Ditemukan 2230 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-06-2009 — Upload : 15-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1719 K/PDT/2005
Tanggal 5 Juni 2009 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Cabang Cirebon, DK VS H. IING SODIKIN, Direktur PT. IRAGA SHAKTI SEJAHTERA dan Direktur CV. IRAGA SHAKTI
3718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • milyar rupiah).Bahwa Majelis Hakim a quo sama sekali tidak mempertimbangkan akibatdari segala perbuatan dan tindakan serta perilaku dari Termohon Kasasiterhadap Negara dhi Pemohon Kasasi dengan segala pelecehannyadalam bentuk ingkar janji, dan apakah seseorang yang dalamperbuatannya telah menunjukkan ingkar janji terhadap janji dancomitmentnya dan sama sekali tidak memiliki itikad tidak baik untukmenyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Negara bukankah perbuatanitu. merupakan pembunuhan karakter (self
Register : 29-08-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 386/Pdt.G/2014/PN.Bks.
Tanggal 11 Maret 2015 — URSULA RINI DEWANTI sebagai Penggugat Melawan NOVANTO EDI SAKTI sebagai Tergugat
235309
  • berkalikali(5 kali) mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang sama (lakilaki),maka anak perempuan tersebut apalagi anak bungsu pasti akanmendapatkan perlakuan yang overprotection dan sangat dimanja,apalagi anak tersebut mempunyai kelainan bawaan, sehingga tidakseorangpun akan dibiarkan menyakitinya.Sehingga dalam perkembangan jiwa sang anak bungsu perempuan ituakan menjadi terhambat, anak akan hanya merasa nyaman di dalamlingkungan keluarganya saja dan berkepribadian antisosial, tidakmempunyai self
Putus : 04-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 212/Pid.B/2012/PN.PWK
Tanggal 4 Desember 2012 — BENNY SETIAWAN
748191
  • Indonesia, orang pribadiyang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yangtidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yangdapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidakdari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di Indonesia.e Bahwa benar sistem pemungutan pajak yang berlaku diIndonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampaisaat ini adalah sistem Self
    Dalamkaitannya dengan sistem Self Assessment, sesuai denganPasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bahwa setiap Wajib Pajakwajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakanhuruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, danPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 53 dari 116menadatangani serta menyampaikannya ke kantorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak
Register : 10-07-2017 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 4/PDT.G/2016/PN SKB
Tanggal 27 Oktober 2016 —
256
  • Bank DanamonIndonesia, Tok, Self Employed Mass Market RCH 02 Bandung; Nomor surat permohonan B.1958 A.ALURCH02/01/2015 tanggal5 Januari 2015; Jenis lelang : eksekusi Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) nomor 4 tahun 1996; Nama pejabat penjual: Muhammad Rizal Rangga.
Register : 16-05-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Kis
Tanggal 20 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
219
  • Self Financing : Rp. 42.000.000,00,. Pembiayaan diangsur : Rp. 123.874.361,87,7 Pembiayaan Bank : Rp. 98.000.000,00,. Angsuran/ bulan >Rp. 2.580.715,67,7 Denda Keterlambatan : 0,00069 x Angsuran x Jumlah Hari19.9. Dari skema di atas dapat diketahui bahwa Pihak Bank Syariah Mandirimenilai harga mobil tersebut sebesar Rp. 140.000.000,00,.
Register : 11-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
1.TONY HARSONO
2.TAMIN SUKARDI
3.ANWAR SUSANTO
4.JAMES TANTONO
5.GANI
6.TEDY SUTRISNO
7.HERMANTO SUMARTA
8.ENDANG TANDIONO
9.SENAJAN
10.HASTOMO TANADY
11.SWARNO THANUR
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS ANDALAN NUSA
2.RACHMADY TANADY
3.TANSRI CHANDRA
4.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I
Turut Tergugat:
1.BANK BCA KCU MEDAN
2.Kantor Pusat BANK MESTIKA DHARMA
3.Kantor Cabang BANK UOB
4.Kantor Cabang BANK MANDIRI
5.Kantor Cabang PEMUDA MEDAN BANK ARTHA GRAHA
6.Kantor CIMB Niaga
7.Kantor MAYBANK
8.Kantor Bank BTN
9.Kantor City Bank
10.Kantor Bank Permata
11.Kantor Bank HSBC
12.Kantor Panin Bank
18158
  • Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment, yangartinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri Kkewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.4. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
    dibayarbertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggalditerbitkan.Oleh karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukanberdasarkan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan tersebutdi atas, Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat tidakmelunasi tunggakan pajaknya tersebut, Tergugat IV melakukan upayapenagihan pajak dengan melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaanPenanggung Pajak Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat yang tersimpan pada bank.Sistem self
    Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam dalil sebelumnya, sistemperpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.Halaman 77 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn.. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2121/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — PT. TUJUAN UTAMA (diwakili oleh DICSON LIUSDYANTO)
528221
  • Pada saatmenyerahkan dokumen pada prinsipnya dokumen tersebut harusbenar, declare.Bahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa iniharus men declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwabenar apa yang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai denganbarang yang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidakbenar maka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksiyaitu sanksi administrative
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
241489
  • DalamOpening disebutkan pada tanggal 30 November 2004, Syakirmengirim email kepada Direktur B Innospec yang menyebutkan:"we have informally mention to Mr SRS Suroso about the forthcoming shipment totally 450MT and the pi ice at US$ 11,00/KTT.SRS seems agree and he mention to us that he wants the fee %500/mt for him self.
    SRS to becovered by the generous offer made by Executive D to WillySebastian in our meeting of 11 October. hope...it will helpneconsiderably in our attempts to secure a further order this yea".Bahwa dalam Opening disebutkan pada tanggal 8 Februari 2005,Syakir mengirimkan email kepada Direktur B dari Innospec yangmeminta Innospec untuk membayar bagian PEMOHON sebesar US$300.000 yang menyebutkan:"About money... saw my self Willy has opened an account for Mr.SRS and this morning he called Willy to request
Putus : 02-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1561 K/Pid. Sus/2011
Tanggal 2 April 2013 — Drs. DANIEL ANDREAS BANUNAEK, MA.
5430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP a quo beban pembuktian tersebut adapada Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan diajukan dan didengarnyaketerangan Saksi Mahkota dimana keterangannya satu sama lain salingberbeda sehingga dalam perkara ini telah membuktikan Jaksa PenuntutUmum tidak cukup bukti, dan lebih ironisnya dengan menghadirkanSaksi Mahkota sehingga terkesan Jaksa Penuntut Umum raguragu dalammembuktikan kesalahan Terdakwa ;Penggunaan Saksi Mahkota dalam hal ini bertentangan dan melanggarasas non self
Register : 10-07-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SUMEDANG Nomor 161/Pid.B/2014/PN.Smd
Tanggal 27 Nopember 2014 — Ulfa Thazkya Kanosa binti Zulfa Kanosa
21096
  • melakukan konseling dan ataupemeriksaan terhadap kejiwaan terhadap seorang Perempuan yangbernama Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA di tempat saksi praktik Padahari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 dan hari minggu tanggal 10 Februari2013 sekitar jam 10.00 WIB dan hasil sementara konseling tersebutbahwa Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA mempunyai potensi intelektualHalaman 36 dari 51 Putusan No. 161/Pid.Sus/2014/PN.Smdyang baik dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sertamemiliki halhal yang harus meningkatkan self
Register : 13-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN DEMAK Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Dmk
Tanggal 24 Juli 2019 — pidana -SUMARTO, S.Pd Bin H. MASHURI (Alm)
427292
  • JULIANI CITRA INDAH FEBRIAN, DINDAFITRI NURLAILA, MUHAMMAD HERI SETYAWAN, MUHAMMAD HAQINNAZILI, UNIK KHOTIMAH, AGUS SUSILO, dan bahkan membenarkanketerangan SaksiSaksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang manaketerangan mereka dirasa Terdakwa menguntungkan bagi Terdakwa serta padaPage 39 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmksaat penyampaian keterangan Terdakwa, Terdakwa masih bersikap tidakpernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI;Menimbang, bahwa sebagaimana asas non self
Register : 08-01-2018 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/P/FP/2018/PTUN-JKT
Tanggal 1 Februari 2018 — HADI PRAKOSA : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANAH ABANG TIGA JAKARTA
385311
  • Bahwa pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) menerapkansistem self assessment, yaitu memberikan kepercayaan kepada WajibPajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkansendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan;6.
Register : 09-11-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 27/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 20 Desember 2017 — ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP
5139
  • proses identifikasi masalah, analisis, danevaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesionalberdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kKebenaran, kecermatan,kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;Bahwa pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara perludilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, karena dalampemeriksaan investigatif harus selalu berpegang pada prinsip atau azaspresumption of innocence, non self
Register : 06-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 22-09-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 235-K/PM.III-19/AD/XI/2020
Tanggal 15 Desember 2020 — Oditur:
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Zulfadli
5119
  • Yahya dalam bukunyamenyatakan Terdakwa berhak untuk memberikanketerangan yang dianggap paling menguntungkanbaginya yang biasa disebut Self Incrimination.b) Bahwa dipersidangan terungkap fakta Saksi2dan Saksi3 telah mengakui memakai SabusabuNarkotika golongan bersama dengan Terdakwaselama kurang lebin 20 (dua puluh) menit dari jam20.45 Wit s/d 21.20 Wit dan dari Berkas Berita Acarapemeriksaan Saksi2 dan Saksi3 telah disumpahsebelum memberikan keterangan dipenyidik POM.Dari 2 (dua) hal tersebut diatas
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — PT. AMERO MITRA FILM vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
98162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa argumentasisebagaimana telah disebutkan di atas dapatdirangkum dalam bagan berikut ini: Bagan 6Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding: Self Assessment Official: Pungutan Pungutan: (Customs (Customs: Duties) :: > Penetapan ++!
