Ditemukan 390 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 12 Juli 2017 — YELIS AFANTI VS PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk
131 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 696 kK/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap kKonsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang
Register : 29-11-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 145Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn Tanggal 12 Januari 2017 — PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk MELAWAN BADAL GULTOM
242 — 92
242 — 92
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui lembaga yang betugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb). Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 145/Pdt.SusBPSK/2016.
Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.TBT Tanggal 18 Mei 2015 —
27 — 10
27 — 10
Menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumb. Titel eksekutorial sebagaimana terdapat Sertipikat Hak Tanggunganc.
Putus : 29-02-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2473 K/PID.SUS/2011 Tanggal 29 Februari 2012 — ADRIAN DANOES;
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturanperundangundangan yang berlaku, efisien efektif, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan daerah : Pasal 122 ayat (9) :Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerahuntuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD; Pasal 209 ayat (1) :dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalammenatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :a buku kas umumb
Register : 06-11-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 679/PDT/2018/PT DKI Tanggal 28 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : H. KAMSURI Diwakili Oleh : JAENAL MUHARAM
Terbanding/Tergugat : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
91 — 60
Terbanding/Tergugat : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
91 — 60
dibalik UURI No. 8 taun 1999 tentang Perlindungankonsumen; Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi syarat sebagaimanayang dimaksud dalam Pasai 1320 KUHPdt yang berbunyi : " untuk sahnyasuatu peranjian diperlukan 4 syarat :a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinyab. kecakapan untuk membuat suatu perikatanc. suatu hal tertentud.suatu sebab yang halal Bahwa Penggugat menyatakan "suatu sebab dikatakan halal apabilasesuai dengan ketentuan pasal 1337 KUHPdt yaitua. tidak bertentangan dengan ketertiban umumb
Register : 22-09-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 107/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn Tanggal 8 Nopember 2016 — PT Oto Multiartha LAWAN Ramli Malau
237 — 77
237 — 77
:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang betugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb).d)Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c.
Putus : 02-12-2015 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 29/Pdt.Sus /2015 /PN Psp Tanggal 2 Desember 2015 — PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan (Pemohon Keberatan) ;
AHMAD PARWIS NASUTION (ahli wris dari Alm. Ibrahim Nasution) (Termohon Keberatan)
95 — 64
95 — 64
BPSK BATU BARA ;e Bahwa Termohon Keberatan menolah keberatan Pemohon keberatan seluruhnyakecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini :e Bahwa adapun tugas dan wewenang BPSK adalah berdasarkan :1 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;a Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunbyi setiap konsumen yang dirugikandapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaiaknsengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada diLingkungan peradilan umumb
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1476 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — ERNAWATI NASUTION VS PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL, Tbk
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Setiap konsumen yang diruglkan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yangherada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:a.
sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb
Putus : 18-07-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 686 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 18 Juli 2017 — SAHRIMAN VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
88 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
muslihat yang dilakukan salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumendan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganPeradilan Umumb
Putus : 02-07-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.TTD Tanggal 2 Juli 2014 —
37 — 14
37 — 14
Menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumb. Titel eksekutorial sebagaimana terdapat Sertipikat Hak Tanggunganc. Atas kesepakatan pemberi Hak Tanggungan dilakukan penjualan dibawah tangan, jika dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkansemua pihak.
Putus : 30-08-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 — SUYANTO VS KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SAHABAT MITRA SEJATI
126 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat(2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
Putus : 08-08-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — TUMINO VS PT BANK DANAMON INDONESIA TBK, DSP UNIT AEK NABARA
107 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
Putus : 29-03-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 29 Maret 2017 — SUKIRNO VS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk
75 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2)Perma Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah:Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
Register : 12-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 6/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
MARDANA
Tergugat:
KEPALA DESA POTO TANO
166 — 185
MARDANA
Tergugat:
KEPALA DESA POTO TANO
166 — 185
Merugikan Kepentingan Umumb. Membuat Keputusan yang menguntungkan Diri Sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentuC. Menyalahgunakan wewenagn, tugas, hakk, dan/atau kewajiband. Melakukan tindakan diskriminatif teryhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompokmasyarakat Desae.
Putus : 12-08-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 — IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN ;
540 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
540 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
,tanggal 29 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :a Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumb Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Februari2006 Nomor : 176/Pid.B/2005/PN.AB., yang dimintakan banding ;Sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA AliasONGEN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama merencanakandan atau menggerakkan
Register : 25-01-2011 — Putus : 11-07-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 5/G/2011/P.TUN Mdo Tanggal 11 Juli 2011 — Penggugat NELTJE MUKUAN, dkk
Melawan
Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
76 — 21
76 — 21
>a. tidak seluruhnya diperlukan untuk proyekproyek bagi penyelenggaraan kepentingan umumb. diatasnya berdiri suatu bangunan milik bekaspemegang hak yang di diami/digunakan sendiric. diatasnya berdiri suatu bangunan milik bagipemegang hak, yang didiami/digunakan olehpihak lain dengan persetujuan pemilikbangunan/bekas pemegang hak.
Register : 24-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Tjb Tanggal 8 Maret 2017 — PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
LAWAN
Tommy Suganda
219 — 63
219 — 63
Undangundang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :a) Menurut Pasal 45 Ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengqugat pelaku usahamelaluiLembaga yang bertugasmenyelesaikansengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :a.
Putus : 04-01-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1086 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 4 Januari 2017 — PABER BUTAR-BUTAR VS PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PEMATANGSIANTAR
82 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dilakukan salah satupihak dalam pemeriksaan sengketa;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen :a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap kKonsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb
Register : 19-10-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk Tanggal 9 Januari 2019 —
116 — 40
116 — 40
Merugikan kepentingan umumb. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentuMenyalhgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannyad. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertantue. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentuf.
Merugikan kepentingan umumb. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentuc. Menyalhgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannyaMelakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertantue. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentuf.
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 19 Desember 2017 — SUPARDI VS PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
103 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangandengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb