• DIAH BUDI DARMAWATI, pemilik 54 saham dalam perseroan ;Bahwa dari pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB PT. DTG,ternyata Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SB PERTIWI danDIAH BUDI DARMAWATI turut hadir dalam RUPSLB PT. DTG tersebutserta memberikan persetujuannya untuk keputusan RUPSLB PT. DTGoOo oa FF W PPtersebut;Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009Bahwa walaupun TRIDASA WULAN SB PERTIWI dan DIAH BUDIDARMAWATI tidak hadir secara fisik dalam RUPSLB PT.

  DTG oleh BUDI SANTOSO SAROYOserta telah memberikan persetujuan untuk Keputusan RUPSLB PT. DTG ;Bahwa dengan hadirnya Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SBPERTMWI dan DIAH BUD! DARMAWATI dalam RUPSLB PT. DTG tersebutserta memberikan persetujuannya terhadap Keputusan RUPSLB PT. DTG,maka kedua Penggugat tersebut tidak mempunyai kKedudukan hukum untukmengajukan Gugatan terhadap RUPSLB PT. DTG yang dituangkan dalamAkta Risalah Rapat PT.

  No. 2967 K/Pdt/2009TRIDASA WULAN SB PERTMI dan DIAH BUDI DARMAWATI tidak hadirsecara fisik dalam RUPSLB PT. DTG tersebut, namun keduanyamemberikan Surat Kuasa untuk hadir dalam RUPSLB PT.

  No. 2967 K/Pdt/2009I/DTG/02, perihal Undangan RUPSLB PT.

  , pengumuman surat kabar bukanlahsebagai salah satu syarat dalam penyelenggaraan RUPSLB PT.

• Rapat dengan suara bulat danmufakat memutuskan menyetujui Dewan Komisaris melaksanakanpemanggilan RUPSLB sesuai dengan permintaan PT Mitra Tirta Utamaselaku pemegang saham Perseroan;Bahwa atas Surat Panggilan RUPSLB yang ditunjukkan kepadaPenggugat tersebut, kemudian diketahui banhwa RUPSLB tersebutdilaksanakan tanpa kehadiran dari Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT. Oceania Development. Hal tersebut diketahuiHalaman 7 dari 52 halaman.

  Budi SantosoIsbandi, S.H., merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Oceania Development tanggal 4 Juni2015..

  Atau dengan kata lain dalam hal perubahan direksi sepenuhnyawewenang internal perseroan atau selesai ketika RUPSLB PT OceaniaDevelopment ditutup!!.Halaman 22 dari 52 halaman.

  Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat II Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidakHalaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2016sah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas haruslah dibuktikan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebabpelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakan urusankeperdataan diantara para pemegang saham, Direksi danKomisaris.

  Putusan Nomor 431 K/TUN/2016Faktanya RUPSLB dilaksanakan tidak di tempat kedudukan Perseroan ataudi tempat Perseroan Melakukan Kegiatan Usahanya yang Utama.

• Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013/B/DU/SU/IV/2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

• 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID
• 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama

  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  pernah di lakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan tanda tangan atas nama MUH.

  TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALB MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALBI MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

• Bahwa pelaksanaan RUPSLB tertanggal 28 April 2016 bertentangandengan ketentuan hukum UndangUndang RI No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

  DCG Indonesia yang ditunjuk oleh RUPSLB PerseroanPT. DCG Indonesia dan/atau pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan isiKeputusan RUPSLB tertanggal 29 April 2016 sebagaimana tertuang dalam AktaAuthentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan KeputusanHalaman 6 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PT DKIRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesiayang dibuat oleh Notaris TERBANDING VI sampai dengan perkara ini memilikikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);2.

  Menetapkan dan Menyatakan Pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Ke 2 Perseroan PT.

  Menetapkan dan Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Ke2 Perseroan PT.

  Menyatakan sah dan berlaku pelaksanaan RUPSLB tertanggal 29 April2019 yang dituangkan dalam Akta Authentik No 1425 tertanggal 17 Mei 2016;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam PerkaraNo.159/Pdt.G/2019/Pn. Jkt.

• MULTICON INDRAJAYATERMINAL yang dilakukan dalam suatu RUPSLB yang melawan hukumkarena melanggar ketentuan tata cara pelaksanaan RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL karena tidak mengikutsertakan /menghadirkan / mengundang PENGGUGAT dalam RUPSLB tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka (2) dan angka (3) AnggaranDasar PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPTdan melanggar perjanjian kredit antara PT.

  Apabila menurut Penggugat hasil keputusan RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal dapat mengakibatkan Penggugat mengalamikerugian finansial yang sangat besar, adalah kesalahan dari pihakPenggugat sendiri yang tidak ikut hadir dalam RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal pada tanggal 23 Mei 2014 karena sebagai salahHalaman 23.

  MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sahkarena pada tanggal 23 Mei 2014 secara diamdiam telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

  Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.Bahwa TERGUGAT Ill selaku Notaris tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutTERGUGAT 1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalampelaksanaan RUPSLB PT.

  MULTICON INDRAJAYA TERMINAL secara diamdiam telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

• Dalam EksespsiBahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah KeputusanPemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa yangdituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTBank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa tanggal 18 Mei 2018, tentangpenghentian Penggugat sebagai Direktur Utama/Direksi PT Bank PerkreditanRakyat Mangun Pundiyasa.Him 6 dari 21 hlm Putusan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN.BdgPenggugat mendalilkan bahwa RUPSLB termaksud telah dibuat dengan tidakmemenuhi

  Pundiyasa, yangmana PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa (Tergugat) tidaklahterlibat dalam keputusan RUPSLB tersebut, Tergugat (PT Bank PerkreditanRakyat Mangun Pundiyasa) justru memiliki kewajiban hukum untuk tundukpada putusan RUPSLB tersebut.Berdasarkan pemaparan diatas maka sudah sepatutnya jika gugatan dariPenggugat untuk ditolak karena gugatan tersebut telah salah sasaran (gemisaanhoeda nigheid), atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Him 8 dari 21 hlm Putusan Nomor 261

  tanggal 23 Februari 2018masa kerja Penggugat sebagai Direktur Utama Perseroan Tergugatdiperpanjang dari seharusnya berakhir tanggal 13 Maret 2018 menjadi tanggal31 September 2018.RUPSLB tanggal 23 Februari 2018 dibuat dibawah tangan dan tidak pernahdiaktakan serta dilaporkan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum danHAM RI).Merujuk pada ketentuan pasal 21 Jo. pasal 94 ayat (7) s/d ayat (9) UU No.40/2007, keputusan RUPSLB yang tidak diaktakan dan dilaporkan padaMenteri dalam jangka waktu 30

  hari kalender sejak putusan RUPSLB, atau 30Him 9 dari 21 hlm Putusan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN.Bdghari kalender sejak RUPSLB tersebut diaktakan, maka keputusan RUPSLBtermaksud akan ditolak oleh Menteri.Dengan tidak dilakukannya pelaporan kepada Menteri, RUPSLB tanggal 23Februari 2018 menjadi tidak memiliki makna hukum, dan sebagai konsekuensiyuridisnya masa kerja Penggugat sebagai Direktur Utama pada PerseroanTergugat tetap berakhir pada tanggal 13 Maret 2018.Tidak diaktakan dan tidak dilaporkannya

  Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Mei 2018 yang menurut dalil Penggugatbahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direksi adalah dilakukan oleh Tergugat PT.

• Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

  Menetapkan mata acara RUPSLB sesuai dengan permohonan pemegangsaham sebagai berikut :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

  Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.5. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.6. Menetapkan ketua rapat RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau Anggaran Dasar perseroan.7. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON untuk menghadiri panggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sandipala Arthaputra;8. Menyatakan bahwa RUPSLB PT.

  Sandipala Arthaputra (Bukri TI1).2 Bahwa permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  SandipalaArthaputra ;Bukti T 2 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDireksi PT. Sandipala Arthaputra tertanggal 29 Januari 2013 ;Bukti T 3 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDewan Komisaris PT.

• >

  MENGADILI SENDIRI :

  • Menyatakan hak untuk menuntut hukuman gugur terhadap terdakwa Drs.IBRAHIM HASAN (Almarhum);
  • Membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Negara;
  • Menetapkan barang bukti berupa :

  • Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;
  • Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir
  • Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;

• Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;
• Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. Andalas Merapi Timber ;

Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs. ;

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

ACHYARMAN, MM Pgl ACHYAR (berkas terpisah),hasil RUPSLB tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi saksiFIRDAN JAYA LESMANA selaku direktur PT. AMT, saksi Drs. HAMZAHselaku Komisaris Utama, saksi MARZUKI KAMARUDIN selaku Komisaris,saksi RIZAL VITO selaku komisaris dan saksi SRI REZEKI RINI ASTUTIselaku pemilik saham, karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh parapemegang saham yang sah dari PT.

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganHal.8 s/d 17 Putusan No.63/PID/2014/PT.PDGmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ; Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.

Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. AndalasMerapi Timber ;Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs.

• Bahwa keputusan RUPSLB tanggal 8 Agustus 2008telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum danHAM RI tanggal 27 Agustus 2008 NomorAHU.5576.AH.01.02, hal int membuktikan bahwapelaksanaan RUPSLB a quo dan semua keputusan yangtelah dicapai sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dengan demikian gugatan Penggugat tentangtidak sahnya pelaksnaan RUPSLB karena telah telahmenambah agenda rapat dan = mengganti susunanDireksi dan Komisaris tidak memiliki alasan hukumyang kuat ;9.

  pengumumanKEPANITERAAN PERDATAatau pemanggilan sebelum RUPSLB dilaksanakan ; Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Kim Heng Ki, KimJong Soon, Bae Do Woon diwakili oleh Park KyuYoung, saksi sendiri, Villo Eko, Dipa samedidan A.

