PHK akibat Penggantian kekuasaan Non Konstitusional namuntidak terbatas pada: perang saudara, makar, sabotase, terorisme,dan sejenisnya;0. Pegawai dalam proses PHK atau indikasi kearah tersebut, namunpermohonan sebagai Peserta belum disetujul;p. Penggantian kekuasaan seperti pada Kabinet Reformasi;q. Karena cacat tetap atau meninggal dunia yang sudah dijamindalam polis asuransi jiwa.26.

Masingmasing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atasketerlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yangtercantum dalam Perjanajian ini yang disebabkan ataudiakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masingmasingpihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure:* Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Maejureadalah antara lain seperti bencana alam, seperti gempabumi, taufan, banjir bandang, wabah penyakit, adanyaperang, peledakan, sabotase revolusi, pemberontakan,huru hara;* Keadan Force

karena mereka lebin mendengar danmelaksanakan perintah Tergugat VI daripada perintah Direktur yangmerupakan atasan mereka langsung dan bertanggungjawab terhadapjalannya perusahaan;Teror dan ancaman kepada pribadi Direksi merupakan hal yang sangatsering terjadi, apabila ada terjadi perselisihan dengan Tergugat VI, mulai dariDirektur tidak diberikan masuk ke perusahaan untuk bekerja, penyegelanruangan, dan lainlain;Tergugat VI sudah sangat sering melakukan demonstrasi dan mogok bekerjabahkan melakukan sabotase

untuk memperbaiki tower 277 ;Bahwa dengan adanya kerusakan rol dan besi pressing tersebut tidak berpengaruh padatower dan hanya kabelnya saja yang terjatuh ;Bahwa pada waktu kejadian saksi ada di Mangkutana kemudian saksi diberitahukanoleh pimpinan lewat telpon untuk segera turun ke lokasi tempat kejadian ;Bahwa waktu itu saksi dikawal oleh anggota polisi pada saat turun ke lokasi tempatkejadian ;15Bahwa saksi lihat barang bukti waktu itu diperlihatkan di polisi ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sabotase

Bukti Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan:16850/2013 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 19 April 2013 Nomor Berkas:16850/2013);Bahwa sikap Turut Tergugat II sangat berlebihan dan tidak menunjukkan asasasaspemerintahan yang baik dimana telah secara langsung melakukan sabotase(menghalangi) pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit HM Nomor 2404/Tanjungsari padahal kewenangan untuk membatalkan suatu lelang adalah berada diHal.11 dari 32 hal. Put.

GREGORIUS GEDA BULLA jugadiungkapkan kepada saksi PETRUS MANDERA KANDA yang merupakan kasi Trantibyang baru menggantikan saksi GREGORIUS GEDA BULLA dengan menyatakansecara berulangulang dalam persidangan bahwa saksi PETRUS MANDERA KANDAadalah kasi Trantib Illegal;Menimbang, bahwa perilaku saksi GREGORIUS GEDA BULLA yang menahanlaptop inventaris Desa Watu Wona jika dihubungkan dengan rasa benci saksiGREGORIUS GEDA BULLA kepada Terdakwa sebagai kepala desa Menurut Majelisdapat diartikan sebagai tindakan sabotase

Peraturan Perbankan, ruang lingkup force majeure antara lain: kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, dan bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan olehpenguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.3. Peraturan Lalu Lintas dan Jasa Angkutan, ruang lingkup force majeure antaralain:@ amukan massa, dan keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tibatiba.4.

istilahkeadaan yang menghalangi, yang terdiri atasblokade,pemogokan,perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP (Izin UsahaPertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), danperaturan perundangundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yangmenghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan.Berikut ruang lingkup force majeure yang diatur dalam beberapa kontrak.1.Kontrak Karya, ruang lingkup force majeure antara lain:peperangan,pemberontakan,kerusuhan sipil,blokade,sabotase

Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 82 pemogokan, embargo, huruhara, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, dan gempa bumi.Kontrak Sewamenyewa Rumah, ruang lingkup force majeure antara lain:bencana alam, banjir, gempa bumi, atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah.Kontrak Kerja Sama Pengolahan Kayu Jati dan Mahoni, ruang lingkup forcemajeure antara lain: banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.Kontrak

