Bahwa Penggugat diusung oleh gabungan 3 (tiga) partai politik denganperolehan kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Timur masingmasing,(1). PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 (satu) kursi, (2). PKPI (PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia) 1 (satu) kursi, dan (3).

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015DPC Partai GERINDA Kabupanten Halmahera Timur, dan oleh karenaKantor KPUD Kabupaten Halmahera Timur telah ditutup maka Surat/Rekomendasi Partai Gerindra tersebut diserahkan dan telah diterimaoleh Komisioner KPUD Kabupaten Halmahera Timur selaku KetuaPokja Pencalonan, saudari Nursyamsi di rumahnya;Bahwa selain rekomendasi dukungan oleh gabungan partai politiktersebut, juga telah menyerahkan surat pernyataan kesepakatan partaipolitik/gabungan partai politik dalam

Perlindungan Hak Konstitusional Partai Politik dan Warga Negarayang Akan Dipilih dalam Pemilinan olen Penyelenggara Pemilihan;Bahwa berdasarkan keputusan Panwaslu Kabupaten HalmaheraTimur, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasangan calonDheniDefli pada masa pendaftaran tidak memenuhi syaratPencalonan sebesar 20% dukungan partai politik dan hanyamemiliki 10% dukungan partai yaitu partai PKP Indonesia dan PKSKeputusan KPU Halmahera Timur 30/KPTS/KPUHaltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015 (

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015politik pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 28 Juli 2015,dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan;Bahwa pada tanggal 28 Juli tahun 2015 jam 15.30 WIT, pasangancalon DheniDefli mendaftarkan di KPU Kabupaten HalmaheraTimur yang diusung oleh 3 partai politik yaitu, PKS, PKP Indonesiadan Partai Gerindra (bukti P3 dan P4);Bahwa pada saat yang sama Partai Gerindra belum membawarekomendasi partai tingkat pusat dikarenakan SK rekomendasitersebut baru di keluarkan

Dalamketerangan Ahli Margarito Kamis yang disampaikan di dalampersidangan;Penggugat adalah pihak yang didukung dan disetujui olen PKPIndonesia dan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindrasebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten HalmaheraTimur Tahun 2015 dan persyaratan pencalonan Penggugattelah terpenuhi;Bahwa Pasangan Calon Dheni Tjan, S.H., M.Si, dan DefliMSen, S.An. telah memenuhi syarat dukungan pencalonanberdasarkan (bukti P4) SK kepengurusan partai pengusung,Partai Gerindra, PKP

Hanura.Bahwa saksi di Partai Hanura menjabat sebagai Ketua DPC Partai HANURAKabupaten Pesisir Selatan lebih kurang 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari2018 sampai dengan sekarang.Bahwa tidak ada kapasitas Terdakwa untuk mengirimkan atau meneruskansurat pengaduan dari istri saksi karena Terdakwa tidak mempunyai jabatan apaapa di partai tersebut.Bahwa surat dari Terdakwa tersebut tidak ditindak lanjuti oleh BadanKehormatan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan karena sifatnya hanyaTembusan.Bahwa saksi

membuat Surat tertanggal09 April 2018 dan dikirimkan ke Ketua DPP Partai HANURA dan ditembuskanke 10 (Sepuluh) tembusan, sudah ada surat masuk dari istri Saksi WELLY yaituSdr.

Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi membuat surat tertanggal 09 Februari2018 yang ditembuskan ke partai tersebut adalah untuk mencarikan solusi danuntuk ditindak lanjuti tetapi di partai tersebut tidak ada di lakukan mediasidengan memanggil saksi dan saksi WELLY, tautau muncul surat dari Terdakwa.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa SABARUDDIN DT. SARIMARAJO PGL.SABAR BIN M.

agar jangan sampalpartai tersebut rusak jadi Terdakwa memohon kepada Ketua Partai untuk meninjaupermasalahan saksi WELLY dengan istrinya.Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan surat tersebut agar ada penyelesaian yangbaik dari partai terkait masalah tersebut.21Bahwa sebelumnya ada permasalahan internal partai Hanura Pusat sehinggaberakibat pengurus DPC makanya terdapat dualisme pimpinan dan selain alasantersebut, Terdakwa juga didesak oleh ranting pengurus partai.Bahwa Terdakwa sempat memanggil saksi

SKEP/333/DPPHANURA/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018 Terdakwa tidak menjabat sebagai apaapa di partai tersebut;Menimbang, bahwa saksi Pgl. YANTI mengirimkan surat tersebut danditembuskan ke internal partai agar laporan tersebut ditindaklanjuti, tetapi pada saatsurat laporan dari saksi Pgl.

Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidaklagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahunterakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotapernah menjadi anggota partai politik;j. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

tidakdisebutkan apa nama partai politiknya.2.

dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah MenjadiAnggota Partai Politik, atas nama Mustafa Gaffar, S.Kel., tertanggal 20Februari 2014 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah MenjadiAnggota Partai Politik, atas nama Sayuti Ibrahim, S.Pd., tertanggal 20Februari 2014 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah MenjadiAnggota Partai Politik, atas nama Ulfa Jamilatul Farida, S.IP.

Harajatang mengikuti rapat DPCPartai Demokrat;Bahwa tidak ada refisi SK Partai Demokrat;Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme refisi SK kalau ada anggota Partai yangmengundurkan diri atau keluar dari Partai;Bahwa Saksi menjabat sebagai pengurus Partai Demokrat sejak 2011 s/d2016;Bahwa selain mengajukan alat bukti suratsurat, Pihak Tergugat padapersidangan tanggal 02 September 2014 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :(1).ASRI TAWANG, tempat/tanggal lahir Palopo, 22 Agustus 1961, jenis kelaminlakilaki

poltik;Bahwa Saksi tidak pernah masuk dalam Partai Politik termasuk Partai Demokrat;Bahwa Saksi tidak tahu ada namanya di SK DPP Partai Demokrat periode 2011s/d 2016;Bahwa Saksi memang tidak pernah menjadi pengurus DPC Partai Demokrat;Bahwa Saksi tidak ikut dalam Pelantikan DPC Partai Demokrat dan tidak pernahdihubungi;Bahwa Saksi benar pernah minta kepada Chairil Anwar untuk minta SuratKeterangan dari Sekretariat Partat Demokrat tahun 2014 waktu Seleksi CalonAnggota KPU:Bahwa Surat Pengunduran

Pembanding/Penggugat : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Diwakili Oleh : Jackson Oktaryo Nababan, S.H
Terbanding/Tergugat I : TIO TJING KAW atau LINDAWATI
Terbanding/Tergugat II : H.PANGONAL HARAHAP, SE, Msi
Terbanding/Tergugat III : AHMAD RINTO GUNARI, Bsc
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Labuhan Batu
Terbanding/Tergugat V : Jhonny Agape Lumbantobing,SH

Hasan Basri sejak Tahun1973 dengan demikian Penggugat telah menguasai tanah objek perkaraselama 47 Tahun sampai dengan sekarang;Bahwa tanah dan bangunan Kantor DPC Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak dijalan Jenderal AnmadYani No.118 Rantauprapat Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan RantauSelatan kabupaten Labuhanbatu adalah milik Partai PDI Perjuangan dantelah tercatat dan terdaftar sebagai aset Partai sejak tahun 1984 ketika itumasih bernama Partai Demokrasi Indonesia

dan sampai dengan sekarangmasih tercatat sebagai aset Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 H.

dilakukanberdasarkan Peraturan dan Ketentuan dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

yang terletak di dijalan Jenderal Anmad Yani No.118Rantauprapat kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau SelatanKabupaten Labuhanbatu adalah milik Partai Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan dan telah tercatat dan terdaftar sebagai aset Partai sejakHalaman 10 dari 46 halaman Perkara Nomor 441/Pdt/2021/PT Mdn10.11.12.tahun 1984 ketika itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia dansampai dengan sekarang masih tercatat sebagai aset Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, yang mempunyai batasbatas sebagai

