Ditemukan 2114 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whidi wich winch
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED;
93 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding, meskipun didalam ketentuanperpajakan domestik mengatur ketentuan besarnya biaya administrasiyang diperbolehkan sebagai biaya untuk suatu BUT, Pemeriksaseharusnya tetap mengacu kepada perjanjian penghindaran pajakberganda (P3B) antara Indonesia dengan Thailand yang bersifat lexspecialist,bahwa di dalam P3B antara Indonesia dan Thailand Pasal 7 ayat (3)diatur sebagai berikut:"In determination of the profits of a permanent establishment, there shallbe allowed as deductions expenses which
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-11-2014 — Putus : 12-02-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 288/Pid.Sus/2014/PN Pbu
Tanggal 12 Februari 2017 — M. TAUFIK RAHMAN Als. MAMAN Bin SALMAN.
47 — 9
  • It is this condition between conditioningHalaman 7 dari 40 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2014/PN Pbufacts and conditioned legal consequences which is expressed in the statementabout responsibility.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 31-10-2011 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 31 Oktober 2011 — WEN KEN DRUG CO., (PTE) LTD, vs TJIO BUDI YUWONO/BUDI YUWONO dk
298 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • may be transliterated asXI NIU and translated into English as Rhinoceros; Di New Zealand;Certified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner ofPatents, Trade Marks and Designs Ministry of Economic DevelopmentIntellectual Property Office of New Zealand dengan Nomor 718394,tanggal 13 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono(Penggugat) untuk Kelas Barang 05 dan 32, dengan merek the applicantadvises that the transliteration of the Chinese characters in the mark is XINIU, which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1766/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YahyaHarahap SH, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 830);Bahwa dalam Yurisprudensi, putusan yang diambil mengandungpertimbangan yang mendasar yaitu ratio decidendi atau basic reason,berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (theprinciple of law which the decision is based), dan putusan yangdijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembanganhukum (law development), sehingga pada hakekatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA;
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata,Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Penerbit Sinar Grafika, hal. 830).Bahwa dalam Yurisprudensi, putusan yang diambil mengandung pertimbanganyang mendasar yaitu ratio decidendi atau basic reason, berupa prinsip hukumyang dijadikan dasar putusan yang diambil (the principle of law which thedecision is based), dan putusan yang dijatunkan merupakan kasus yangberhubungan dengan perkembangan hukum (law development), sehingga padahakekatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-03-2010 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737K/PDT/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk vs. PT. LAGUNA ALAMABADI ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
81 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nepotisme.Adapun nuansa KKN ini dalam konteks sistem peradilan juga dikenaldengan korupsi dalam sistem peradilan (judicial corruption) dan tidakmengembangkan sikap yang dikenal dengan istilah judicial discretion yangmenyatakan :Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles oflaw, of firm courage combined with the calmness of cool mind, free frompartiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice not move by anykind of influence save alone the overwhelming passion to do that which
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 27-07-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 385/PDT.G/2017PN.JKT.PST
Tanggal 20 Maret 2018 — KUI LIM X PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA,Cs
436 — 423
  • Fitri Indah Pratiwi sebagaimana diuraikandalam polis sesuai ketentuan Important Procedure In TheEvent Of Loss Or Damage For Which Underwriters May BeLiable Liability Of Carriers, Bailees Or Other Third Party yangberbunyi : it is duty of the Insured and their Agents, in allcases, to take such measures as may be reasonable forpurpose averting or minimising a loss and to ensure that allrights againts Carrier, Bailees or other third parties are properlypreserved and exercised.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — INDRAMONO