Termasuk di dalam forcemajeure tersebut adalah peperangan, pemberontakan, operasi militer,sabotase, blokade, pemogokan dan perselisihan buruh, kebakaran,epidemik, terorisme, peledakan, ledakan kebakaran, kerusuhan,keributan, pengrusakan massa (amukan massa), bencana nuktlir, radioaktif, huruhara, wabah, kerusuhan buruh secara umum, perbuatanmusuh masyarakat, keadaankeadaan lain di luar kekuasaan manusia yanglangsung mempengaruhi jalannya pekerjaan, serta keadaan darurat lainyang ditetapkan oleh pemerintah.Force

para Penggugat yang pada pokoknya:bahwa, para Penggugat telah melakukan mogok kerja tanggal 28september 2012 dan tanggal 4 Oktober 2014 tidak sesuai dengan Pasal140 Undangundang No.13 tahun 2003 karena mogok kerja tidak sesuaidengan ketentuan Pasal tersebut maka perusahaan memutuskan hakdasar yang diberikan Undangundang mengambil tindakan Lock Out;bahwa para Penggugat melakukan demo dan mogok tidakmemberitahukan secara tertulis baik kepada Tergugat maupun instansiketenagakerjaan. dan melakukan sabotase

BagiTergugat, Para Penggugat telah beritikad tidak baik yang cenderung termasuktindakan sabotase karena Para Penggugat tentu mengetahui akibat yang akanterjadi jika ratusan orang pekerja tidak masuk kerja secara bersamaan, ataumungkin justru itu yang mereka/Para Penggugatinginkan;Bahwa atas perbuatan Para Penggugat dan akibat yang ditimbulkan, Tergugatmemutuskan untuk melakukan PHK, maka kemudian keputusan PHK tersebutdisampaikan kepada Para Penggugat tidak hanya secara lisan tapi jugasecara tertulis

Jogja Tugu Trans dapat memahami dan menerimanya,hanya sebagian kecil yang tetap memaksakan kehendak, yang pada akhirnyamelakukan sabotase dengan menghentikan operasional bus tanpa jjin dariTergugat pada tanggal 13 September 2013, hal demikian merupakanpelanggaran berat terhadap Standar Operasional Pelayanan karena sangatmerugikan masyarakat pengguna Trans Jogja maupun Tergugat;5.

Bahwa tindakanTergugat Rekonvensi sudah dikategorikan sabotase dan dapatmenghentikan kelangsungan hidup perusahaan;Bahwa sejak 12 Agustus 2013 ketika hari pertama karyawan perusahaanmasuk kerja setelah libur lebaran sampai dengan 15 Agustus 2013 TergugatRekonvensi tidak kelihatan hadir di perusahaan untuk melakukanpekerjaannya.

mematikan aliran listrik dan mematikanmesinmesin produksi yang mengakibatkanterhentinya seluruh kegiatan produksi ditempatTergugat dan selanjutnya berkerumun dijalan umumdan disekitar didepan pintu keluarmasuk milikTergugat dengan dalih mogok kerja disertaituntutan agar Tergugat tidak menjatuhkan sanksikepada keempat orang dimaksud dan menyerahkansurat penegasan penolakan dan menyatakan akanmelakukan aksi mogok kerja sampai tuntutannyadikabulkan oleh Tergugat ;Bahwa sebagai akibat dari perbuatan sabotase

terhitung dari mulaiTanggal 14 November 2013 sampai dengan setidaktidaknya Tanggal21 November 2013 ;Alihalih Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja yang ternyatabertentangan dengan peraturan yang ada, Para Penggugat telahmenolak perintah dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannyamenjalankan pekerjaan pada Tergugat dan lebih memilih berkerumunpada lokasi jalan umum dan didepan pintu keluarmasuk milik Tergugatserta melakukan tindakantindakan yang tidak dapat dibenarkan olehhukum yakni melakukan sabotase

;Bahwa ternyata dalam pertemuan dan perundingan yang tidakterlalu lama tersebut Para Penggugat secara arogan menolakmentahmentah penjelasan dari Tergugat dan pergi meninggalkantempat pertemuan dan perundingan dimaksud, ternyata tidak lamaberselang kemudian Para Penggugat telah meninggalkan tempatnyamasingmasing untuk melakukan kewajiban bekerja pada Tergugathal mana sebelum pergi meninggalkan tempat kewajiban melakukantugas dan tanggung jawabnya ternyata Para Penggugat telahmelakukan perbuatan sabotase

yakni pukul 08.00 WIB, awalnya semuaberjalan normal, namun ternyata sekitar pukul 09.00 WIB ParaPekerja sekitar + 400 Orang terutama yang berada di BagianProduksi pada berhamburan~ keluar meninggalkan lokasipekerjaannya dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasiperusahaan dan berkerumun serta berkumpul di luar dijalan umumdan disekitar pintu) keluarmasuk perusahaan dengan alasanmelakukan aksi mogok kerja ;Bahwa benar sebelum meninggalkan lokasi tempat bekerjaternyata para pekerja telah melakukan sabotase

mulainya jam kerja yakni pukul 08.00 WIB ; awalnya berjalannormal, namun ternyata sekitar pukul 09.00 WIB Para Pekerjasekitar + 400 Orang terutama yang berada di Bagian Produksi padakeluar meninggalkan lokasi pekerjaannya dan selanjutnya pergimeninggalkan lokasi perusahaan dan berkerumun serta berkumpuldi luar dijalan umum dan disekitar pintu keluarmasuk perusahaandengan alasan melakukan aksi mogok kerja ;Bahwa benar sebelum meninggalkan lokasi tempat bekerjaternyata para pekerja telah melakukan sabotase