;Bahwa adapun kronologis / historis tanah terperkara hingga dijadikan Kantor oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Labuhanbatu adalah, sebagai berikut :e Pada mulanya Hasan Basri (ayah Tergugatlll) adalah seorangpolitikus yang memimpin (Sebagai ketua) Partai NasionalIndonesia (PNI) di Kabupaten Labuhanbatu;e Kemudian Pemerintah menciutkan partaipartai yang diIndonesia dari 10 Partai menjadi 3 (tiga) Partai yakni GolonganKarya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

politik ataugabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan WakilPresiden.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yangselanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calonpeserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yangdiusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politikyang telah memenuhi persyaratan.Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telahmemenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR,anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.Gabungan

:Bagian KeempatKetentuan Saat Pendaftaran Bagi Calon Peserta Pemilu YangKepengurusan Partai Politiknya Terjadi PerselisihanPasal 184Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik,kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadiPeserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dancalon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calonanggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusanPartai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusanMahkamah Partai atau nama lain dan

Calon, Partai Politikatau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calonpengganti.Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari PasanganCalon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkandiri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yangmencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.Pasal 237Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calonberhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampaidengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutansuara, Partai Politik atau Gabungan

politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon.

BASRA danCaleg Nomor Urut 3 MARIAM WAHID SH, ke salah satu Caleg DPRDProvinsi Malut partai PDIP Nomor urut an.KUNTU DAUD yang tersangkaIl Eko Syarbin ambil dari setiap TPS di Kec.

PDIP dalam hal ini CalegProvinsl;n Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari salah satu rekanSaksi yang merupakan Caleg pada partai PDIP terjadinya perubahan angkaangka pada Form DA1 karena adanya keterlibatan Saudara KUNTU DAUDCaleg Provinsi Maluku Utara dari partai PDIP Nomor urut 1; Bahwa setahu Saksi, terkait dengan masalah tersebut pihak/korban yangdirugikan yaitu MARTINA TAK selaku Caleg DPRD Provinsi Maluku Utaradari partai PDIP dapil IV Halsel Nomor urut 8;Bahwa saksi tidak mengikuti

PDIP; Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pergeseran perolehan suara padainternal partai PDIP khususnya calon legislatif DPRD Provinsi Malut Dapilsetelah ada komplain dari saksi partai Berkarya pada saat pleno tingkatkabupaten yaitu berupa pergeseran suara yang diperoleh oleh Caleg DPRDHalaman 12 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PNLbhProvinsi Maluku Utara internal partai PDIP, namun saksi tidak mengetahuibagaimana bentuk pergeserannya dan yang lebih mengetahui adalah saksiFAUJAN DAENG ABDULLAH

EKO SYABRIN maumelakukan pergeseran perolehan suara hasil pemilu khususnya CalnLegislatif DPRD Provinsi dalam intemal Partai PDIP; Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara dan bentukpergeseran perolehan suara pada intemal Partai PDIP, saksi hanyamengetahui secara umum pada saat pleno di tingkat Kabupaten dimana adasaksi dari Partai Berkarya yang keberatan tentang adanya perpindahanperolehan suara Calon Legislatif Provinsi Malut khususnya dalam intemalPartai PDIP sehingga dari pihak

EKO SYABRIN bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatanpersetujuan dari internal partai dan dari ketiga Caleg Partai PDIP yakniCaleg Nomor urut 8 A.n. MARTINA TAK, caleg nomor urut 5 A.n. IRAWATIM. BASRA dan Caleg Nomor Urut 3 A.n. MARIAM WAHID SH, untukmemindahkan sebagian hasil perolehan suara mereka kepada salah satuCaleg DPRD Provinsi Malut Partai PDIP Nomor urut 1 A.n. KUNTU DAUD,selanjutnya Terdakwa Il.

PERUBAHANATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAIPOLITIK, Berdarkan* "Pasal 32(1)Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai

Politik kepadaKementerian.Hal 6 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw(4)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.(5)Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ALASAN HUKUM UNTUKMENGGUGATBahwa para penggugat adalah orangorang yang dengan sadar telahmengundurkan diri dari Kepungurusan Partai Amanat Nasional dan DariDPRD Kabupaten Wakatobi Karena Maju dari Partai yang berbeda, untukPilcaleg 20192024, Dengan demikian maka gugatan para penggugat tidakberalasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan.3.

, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgwmahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh masingmasingpartai politik tersebut;Menimbang, bahwa secara hukum guna membuktikan ada atau tidaknyapenyelesaian secara internal dalam menyelesaikan perselisihan dalam perkara iniadalah berdasarkan dokumen berupa berita acara dan/atau putusan darimahkamah partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Amanat Nasional;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan buktiP1 berupa

mengenaiPergantian Antar Waktu terhadap Para Penggugat;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 32 dan Pasal 33UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Majelis Hakim berpendapat secaraformal perselisinan partai politik antara Para Penggugat dengan Para Tergugatbelum dilakukan penyelesaian secara internal sehingga syarat formal yangbersifat imperatif dalam penyelesaian perselisinan partai politik sebagaimanapertimbangan hukum

Seharusnya tidak ditujukan kepada pasangan calon Alfridel Jinu,SHUde Arnold Pisy. 22 222 on ono cnn non ren cnc cne ncn ccc neseBahwa nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alfridel Jinu, SHUde Arnold Pisy, Dukungan Partai Politik : 1.Partai Republikan Nusantara. 2.Partai Buruh. 3. Partai Pelopor. 4. Partai Peduli Rakyat Nasional. 5. PartaiPerjuangan .........HALAMAN 5 dari 58 hal Pkr No. 23/G/2013/PTUN.PLKPerjuangan Indonesia Baru. 6. Partai Kedaulatan. 7.

Partai Bulan Bintang. 8.Partai Nasional Indonesia Marhaenis. 9. Partai Pemuda Indonesia. 10. PartaiSerikat Indonesia. 11. Partai Matahari. 12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama.13. Partai Kasin Demokrasi Indonesia. 14. Partai Bintang Reformasi. 15. PartaiPersatuan Nahdatul Ummah. 16. Partai Karya Peduli Bangsa.

Secara sah dan meyakinkanbahwa para tergugat atau Ketua KPU Kabupaten Gunung Masmenghilangkan/Memanipulasi dalam rekapitulasi Partai Pengusung, dimanadihilangkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai Partai Pengusung yangsah.

Cukup alasan seperti yang dimaksud dalampasal 53, ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasone enn ns Bahwa sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai IndonesiaSejahtera) Nomor : 1989/SK/DPPPIS/042013 Tentang PengangkatanPengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera KabupatenGunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ditandatangani Sekretaris JenderalM.Jaya ButarButar, SH. Dan Ketua Umum H.

een nn Bahwa Keputusan/penetapan yang dilakukan KPU Kabupaten GunungMas tanoa memasukkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dalam Daftar PartaiPengusung Pasangan Alfridel Jinu, SH.

Bahwa disamping itu, PENGGUGAT juga merupakan seseorang yangdiusulkan oleh Partai Golongan Karya Provinsi Lampung dalam prosesPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu untuk menggantikan AnggotaDPRD Provinsi Lampung terpilin dari Partai Golongan Karya periode 20142019 atas nama MIRZALIE,SS,SH,MK.n (TURUT TERGUGAT IV)berdasarkan Surat Nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 Perihal UsulanPemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016

Diusulkan oleh partai politiknya sesual dengan ketentuan peraturanperundang undangan,Hal8 dari 33 hal Put No. 32/Pdt/2017/PT TUK18.h.

Partai Gokar atas nama:2.

Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP38/DPP/GOLKAR/V 2015 tertanggal 15 Juni 2015, dan saat ini bukan lagisebagai anggota Partai Golongan Karya Provinsi Lampung, maka DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung mengajukanusulan pemberhentian dan penggantian antar waktu kepada TERGUGATterhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karyayang bernama MIRZALIE,SS,SH,MK.n (TURUT TERGUGAT IV) untukdigantikan oleh PENGGUGAT melalui Surat Nomor

Bahwa Partai Golongan Karya Provinsi Lampung telah mengusulkanpemberhentian dan pergantian antar waktu TURUT TERGUGAT IVsebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung kepada TERGUGAT, denganHal 15 dari 33 hal Put No. 32/Pdt/2017/PT TJK16mendasar pada fakta hukum mengenai kedudukan TURUT TERGUGATIV yang telah diberhentikan keanggotaanya dari Partai Golongan KaryaProvinsi Lampung, vide Pasal 12 huruf g dan huruf h UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Jo.