Register : 12-03-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg
Tanggal 3 Juli 2019 — SURYA SOEDHARMA Bin LIE TJEK JAUW
21860
  • ldentitasPerusahaan, Nomor Invoice, tanggal, Judul Invoice, tanda tangan Supplier,Cap Perusahaan.Bahwa fungsi invoice adalah Sebagai dasar penghitungan bea masukInvoice diterbitkan sesuai kesepakatanInvoice bisa berubah sesuai kesepakatan terhadap keadaan tertentu sepertiadanya salah barang, salah kualitas barang, kuantitas barang.Nilai pabean sesuai harga transaksi yang sebenarnya atau seharusnyadibayar.Bahwa kualitas barang di invoice tidak bisa dirubahBahwa perhitungan bea masuk menggunakan prinsip Self
    Sistempembayaran Bea masuk impor adalah Self Assesment yaitu importermengisi sendiri dan membayar sendiri sesuai dengan system elektronikpelayanan pabean. Bahwabesarnya pungutan pabean tergantung pada besarnya transaksi danditaginkan dalam bentuk Billing yang harus dibayar oleh importer sebelumdilakukan pengeluaran barang dari pelabuhan.
    melakukan pembayaran lunas, dan oleh karenanya menjadikan tidak adakesalahan lagi pada diri Terdakw,untuk itu Demi hukum terdakwa harusdibebaskan.Menimbang, terhadap persoalan tersebut Majelis dipertimbangkan sebagaiberikut:Halaman 144 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg Bahwa pada prinsipnya ketentuan kepabeanan telah memberi berbagaifasilitas dan kKemudahan bagi pengguna jasa kepabeanan (termasuk importir)diantaranya memberi kemudahan bagi importir untuk menghitung sendiri nilaipungut Pabean (self
Register : 29-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana ACHMAJI SIGIT PRASETYO Bin SUMPENO
217153
  • Putusan No.150/Pid.B/2016/PN SmnSesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT)adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaorkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ataubukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan Self Assessment dijelaskan bahwa SPTadalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaankewajiban pajaknya.
    Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPTadalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh WajibPajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dimana tempat Wajib Pajakterdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip Self AssessmentSelf Assessment itu. sendiri dimaksudkan bahwa hak untukmendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung,memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajibanperpajakan sepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkanUndangUndang.Undangundang Nomor 8 tahun 1983 tentang
    Dalamkaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan SPT adalahsarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajibanpajaknya.
    Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semuainformasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepadaDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment.Undangundang Nomor 8 Jahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009merupakan salah satu dasar hukumpajak tidak langsung yang berlakudi Indonesia.
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 September 2017 — RIKA FATRISIA, SE,AK Binti DODDY EFMAN.
12334
  • Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidakmemiliki self financing atau fresh money dalam bentuk apapun sebagaisalah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b. Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh Terdakwa RIKAFATRISIA,SE.
    Sehingga dengan kondisitersebut para debitur tidak memiliki self financing atau freshmoney dalam bentuk apapun sebagai salah satu syaratpemberian fasilitas kredit.b. Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh TerdakwaRIKA FATRISIA, SE.
    verifikasipenghasilan dan investigasi, verifikasi agunan, mengecek IDIBI calonDebitur, jika hasil pengecekan tidak memenuhi persyaratan BJB ConsumerMortgage, ajukan surat penolakan kepada Pimpinan KCP untukditandatangani dan dikirimkan oleh staf administrasi, untuk BJB ConsumerMortgage tujuan take over, memastikan dan ditindak lanjuti dengan memintabukti jumlah kredit yang akan diambil alih di Bank asal, untuk BJBConsumer Mortgage tujuan membangun rumah tinggal, dipastikan calonDebitur telah memiliki Self
    Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh Terdakwa RIKA FATRISIA,SE, Ak Binti DODDY EFMAN tidak memiliki validitas yang dapatdipertanggungjawabkan, dimana teknis penilaian repayment capacity yangdilakukan adalah sebagai berikut : Tidak dilakukan pengujian kembali terhadap Informasi pendapatan yangdiperoleh dari hasil kunjungan kepada
    Sehinggadengan kondisi tersebut para debitur tidakmemiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satusyarat pemberian fasilitas kredit.a.
Register : 13-08-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2014 — Drs. ERRY ASYARI Bin ASMY MAKKA
8912
  • menajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkankantor cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan Self
    secaraoptimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantor cabangdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsisecara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:a Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.b Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.c Memastikan pelaksanaan Self
    secaraoptimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantor cabangdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan Self
Register : 01-04-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 63/PID.SUS.A/2014/PN.TBH
Tanggal 5 Mei 2014 — PIDANA - MICHAEL JONSON PURBA Als MIKA Bin JONAMAN PURBA
23322
  • Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalildalilyang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwadalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangterdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya dimuka persidangan, maka hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah hal yang wajardilakukan oleh terdakwa sehingga pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan ;Menimbang