94 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 100 K/Pid.Sus/2015Skill, experience training, or education sufficient to qualify him as anexpert on the subjek to which his testimony relates.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
163 — 460 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Incidently, in such cases, the factual Circumstance ofeach individual case are of crucial importance, which make itdifficult to provide more precise description;e (the meaning of) the term "beneficial owner" ininternational tax lawis strongly determined by factual circumstances. It is thereforenot possible to give further meaning to this term in generalmanner.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 27-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — PT TIMAS SUPLINDO, VS 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),, DK
469 — 2061 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1238 B/Pdt.SusArbt/20178.10.Pasal 37.3 (a) kontrak mengatur sebagai berikut:Any dispute which cannot be settled amicably by the Company and theContractor within thirty (30) days of the reference to the Managing Director of theCompany and the Contractor under clause 37.2 (c), such dispute shall be finallysettled by three (3) arbitrators appointed in accordance with the Rules ofArbitration of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
733 — 1092 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Incidently,in such cases, the factual circumstance of each individual case areof crucial importance, which make 1t difficult to provide moreprecise description;e (the meaning of) the term "Beneficial Owner" in international taxlaw is strongly determined by factual circumstances. It is thereforenot possible to give further meaning to this term in a generalmanner.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/Pid/2016
Tanggal 31 Januari 2017 — YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA
282 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Beranjak dari pemikiran Bentham inilah dapat dipahamibahwa pemidanaan dalam sistem peradilan pidana dewasa ini melibatkankorban dan pelaku dalam pengambilan putusan sehingga sanksi yangdijatunkan kepada pelaku juga memperhatikan kehidupannya di masamendatang.Hak untuk Hidup sebagai Hak yang Paling Fundamental.Hak asasi manusia (HAM) menurut salah seorang mantan anggotaKomisi HAM PBB, Fan Matersonsa, "..could be generally defined as those rightswhich are inherent in our nature and without which cannot
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-09-2010 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 412/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Desember 2011 — YENNY KARTIKA >< ITOCHU CORPORATION, dkk
142 — 60
  • Allrights which could arise from the use of the Trademark shall onlybenefit to FiorucciTerjemahan bebasnya:Sementara itu, dan untuk masa sejak ditandatanganinya perjanjiansaat ini sampai dengan hari pendaftaran Merek, Pembeli telah setujuuntuk bertanggungjawab terhadap penggunaannya dengan resikofinansial dan hukum dan merupakan tanggap jawab mutlaknya.Seluruh hak yang dapat timbul akibat penggunaan Merek hanya demikeuntungan Fiorucci*3.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-08-2014 — Putus : 09-04-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 212/PDT.G/2014/PN SGR
Tanggal 9 April 2014 — * Perdata - PENGGUGAT KETUT NETRA - TERGUGAT I GUSTI MADE LUDRA
106 — 36
  • (Lihat L.B.Curzon, LandLaw, Seventh edition, Pearson Education Ltd, Great Britain,1999, h. 89. dikatakan Property is the highest right a man have to anything; a right over a determinate thing, either a tract of land or chattel ; anexclusive right to control an economic good; an aggregate of rightsguaranteed and protected by the government; everything which is thesubject of ownership; a social institution whereby people regulate theacquisitionand use of the resources of our environment according to
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
204 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Final settlement for any delivery ofConcentrates shall be made by the owing party to the otherparty on the third Business Day after presentation of the finalinvoice which shall be prepared by Seller promptly after all datanecessary to determine the final settlement is available andHalaman 124 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/2017presented to Buyer.
    From each sample lot of Concentrates Buyer10.4shall prepare a sample which shall be divided into at least five(5) sealed sample splits for purposes of copper, gold and silverassays.
