengesahkanHalaman 36 dari 48 halaman

pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Samudji (Danramil 0822/13); 37) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Chb Aliyil Abror (Danramil 0822/12); 38) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil

selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saridjo (Danramil 0822/11); 39) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Arh Moch Etjung (Danramil 0822/10);40) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16

September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwito (Danramil 0822/09); 41) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwadji (Danramil 0822/08); 42) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp

.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf M.Safri SH (Danramil 0822/07); 43) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suci Agus (Danramil 0822/06); 44) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh

(Danramil 0822/03); 47) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Djoko Sungkowo.TH (Danramil 0822/02);48) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Caj Anas Nahrawi (Danramil 0822

14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 september2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaOlehKapten Inf Heri Purwanto (Danramil0822/15);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 september2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan

penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 Septemberuu)vv)XX)yy)ZZ)62013 sebesar Rp.1.180.000 diterima olehKapten Inf Agus Wiyarsa (Danramil 0822/04);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tg!

Tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara; danfi Tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.Bahwa secara teknis dalam menghadapi pelaksanaanpengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso dari pihakPemkab.

pelantikan On Call Koramil selama 2hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Heri Purwanto (Danramil 0822/15);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 236)37)38)39)40)41)42)43)44)45)46)47)93hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan

olehKapten Inf Suwadji (Danramil 0822/08);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2hari tg!

DesaDesa di Kecamatan Sawa yangikut pelantikan adalah 7). Desa Kokapi, 2). Desa Pudonggala Utama, 3). DesaMatanggonawe, 4). Desa Pudonggala, 5). Desa Laimeo; Halaman 13 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN. KDI19.Bahwa meskipun Desa Ulusawa belum mendapat jadwal pelantikan calonKepala Desa terpilin, namun ternyata pada saat pelantikan Calon Kepala DesaUlusawa atas nama Hayuddin ikut serta dalam pelantikan.

Bahwa Pelantikan Kepala Desa Ulusawa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah(SEKDA) Konawe Utara adalah bertentangan dengan hukum,; Halaman 15 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

.; Bahwa ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa juga terdapat dalamPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 TentangDesa.

;Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetap pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat.

Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan, adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetapi pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Daerah tidak berwenang untuk melakukan pelantikan tersebut;2.

Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur;(Surat Pengaduan dan Permohonan Klarifikasi Atas Penolakan MemberikanSalinan SK Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa Sumberanyar 2013 T.1)..

12 huruf (k dan q) Peraturan Bupati SitubondoNomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;.

Cara Pencalonoan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Pelaksanaan Tata Cara Pencalonoan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Situbondo No. 10 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilinan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perbupsitubondo No. 14 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPencalonan, Pemilinan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asaspertimbangan, asas kepastian hukum, asas kepercayaan dan asas persamaan.Sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyeksengketa aquo telah sesuai dengan

19. 1 (satu) lembar Undangan Sekretariat Daerah Pemkab Nganjuk Nomor: 005/1073/411.404/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Undangan Pelantikan yang yang ditandatangani oleh Drs.

BAMBANG SUBAGIO, MM dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Camat Loceret/III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/10/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.

53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWITO RAHARJO, SH, MM yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/172/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n.

DARMANTONO dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk / III-b menjadi Camat Gondang / III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/28/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.

SUWARDI, S.Sos dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pace / IV-a menjadi Sekretaris Kecamatan Pace / III-b yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/37/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n.

SUWITO RAHARJO, SH, MMdengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan Ngronggot /Illb menjadi Camat Jatikalen / Illa yang ditandatangani olehMOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 an.

SUWARDI, S.Sos denganJabatan Lama sebagai Kepala Pemberdayaan MasyarakatKecamatan Pace / IVa menjadi Sekretaris Kecamatan Pace / Illbyang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selakuSekretaris Daerah;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821/37/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 an.

SUWITO RAHARJO, SH,MM dengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris KecamatanNgronggot / Illb menjadi Camat Jatikalen / Illa yangditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selakuSekretaris Daerah.53.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 an.

., alias PITdatang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan KotaKefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang ketika itu sementaraberlangsung kegiatan gladi dalam rangka mempersiapkan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Il, Ill dan IV diLingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ini pelantikan ilegal,tidak akan ada pelantikan disini. Gedung ini akan kami tutup, keluar,keluar. Setelah berada di dalam ruangan, LODOFIKUS MARSELUSAFOAN, S.Sos., alias SELUS dengan tangan kanannya mengangkat 1(satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, yang sebelumnya olehpanitia penyelenggara kegiatan dimaksud telah disusun di sisi kanan dariGedung Bale Biinmafo deretan belakang, lalu membanting kursi dimaksudke permukaan lantai, sehingga kursi dimaksud patah.

Ini pelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini.Gedung ini akan kami tutup, keluar, keluar", tidak pernah secara bersamasama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada semuaHal. 20 dari 30 hal. Put.

Terbukti melaluiadanya hukuman pembebasan dari jabatan Eselon Il/b sebagai KepalaBappeda Kabupaten TTU setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati Terpilih,diikuti lagi dengan hukuman pemecatan Terdakwa dari PNS, karenakehadirannya setelah kejadian di Gedung Bale Biinmafo sekedar untukmenyaksikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Garda TTU.

Putusan Nomor 528 K/TUN/20174.2.4.3.Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian KepalaDesa, Panitia Pemilinan Kepala Desa terdiri dari: Panitia Penanggung Jawab (berkedudukan di tingkat Kabupaten)yang mempunyai tugas sebaimana dimaksud dalam Pasal 3Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa; Panitia Pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan) yangmempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa; Panitia Pemilinan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa)yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa;Bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang calonKepala Desa Kaimear sesuai adat kebiasaan

dan hukum adat LarvulNgabal, sebagaimana juga diatur dalam pasal 11 huruf (f), dan huruf(g) Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desaadalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yangmemenuhi syarat:(f).

