Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Putus : 30-10-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN BANGIL Nomor 292/Pid.Sus/2014/PN Bil
Tanggal 30 Oktober 2014 — FARID ROZAKI IMRON HAMIDY
177 — 56
  • RAMLIE WOENTOROBahwa saksi dalam PT Bank Danamon menjabat sebagai RBPH SEMM(Regional Business Partner Head Self Employee Mass Market)Bahwa tugas saksi selaku RBPH SEMM (Regional Business Partner HeadSelf Employee Mass Market) di Bank Danamon adalah a. Pemenuhanpengadaan people (Rekrutmen Pegawai), b. Melaksanakan TrainingPegawai, c, Masalah hubungan Industrial.
    melakukan reappraisel di Unit Wonorejo pada saat itu saksimasih menjabat sebagai CQA (credit Quality Assurance) di PT BankDanamon Regional Surabaya.Bahwa saksi melakukan re apressial ada 1 (satu) debitur yang saksilakukan reappraisel di unit Kejapanan yaitu, RIDI KRIS HARTANTO;Bahwa yang saksi peroleh dari hasil re apraisel di lapangan adanyaperbedaan penilaian terjadinya nilai market harga tanah tidak sesuai jugaluas bangunan serta letaknya tidak sesuai.Bahwa dalam melakukan re appresel saksi memakai Self
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 55/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : KARTINI Diwakili Oleh : ANHAR, SH
Pembanding/Penggugat II : Erni Tahir Diwakili Oleh : ANHAR, SH
Terbanding/Tergugat II : Nasri
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cq PT Bank Danamon Cabang Kendari. Cq PT. Bank Danamon Cabang Kolaka. Cq PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Ps. Sentral Dawi-dawi Pomalaa
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari
107 — 64
  • Bahwa dapat Tergugat III sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebutyang dilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed MassMarket PT. Bank Danamon Indonesia Tok.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 PK/TUN/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA VS dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM DAN Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH;
121 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakityang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan,bangunan dan prasarana;d. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana danprasarana pendukung;e. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi..dst.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 24-09-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKASA MELATI
160 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding berdasarkan kontrak kerjasama antaraPemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd dalam bentuk ServiceContract "Constructing Self Propelled Barge" Building No. PM 014.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — BENNY
262 — 66
  • TngBahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa ini harusmen declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwa benar apayang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai dengan barangyang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidak benarmaka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksi yaitusanksi administrative dan sanksi pidana.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 16-05-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Kis
Tanggal 20 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 9
  • Self Financing : Rp. 42.000.000,00,. Pembiayaan diangsur : Rp. 123.874.361,87,7 Pembiayaan Bank : Rp. 98.000.000,00,. Angsuran/ bulan >Rp. 2.580.715,67,7 Denda Keterlambatan : 0,00069 x Angsuran x Jumlah Hari19.9. Dari skema di atas dapat diketahui bahwa Pihak Bank Syariah Mandirimenilai harga mobil tersebut sebesar Rp. 140.000.000,00,.
Pengadilan PN SUKABUMI
Register : 10-07-2017 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 4/PDT.G/2016/PN SKB
Tanggal 27 Oktober 2016 —
28 — 6
  • Bank DanamonIndonesia, Tok, Self Employed Mass Market RCH 02 Bandung; Nomor surat permohonan B.1958 A.ALURCH02/01/2015 tanggal5 Januari 2015; Jenis lelang : eksekusi Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) nomor 4 tahun 1996; Nama pejabat penjual: Muhammad Rizal Rangga.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 5 Juni 2017 — MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN
192 — 147
  • dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Muhammad Falig Bin NordinTem pat lahir : SingaporeUmur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Juli 1984Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : SingaporeTempat tinggal : Blok 178 # 10291 Woodlands ST13Singapore,Alamat Tetap: di Villa Nelayan GardenNomor 4 Jalan Nelayan Desa Canggu,Kecamatan KutaUtara, Kabupaten Badung;Agama : IslamPekerjaan : Self
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo
Tanggal 18 Mei 2020 — Pemohon:
1.SUNARYO SADJAR
2.ISFAN ABAS
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
134 — 1368
  • Hal ini merupakan pengejawantahanasas non self incrimination, yang berlaku secara universal, yang diadakanguna terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fair procedure padasisi yang lain.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 12-08-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN/SMG