  Baju Indah untuk ~~ menghadiriRUPSLB, yang saat itu tidak hadir ; Bahwa yang hadir dalam RUPSLB yaitu) Kim HengKi, Kim Joong Son, Zaenal Arifin, Dipa Semedi,Kristianto, Subur ( dari Notaris ) ; Bahwa saksi tidak kenal baik kepada Villi Ekomaupun kepada Notaris Hilda Sari Gunawan ; Bahwa rapat RUPSLB terserbut dipimpin oleh Sadr.Subur sebagai Mediator membimbing tentang RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ),kemudian Sdr.

  Bahwa penambahan Agenda rapat =masih relevandengan maksud diselenggarakan RUPSLB, yakni untukmerubah Anggaran Dasar PT.

  Berdasarkan Risalah RUPSLB yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 8KEPANITERAAN PERDATAAgustus 2008 telah secara tegas dan jelasdinyatakan memberi kuasa kepada Dipa samediuntuk menyatakan Keputusan RUPSLB dalam AktaNotarial ;b. Berdasarkan Notulen / Risalah RUPSLB yangditanda tangani Penggugat dan Tergugattanggal 8 Agustus 2008 telah diputuskanPenyesuaian Akta Pendirian PT.

• KSE pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019pukul 09.30 Wita berdasarkan Undangan RUPSLB tanggal 15 Agustus 2019 yangdibuat oleh Komisaris Utama dan Komisaris PT. KSE, walaupun telah dinyatakanundangan tersebut tidak sah pada point 10 dan RUPSLB tersebut tidak dihadirioleh PENGGUGAT. Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :(1) Persetujuan rencana penjualan saham 40 persen Sdr.

  Risalah RUPSLB PT.

  Sehingga seharusnya parapemegang saham bersepakat mengadakan RUPSLB untuk pengangkatanDireksi dan Komisaris yang telah berakhir jangka waktunya dan apabila tidaktercapainya kata sepakat maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilanuntuk meminta dilaksanakannya RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 80Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham pernahmelakukan pemanggilan RUPSLB sebanyak dua kali pada tanggal 19 Agustus2019 dan

  , namun dalam Gugatan 25/2020 perubahantanggal 9 September 2020, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IVhadir dihadapan Notaris untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam AktaPKR RUPSLB PT KSE.

  Gugatan 12 Mei 2020 Gugatan 9 September 2020Posita angka 17 halaman 6 Posita angka 8 halaman 5... walaupun Risalah RUPSLB ....)

• tidakhadir dalam RUPS tersebut, sehingga RUPS tidak memenuhi kourum;Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama tidak tercapai kourum, makaPemohon juga telah berusaha untuk mengadakan RUPSLB yang kedua,dengan cara terlebin dahulu mengundang Termohon dan Termohon II untukhadir pada RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018, akantetapi lagilagi baik Termohon maupun Termohon Il tidak hadir dalamRUPSLB kedua tersebut, sehingga RUPSLB kedua juga tidak memenuhikourum,Bahwa meskipun PT.

  CITRABUANA INTI FAJAR yangakan di selenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, akan tetapiPara Termohon tidak satupun yang hadir memenuhi undangan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut tanpa alasan apapun;Bahwa karena ketidakhadiran dari Para Termohon tersebut, menyebabkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakanpada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, yang dipimpin oleh Pemohon selaku Direktur dari PT.

  CITRABUANA INTI FAJAR, akan tetapi kembali Para Termohon tidaksatupun yang hadir memenuhi undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang kedua tersebut tanpa alasan apapun;Bahwa karena ketidakhadiran dari Para Termohon tersebut, menyebabkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakanpada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Pemohon selaku Direktur dari PT.

  Hakimberpendapat bahwa: Pemanggilan RUPSLB tidaklah memenuhi jangka waktu minimal yaitu 14(empat belas) hari, karena jarak antara tanggal undangan dengan tanggalRUPS hanya 6 (enam) hari; Undangan RUPSLB tidak memuat mata acara rapat; Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undangan tersebut telahditerima oleh Termohon dan Termohon II;Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN PbrPemanggilan RUPSLB yang kedua oleh Pemohon dilakukan melalui surattercatat sebagaimana bukti P14, tercantum bahwa

  surat undangan dibuattanggal 15 Oktober 2018 dan RUPS diadakan tanggal 18 Oktober 2018.Hakim berpendapat bahwa: Pemanggilan RUPSLB tidaklah memenuhi jangka waktu minimal yaitu 14(empat belas) hari, karena jarak antara tanggal undangan dengan tanggalRUPS hanya 2 (dua) hari; Undangan RUPSLB tidak memuat mata acara rapat; Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undangan tersebut telahditerima oleh Termohon dan Termohon II; Jarak antara tanggal pelaksanaan RUPSLB yang pertama denganRUPSLB yang kedua hanyalah

