• >

  MENGADILI SENDIRI :

  • Menyatakan hak untuk menuntut hukuman gugur terhadap terdakwa Drs.IBRAHIM HASAN (Almarhum);
  • Membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Negara;
  • Menetapkan barang bukti berupa :

  • Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;
  • Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir
  • Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;

• Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;
• Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. Andalas Merapi Timber ;

Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs. ;

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

ACHYARMAN, MM Pgl ACHYAR (berkas terpisah),hasil RUPSLB tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi saksiFIRDAN JAYA LESMANA selaku direktur PT. AMT, saksi Drs. HAMZAHselaku Komisaris Utama, saksi MARZUKI KAMARUDIN selaku Komisaris,saksi RIZAL VITO selaku komisaris dan saksi SRI REZEKI RINI ASTUTIselaku pemilik saham, karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh parapemegang saham yang sah dari PT.

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganHal.8 s/d 17 Putusan No.63/PID/2014/PT.PDGmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ; Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.

Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. AndalasMerapi Timber ;Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs.

• DIAH BUDI DARMAWATI, pemilik 54 saham dalam perseroan ;Bahwa dari pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB PT. DTG,ternyata Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SB PERTIWI danDIAH BUDI DARMAWATI turut hadir dalam RUPSLB PT. DTG tersebutserta memberikan persetujuannya untuk keputusan RUPSLB PT. DTGoOo oa FF W PPtersebut;Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009Bahwa walaupun TRIDASA WULAN SB PERTIWI dan DIAH BUDIDARMAWATI tidak hadir secara fisik dalam RUPSLB PT.

  DTG oleh BUDI SANTOSO SAROYOserta telah memberikan persetujuan untuk Keputusan RUPSLB PT. DTG ;Bahwa dengan hadirnya Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SBPERTMWI dan DIAH BUD! DARMAWATI dalam RUPSLB PT. DTG tersebutserta memberikan persetujuannya terhadap Keputusan RUPSLB PT. DTG,maka kedua Penggugat tersebut tidak mempunyai kKedudukan hukum untukmengajukan Gugatan terhadap RUPSLB PT. DTG yang dituangkan dalamAkta Risalah Rapat PT.

  No. 2967 K/Pdt/2009TRIDASA WULAN SB PERTMI dan DIAH BUDI DARMAWATI tidak hadirsecara fisik dalam RUPSLB PT. DTG tersebut, namun keduanyamemberikan Surat Kuasa untuk hadir dalam RUPSLB PT.

  No. 2967 K/Pdt/2009I/DTG/02, perihal Undangan RUPSLB PT.

  , pengumuman surat kabar bukanlahsebagai salah satu syarat dalam penyelenggaraan RUPSLB PT.

• Agricon (RUPSLB 28 September 2001), Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001 danTentang Surat Peryataan Alm H. Mustafa Madjidi tertanggal 25 April 2002 ;22.

  Agriconmengirimkan Surat Undangan RUPSLB denganNomor : 068/PS/VI/ O09dj tertanggal 10 Juni 2009, yangpada pokoknya dalam Surat Undangan tersebut untukmenghadiri RUPSLB tanggal 25 Juni 2009, pembahasanmengenai permohonan usulan surat dari Pemegang Sahamtertanggal 8 Juni 2009 tersebut tentang penggantian danpengangkatan susunan Direksi PT.

  Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 diadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB ) PT.

  Agricon dan Pemanggilan untukmenghadiri RUPSLB tersebut telah dilakukandalam tenggang waktu lebih dari 14 harisejak diterbitkannya surat Nomor070/PS/VII/09 dj i tertanggal 17 Juli 2009tentang Undangan RUPSLB tertanggal 6 Agustus2009, selain itu RUPSLB tanggal 6 Agustus2009 juga telah dihadiri oleh seluruhPemegang Saham PT.