    Buyer shall havethe right, exercisable by notice in writing given not later thansixty (60) days after the completion of sampling in accordancewith Article 10, to exchange assays with Seller for any one ormore of the impurities which have been subject to penalties,pursuant to paragraph 8.5. From the composite sample held bySeller and Buyer, each party, at its own expense, shall assayeach of the designated impurities.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
4865 — 10622
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasJaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
    Due process of law padadasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsuryang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa iamerupakan ...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry,and renders judgement only after trial... Pada dasarnya yang menjadi titik sentraladalah perlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitrary action of thegoverment.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 25-11-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT. HALLIBURTON INDONESIA Melawan DICKY CONSTANTIJN ADI
168 — 44
  • Hal ini dapat dilihat dalam versi bahasa Inggrisnya yang berbunyidemikian :Any worker who deliberately committing acts which causeDAMAGE or MATERIAL LOSS to companys property and /orthe property of the Companys client shall be asked by thecompany to compensate the damage or the company mayterminate the employement of such WorkerTerjemahan bebas menurut googlee damage = kerusakan;e Material loss = kerugian material;e Property = milik;e Material = bahan yang dipakai untuk membuat barang lain;barang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Februari 2012 —
152 — 90
  • Selain itu pada Pasal 8 Principle Agreement tentangEvent of Default diatur sebagai berikut:In the event that Parazelsus Ltd/PL (PT X) fails to pay any sum onthe date upon which the amount is due and payable, then TSF isentitled to obtain compensation of 1/1000 based in value whichshall be paid by Parazelsus Ltd/PL (PT X) at the time of the breachfor maximum 30 days, therefore the outstanding together wthcompensation shall become due and payable immediately; andTIA, at its option, has the right to
    Whereas, on June 25th, 2008 TSF and CC (PENGGUGAT) hassigned SALE AND PURCHASE OF SHARES AGREEMENT (SPA) for420 (four hundred and twenty) shares in PT DKSH TUNGGAL (NowPT PARAZELSUS INDONESIAXTERGUGAT Ill), which wasacknowedged by you as the President Director of PT DKSHTUNGGAL (nowPT PARAZELSUS INDONESIA(TERGUGAT III) andas the Managing Director of Parazelsus Ltd.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3614 K/PDT/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG DKK VS SARMANAH binti H. SAKRIM DKK
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun dalam konteks sistem peradilan juga dikenaldengan sistem peradilan (judicial corruption) dan tidak mengembangkansikap yang dikenal dengan istilah judicial discretion yang menyatakan:Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles oflaw, of firm courage combined with the calmness of cool mind, free frompartiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice not move by anykind of influence save alone the overwhelming passion to do that which isjust, yang terjemahannya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-02-2013 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 133/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 29 Oktober 2015 — FRANCISCO NORIEGA MALAVE Lawan 1.PT TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA 2.TUCAN PETROLEUM INDONESIA LLC 3.OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION (OPIC) 4.PT PERINTIS GEOCEM 5.FRANCISCO JAVIER GALI JR 6.PERINTIS GUNAWAN 7.TITI HADILA YAHYA 8.FRANCISCO GALI COLL 9.NELSON MATA BELOSEVICH 10.MARCUS RUBEN NGARBINGAN 11.DONDI INDRAYANA 12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTORAT JENDERAL ADM HUKUM UMUM 13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA WILAYAH DKI JAKARTA
267 — 129
  • will offer to FN (PENGGUGAT) a security interestin the amount of the indebtedness in the equipment purchased by FN(PENGGUGAT) on behalf of Tucan (TERGUGAT 1), and/or wil issue to FN(PENGGUGAT) the pro rata amount of shares in Tucan (TERGUGAT 1)which coincides wth his advances to date:(a) The MoU calls for FN (PENGGUGAT) to advances USD 2,600,000.00in exchange for 44% of the shares of Tucan (TERGUGAT), so in returnfor Tucan (TERGUGAT ) advances to date of USD 1,778,724.62 FNHalaman 14 dari 119 Putusan
    prosespenyelesaian kewajibankewajiban TERGUGAT dan TERGUGAT V yangbelum terselesaikan. hal tersebut nyata telah ditetapkan dengan jelas dantegas di dalam pernyataan TERGUGAT melalui TERGUGAT V padaPasal 2 Aol, sebagai berikut:Article 2 Aol:Indebtedness Tucan (TERGUGAT 1) wil offer to FN (PENGGUGAT) a security interestin the amount of the indebtedness in the equipment purchased by FN(PENGGUGAT) on behalf of Tucan (TERGUGAT ), and/or wil issue to FN(PENGGUGAT) the pro rata amount of shares in Tucan (TERGUGAT 1)which