• Kuorum kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/Pemohon Penetapan, dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohon Penetapan yaitu :- Hendro Supeno dengan saham Rp. 3.000.000.000,- (6,615%)- Surya Supeno dengan saham Rp. 3.000.000.000,- (6,615%)dari Rp. 45.350.000.000,- (100%) saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan.3.

  Pelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) akan diselenggarakan pada :Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015Waktu : 13.00 WIB s.d selesaiTempat : Jalan Karimunjawa, Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1. Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2. Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4.

  Dikarenakan dalam RUPSLB tersebut tidakmemenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tidak dapat dilanjutkan, olehkarenanya Direksi Perseroan merencanakan untuk melakukan RUPSLB ke IIHalaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr111213dan memanggil Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB ke IItersebut.Bahwa karena dalam RUPSLB Perseroan tanggal 25 Mei 2015 tidakmemenuhi kuorum kehadiran, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan, maka Direksi PT Poliplas Indah Sejahtera mengundang

  Dikarenakan dalam RUPSLB ke II (dua) tersebut tidakmemenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tersebut tidak dapatdilanjutkan.

  40 tahun 2007diatas, maka RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohonpenetapan harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB Kedua,sehingga apabila RUPSLB ke II (dua) telah dilangsungkan pada tanggal 4Juni 2015, maka RUPSLB ke III (tiga) Pemohon Penetapan harusdilaksanakan paling lambat tanggal 25 Juni 2015.Bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (7) UU Nomor 40 tahun 2007, disebutkanjika :Penetapan Ketua Pengadilan

  Elly Ninaningsih, SH No.45tanggal 29 Nopember 2015;P 2 :Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PTPoliplas Indah Sejahtera Nomor 95 tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat olehDamar Susilowati, SH., Notaris di Semarang;P 3 :Foto copy Panggilan RUPSLB pertama Harian Nasional Suara Karyatanggal 11 Mei 2015 halaman 6 (enam);P 4 :Foto copy Panggilan RUPSLB pertama Harian Lokal Wawasan tanggal11 Mei 2015 halaman 23 (dua puluh tiga),;P 5 :Foto copy Risalah RUPSLB pertama No. 31 tanggal 25

  Poliplas Indah Sejahtera telah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pertamadilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 dan yang kedua pada tanggal 4Juni 2015 ;Bahwa saksi tahu dalam RUPSLB tersebut dihadiri dari PT. PoliplasIndah Sejahtera adalah Hendro Supeno, Suryo Supeno dan dari Notarisyang hadir Ny.

• Memerintahkan Termohon dan Termohon II yang merupakan Direksi danKomisaris PT Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yangdiselenggarakan oleh Pemohon, dan jika Direksi dan Komisaris tidak hadirdalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidak berkeberatanterhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selaku Direktur danKomisaris;4. Biaya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohonmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:.

  bahwaTermohon Kasasi tidak mau memberikan klarifikasi mengenai alasanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB;Bahwa rangkaian peristiwa di atas juga terjadi pada Pemohon KasasiIl dimana PT Indo Paint Jaya memerintahkan Pemohon Kasasi IIuntuk tidak menyelenggarakan RUPSLB sebelum memperolehklarifikasi tertulis dari Termohon Kasasi mengenai alasan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon Kasasi.

  Nomor 1253 K/Pdt/201535.36.37.Paint Jaya dengan Termohon Kasasi mengenai alasanpenyelenggaraan RUPSLB tersebut;Bahwa Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 padabutir 6 menyatakan:6.

  panggilan dalam jangka waktu 15 hari kalender tersebut;Adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterimasecara logika sederhana dimana surat permintaan RUPSLB tertanggal26 Maret 2014 dan jatuh tempo 15 hari kalender setelahnya yaitu 9April 2014 tetapi tembusannya baru dikirim kepada Pemohon Kasasi IIhampir 2 minggu setelahnya tanggal RUPSLB yang diminta, yaitu 22April 2014;Fakta ini jelas dan tegas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi lalaidan tidak pernah mengirimkan tembusan kepada

  Bahwa selain tidak memiliki kepentingan yang wajar, TermohonKasasi juga tidak dapat membuktikan secara sumir bahwapersyaratan untuk pemanggilan RUPSLB telah terpenuhi, antara lainalasan untuk mengadakan RUPSLB dan syarat bahwa surat panggilanharus ditembuskan secara patut kepada Komisaris PT MowilexIndonesia;60.