  Bahwa dengan dituangkannya RUPSLB PT.Agricon tanggal 06 Agustus 2009 dalamberita acara RUPSLB yang ditandatangani olehHaerul Bestari Bengardi dan ChristcianoTandramihardja serta selanjutnya dituangkanSL100dalam Akta pernyataan keputusan Rapat PT.Agricon No 03 tanggal 7 Agustus 2009sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 4Undang Undang No 40 Tahun 2007, maupunkemudian pemberitahuan RUPSLB tersebut telahditerima oleh Mentri HUKUM dan HAM RI,melalui Surat No AHUAHA.01.10/12966 Tanggal13 Agustus 2009

• JindoKodeco Heavy Industry yang berkedudukan' di Jakarta,berikut penyesuaian dengan UU No. 40/2007, pada halternyata penerbitan Akta No. 2 tanggal 1 Nopember 2008didasarkan pada pelaksanaan RUPSLB yang tidak sesuai dantidak =memenuhi' prosedur sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar perseroan dan UU No. 40/2007, yaitua. Dalam Risalah RUPSLB PT.

  Jindo Kodeco Heavy Industry,sehingga patut diduga risalah RUPSLB tanggal /7Oktober 2008 tentang keputusan RUPSLB PT. JindoKodeco Heavy Industry adalah patut diragukankebenarannya atau mengandung cacathukum; 202 re ree rc ree ee eee ee ee eee eee eeBahwa keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuanpasal 25 anggaran dasar perseroan yang dibuatberdasarkan Akta No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yangdibuat dan ditandatangani di hadapan RiniSoemintapoera, SH.

  Notaris di Kabupaten Bogor, patutdiragukan karena mengandung cacat hukum danharusdinyatakan batal atau tidak sah dan sudah sepatutnyauntuk dicabut; Mengingat RUPSLB jo.

  Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.18dan dalam RUPSLB PT.

  Tergugat dalam menerbitkanSurat Keputusan a quo, bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku; Bahwa dengan adanya fakta diragukan kebenaran dari RUPSLBatau cacat hukumnya keputusan RUPSLB PT.

• Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013/B/DU/SU/IV/2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

• 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID
• 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama

  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  pernah di lakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan tanda tangan atas nama MUH.

  TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALB MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALBI MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

• 07 November 2013;Bahwa pada tanggal 22 November 2013 RUPSLB PT.

  Hasil RUPSLB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta BeritaAcara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPSLB PT.

  Hotel Danau Toba International agar diTolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLB yang dilaksanakanoleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 junctoAkte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 November 2013juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal28 Desember 2013, yaitu:Halaman 15 dari 103

  HDTI dan UUPT dalam prosesPelaksanaan RUPS/RUPSLB, Penggugat sudahdipanggil melalui surat tercatat dan atau SuratKhabar untuk mengahadiri undangan RUPSLB (videBukti T.Il.Intv5 dan Bukti T.ll.Intv6), akan tetapiPenggugat sebagai Pemegang Saham tidakmenghadiri RUPSLB atau mengirim kuasanya(artinya Penggugat tidak memberikan haknya)selama RUPSLB PT.

  HDTI yangpelaksanaan RUPSLB PT.

• Tanjung Selaki untuk dapatmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 04 Mei 2004 yangdikirim melalui pos tercatat dan diumumkan di 2 (dua) surat kabarharian yaitu Lampung Post dan Radar Lampung yang terbit pada hariSelasa tanggal 04 Mei 2004 dan Surat Panggilan Rapat Kedua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Mei 2004yang dikirim melalui pos tercatat dan diumumkan

  Sukiandjojo kepada andy sutami tanggal 21 Mei 2004untuk menghadiri rapat kedua RUPSLB PT Tanjung Selaki tanggal 25 Mei2004 dan bukti TI.Il52 Berita Acara rapat kedua RUPSLB PT Tanjung Selakitanggal 25 Mei 2004 dan bukti surat TI.II53 akta pernyataan KeputusanRapat PT Tanjung Selaki Nomor 23 tanggal 11 Juni 2004 yang dibuatdihadapan Notaris Syafril Lubuk, SH dimana RUPSLB yang telah dilakukanoleh Para Tergugat telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak AzasiManusia Nomor CUM01.01.7486 tanggal