Bahwa Tergugat juga telah melakukan tindakan sabotase project KavlingCanggu milik Penggugat, dengan melakukan penyetopan pada tukangPenggugat yang sedang mengerjakan jalan project Kavling Canggu;6.

Termasuk di dalam forcemajeure tersebut adalah peperangan, pemberontakan, operasi militer,sabotase, blokade, pemogokan dan perselisihan buruh, kebakaran,epidemik, terorisme, peledakan, ledakan kebakaran, kerusuhan,keributan, pengrusakan massa (amukan massa), bencana nuklir, radioaktif, huruhara, wabah, kerusuhan buruh secara umum, perbuatanmusuh masyarakat, keadaankeadaan lain di luar Kekuasaan manusiayang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan, serta keadaandarurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah

PerjanjianKerja Bersama PT Toppan Printing Indonesia periode 2012 2014 yangmenyebutkan :Ayat (1) Perbuatan yang dikategorikan sebagai alasan mendesak / kesalahanberat meliputi jenisjenis pelanggaran sebagai berikut:h.88.1213Mengganggu ketenangan kerja, menghasut, merongrong dan perbuatanperbuatan lainnya secara sendiri atau bersamasama yang akibat maupunhasilnya maupun tujuannya menghambat, menghalanghalangi ataumenggagalkan tujuan perusahaan tanpa seijin Pengusaha.Menghasut sesama karyawan melakukan sabotase

Dan Dani Maswekanserta keluarga tidak akan pernah menggangu atau sabotase tanah tersebut lagi;Menimbang, bahwa bukti P7 berupa sertifikat hak milik nomor 00325 atasnama Dominggus Salakay dengan luas tanah 225 M? (dua ratus dua puluh limameter persegi) serta bukti P8 berupa surat keberatan terhadap penerbitansertifikat hak milik nomor 00325 atas nama Dominggus Salakay dari MargarethaM.R.

Sehingga tidakberlebihan kiranya Penggugat menilaisesungguhnya tindakan Tergugat C dalammenerbitkan surat dimaksud adalah merupakantindakan sabotase dari Tergugat C terhadapKUD Namli Pakandangan ;4.

Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN BIs.a. mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisirke bagian sarana pengangkut yang paling mudah diawasi ataudipindahkan ke kapal patroli setelan dapat dipastikan awak saranapengangkut tersebut tidak membahayakan Satuan Tugas PatroliLaut dan kapal patroli;b. melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana pengangkut dansarana pengangkut untuk menemukan kemungkinan adanyasenjata api/tajam atau benda benda lain yang dapat dipakaluntuk melakukan perlawanan atau sabotase

kepada Satuan Tugas Patroli untuk :a.mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisir kebagian sarana pengangkut yang paling mudah diawasi ataudipindahkan ke kapal patroli setelan dapat dipastikan awak saranapengangkut tersebut tidak membahayakan Satuan Tugas PatrollLaut dan kapal patroli;melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana pengangkut dansarana pengangkut untuk menemukan kemungkinan adanyasenjata api/tajam atau benda benda lain yang dapat dipakai untukmelakukan perlawanan atau sabotase

Melakukan mogok kerja illegal dan turut serta didalamnya;Melakukan tindakan boikot atau sabotase yang menghambat/melumpuhkan kegiatan perusahaan, sehingga menyebabkanperusahaan mengalami kerugian ( bukti T13);Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah dengan sengajamelakukan aksi boikot proses operasional perusahaan PenggugatRekonvensi, membujuk, menghasut pekerja lain untuk tidak bekerja sertayang paling meresahkan adalah tindakan Para Tergugat Rekonvensi yangmenutup akses masuk perusahaan

No. 2483 K/Pdt/2014dugaan sebagai force majeure (bencana alam, gempa bumi, perang,sabotase, dan lainlain) dan atau peraturan moneter pemerintah,sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak kedua, maka pihakkedua dapat mengajukan pertimbangan kepada pihak pertama untukmendapatkan penyesuaian harga atau ganti rugi. Dengan demikian,penyampaian kenaikan harga harus didasarkan atas keadaantertentu (force majeure);b.