(Partai Demokrasi Indonesia) sarang komunis, sertamengharamkan masyarakat Gurabati untuk memilih PDI (PartaiDemokrasi Indonesia) Perjuangan;e Bahwa kalimat kalimat yang disampaikan di depan umum oleh terdakwatersebut menunjukan adanya sikap dan rasa permusuhan,kebencian atauHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2018/PN Sospenghinaan terdakwa terhadap PDI (Partai Demokrasi Indonesia)Perjuangan;e Bahwa PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan termasuk dalamsuatu golongan berdasarkan urutan

Demokrasi Indonesia) Perjuangan sarang komunis danHaram memilin PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan adalah merupakanperkataan yang menunjukkan sikap perasaan permusuhan, kebencian ataupenghinaan terhadap PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan, karena denganmengatakan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan sebagai sarang komunismaka memberikan gambaran bahwa PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuanganadalah sebagai tempat berkumpulnya orangorang yang berideologi komunis,sedangkan

XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PartaiKomunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang DiseluruhWilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia DanLarangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan FahamAtau Ajaran Komunis/MarxismeLeninisme ; 200222Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2018/PN Sosee Menimbang, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)merupakan Partai politik di Indonesia dengan ideologi dan kelompok massa tersendiriyang keberadaannya

diakui berdasarkan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik serta tidak pernah dinyatakan sebagai partai/organisasi terlarang bahkancalon presiden yang diusungnya terpilin menjadi Presiden RI periode 20142019sehingga dengan demikian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilikikedudukan dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan UndangUndangNo. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor: 412/KPTS/KPU/tahun 2014 Tentang Penetapan Partai

sebagaimana nota pembelaannya tersebut sangat tidakHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2018/PN Sosberdasar karena bagaimana mungkin hanya karena sebuah buku yang ditulisoleh salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan yangberjudul Aku bangga jadi Anak PKI kemudian Terdakwa menggeneralisirbahwa didalam partai tersebut berkumpul orangorang yang memiliki pahamkomunis, padahal partai tersebut memiliki begitu banyak kader yang berjumlahjutaan orang, apalagi Terdakwa sebagaimana

2013 kantor DPC Partai Gerindra Kab.

bantuanyang diterima oleh Partai Gerindra yang dimotori' oleh saksiJulius dan sdr.

saksi yang membawa dan Terdakwaselaku Ketua Partai mengetahui hal tersebut; Bahwa, saksi memegang buku Tabungan Partai Gerindra sejak tahun 2012;Bahwa, saksi memegang buku tabungan karena kebiasaan dari pengurussebelumnya dan hal ini tidak diatur dalam AD/ART Partai Gerindra; Bahwa, Partai Gerindra membuka rekening di Bank Jateng hanya untuk menerimadana bantuan dari Pemda Kabupaten Pekalongan; Bahwa, dana bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan partai semisal rapatrapatdan pembelian ATK; Bahwa

Rokhmat sebagai karyawan yang bekerja di Partai Gerindra sebagaioperator komputer; Bahwa, setiap tahun Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan mendapatkan danabantuan dari Pemda Kabupaten Pekalongan setiap tahunnya dan dana bantuantersebut diterimakan oleh partai pada akhir tahun yang diterimakan melaluirekening masingmasing partai di Bank Jateng; Bahwa, pada bulan Nopember 2013 DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalonganmenerima dana bantuan tersebut dan dilakukan penarikan terhadap dana bantuantersebut

Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan dilakukan scan tandatangan Saksi Slamet Rochmanto sebagai Sekretaris Partai DPC. Partai GerindraKabupaten Pekalongan sebagaimana ketentuan dalam internal perbankan, dalamhal ini Bank Jateng dimana DPC.

Eny KusriniLawan:KETUA DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO,dkkDan:KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) KAB. PROBOLINGGO,dkk

1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8. 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera). 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera). 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).