  RUPSLB tanggal 10 Februari 2016 Nomor 03 dibuat di Notaris VeraShinta, SH,M.Kn. (Vide bukti surat TI.II132)2. RUPSLB tanggal 9 Juli 2015 nomor 52 Notaris Vera Shinta (Videbukti surat TI.Il129)3. RUPSLB tanggal 25 September 2014 Nomor 101 Notaris Vera ShintaSH.,M.Kn (vide bukti suara TI.II126)4.

  RUPSLB tanggal 25 september 2008 akta nomor 84 (Vide bukti suratTI.II89) Jo akta tangggal 10 Oktober 2008 Nomor 09 (vide bukti suratTI.II104 ) Jo akta tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 30 Notaris ZainalAbidin (vide bukti surat TI.II122)5. RUPSLB tanggal 14 Juli 2008 akta Nomor 31 (vide bukti surat TI.II59) dan 32 (vide bukti surat TIIl 60) Notaris Zainal Abidin;6. RUPSLB tanggal 25 November 2005 Nomor 27 (vide bukti surat TI.II56) dan nomor 28 Notaris Syafril Lubuk SH (vide bukti surat TI.Il 57);7.

  RUPSLB tanggal 11 Juni 2004 nomor 23 yang dibuat dihadapanNotaris Syafril Lubuk, SH (Vide bukti surat TI.II53)Menimbang, bahwa bukti RUPSLB tersebut diatas berkaitan denganbukti surat lainnya yaitu bukti surat TI.II83 sampai dengan TI.Il151 makadengan mempertimbangkan RUPSLB tersebut secara mutatis mutandisberkaitan juga dengan bukti TI.II33 sampai dengan TI.II151;Menimbang, bahwa oleh karena bukti TI.II150 adalah RUPSLBlanjutan dari RUPSLB tanggal 11 Juni 2004 Nomor 23 yang dibuatdihadapan Notaris

• , perubahan dan perbaikanhanya sah dan mengikat apabila mendapat persetujuan tertulis darikedua belah pihak;Bahwa RUPSLB tertanggal 12 Desember 2005 dengan agendapenambahan modal telah terbukti dalam persidangan telah mendapatpenolakan dari Pemohon Peninjauan Kembali, namun oleh pengurusperseroan dari pihak Mawoko Sukinata Cs tetap memaksakan untukmelanjutkan RUPSLB dengan agenda Penambahan modal perseroan,sehingga keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut telahmelanggar Pasal 3 Akta Persetujuan

  tanggal 24 Maret 1992, akibatnyakeputusan RUPSLB menjadi cacat hukum atau tidak sah, sebab tidakmendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 kemudian menjadi AktaKeputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 yang dibuatdihadapan Gede Purwaka, S.H.

  Wilayah kerja Notaris Gede Purwaka adalah di TangerangPropinsi Banten, sementara kedudukan perseroan ada di Jakarta;Bahwa Majelis Hakim Agung dalam membuat pertimbangan hukumsemestinya tahu dan jeli bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005dan Akta Keputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 tidakdapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwapermohonan audit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidianggap tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 110 ayat (2) joPasal 138 ayat

  Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 yang tidaksah dan cacat hukum tetapi tetap dipaksanakan untuk dibuatkan AktaPernyataan Keputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 agarseakanakan RUPSLB sudah benar atau sah, maka hal tersebutsebenarnya sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada MajelisHakim Agung bahwa telah terjadi terjadi penyimpangan oleh pengurusperseroan, dengan alasan sebagai berikut:RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 mendadak diadakan setelahPemohon Peninjauan Kembali mengetahui

  Putusan Nomor 745 PK/Pdt/20116.7.6.8.RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 semua pemegangsaham yang tergabung dalam kelompoknya Mawoko Sukinatamenyatakan setuju tanoa menyampaikan pendapat secara kritis; Ada indikasi yang kuat bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005dengan agenda penambahan modal sebagai bentuk konpsirasi daripihak Mawoko Sukinata dan kelompoknya untuk mengecilkansaham Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara memaksakandiri menambah modal dengan atau tanpa persetujuan PemohonPeninjauan Kembali

• Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;c. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2011d.

  Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);e. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;f.

  Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

  Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);6. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/20117.

  Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

• Arafura Permata Nusantara sebanyak 25.500 lembar saham; Siam International Fishery Company Limited sebanyak 24.500 lembarsaham;Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012, Pemohon telah menerbitkan danmengirimkan Undangan RUPSLB yang ditujukan kepada Para Termohon.Dalam Undangan tersebut RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 19 Maret2012 dengan agenda sebagai berikut: To solve PT. Indo Thai Fishery Values account payable and accountreceivable to third party; To sell the assets belong to PT.

  ;Adapun yang menjadi alasan agenda RUPSLB tersebut oleh karena selamakurun waktu tahun 2007 sampai dengan saat ini PT. ITFV dalam melakukankegiatan usahanya selain menggunakan sumber dana dari saham yangditempatkan dari masingmasing pemegang saham, PI.ITFV jugamenggunakan sumber dana (pinjaman) dari pihak ketiga, dan olehkarenanya PT.

  Bahwa oleh karena dalam RUPSLB tanggal 19 Maret 2012, Para Termohonselaku Pemegang Saham ITFV tidak ada yang hadir dalam RUPSLBtersebut, maka RUPSLB dinyatakan tidak memenuhi kuorum kehadiran;4. Oleh karena pada RUPSLB pertama tidak memenuhi kuorum, maka DireksiPT.ITFV kembali menerbitkan dan mengirimkan undangan RUPS yangkedua tertanggal 21 Maret 2012, untuk hadir dalam RUPSLB kedua padatanggal 29 Maret 2012 dengan agenda rapat yang sama seperti agendaRUPSLB yang pertama;5.

  Walaupun telah diundang untuk kedua kalinya, pada RUPSLB tanggal 29Maret 2012, Para Termohon tidak juga menghadiri rapat, maka dengandemikian rapat tersebut kembali tidak mencapai kuorum;6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, serta mempertimbangkanadanya penyelesaian kewajiban PT.

  ITFV/Pemohon Kasasi yang harus segeradiselesaikan kepada pihak ketiga, maka Pemohon memerlukaninsttumen berupa Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalamPasal 86 avat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, guna menetapkan Kuor'um RUPSLB;e.

• Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39,tanggai 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, S.H.

  Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB kedua Perseroantanggai 15 Juli 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua Nomor37 tanggal 15 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H.

  )yang dilakukan Perseroan tanggal 28 Juni 2011 (RUPSLB Kedua) dankemudian RUPSLB ketiga tanggal 22 November 2011 sebagaimanatermaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 55 tanggal 22November 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widododi Jakarta yang menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan Pasal5 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang pemberitahuannya telahditerima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 20Desember 2011 Nomor AHU AH.01.1041511;Bahwa

  yang diambil secara tidak sah tersebut tidak memiliki hak untukmenghadiri dan memberikan suara pada RUPSLB sehingga jika RUPSLBtetap dilaksanakan akan menjadi cacat hukum dan tidak sah serta akanmenimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang kemungkinan tidakdapat menggunakan hak suaranya dalam RUPSLB dimaksud;Bahwa buktibukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT = jelasmenunjukkan bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau patutmengetahui perbuatanperbuatannya tersebut telah melanggar UU Nomor40 Tahun 2007

  menciptakan kondisi perusahaanpublik ini mengalami konflik yang berkepanjangan dengan para pemegangsahamnya khususnya dengan PARA PENGGUGAT;Bahwa hasil penyelengggaraan RUPSLB Tahun 2013 yang cacat hukumdan ilegal tersebut jelas sangat merugikan Perseroan dan PARAPENGGUGAT sehingga tidak dapat dibiarkan, maka PARA PENGGUGATmohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk melakukan tindakan cepatterlebin dahulu untuk menghentikan penyelenggaraan RUPSLB Tahun2013 dan membatalkan hasilnya;Halaman 1 Putusan

