Ditemukan 2284 data
89 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas: Kepala Subbagian dan KepalaSubbidang;Contoh jabatan fungsional di Polda;a. Eselon Il.a : Jabatan Wakapolda;b. Eselon Il.o1 : Jabatan Irwasda;c. Eselon Il.b2 : Kepala Biro Tingkat Polda Tipe A (Metro Jaya);d.
Terbanding/Penggugat : HADISLANI
Turut Terbanding/Tergugat I : KEPALA BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM
279 — 284
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum ;3. DESNIKO GARFIOSA, SH., Staf Bagianhalaman 2 dari 93 halaman Putusan No. 137/B/2015/PTTUNMDN.4. SANTO PRASTOWO, SH., Staf BagianBerdasarkan Surat Khusus tanpa Nomor Tanggal 22 Januari2015 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TURUT TERBANDING ; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; Telah membaca:1.
TAUFIK,SE.
Tergugat:
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
362 — 192
Taka, Perumda Benuo Taka ;Bahwa benar salah satu objek pemeriksaan Inspektorat termasukBUMD ;Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada laporandari Tim mengenai rangkap jabatan salah satu Direksi di Perusda ;2.Saksi DURAJATBahwa benar Jabatan saksi Kepala Bagian Perekonomian, sejaktanggal 31 Desember 2019 ;Bahwa benar saksi sebelumnya bekerja Perencanaan Program danKeuangan Perpustakaan Arsip, Penanggulangan Bencana Daerah ;Bahwa benar Tupoksinya, memberikan arahan petunjuk kepada 3 subbagian
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOCH.ZAENURI, MM. memerintahkan saksi NURSUJITO yang menjabat sebagai Kepala SubBagian Perbendaharaan untuk memprosespenerbitan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU). Meskipun persyaratan penerbitanSurat Perintah Membayar Uang (SPMU)tersebut tidak lengkap, namun Terdakwa tetapmenandatangani Surat Perintah MembayarUang (SPMU) dimaksud ;5. Setelah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) diterbitkan dan telah ditandatanganioleh saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM.,kemudian saksi Drs.
AWILDA,SH
Terdakwa:
Drh.ENNI HASWITA
124 — 35
Hal mana sejalan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas PeternakanPropinsi Sumatera Barat Bab VI Tentang tata Kerja Pasal 16 mengatur Kepala Balai,Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam menjalan tugasnya berdasarkan ketentuanPerundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Pasal 17:dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian dan PejabatFungsional wajid menerapkan prinsip koordinasi
141 — 260
PLN (Persero) Unit Induk Pembagunan Papua berdasarkanSurat Kuasa Tanggal 28 Januari 2019 untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat Il;Pemda Kabupaten Jayapura Alamat Jalan Gunung Merah SentaniKab Jayapura, Papua.Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rischard Latukolan, S.HJabatan Kepala Bagian Hukum dan PerundanganUndangan SetdaKabupaten Jayapura, Elia Fransiskus Karafir, S.H Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan PerundanganUndangan Setda Kabupaten Jayapura dan Lea Tonggroitou
459 — 491 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2 P/PAP/2021a)Saya Nugraha Purwasetyo selaku Kepala SubBagian Kajian dan Evaluasi produk hukum daerahdan dipercaya menjadi Pit.
91 — 12
Daerah Pemkab Banyuasin;e Bahwa Bagian Tata Pemerintahan sub bagian Pemerintahan Desabertugas mengelola bantuan keuangan untuk kecamatan, lurah,tunjangan Pegawai Pencatat Nikah dan bantuan sosial untuk LSM;e Bahwa bantuan tersebut telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun,dan merupakan kegiatan dari sub bagian Pemerintahan Desa, yangjumlah anggarannya juga direncanakan dan disusun oleh Bagian TataPemerintahan sub bagian Pemerintahan Desa;e Bahwa pada awal tahun 2007, karena merupakan tugas saksi di subbagian
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
RIMA LESYA
154 — 94
Apabila ada kekuranganpersyaratan dapat menghubungi pemohon atau kuasanya tetapi kamiataupun Subbagian Tata Usaha sebagai coordinator Loket/penanggungjawab loket sering melaksanakan briefing kepada petugas loket danmanajer loket bahwa berkas yang diterima diloket harus lengkap danmemenuhi ketentuan berlaku; Bahwa apabila ada pihakpihak yang dirugikan terkait pencatatan royadapat melapor melalui manajer loket, atau Seksi Sengketa Perkara atauSeksi Penetapan Hak dan Pendaftaran untuk ditindaklanjuti
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
ISKANDAR,.Amkl Bin ALI NATAMARGA
109 — 17
PILKADA 2018;1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPDJambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914:1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPDJambi tanggal O6 September 2018 Kode Billing018090114009811;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat KeputusanHalaman 3 dari 154 Putusan Nomor: 3/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb17.18.19.20.21.22.23.Bupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian
satu) lembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat LinmasUntuk Kegiatan PAM TPS PILKADA 2018;1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPDJambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914;1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPDJambi tanggal O6 September 2018 Kode Billing018090114009811;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat KeputusanBupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian
Pembanding/Tergugat I : PD. BPR BANK SALATIGA Diwakili Oleh : Sandy Hanasan Syah, S.H.