1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus : 0749842276. 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP 70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.Dikembalikan kepada Terdakwa; 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

KeadilanSejahtera).Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr1 (satu) bendel Model K4PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai KeadilanSejahtera).1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanyePeriode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus :0749842276.1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten

KeadilanSejahtera).1 (satu) bendel Model K4PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai KeadilanSejahtera).1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanyePeriode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus :0749842276.1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/KotaGHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersamasama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkanPasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab ataspelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN PwrMenimbang, bahwa Pelaksana pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kotaterdiri atas :a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;Juru Kampanye;orang seorang;

KeadilanSejahtera).e 1 (satu) bendel Model K4PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai KeadilanSejahtera).e 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanyeHalaman 62 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN PwrPeriode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus :0749842276.e 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7PARPOL (PARTAI KEADILANSEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD

Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi: Dalam hal Partai Politik atauGabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRDpada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupatimaka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memilikikursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah kursi;Bahwa penerapan Pasal 39 ayat (2) yang mengatur persyaratanmengusulkan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik danGabungan Partai Politik Pengusung tidak

Putusan Nomor 12 P/HUM/2020hanya mengatur kKewenangan pengusulannya melalui Partai Politikatau Gabungan Partai Politik Pengusung.

Karena Partai NasDem hanya memiliki 1kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, dulunya memiliki 3 kursi saatkoalisi partai pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkadadilaksanakan, maka posisi Partai Nasdem tidak lagi menjadi bagiandari koalisi, bahkan tidak diberikan hak untuk mengusulkan namacalon wakil bupati:8.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2020Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanismeoleh DPRD Provinsi atau DPRD Kahupaten/Kota berdasarkan usulan daripartai politik atau gabungan partai politik pengusung;d) Bahwa Partai Politik Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Periode 201 /72022 adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasionalDemokrat (Nasdem) dan Partai Hanura, sementara hasil pemilihan umumtahun 2019 perolehan kursi Partai Golkar sebanyak 7 kursi, PANsebanyak 3

kursi, Partai Nasdem 1 kursi dan partai Hanura tidakmemperoleh kursi di DPRD;e) Bahwa partai pengusung sebagaimana pada poin (d) di atas berhak untukmengusulkan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 20172022:Bahwa terkait dengan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi, partaipengusung telah menyampaikan usulan kepada Panitia Pemilihan WakilBupati Bekasi sehagai berikut:a.Surat DPP Partai Golkar Nomor R795/GOLKAR/VII/2019 tanggal 19Juli 2019 perihal Persetujuan Calon Pengganti Antar Waktu

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai PolitikHalaman 15dari 82 Putusan No. 18/G/PILKADA/2015/PTTUNMDNdari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikanpersetujuan untuk 1 (satu) Calon yang sama.Bahwa dalam kenyataannya tidak ada kesepakatan perdamaian antara 2 (dua)pengurus Partai Golkar yang masingmasing merasa dirinya sebagai pengurus PartaiGolkar yang sah, dimana 2 (dua) Paslon dari Partai Golkar tersebut bukanlah hasilperdamaian dari 2 (dua) pengurus Partai

Golkar yang bertikait tersebut, melainkanhasil Putusan PTTUN dan Putusan PANWASLIH.(7erlampir copy Surat, Bukti V1)2 Partai Politik, dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 jugamengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai

PALBET SIBORO HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan PutusanPANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor: 03/PS/PWSL.HBH.02.13/X1/2015)5. HARRY MARBUN MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkanPutusan PT. TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/ PT.

Urut 5 Yang Diusung Partai Golkar",dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 juga mengutipPasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politiklainnya(Zerlampir copy Surat, Bukti VII)SuratKeberatandariPasanganCalon

tersebut dikirimkan ke KPU (Komisi PemilihanUmum) RI, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) RI, Kejaksaan Agung RI danKAPOLRI, dimana dalam surat tersebut DPRD Humbang Hasundutan menyatakanbahwa :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidakdapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya(Zerlampir copy Surat, Bukti IX)Bahwa di samping itu pula) TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan

TPIBahwa setelah kami teliti secara seksama ternyata gugatan Penggugattermasuk perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 UndangUndang Nomor : 02 Tahun 2011, dimana dalam ketentuantersebut penyelesaian terhadap perselisihan partai diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar (AD)dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golongan Karya yang dalamhal ini dilakukan suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik

adalahmerupakan Urusan Rumah Tangga Partai Golkar karena Putusan yangdiambil oleh Partai Golkar adalah merupakan wewenang sepenuhnya dariPartai Golkar Itu sendiri, dan hal ini adalah wajar dan lumrah mengenai rotasimaupun pergantian dari setiap perwakilan Partai Golkar yang ada diParlemen, hal ini telah membuktikan dan menunjukkan bahwa Penggugatselaku Kader Partai Golkar sudah tidak patuh dan tidak tunduk terhadapkeputusan yang telah diambil oleh Partai Golkar, dan terhadap hal ini telahdiajukan

menimbulnya keresahan dikalangan Kader/Anggota Partai Golkarserta dapat merugikan Partai Golkar secara permanen di ProvinsiKepulauan Riau khususnya dan Nasional pada umumnya;Bahwa oleh karena itu terbitnya seluruh Surat Keputusan Partai Golkar yangberkenaan dengan Penggugat (Sdr.

TPI12.adalah menyangkut konflik Internal Partai Golkar, sehinggapenyelesaiannya dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik (MahkamahPartai Golkar) sebagimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2)UndangUndang Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, oleh karenahingga saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan keMahkamah Partai Golkar (Mahkamah Partai Politik) atas usulan PergantianAntar Waktu (PAW) dimaksud dengan demikian menyebabkan gugatanPenggugat Premature atau dengan

marwah dan martabat Partai Golkar, perlu diberikan sanksiyang tegas berupa pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkarterhadap tindakan yang dilakukan oleh Penggugat (Sdr.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Peloporsebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, anggota DPRD Propinsidan DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Pelopor akan dicalonkankembali oleh Partai NASDEM pada daerah pemilihan yang samadalam Pemilu 2014 atas rekomendasi dari DPP Partai PELOPOR, danbahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari DPPPartai Pelopor yang dimaksud, yaitu Surat Nomor : 33/SekDPP/PP/IV13, tanggal 3 April 2013, sehingga dan diajukan sebagai salahseorang calon anggota

DPRD kabupaten Bima dalam Pemilu tahun2014 oleh Partai NASDEM tingkat Kabupaten Bima;Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota DPR danDPRD yang masih menjabat yang berasal dari partai politik yang tidak lolosmenjadi peserta pemilu tahun 2014 dan dicalonkan oleh partai politik lain adalahmengisi dan menandatanggan form MODEL BB5 yang dikeluarkan olehinstitust penyelenggara pemilu yang pada pokoknya berisi pernyataanmengundurkan diri dari partai politik asal ( partai pengusung

Politik;2) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PELOPOR Nomor 08/SKDPP/PP/012013, tanggal 21 Januari 2013, Tentang Kelanjutan perjuanganpengurus, kader serta anggota Partai Pelopor pada Pemilu pada tahun 2014;3) Surat Keterangan DPP Partai Pelopor Nomor: 33/SekDPP/PP/IV13, Tanggal 3April 2013, yang menyatakan bahwa atas nama Ir.Ahmad diberi kesempatanuntuk tetap menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima sampai akhir masajabatannya;4) Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai PELOPOR Nusa

Pertimbangan TERGUGAT ini mengandung ketidakbenaran, karenaPenggugat tidak pernah mengundurkan diri dari Partai PELOPOR, kecualimenandatangani form MODEL BB5 yang sematamata dimaksudkan untukmemenuhi salah satu syarat administrasi sebagai calon anggota DPRD yangdiajukan oleh partai NASDEM.

Selain itu pertimbanganini tidak konsisten atau bertentangan dengan surat permohonan PAW daripimpinan daerah Partai Pelopor Nusa Tenggara Barat Nomor 100/PELOPORNTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang menjadi dasarnya. Dalam Surat DewanPimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut disebutkanbahwa yang menjadi alasan pokok permohonan PAW Penggugat adalah karenaPenggugat dipecat dari Partai PELOPOR.