Pada tahapantahapan pilkades Kaimear khusussampai tahapan pemilihan sudah dilaksanakan sesuai prosedur oleh PanitiaPemilinan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (1) PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,oleh karena itu prosesnya harus tetap dinyatakan sah.

Sehingga dengan pertimbangan bahwa pemerintahan harus tetapberjalan untuk menjawab kekosongan pemerintahan di Desa Kaimear yangdefinitif sehingga sangat perlu untuk dilakukan pelantikan Kepala Desaterpilih, maka BPMPD Kota Tual mengambil tindakan daninisiatifsecepatnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya kemudianpenyampaian laporan secara langsung kepada Walikota Tual melaluiSekretaris Daerah Kota Tual cg.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 786 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pelantikan Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur Meureubo tertanggal 29 September 2022 atas nama Agustiar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 786 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pelantikan Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur Meureubo tertanggal 29 September

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23).Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ;24).Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Kota Maba dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPD Pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec. Kota Maba;26).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Mabab pemilukada tahun 2010, tanggal 11 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28).Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec.

Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31).Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enam jutarupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatihan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,sebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikantersebut diatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.419.000.000,(satu miliar empatratus sembilan belas

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enam jutarupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatihan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,sebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikan tersebutdiatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.419.000.000,(satu miliar empatratus sembilan belas

Halmahera Timur tahun2010, tanggal 7 Maret 2010;23).Asli (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ;24).Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dandaftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.Maba Utara;30).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile tanggal 9Halaman 97 dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknisPPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31).Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Bimtek dengan PPK tentang tugas dan wewenang dan ketentuan Pemilukadayang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK;2. Bimtek tentang PPS dan PPDP tentang pemutahiran data pilin dan verifikasicalon perseorangan yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS di 10kecamatan;3.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPD Kec. Maba Utara;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS danPPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

DALAM EKSEPSI.1.Tentang Pengadilan Negeri Mandailing Natal Tidak Berwenang MengadiliGugatan A quo (Eksepsi Kompetensi Absolut).> Bahwa mengingat ketentuan Pasal 50 Ayat 4 s/d Ayat 10:Peraturan Daerah Kab.Mandailing Natal No.02 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. Jo;> Pasal 69 Ayat 1Perbub.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagai Peraturan Khusus dalamPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mandailing Natal.Adapunkualifikasi Perobuatan Melawan Hukum yang dilakukan ParaTerbanding sebagai berikut :a.

dan Pemberhentian Kepala Desa;2) Peraturan Bupan Nomor 19 Tabun 2016 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; Bahwa khusus untuk menyelesaikan Perselisihan Kepala Desa diKabupaten Mandailing Natal sudah sangat jelas diuraikan di dalamPasal 50 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing NatalNomor 02 Tabun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyiGUGATAN TERHADAP

Mandailing Natal No.02 Tahun 2016tentang Tata cara Pencalonon, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yaitu :"keberatan sebagaimano dimaksud pada ayat (4) HANYA BERKENAANDENGAN HASIL PENGITUNGAN SUARA YANG MEMPENGARUHITERPILIHNYA CALON KEPALA DESA";2.

MANDAILING NATAL No.2Tahun 2016 Tentang : Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, secara tegas menyatakan> Pengadilan Negeri memutus perkara gugatan terhadap hasil pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (8) selambatlambatnya 14 (empat belas)hari setelah gugatan tersebut didaftarkan oleh calon kepala desa yangbersangkutan.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desamenyebutkan1) Seleksi/oenyaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitiapemilihan kepala desa baik secara tertulis maupun lisan ; 2) Materi/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undangundang Dasarb.

Bahwa Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan BupatiKampar Nomor 140/AdmPemdes/46/2009 tentang Pembentukan PanitiaTes Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar telah membentukPanitia Tes Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar Tahun 2009sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; .

Bahwa berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan oleh Tergugat, makadiperoleh hasil sebagaimana telah dituangkan Surat Keputusan Nomor140/Pemdes/XII/2012/182 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala DesaBuluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012 dantelah dibenarkan Penggugat dalam gugatannya point 8 ; 10.Bahwa menurut Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan Seorang Bakal CalonKepala

Bahwa ujian/tes tersebut juga telah dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu testertulis, pidato dan wawancara, dimana dari hasil tes/ujian tersebut nilaiPenggugat untuk tes tertulis mendapatkan nilai 54,00, pidatomendapatkan nilai 60,00 dan tes wawancara mendapatkan nilai 60,00,jika dirataratakan nilai Penggugat hanya 58,00, sedangkan syaratkelulusan menurut Ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa ; 15

BuktiBuktiBuktiBuktiP6P7P8P 9a:P 9b:P9c:P 9d:Fotocopy Surat Panitia Pilkades Nomor : 10/PILKADES/BC/XII/12 tertanggal 18 Desember 2012 (fotocopy) ;Fotocopy Surat Bupati Kampar Nomor : 100/Pem/I1I/2008/245 Perihal Hasil Tes Pilkades tertanggal 6 Maret2008 (fotocopy) ; Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor :04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan .....Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa danPerangkat Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Surat Permohonan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala DesaJis. Peraturan Bupati TanahBumbu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pemilihnan Kepala DesaJis.

Peraturan Daerah KabupatenTanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.Tanggapan Terhadap Dalil angka 10 dan angka 111.

Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa Jis. Peraturan Bupati Tanah BumbuNomor 13 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jis.

Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa Jis. Peraturan Bupati Tanah BumbuNomor 13 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala DesaJis.

Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa Jis.