Tanggal 12 Agustus 2015 — Aprih Almanto alias Aprih Alamanto
108 — 21
  • ;Bahwa selaku direktur terdakwa APRIH ALMANTO ALIAS APRIH ALAMANTOmelaporkan kegiatan usaha dan memasukkan SPT Masa PPN Januari sampaiDesember tahun pajak 2007 CV PUTRI PERTIWI SEJATI ke Kantor PelayananPajak Semarang Barat.Bahwa asas dalam Perpajakan yang menganut sistem self assesmentPerpajakan memiliki kKewajiban sebagai berikut :a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat:
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
346 — 257
  • Yangdimaksud dengan kesalahan prosedur adalah kesalahan dalamhal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai denganpersyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturanperundangundangan dan/atau standar operasional prosedur;12.bahwa dari uraian di atas, oleh karena putusan DKPP 89PKEDKPP/II/2021 yang menjadi dasar penerbitan keputusan objeksengketa mengandung kesalahan prosedur karena bertentangandengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017,maka secara ipso facto (by fact it self
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 12-03-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg
Tanggal 3 Juli 2019 — SURYA SOEDHARMA Bin LIE TJEK JAUW
227 — 60
  • ldentitasPerusahaan, Nomor Invoice, tanggal, Judul Invoice, tanda tangan Supplier,Cap Perusahaan.Bahwa fungsi invoice adalah Sebagai dasar penghitungan bea masukInvoice diterbitkan sesuai kesepakatanInvoice bisa berubah sesuai kesepakatan terhadap keadaan tertentu sepertiadanya salah barang, salah kualitas barang, kuantitas barang.Nilai pabean sesuai harga transaksi yang sebenarnya atau seharusnyadibayar.Bahwa kualitas barang di invoice tidak bisa dirubahBahwa perhitungan bea masuk menggunakan prinsip Self
    Sistempembayaran Bea masuk impor adalah Self Assesment yaitu importermengisi sendiri dan membayar sendiri sesuai dengan system elektronikpelayanan pabean. Bahwabesarnya pungutan pabean tergantung pada besarnya transaksi danditaginkan dalam bentuk Billing yang harus dibayar oleh importer sebelumdilakukan pengeluaran barang dari pelabuhan.
    melakukan pembayaran lunas, dan oleh karenanya menjadikan tidak adakesalahan lagi pada diri Terdakw,untuk itu Demi hukum terdakwa harusdibebaskan.Menimbang, terhadap persoalan tersebut Majelis dipertimbangkan sebagaiberikut:Halaman 144 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg Bahwa pada prinsipnya ketentuan kepabeanan telah memberi berbagaifasilitas dan kKemudahan bagi pengguna jasa kepabeanan (termasuk importir)diantaranya memberi kemudahan bagi importir untuk menghitung sendiri nilaipungut Pabean (self
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 08-02-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tpg
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
Ny. NGOEI A LAN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bintan Pratama
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia
126 — 86
  • Tidak benar dan tidak beralasan dalil Penggugatdalam Gugatannyahalaman 6 angka 12 yang menyatakan "... merupakan kelalaian dariTergugat yang seharusnya memberikan bantuan dan saransaran yangtepat dan baik kepada PT GKJL....Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena selainsistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment,Tergugat juga telah secara rutin mengadakan sosialisasi kepadamasyarakat, koordinasi dengan lembagalembaga terkait, menyediakanmediamedia sosialisasi
Pengadilan PN PAINAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-01-2008 — Putus : 05-02-2008 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN PAINAN Nomor 1/Pdt.G/2008/PN.Pin
Tanggal 5 Februari 2008 — PENGGUGAT -PT ALSINTAN MAKMUR JAYA Berlawan dengan -BANK NAGARI -KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN -PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN -SYASTRA LASMANA, SPT dkk
172 — 53
  • berasal daripinjaman kepada Tergugat I, dilakukan sesuai dengan bukti penerimaan dankeabsahan kepemilikan alsintan dari Penggugat secara lengkap dan baik sesuaispesifikasi barang yang diatur dalam Peijanjian Keijasama dan telah disetujuioleh Tergugat I ;Penggugat selaku mitra usaha keija sama dalam peijanjian keijasama usahaAlsintan, telah melakukan kewajibannya dalam penyertaan modal sebesar 35%dari total nilai pembelian Alsintan, yaitu berupa pembiayaan atas kekurangandana pembelian Alsintan (Self
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat : SANTONYOADIYASA
Terbanding/Penggugat I : PT. PUJUD KARYA SAWIT
Terbanding/Penggugat II : PT. ARYA RAMA PERSADA
Terbanding/Penggugat III : HANAFIAH
75 — 44
  • konsisten, sekalipundengan dalil bahwa 10% telah disetor kepada Pemerintah maupundiakhir tahun akan dibayarkan 25% terkait PPh;Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 merupakanbukti otentik tentang telah selesainya persoalan yang terjadi antaraPara Penggugat dengan Tergugat, jadi merupakan perjanjian Privat,yang tidak perlu diketahui oleh Pemerintah;Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN21.22.23.24.25.Bahwa terkait dengan pemungutan PPn Sistim Perpajakan kitamenganut Self