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. IR. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., III. PIMPINAN FRAKSI PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI (FPPP DPR-RI)., IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI ACEH., V. H. BOYAMIN., VI.

PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI JAMBI DAN H. MOHAMAD ARIS, SH;

pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian ;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari ;(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam

(Termohon Kasasi in casu)menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuanketentuandalam Undangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.Undangundang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik).

Olehkarena Penjelasan Pasal 31 ayat (5) UU Partai Politik tidak memberikanpenjelasan mengenai maksud sifat final dan mengikat dalam putusanmahkamah partai, maka perlu dilakukan penafsiran untuk melihatmaksud pembuat UU Partai Politik dengan menggunakan penafsiranhistoris (wets historisch), yaitu melihat sejarah pembahasan terbentuknyaUU Partai Politik di DPR RI, khususnya yang terkait dengan mahkamahpartai dan putusannya.Bahwa sejarah pembahasan UU Partai Politik (khususnya mengenaimahkamah partai

Putusan Nomor 504 K/TUN/2015Bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga mengajukan surat Nomor557/VIl/DeplitLaw/GDP/DD/15 tanggal 6 Juli 2015 tentang Daftar AlatBukti Tambahan Terbanding Kedua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 7 Juli 2015;19.Bahwa dalam Risalah Panja UU Partai Politik tersebut, dapatlah diketahuimaksud pembuat UU Partai Politik mengenai mahkamah partai danputusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat, yaitu putusanmahkamah partai harus diterima dan telah

Putusan Nomor 504 K/TUN/2015UU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo dikaitkandengan penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi berupapengesahan kepengurusan partai politik setelah dikeluarkannya putusanmahkamah partai.27.Lebih lanjut, selain telah salah atau keliru dalam menerapkan ketentuanUU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo, MajelisHakim Banding malah memfokuskan atau hanya memperhatikanketentuan hukum pada Pasal 23 UU Partai Politik.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hanura, yang berkedudukan di JI. TanjungKarang No 7 Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut PEMBANDING,semula TERGUGAT Il;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Jin. siswa Sofifi Kota TidoreKepulauan, selanjutnya disebut PEMBANDING, semula TERGUGAT III;4.

/HB/IX/2016tanggal 13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barattertanggal 3 Oktober 2014;Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danHalaman 3 dari 10 halaman putusan No. 19/PDT/2017/PT TTEPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidakmempunyai kekuatan hukum;9.

Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik ;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan; dan atauoma ee hyKeberatan ternadap keputusan partai politik;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011menyatakan Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Menimbang, bahwa

32 tidaktercapai, penyelesaian perselesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai Politikdiberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik : apabila melanggar AD danART; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART sedangayat (3) Dalam hal anggota

Terbanding sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat pokok gugatan Penggugat/Terbanding masuk kedalamranah sengketa partai politik;Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat /Terbanding dalam perkara aquo masuk kedalam ranah sengketa partai politik,maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011yakni mengenai Penyelesaian Parpol diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana

TPS 069 Kelurahan Rorotan, perolehan suara Partai Demokratdalam salinan C1 terdapat 50 suara dalam DAA1 hanya 8 suara.d.TPS 055 Kelurahan Sukapura dalam salinan C1 suara sah 160,tertulis 159. e: TPS 156 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara Partai Demokratdalam salinan C1 terdapat 70 suara dalam DAA1 hanya 6 suara.f.TPS 054 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara Partai Demokrat dalam salinan C1 terdapat 24 suara dalam DAA1 hanya 4 suara.g.TPS 076 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara Partai Demokrat dalam

suatukendala yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentangadanya dugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suaradi Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Cilincing JakartaUtara.

Demokrat Nomor urut 1 dan juga dariPartai Gerindra yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitutentang adanya dugaan penggelembungan dan perubahanhasilperolehan suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah KecCilincing Jakarta Utara.

Demokrat dan Partai Gerindra setelah DAA1 selesai dibuat,yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentang adanyadugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suara di PartaiDemokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Cilincing Jakarta Utara.

Formulir DAA1 telah ditanda tangani oleh saksi dari PartaiDemokrat maupun saksi dari Partai Gerindra.