• 1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
  3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menetapkan tanggal RUPSLB dan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT Prima Karya Maritim yang bertempat di Kantor PT.

• Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan
• Perubahan Modal Dasar Perseroan
• Pembahasan Honorarium, tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi;

4. Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam RUPSLB;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

• KSE pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019pukul 09.30 Wita berdasarkan Undangan RUPSLB tanggal 15 Agustus 2019 yangdibuat oleh Komisaris Utama dan Komisaris PT. KSE, walaupun telah dinyatakanundangan tersebut tidak sah pada point 10 dan RUPSLB tersebut tidak dihadirioleh PENGGUGAT. Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :(1) Persetujuan rencana penjualan saham 40 persen Sdr.

  Risalah RUPSLB PT.

  Sehingga seharusnya parapemegang saham bersepakat mengadakan RUPSLB untuk pengangkatanDireksi dan Komisaris yang telah berakhir jangka waktunya dan apabila tidaktercapainya kata sepakat maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilanuntuk meminta dilaksanakannya RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 80Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham pernahmelakukan pemanggilan RUPSLB sebanyak dua kali pada tanggal 19 Agustus2019 dan

  , namun dalam Gugatan 25/2020 perubahantanggal 9 September 2020, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IVhadir dihadapan Notaris untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam AktaPKR RUPSLB PT KSE.

  Gugatan 12 Mei 2020 Gugatan 9 September 2020Posita angka 17 halaman 6 Posita angka 8 halaman 5... walaupun Risalah RUPSLB ....)

• Prima Jaya Mandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri dengan korum paling sedikit dihadiri oleh 40% dari saham yang ada dan sah dengan agenda sebagai berikut :A.

  Hal-hal lain yang diusulkan oleh para Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).3. Menetapkan rapat umum pemegang saham tersebut diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan Penetapan ini diputuskan, dengan tenggang waktu Pemberitahuan / Undangan kepada para Pemegang Saham lainnya paling sedikit 7 (tujuh) hari, tidak termasuk hari, tanggal pemberitahuan/undangan dan tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).4.

  PMJ).Rapat Umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tersebut diatas akan diadakanpada :1 Hari/tanggal : Senin, 17 Desember 2007.2 Waktu : 09.30 Wib s/d. selesai.3 Tempat : JLTanjung Duren Barat III/50, JakartaBarat 11470.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut diatas para pemegang saham lainnya yaitu Bpk.Tan Sardiono pemilik 30%saham serta selaku Komisaris Utama PT. Prima Jaya Mandiri dan PT. PratamaMulti Graha pemilik 30% saham PT.

  Prima Jaya Mandiri No.37, yaitu :Pasal 19 ayat 1.Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).Pasal 19 ayat 2.Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas permintaan tertulis, dari 1 (satu)Pemegang Saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

  Prima Jaya Mandiri.26 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon berkehendak untuk memintaizin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar diperkenankan mengadakanRapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  Prima Jaya Mandiri tertanggal 31 Juli 2007 (BuktiP2)Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, kamis 09 Agustus 2007(Bukti P10) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, Kamis 09 Agustus 2007 (BuktiP10A) ;Foto copy Surat Undangan Rapat PT. Prima Jaya Mandiri tanggal04 September 2007 (Bukti P11) ;Foto copy Bukti Pengiriman surat kepada Bpk.

  PrimaJaya Mandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

• Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional yang diadakan pada hari Senin, tanggal9 Februari 2015, bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jayakarta Room,Lantai 4, Jalan MH. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;.

  Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapatrapatdan/atau perikatanperikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yangHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018timbul kemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannyadengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor271/Pdt.P/2014/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional tanggal 12 Februari 2015;6.

  PT Sarinah mengajukan gugatanPT Parna Raya/Tergugat dan PT Sariarthamas Turut Tergugat yangintinya Tergugat telah perbuatan melawan hukum, dan meminta agarPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.P/2014/PNJkt Pst tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum (batal RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional);Bahwa dasar Penetapan Penyelesaian RUPSLB Pasal 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 86 ayat (7) UndangUndangPerseroan Terbatas Penetapan Pengadilan Negeri mengenai RUPSLB,bersifat

  Danpermohonan penyelenggaraan RUPSLB tersebut telah dikabulkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T7), sesuai ketentuan Pasal 80ayat 6 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19Januari 2015 tidak dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Dr.

  ., M.H. menyatakan beda pendapat (dissenting opinion)dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Tergugat pada tanggal 9 Februari 2015 telah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTSariarthamas Hotel Internasional (Turut Tergugat) bertempat diJayakarta ROOM Lantai 4 Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH.

• Bahwa dalam perkara aquo Tergugat V selaku Notaris, hanya menuangkan apa yangtelah menjadi Keputusan RUPSLB Perseoran yang diadakan pada tanggal 11 Oktober 2011 olehPara Pemegang Sahamnya ( Tergugat I s/d Tergugat IV), sebagaimana yangtercantum dalam Notulen RUPSLB Perseroan ;os Bahwa ironisnya dalam Posita gugatan Penggugat point 33 dan 35 , Penggugat tandalandasan yang benar secara sepihak subyektif telah menghakimi Tergugat V ikut berperan dalampelaksanaan dan hasil RUPSLB Perseroan tanggal 11

  Bahwa dengan demikian RUPSLB Perseroan tanggal 11 Oktober 2011 telahdilaksanakan sesuai dengan AD / ART Perseroan dan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku ;3.

  MERAK PUTRA BAHARI dalam melaksanakan RUPSLB Perseroantanggal 11 Oktober 2011 serta perbuatan Tergugat V yang menuangkanhasil keputusan RUPSLB Perseroan kedalam Akta No. 12 tanggal 13 Oktober2011, secara yuridis bukan merupakan perbuatan melawan hukum, olehkarenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolakseluruhnya ;2.

  MPB sejak bulan Oktober 2011karena ada surat pemecatan dalam Akta Notaris sebagai hasil RUPSLB;e Bahwa, dalam RUPSLB pemecatan Penggugat sebagai direktur PT.

  SedangkanTergugat V berdasarkan bukti P10B Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PT.Merak Putra Bahari) No.12 tanggal 13 Oktober 2011, Tergugat V adalahNotaris, tidak ikut dalam penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Tergugat Vhanyalah sebatas mencatakan saja hasil RUPSLB yang diselenggarakan olehTergugat I, Il, Ill dan Tergugat IV.

• tanpa melibatkan Para Penggugatsebagai para pemegang saham, telah menunjukkan Tergugat danTergugat Il telah lalai atau telah melakukan kesalahan dalammelaksanakan RUPSLB 11 November 2002.

  Kodel/Tergugat 1sebagaimana dalam RUPSLB 11 November 2002, seharusnyameminta agar sahamnya untuk dibeli dengan harga yang wajar,bukan mengajukan gugatan a quo.

  Kodelbaru melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 1995melalui RUPSLB 11 November 2002. Berdasarkan hal tersebut,dapat disimpulkan bahwa segala acuan, tata cara, dan juga aturanmain dalam penyelenggaraan RUPSLB 11 November 2002 yangtelah dilakukan oleh PT. Kodel adalah telah sesuai sebagaimanayang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Kodel Tahun 1979.37.