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
1.TONY HARSONO
2.TAMIN SUKARDI
3.ANWAR SUSANTO
4.JAMES TANTONO
5.GANI
6.TEDY SUTRISNO
7.HERMANTO SUMARTA
8.ENDANG TANDIONO
9.SENAJAN
10.HASTOMO TANADY
11.SWARNO THANUR
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS ANDALAN NUSA
2.RACHMADY TANADY
3.TANSRI CHANDRA
4.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I
Turut Tergugat:
1.BANK BCA KCU MEDAN
2.Kantor Pusat BANK MESTIKA DHARMA
3.Kantor Cabang BANK UOB
4.Kantor Cabang BANK MANDIRI
5.Kantor Cabang PEMUDA MEDAN BANK ARTHA GRAHA
6.Kantor CIMB Niaga
7.Kantor MAYBANK
8.Kantor Bank BTN
9.Kantor City Bank
10.Kantor Bank Permata
11.Kantor Bank HSBC
12.Kantor Panin Bank
222 — 58
  • Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment, yangartinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri Kkewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.4. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
    dibayarbertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggalditerbitkan.Oleh karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukanberdasarkan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan tersebutdi atas, Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat tidakmelunasi tunggakan pajaknya tersebut, Tergugat IV melakukan upayapenagihan pajak dengan melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaanPenanggung Pajak Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat yang tersimpan pada bank.Sistem self
    Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam dalil sebelumnya, sistemperpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.Halaman 77 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn.. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus Anak
Register : 13-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN DEMAK Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Dmk
Tanggal 24 Juli 2019 — pidana -SUMARTO, S.Pd Bin H. MASHURI (Alm)
448 — 292
  • JULIANI CITRA INDAH FEBRIAN, DINDAFITRI NURLAILA, MUHAMMAD HERI SETYAWAN, MUHAMMAD HAQINNAZILI, UNIK KHOTIMAH, AGUS SUSILO, dan bahkan membenarkanketerangan SaksiSaksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang manaketerangan mereka dirasa Terdakwa menguntungkan bagi Terdakwa serta padaPage 39 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmksaat penyampaian keterangan Terdakwa, Terdakwa masih bersikap tidakpernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI;Menimbang, bahwa sebagaimana asas non self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1561 K/Pid. Sus/2011
Tanggal 2 April 2013 — Drs. DANIEL ANDREAS BANUNAEK, MA.
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP a quo beban pembuktian tersebut adapada Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan diajukan dan didengarnyaketerangan Saksi Mahkota dimana keterangannya satu sama lain salingberbeda sehingga dalam perkara ini telah membuktikan Jaksa PenuntutUmum tidak cukup bukti, dan lebih ironisnya dengan menghadirkanSaksi Mahkota sehingga terkesan Jaksa Penuntut Umum raguragu dalammembuktikan kesalahan Terdakwa ;Penggunaan Saksi Mahkota dalam hal ini bertentangan dan melanggarasas non self
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-07-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SUMEDANG Nomor 161/Pid.B/2014/PN.Smd
Tanggal 27 Nopember 2014 — Ulfa Thazkya Kanosa binti Zulfa Kanosa
218 — 96
  • melakukan konseling dan ataupemeriksaan terhadap kejiwaan terhadap seorang Perempuan yangbernama Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA di tempat saksi praktik Padahari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 dan hari minggu tanggal 10 Februari2013 sekitar jam 10.00 WIB dan hasil sementara konseling tersebutbahwa Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA mempunyai potensi intelektualHalaman 36 dari 51 Putusan No. 161/Pid.Sus/2014/PN.Smdyang baik dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sertamemiliki halhal yang harus meningkatkan self
Pengadilan PN TAKALAR Perdata Tanah
Register : 27-03-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN TAKALAR Nomor 8/PDT.G/2013/PN.TK
Tanggal 12 Nopember 2013 — MANENG Dg. JINNE VS 1. Pr. HAWIYAH DG. NGATI BT. SAMAD. 2. Pr.HANIKA BT SAMAD. 3. Pr. NANNANG BT SAMAD. 4. Lk TONI GUNAWAN. 5. Lk. SAMPARA DG NYAMPA. 6. Lk LIONG BIN SAMPARA. 7. Lk SATTU DG JARRE. 8. Lk BASO DG NGOPA. 9. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN KEUANGAN REBUPLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULSEL, SULBAR DAN SULAWESI TENGGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG.
88 — 12
  • Bahwa negara menganut system self assessment yaitu. memberikankepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri pada kantorDirektorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak, menghitung,membayar serta melaporkan kewajikan perpajakannya termasuk melaporkanobjek pajak yang dimilikinya. Dalam hal terdapat pelanggaran atas kewaajibanperpajakan waib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan perpajakan.