Terbanding/Penggugat II : SOENARDJO Diwakili Oleh : Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat III : YOENANTO SINUNG NOEGROHO Diwakili Oleh : Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : KUSJADI Diwakili Oleh : Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H.
Turut Terbanding/Tergugat IV : DWI WIDIYANTO Diwakili Oleh : Drs. Sri Mulyono, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat III : SUNARTI Diwakili Oleh : Drs. Sri Mulyono, S.H.
170 — 112
BPR BANK SALATIGA, kepala subbagian kridit PD. BPR BANK SALATIGA dan kepala kantor kas Pemkot PD.BPR BANK SALATIGA, yang kemudian keluar atau berhenti sebagai pegawaipada bulan April 2018.6. Bahwa dahulu, TERGUGAT IV adalah merupakan pegawai tetap dariTERGUGAT (PD. BPR BANK SALATIGA) yang diangkat oleh Direksiberdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR BANK SALATIGA, dan pernahmenduduki jabatan sebagai : Kepala Satuan Pengawas Internal PD. BPR BANKSALATIGA, Direktur II PD.
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Bumi Serpong Damai
Terbanding/Tergugat I : PT Nusa Konstruksi Enjiniring, TBK
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Menteng
Terbanding/Tergugat II : Hyundai Engineering dan Construction Co.,LTD
177 — 156
Bersama ini kami akan jelaskan lebih lanjutpada subbagian selanjutnya bahwa PerjanjianPerjanjian dibuat danditandatangani dengan itikad baik, untuk sebab yang sepenuhnya sahdan diperbolehkan hukum, serta tidak mengandung satu hal pun yangdiragukan keabsahannya.Oleh karenanya, kami dengan ini secara tegas menolak dalil Penggugatyang menyatakan bahwa PerjanjianPerjanjian tidak memenuhi syarat sahperjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terutama terkaitpersyaratan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana
165 — 66
Nama: RIYADI BUDI JUNIATO, S.H ;Jabatan : Staf Subbagian PengurusanPertanahan, Biro TataPemerintahan SekretarisDaerah IstimewaYogyakarta ;Kesemuanya berkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilSekretariat Daerah pada Pemerintah DaerahIstimewa Yogyakarta, beralamat kantor diKomplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta ; disebut sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakartatersebut :1.
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam
205 — 54
lima) kalimengurus Sertifikat hasil mutu dan persetujuan dan yang biasa mengurusadalah agen yang bernama Arif;Bahwa untuk SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan) yang mengeluarkan adalahpemerintah daerah melalui Dinas Perikanan;Bahwa sedangkan HAC yang mengeluarkan adalah pemerintah melaluiKarantina;Menimbang, bahwa dipersidangan pula Termohon telah mengajukanseorang Ahli yang bernama Muhammad Husni Mubarak, SH, yang padapokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli merupakan kepala Subbagian
291 — 160
., Jabatan: Kepala SubBagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda ProvinsiBanten;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Kawasan PusatPemerintahan Provinsi Banten (KP3B) JI. Syech Nawawi AlBantani, Palima Serang, Banten;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DanPT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY, beralamat di JI.
81 — 20
Kepala SubBagian Administrasi 2. Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARUPALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung Jawaban Dana HibahPilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim. ;S72. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor :510/185509/404.6.2/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global.
Kepala SubBagian Administrasi 2. Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARUPALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung Jawaban Dana HibahPutusan No.187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Hal. 219220Pilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim. ;S72. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor :510/185509/404.6.2/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global.
118 — 57
Indonesia, tempat tinggal di Domloli,RT.006, RW.003, Desa/Kelurahan Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara,Kabupaten Alor, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telahmemberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwanama saksi adalah Yusup Sailana ;e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala sub bagian Kepegawaian padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;e Bahwa sejak tanggal 1 September 2014 menjabat sebagai Kepala SubBagian
116 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demi hukum, wasiat tersebut adalah sah;Kekhilafan Hakim Dalam Pembatalan WasiatBahwa pada subbagian E, permasalahan wasiat kepada ahli waris: khusus padabutir 2, telah diuraikan semua ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam BabV Wasiat Pasal 194 s/d 209, terutama Pasal 195 dan Pasal 201, maka diperolehkesimpulan terbalik untuk lebih mempertegas pemahaman lagi, bahwa Pewasiattidak perlu persetujuan dari mereka yang bukan ahli waris.
367 — 868 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;berdasarkan Surat Kuasa Substitus) Nomor PH.7.103/M.EKON/II/2019, tanggal 28 November 2019:Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia memberi kuasa substitusi kepada:1. Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia;:2. Tenaga Ahli Peraturan Perundangundangan/Widyaiswara Utamapada Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan;3.
122 — 173
MALO WEA,SH, Nip : 197301292005011009, Jabatan : Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan Pemda Nagekeo berdasarkan Surat12Kuasa Khusus Tertanggal 07 Maret 2013, Nomor : 180/ HKNGK/ 18/ 03/2013, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bajawadibawah Register Nomor : W26.U.11/ 32/ HK.04.10/ Ill/ 2013, pada tanggal27 Maret 2013;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya melaluiPenetapan Nomor : 05/ Pdt.G/ 2012