  Terkait dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang padaintinya menyatakan bahwa pelaksanaan RUPSLB 11 November 2002dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau mendapatkan persetujuandari Para Penggugat dan juga Para Penggugat mendalilkan bahwatidak pernah menerima undangan/ panggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dari Tergugat 2 selaku Direktur Utama merupakandalildalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.38.RUPSLB PT.

  Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang tertuang dalam Akta RUPSLBNo. 23 dan Akta RUPSLB No. 11 terkait dengan proses konversi haktagih milik PT. Intrabuana Jaya Utama menjadi setoran saham, telahsesuai dengan ketentuan UUPT Tahun 2007 dan hukum yang berlaku.Hal ini karena segala proses yang dilakukan dalam RUPSLB tersebuttelah disetujui oleh Kuorum rapat dalam RUPSLB tersebut.57.Sebagai bukti nyata adalah Kemenkumham telah menerima danmenyetujui perubahan Anggaran Dasar PT.

• Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umumpemegang Saham (RUPSLB) ketiga dengan agenda sbb :Menetapkan Ir. A. Koeswati M.S sebagai Komisaris.3. Menetapkan tempat Kantor yang baru Kokan Permata Kelapa GadingBlok E No. 31 Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Jakarta Utara sah menjaditempat Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) sah;4. Menetapkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang (RUPSLB) telah dilakukan pada tanggal 29 Juli 2017 sah;5.

  Merujuk pada RUPSLB yang dimaksud Pemohon, maka padafaktanya Termohon tidak pernah menerima pemanggilan RUPSLB denganSurat tercatat, termasuk menandatangani tanda terima sebagaimana dimaksudPasal 82 Ayat (2) dan Pasal 1 angka 13 UU PT. Dengan demikian, RUPSLByang pertama sebagaimana dimaksud Pemohon jelas tidak memenuhipersyaratan menurut undangundang dan tidak bisa mengambil keputusan ;4.

  RUPSLB sebagaimanadimaksud Pemohon, yang dihadiri oleh kuasa hukum Termohon tidak diadakanpada tanggal 29 Juli 2017, melainkan diadakan tanggal 21 Juli 2017 denganpanggilan berupa surat tercatat tanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkanpanggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatat tanggal 14 Juli 2017,maka pemanggilan RUPSLB hanya dilakukan 7 hari sebelum RUPS diadakan.Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidak memenuhi persyaratan diadakannyaRUPS

  Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12, Pemoohn telah salahmenerapkan hukum dalam permohonan RUPSLB yang diajukan. MenurutPasal 86 Ayat (4) dan Ayat (5) UU PT, diatur secara tegas bahwa permohonanyang dimaksud pasal tersebut hanya terbatas pada penetapan quorum RUPS,serta tidak ada pengaturan dan tidak ada kaitannya apapun dengan penetapanterhadap agenda RUPSLB.

  MITRA LEGI SAMPOERNA ;Menimbang, bahwa selain Kuasa Pemohon tidak menyebutkan danmemberikan batas berapa persen suara Pemegang Saham sehingga dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut Pengadilan Negeri daaptmenyatakan RUPSLB tersebut dinyatakan memenuhi gourum bukan malahmenentukan pihak ketiga untuk disahkan sebagai Komisaris karena hal ini bukankewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa setelan mencermati halhal yang dijadikan dasarpermohonan Pemohon dan halhal yang dijadikan

• Saad Said Bamadhay, Sadr.Fadhilah, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal 5Maret 2015 bertempat di Kantor PT Abdi Makbul (Termohon) di TanjungSelor, akan tetapi RUPSLB itu harus pula berakhir tanpa adakeputusan oleh karena pemegang saham kubu Alm Muhammad SalehBamadhay., dan kawan kawan dengan kompak menolak tegasmelakukan perubahanperubahan terhadap Akta Pendirian/AnggaranDasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor

  Benar pada tanggal 5 Maret 2015 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Abdi Makbul (RUPSLB ini diadakanadalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 29/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tertanggal 11 Desember 2014) danhasilnya adalah: "RUPSLB PT Abdi Makbul berakhir tidak bisamengambil keputusan sesuai agenda yang sudah ditetapkan karenalagilagi Kedua kubu Pemegang Saham berbeda pendapat/tidaksepakat (vide surat bukti bertanda P.13. dan P.8. serta P.7);Berdasarkan Penetapan

  Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor08/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tanggal 11 Desember 2014 ( vide bukti suratbertanda P.7.) benar tidak diselenggarakannya RUPS ataupun RUPSLB oleh Direksi ataupun Komisaris PT Abdi Makbul sejak berdirinyaPerseroan PT Abdi Makbul tahun 2007 hingga tahun 2014, bahkanwalaupun RUPSLB terselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2015 (videsurat bukti bertanda P.13.

  (vide surat bukti bertanda P.7.) dan kemudian ParaPemohon Kasasi menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan sendiriRUPSLB dimaksud pada tanggal 5 Maret 2015 dan walaupun RUPSLB itudihadiri oleh semua Pemegang Saham pada PT Abdi Makhul (vide buktisurat bertanda P.8 ) namun akhimya RUPSLB "gagal untuk mengambilkeputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukan perubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat bukti bertandaP.13.)

  Nomor 3318 K/Padt/201511.12.bukti surat bertanda P.8 ) namun akhirnya RUPSLB "gagal untukmengambil keputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukanperubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat buktibertanda P.13.);Bahwa dalam Permohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbuldiajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah melibatkan/menjadikan PT AbdiMakbul selaku pihak Termohon dan yang hadir sebagai kuasa danTermohon adalah Sdr.

• Bentuk pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh Termohon Kasasidalam pelaksanaan RUPSLB PT. RAS adalah sebagai berikut:a. Undangan dan iklan pengumuman yang dibuat oleh Termohon Kasasipada surat kabar terbitan Riau Pos untuk undangan RUPSLBpertama tidak mencantumkan tanggal surat untuk melaksanakanRUPSLB tersebut melanggar pasal 82 ayat (3) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

  Dalam sebuah perseroan RUPSLB bisa dilakukan apabilasebelumnya telah dilakukan RUPS Tahunan. RUPS Tahunan wajbdilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir dan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)dan (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas. Dan untuk laporan tahunan tahun 2008 dan tahun 2009tidak dilakukan Termohon.

  Pada RUPSLB kedua Termohon Kasasi tidak lagi membuat suratundangan yang akan dilaksanakan RUPSLB pada tanggal 21Oktober 2009, tetapi dibuat surat undangan RUPSLB kedua olehSaudara Rusdi Zein, SH tertangal 10 Oktober 2009 No. 002A/UmdirutRAS/X/2009 untuk diadakan RUPSLB kedua dengan memakaikop surat PT. RAS dan Nomor Indeks Surat Dirut PT. RAS dan tanpaHal. 12 dari 15 hal. Put.

  Dan meskipun tanopa ada undangan RUPSLB kedua oleh TermohonKasasi, namun Termohon Kasasi tetap saja melakukan RUPSLBkedua tanggal 21 Oktober 2009 dan memimpin Rapat tersebutdengan 8 (delapan) mata acara RUPS yang sama sekali berbedadengan mata acara rapat, sedangkan RUPSLB pertama hanya 3(tiga) mata acara dan kesemua mata acara RUPSLB kedua adalahberbeda dengan mata acara RUPS pertama tanggal 9 Oktober 2009seperti tertuang dalam Akta No. 20 tertanggal 21 Oktober 2009 yangdibuat oleh Nursyiwan Koto

  Notaris Pekanbaru;Terdapat perbedaan yang sangat fatal dan melanggar hukum agenda/mata acara RUPSLB pertama dan RUPSLB kedua dibandingkandalam akta risalah RUPSLB PT.